Xcloud.id

Blog

  • Bos The Fed Jerome Powell Bakal Diganti, Siapa Kandidat Terkuat?

    Bos The Fed Jerome Powell Bakal Diganti, Siapa Kandidat Terkuat?

    Liputan6.com, Jakarta – Pencarian ketua baru Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve ((The Fed) memasuki fase penting. Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan segera menunjuk sosok pengganti Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026.

    Tugas pemimpin baru bank sentral AS ini dipastikan tidak mudah. The Fed tengah menghadapi tekanan politik yang kuat, perbedaan pandangan internal soal arah kebijakan suku bunga tersebut.

    Dikutip dari BBC, Selasa (23/12/2025), Trump secara terbuka menginginkan penurunan suku bunga demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tekanan ini memunculkan kekhawatiran bahwa ketua The Fed berikutnya akan sulit menjaga jarak dari kepentingan politik.

    Setelah ditunjuk, kandidat pilihan Trump masih harus mendapatkan persetujuan Senat AS.

    Lantas, Siapa Kandidat Terkuat?

    Nama Kevin Hassett disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Ekonom konservatif berusia 63 tahun ini dikenal sebagai penasihat ekonomi utama Trump dan saat ini memimpin Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih.Hassett pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ekonomi pada periode pertama kepemimpinan Trump.

    Kedekatannya dengan presiden membuat pasar memandangnya sebagai pilihan paling mungkin, meski peluangnya sempat melemah sejak Desember lalu.Namun, loyalitas Hassett terhadap Trump justru menjadi sorotan. Sejumlah analis mempertanyakan kemampuannya menjaga The Fed, terutama karena ia kerap membela kebijakan ekonomi Trump dan meremehkan data yang menunjukkan pelemahan ekonomi AS.

    Ekonom Deutsche Bank menilai Hassett akan menghadapi tantangan besar untuk meyakinkan pembuat kebijakan lain agar mengabaikan risiko inflasi dan memangkas suku bunga secara agresif.Menanggapi keraguan tersebut, Hassett menegaskan independensi The Fed tetap penting. Ia menyatakan penurunan suku bunga harus didasarkan pada konsensus dan data ekonomi yang kuat.

     

  • Jelang Natal dan Tahun Baru, Kapolri Pimpin Apel Besar Banser di Cirebon

    Jelang Natal dan Tahun Baru, Kapolri Pimpin Apel Besar Banser di Cirebon

    GELORA.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Apel Kebangsaan Banser dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kegiatan yang dirangkaikan dengan Penganugerahan Kemanusiaan Riyanto Award 2025 tersebut digelar di Halaman Masjid Syarif Abdurachman, kawasan Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Selasa (23/12/2025).

    Apel Kebangsaan ini menjadi wujud kesiapan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam mendukung pengamanan Nataru, dengan bersinergi bersama Polri dan TNI untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, serta keharmonisan masyarakat di akhir tahun.

    Dalam amanatnya, Listyo menegaskan apel tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan memiliki nilai strategis sebagai cerminan komitmen kebangsaan Banser dalam menjaga persatuan bangsa.

    “Apel Kebangsaan Banser ini merupakan momentum penting yang menunjukkan komitmen kuat Banser untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Listyo.

    Dalam kesempatan itu, Listyo juga menyoroti peran vital Banser dalam pengamanan momentum akhir tahun. Menurutnya, keterlibatan Banser menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

    “Banser memiliki peran strategis dalam berbagai aspek, salah satunya dalam operasi pelayanan kemanusiaan serta pengamanan Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolri melakukan penyematan rompi Banser Lalu Lintas (Balantas) secara simbolis, sekaligus menyerahkan Anugerah Keberagaman dan Kemanusiaan “Riyanto Award” 2025.

    Sementara itu, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser, Addin Jauharudin menyampaikan sebanyak 11.135 personel Banser dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah disiagakan untuk mendukung pengamanan Nataru.

