Xcloud.id

Blog

  • Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
    Koordinasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja
    Mendagri
    ke Kabupaten
    Aceh Tamiang
    dan Aceh Timur pada Senin (22/12/2025).
    Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat
    pascabencana
    banjir dan tanah longsor.
    Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan
    dampak bencana
    cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatera.
    Oleh karena itu, wilayah tersebut membutuhkan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
    “Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih (terlihat) banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Lebih lanjut, ia melaporkan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain tambahan pangan, penguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
    Selain itu, Tito juga menyinggung dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan peralatan berat.
    Setelah mendengar paparan Tito,
    Menko PMK
    Pratikno segera melakukan panggilan video dengan para menteri dan pihak terkait.
    Panggilan tersebut diawali dengan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman serta Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani.
    Hasil komunikasi itu menyepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.
    Agar bantuan dapat segera direalisasikan, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi diminta mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Mentan/Kepala Bapanas, dengan tembusan kepada Mendagri dan Dirut Perum Bulog.
    Selain perihal pangan, Menko PMK Pratikno juga berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan dukungan aliran listrik dan ketersediaan BBM.
    Saat ini, aliran listrik dan pasokan BBM di Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah tersedia, namun masih belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan tambahan, termasuk dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
    Selanjutnya, Pratikno berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan dukungan dan stimulus bagi pelaku UMKM agar dapat kembali bangkit dan menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
    Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta tambahan personel, serta menghubungi Menteri Pekerjaan Umum (PU) guna memperoleh dukungan alat berat demi mempercepat pembersihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAM JAYA genap 103 tahun, fokus sinergi dan kepedulian sosial

    PAM JAYA genap 103 tahun, fokus sinergi dan kepedulian sosial

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-103 dengan menggelar pertemuan terbuka atau “townhall” di Gelanggang Olahraga (GOR) Soemantri Brodjonegoro dan juga menggalang dana bagi korban bencana alam di Sumatera.

    “Hari ini PAM JAYA memasuki usia ke-103 tahun. Kami menggelar townhall meeting untuk memperkuat sinergi tim agar lebih solid dalam menghadapi tantangan tahun 2026,” kata Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin di Jakarta, Selasa.

    Arief mengatakan, townhall merupakan agenda strategis perusahaan untuk menyatukan persepsi, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan komitmen pegawai dalam menghadapi tantangan ke depan.

    Selain itu, lanjut dia, PAM JAYA juga menggelar penggalangan dana bagi korban bencana alam di Sumatera. Adapun perusahaan menargetkan dana donasi terkumpul sebesar Rp250 juta.

    Di sisi lain, PAM JAYA menyiapkan bantuan operasional berupa dua unit water treatment plant (WTP) mobile dan 10 unit mobil tangki air bersih.

    “Ini merupakan bentuk empati dan kepedulian keluarga besar PAM JAYA kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera,” ucapnya.

    Arief menegaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Jakarta, Pramono Anung. PAM JAYA juga mengirimkan tim teknis untuk membantu pengoperasian dan perbaikan fasilitas WTP di wilayah terdampak.

    “Kami mengirimkan tim teknis untuk membantu karena ketersediaan air bersih di lokasi masih sangat terbatas dan membutuhkan penanganan segera,” kata Arief.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PAM JAYA, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan komitmennya untuk fokus guna mencapai target 100 persen layanan perpipaan di Jakarta.

    Prasetyo Edi Marsudi, yang akrab disapa Pras mengatakan, pengawasan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara Dewas dan jajaran direksi PAM JAYA agar seluruh kebijakan dan program berjalan searah.

    “Peran Dewas adalah memastikan PAM JAYA berjalan sesuai koridornya. Sekarang PAM JAYA menjadi tuan rumah penuh. Mitra-mitra lama sudah bersatu, dan ini menjadi modal penting untuk melangkah ke depan,” kata Pras.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Traktor Bantuan Diduga Diperjualbelikan, Poktan di Madiun Bantah Lepas Aset Negara

    Traktor Bantuan Diduga Diperjualbelikan, Poktan di Madiun Bantah Lepas Aset Negara

    Madiun (beritajatim.com) – Laporan masyarakat terkait dugaan penjualan traktor bantuan pertanian mencuat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Isu tersebut menjadi perhatian pemerintah desa setelah warga menyebut adanya petani yang ditawari membeli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah.

    Informasi tersebut diterima Pemerintah Desa Wonorejo pada Desember 2025 bersamaan dengan kegiatan penyuluhan hukum oleh Kejaksaan. Dalam laporan itu, warga menyebut harga traktor yang ditawarkan bervariasi, mulai dari jutaan rupiah hingga belasan juta rupiah.

    Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Makmur Desa Wonorejo, Nur Imam (56), membantah keras adanya praktik jual beli alsintan bantuan. Ia menegaskan seluruh traktor bantuan masih berada dalam penguasaan kelompok dan tidak pernah diperjualbelikan.

    “Traktor tersebut merupakan bantuan Dinas Pertanian dan masih utuh. Kami tidak berani menjual karena tidak ada kesepakatan anggota maupun izin dari dinas,” kata Nur Imam, Selasa (23/12/2025).

    Ia menjelaskan, Poktan Ngudi Makmur memiliki sekitar 150 anggota sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan luasan lahan mencapai 52 hektare. Kelompok tani tersebut menerima empat unit traktor, tiga unit bantuan tahun 2011–2014 dan satu unit bantuan tahun 2020.

    Selain traktor, kelompok tani juga menerima satu unit mesin tanam padi (transplanter) bantuan tahun 2017 serta satu unit pompa sumur sibel bantuan tahun 2021. Namun, tidak semua alsintan dapat dimanfaatkan secara optimal.

    “Transplanter tidak dipakai karena kondisi lahan terlalu berlumpur dan roda kecil. Kalau pompa sibel masih digunakan sampai sekarang,” ujarnya.

    Nur Imam mengungkapkan, sebagian traktor sempat tidak beroperasi pada 2022 hingga 2023 karena tidak ada anggota yang bersedia mengelola secara swakelola. Sejak musim tanam pertama 2024, dua unit traktor mulai disewakan kepada anggota kelompok.

    “Sewa Rp750 ribu per unit per musim tanam. Sebelumnya pernah dicoba sistem bagi hasil dengan operator, tapi tidak berjalan karena tidak ada yang berminat,” katanya.

    Ia juga mengaku pernah mengusulkan agar traktor yang tidak digunakan ditarik kembali oleh dinas. Namun, usulan tersebut tidak disetujui. Dinas Pertanian disebut meminta agar alsintan tetap dikelola oleh kelompok tani meskipun berisiko rusak bila tidak digunakan.

    “Posisinya serba salah. Kalau tidak dipakai bisa rusak, tapi kalau dikelola juga tidak mudah. Harapan kami ada yang mau mengelola secara swakelola,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Wonorejo, Altryan Selvian Aditya, membenarkan terkait adanya laporan warga tentang dugaan penjualan traktor bantuan tersebut. Meski tidak menyaksikan langsung transaksi jual beli, ia menegaskan bahwa alsintan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan dalam bentuk apa pun.

    “Kalau itu bantuan negara, aturannya jelas tidak boleh dijual, meskipun dengan alasan apa pun. Itu menggunakan uang negara,” tegas Altryan.

    Hingga kini, pemerintah desa masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari instansi terkait. Pemdes berharap ada pengawasan dan penertiban agar pengelolaan alsintan bantuan pemerintah sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. [rbr/suf]

  • Pemprov Jakarta akan terus jaga toleransi lewat kegiatan inklusif 

    Pemprov Jakarta akan terus jaga toleransi lewat kegiatan inklusif 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menjaga kebersamaan, toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui berbagai kegiatan inklusif di ruang-ruang publik.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno saat menutup rangkaian “Christmas Carol Colossal Tahun 2025”, di Jakarta Pusat, Selasa, mengatakan Jakarta juga akan selalu menjadi kota yang terbuka dan memberi ruang bagi setiap warga untuk mengekspresikan kebersamaan.