    “Banser akan bersinergi dengan seluruh instansi terkait untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan umat Kristiani yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2026,” tegas Addin.

    Mengusung tema “Harmoni Bangsaku, Lestari Alamku”, Addin menegaskan Banser akan terus berada di garis depan dalam menjaga persatuan nasional, keamanan masyarakat, serta terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan dan pelestarian lingkungan.

    “Selama pengamanan Nataru, Banser berkomitmen penuh untuk melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta tetap solid dan disiplin dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

  • 5 Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi, Angkatan Darat Terbanyak Nasional

    5 Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi, Angkatan Darat Terbanyak Nasional

    Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi, Angkatan Darat Terbanyak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 187 perwira tinggi (Pati) TNI.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
    Dari total 187 perwira tinggi yang dimutasi, 109 berasal dari TNI Angkatan Darat, 36 dari TNI Angkatan Laut, dan 42 dari TNI Angkatan Udara.
    Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tiap matra untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, serta menjaga kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan.
    Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah kini menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
    Selain itu, Brigjen TNI Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat kini dipercaya menjadi Komandan Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat.
    Ia menggantikan Mayjen TNI Zainuddin yang selanjutnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
    Jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad kini diemban oleh Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun, menggantikan Mayjen TNI Susilo yang dipercaya menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Manajemen Sistem Pertahanan Negara.
    Laksma TNI Sumarji Bimoaji ditunjuk sebagai Komandan Komando Daerah Angkatan Laut XIII, menggantikan Laksda TNI Phundi Rusbandi yang selanjutnya menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat III Bidang Pembangunan Kekuatan Matra Laut.
    Marsda TNI Mochammad Untung Suropati yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Udara kini menjadi Panglima Komando Operasi Udara II.
    Ia menggantikan Marsda TNI Deni Hasoloan Simajuntak yang dipercaya menjabat sebagai Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara.
    Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian penting dari sistem pembinaan personel TNI.
    “Rotasi jabatan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan,” kata Freddy dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
    Dia menyampaikan bahwa melalui regenerasi kepemimpinan, TNI memastikan setiap lini dipimpin oleh sosok yang tangguh, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
    Freddy juga menegaskan bahwa rotasi dan mutasi tersebut merupakan komitmen TNI dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan kesinambungan organisasi.
    Langkah ini merupakan bagian dari upaya adaptif TNI dalam menghadapi dinamika serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks di matra darat, laut, dan udara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Minta Izin Presiden, MBG Mau Diubah Jadi Uang Agar Tidak Ada Makanan yang Terbuang

    Purbaya Minta Izin Presiden, MBG Mau Diubah Jadi Uang Agar Tidak Ada Makanan yang Terbuang

    GELORA.CO – Wacana baru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat ke ruang publik.

    Menteri Keuangan Purbaya disebut mengajukan permohonan izin kepada Presiden agar bantuan MBG tidak lagi diberikan dalam bentuk makanan, melainkan diuangkan langsung kepada para siswa penerima manfaat.

    Usulan tersebut disampaikan dengan sejumlah pertimbangan.

    Salah satu alasan utama adalah untuk menghindari pemborosan makanan, seperti nasi yang basi atau menu yang tidak sesuai dengan selera anak-anak.

    Dengan skema uang tunai, orang tua dinilai lebih memahami kebutuhan dan kesukaan anak masing-masing.

    “Supaya tidak ada nasi yang basi, orang tua lebih tahu apa yang disukai anak. Selain itu, skema ini lebih transparan dan bebas dari potensi korupsi,” ujar Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari instagram @inimedia (23/12/2025).

    Menurut Purbaya, pemberian MBG dalam bentuk uang juga memberikan fleksibilitas bagi keluarga.

    Orang tua bisa mengatur sendiri menu makanan anak, baik untuk sarapan maupun bekal sekolah, tanpa bergantung pada distribusi makanan dari pihak ketiga.

    Tak hanya itu, ia juga menilai skema tunai memberi manfaat jangka panjang.