    “Christmas Carol Colossal” yang merupakan perayaan Natal melalui festival musik di ruang publik, tahun ini diikuti lebih dari 20 grup paduan suara dengan sekitar 1.500 peserta dari berbagai komunitas.

    “Ini menjadi bukti bahwa keberagaman di Jakarta dapat berpadu dalam satu harmoni,” kata Rano.

    Dia mengemukakan, tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” untuk perayaan Hari Natal tahun ini menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi kehidupan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun sebagai bagian dari masyarakat Jakarta.

    Keluarga adalah dasar kehidupan. “Tidak hanya keluarga di rumah, tetapi juga keluarga besar kita sebagai warga Jakarta yang hidup berdampingan dalam keberagaman,” kata dia.

    Di tengah suka cita Natal, dia juga mengajak masyarakat mendoakan para korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Jawa Tengah.

    “Kita tidak boleh menutup mata terhadap duka saudara-saudara kita. Mari kita panjatkan doa agar mereka diberi kekuatan dan harapan untuk bangkit kembali,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan terus berupaya menghadirkan rasa aman, damai dan sejahtera bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang suku, agama maupun golongan. “Mari kita rawat kebersamaan di Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ancaman Bom Dikirim Terduga Pelaku via Email ke 10 Sekolah di Depok

    Ancaman Bom Dikirim Terduga Pelaku via Email ke 10 Sekolah di Depok

    Kota Depok –

    Sebanyak sepuluh sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, mendapat ancaman bom. Ancaman bom dikirim pelaku melalui email.

    “(Ancaman bom) Tertulis di email,” ujar Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat dihubungi wartawan, Selasa (23/12/2025).

    Dalam foto yang diterima detikcom, terlihat email itu dikirimkan seseorang diduga perempuan berinisial KLM. Dia mengirimkan email tersebut ke email 10 sekolah secara langsung pada dini hari tadi.

    Polisi mengusut ancaman bom tersebut. Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana sudah melakukan penyisiran ke lokasi, namun nihil adanya bom.

    “Tim Jibom Gegana sudah melakukan penyisiran. Namun tidak terbukti ada bom,” ucapnya.

    “Sudah ada 6 sekolah yg didatangi oleh Tim Jibom Gegana Kelapa Dua,” ucapnya.

    “Iya sudah dilakukan pengecekan. Masih berlangsung. Iya 4 (sekolah) lagi masih proses (penyisiran),” kata dia.

    (dvp/jbr)

  • Mastel Tegaskan Mekanisme Seleksi Penggunaan Pita Frekuensi Tak Hanya Lelang

    Mastel Tegaskan Mekanisme Seleksi Penggunaan Pita Frekuensi Tak Hanya Lelang

    Bisnis.com, JAKARTA  — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menegaskan bahwa mekanisme seleksi penggunaan pita frekuensi tidak hanya dapat dilakukan melalui lelang spektrum (auction).

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, menyampaikan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu memperjelas rencana merintis frekuensi, termasuk waktu penggunaan, tujuan, serta pendekatan yang akan diterapkan.

    Dengan adanya kejelasan tersebut, kebijakan yang diambil dapat dinilai ketepatannya dengan skema seleksi yang beragam. 

    “Dan jangan memakai asumsi ‘sudah kita lelang saja’. Karena sebelumnya kalau masalah regulasi, lelang itu hanya salah satu cara sebenarnya. Ada opsi kedua, beauty contest,” kata Sigit dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025). 

    Adapun Mastel juga memaparkan beberapa mekanisme lainya selain lelang spektrum ataupun beauty contest seperti Shared Wireless Network (SWN), Nationala Wholesale Network (NWM) dan Hybrid/Policy-Driven. 

    Sigit menuturkan, mekanisme di luar lelang tersebut telah diterapkan di berbagai negara. Salah satunya Malaysia, yang sempat menggunakan skema SWN. 

    Berdasarkan tabel perbandingan komprehensif yang disusun Mastel, dari lima mekanisme skema Hybrid/Policy-Driven, yakni kombinasi kebijakan yang disesuaikan dengan wilayah dan tujuan, dinilai paling optimal di Indonesia.

    Menurut Sigit, dari sisi dampak terhadap industri dan investasi, skema tersebut bersifat bankable dan adaptif terhadap pasar. 

    Kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal dan berlapis. Namun demikian, skema ini memiliki risiko berupa kompleksitas dalam desain kebijakan.

    Meski demikian, menurutnya, skema yang paling tepat adalah kebijakan yang dapat memberikan dampak lebih bagi pertumbuhan ekonomi. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    “Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan. 

    Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

    “Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya. 

    Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz. 

  • Sempat Keras di Awal, Menteri PKP Akui Tak Lagi Marahi Pengembang Rumah Subsidi

    Sempat Keras di Awal, Menteri PKP Akui Tak Lagi Marahi Pengembang Rumah Subsidi

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku sempat marah ke pengembang perumahan di masa-masa awal menjabat. Namun, kini dia tak lagi memarahi pengembang, dan cenderung memberi kemudahan. Lantas, apa alasannya?

    Ara, sapaan akrabnya, mengaku sempat berlaku keras terhadap para pengembang perumahan subsidi ketika di lapangan. Hal ini disebut berkaitan dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun.

    “Saya udah jarang marah-marah sama pengembang rumah subsidi di lapangan. Kenapa? Karena terus terang saya marahnya 4-5 bulan pertama aja, sesudah itu saya lihat banyak sekali perubahan kualitas dari pengembang rumah subsidi di Indonesia,” tutur Ara dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank Penyalur Subsidi Tahun 2026, di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    “Jadi saya merasa benar saya marah-marah, saya merasa benar dan saya tidak ragu-ragu marah-marah untuk sesuatu yang tidak benar, apalagi melihat kenyataan itu,” sambungnya.

    Dia menceritakan tak lagi memarahi pengembang dalam 7 bulan terakhir. Menurutnya, sudah ada perkembangan dalam hasil rumah subsidi yang dibangun. Menurutnya, ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto.

    “Saudara mengeksekusinya dengan penuh tanggung jawab, profesional dan dengan hati. Jadi jangan anggap saya marah itu personal, tidak,” tegas dia.

     

  • Polisi perkuat sinergi tiga pilar dalam pengamanan Nataru di Cilincing

    Polisi perkuat sinergi tiga pilar dalam pengamanan Nataru di Cilincing

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian memperkuat sinergi tiga pilar serta potensi masyarakat dalam melaksanakan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    “Kami ingin memastikan perayaan hari besar keagamaan di Cilincing, Jakut berlangsung aman dan kondusif,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud sinergi lintas sektor guna memastikan perayaan hari besar keagamaan berlangsung aman dan kondusif.

    Pihaknya telah menggelar apel tiga pilar yang diikuti 169 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat.

    Apel ini bertujuan menyatukan langkah seluruh unsur pengamanan menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun.

    “Pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan tanggung jawab bersama. Kami ingin memastikan saudara-saudara kita umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Natal dengan aman dan nyaman,” kata dia.

    Ia menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Cilincing terdapat 38 gereja, 31 gereja di antaranya melaksanakan ibadah Natal.

    Menurut dia, personel pengamanan yang telah ditugaskan diminta segera berkoordinasi dengan pengurus gereja, termasuk melakukan sterilisasi sebelum kegiatan ibadah dimulai.

    Selain pengamanan gereja, Polsek Cilincing juga menyiapkan Pos Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang berlokasi di Tanah Merdeka.

    Kapolsek mengajak seluruh unsur potensi masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan hadir dan bersinergi di pos pengamanan tersebut.

    “Kami berharap kolaborasi antara aparat dan masyarakat semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan selama rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta Utara,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rais Syuriyah PWNU Sulsel Tegaskan Patuh dan Tegak Lurus kepada Rais Aam PBNU

    Rais Syuriyah PWNU Sulsel Tegaskan Patuh dan Tegak Lurus kepada Rais Aam PBNU

    Makassar (beritajatim.com) – Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan, KH Baharuddin, menegaskan bahwa PWNU Sulawesi Selatan bersikap tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar sebagai pimpinan tertinggi jam’iyah NU.

    Penegasan tersebut disampaikan KH Baharuddin usai memimpin rapat Pengurus Harian Syuriyah PWNU Sulsel yang digelar pada Senin malam, 22 Desember 2025, di kediamannya. Rapat tersebut membahas konsolidasi dan evaluasi kepengurusan PWNU Sulsel sekaligus menyikapi dinamika organisasi yang berkembang di tingkat pusat.

    “Dalam tradisi dan konstitusi NU, Rais Aam adalah pimpinan tertinggi jam’iyah. Maka sikap PWNU Sulawesi Selatan jelas, tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam PBNU, sesuai AD/ART dan adab organisasi,” tegas KH Baharuddin.

    Ia menekankan bahwa ketaatan struktural dan adab jam’iyah merupakan prinsip utama dalam kehidupan organisasi NU. Karena itu, seluruh jajaran pengurus PWNU Sulsel diminta menjaga ketertiban organisasi, tidak terpancing polemik, serta tetap fokus menjalankan khidmah kepada jam’iyah dan umat.

    “NU dibangun dengan adab, bukan kegaduhan. Pengurus harus menjaga etika organisasi, tidak larut dalam polemik yang bisa mengganggu persatuan dan pelayanan kepada umat,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut, Syuriyah PWNU Sulsel juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi. KH Baharuddin mengakui masih terdapat sejumlah catatan, mulai dari belum optimalnya aktivitas organisasi, belum terstrukturnya sebagian program kerja, hingga pemanfaatan sekretariat PWNU wilayah yang belum maksimal.

    “Evaluasi ini penting agar sisa masa khidmah kepengurusan dapat dimaksimalkan. Kita perlu penataan ulang manajemen, penegasan tugas pengurus, dan pengaktifan kembali roda jam’iyah,” jelasnya.

    Menurut KH Baharuddin, sisa masa kepengurusan PWNU Sulsel periode 2024–2029 akan difokuskan pada penguatan peran lembaga dan badan otonom, peningkatan konsolidasi internal, percepatan pelaksanaan program kerja, serta pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

    Selain itu, PWNU Sulsel juga memastikan kesinambungan kepemimpinan NU di tingkat cabang melalui pembentukan PCNU di seluruh kabupaten/kota. Langkah tersebut termasuk penetapan caretaker bagi kepengurusan cabang yang masa khidmahnya telah berakhir.

    “Soliditas, ketaatan struktural, dan kebersamaan adalah kunci. Itu yang terus kami jaga sampai akhir masa kepengurusan,” pungkas KH Baharuddin. [beq]

  • Rupiah Tak Boleh Ditolak, Penolakan Jika Ada Keraguan Keaslian

    Rupiah Tak Boleh Ditolak, Penolakan Jika Ada Keraguan Keaslian

    Sebelumnya, baru-baru ini media sosial diramaikan oleh beredarnya potongan video yang memperlihatkan seorang pria meluapkan kemarahannya setelah seorang lanjut usia diduga tidak dapat bertransaksi tunai menggunakan rupiah di salah satu gerai Roti’O. pembayaran di gerai tersebut menggunakan metode pembayaran non-tunai atau cashless.

    Terkait kejadian ini, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam transaksi pembayaran bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penegasan ini disampaikan merespons isu penolakan transaksi tunai di sejumlah kegiatan ekonomi dan jasa pembayaran.

    BI menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kewajiban menerima rupiah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

    Dalam regulasi tersebut, penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat wajib, baik untuk transaksi pembayaran maupun penyelesaian kewajiban keuangan lainnya.

    “Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso kepada Liputan6.com, Minggu (21/12/2025).