    Jika terdapat sisa dana dari alokasi MBG, uang tersebut masih bisa ditabung oleh keluarga untuk kebutuhan anak di kemudian hari.

    “Kalau ada sisa, uangnya bisa ditabung. Ini justru mendidik anak dan keluarga untuk mengelola keuangan,” katanya.

    Dalam paparannya, Purbaya turut menjelaskan rincian anggaran MBG yang selama ini dialokasikan pemerintah.

    Setiap siswa mendapatkan anggaran sebesar Rp15.000 per hari. Jika dihitung selama lima hari sekolah, maka totalnya mencapai Rp75.000 per minggu.

    Dalam sebulan, dengan asumsi empat minggu efektif, nilai bantuan tersebut setara Rp300.000 per siswa.

    Dengan angka tersebut, Purbaya menilai penyaluran dalam bentuk uang tunai justru lebih efisien dan minim risiko kebocoran anggaran.

    Distribusi makanan selama ini dinilai rentan terhadap persoalan teknis, mulai dari kualitas makanan, keterlambatan pengiriman, hingga potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

    Meski demikian, usulan ini masih sebatas wacana dan menunggu keputusan Presiden.

    Pemerintah disebut akan mengkaji secara mendalam dampak sosial, ekonomi, serta efektivitas kebijakan jika MBG benar-benar diubah menjadi bantuan tunai.

    Di sisi lain, wacana ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai skema tunai lebih realistis dan memberdayakan keluarga.

    Namun, ada pula yang khawatir bantuan uang tidak sepenuhnya digunakan untuk pemenuhan gizi anak.

    Pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan terbaik dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tujuan utama MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.***

  • Akademisi Ingatkan Seleksi Frekuensi Tak Selalu Tentang PNBP

    Akademisi Ingatkan Seleksi Frekuensi Tak Selalu Tentang PNBP

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak sosial saat menghadirkan spektrum frekuensi baru, tidak semata-mata pendapatan negara saat proses lelang..

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward, mengatakan lelang frekuensi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja dengan menarik biaya besar di depan. 

    Teknologi yang makin canggih dan dampak sosial yang besar, menurutnya, dapat terwujud jika pemerintah memberikan insentif saat seleksi frekuensi digelar baik di pita 2,6 GHz maupun di pita 3,5 GHz. 

    Hal ini disampaikan oleh Ian dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum dengan tajuk “Menanti Frekuensi Baru, Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Selasa (23/12/2025).

    “Kalau kita di sini kebalik. Ternyata (kalau) menghasilkan ekonomi yang lebih besar bagi operator, maka [frekuensi] lebih mahal,” kata Ian.

    Apalagi, kata Ian, Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi didasarkan pada asas manfaat. Oleh karena itu, apabila teknologi yang ada meningkatkan ekonomi masyarakat, maka biaya frekuensi yang ditarik pemerintah saat lelang frekuensi digelar harus lebih murah.

    Ian juga mengatakan perusahaan telekomunikasi yang dapat memberikan manfaat besar seharusnya mendapat insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi. 

    Ian menilai permasalahan ini juga berasal dari target pemerintah yang belum berasaskan manfaat, sebagaimana dalam undang-undang telekomunikasi.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    “Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan. 

    Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

    “Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya. 

    Sekadar informasi, pita frekuensi 2,6 GHz adalah spektrum radio mid-band (sekitar 2.600 MHz) yang digunakan untuk komunikasi nirkabel seperti jaringan 4G dan 5G, menawarkan keseimbangan antara cakupan luas dan kapasitas data tinggi dengan bandwidth hingga 190 MHz menggunakan moda Time Division Duplex (TDD).

    Di Indonesia, pita ini menjadi fokus Komdigi untuk mempercepat penggelaran 5G dan meningkatkan kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps pada 2029 .

    Kelebihan frekuensi ini menjangkau area lebih luas dibanding pita tinggi seperti 5 GHz atau mmWave, sambil mendukung kecepatan hingga gigabit per detik untuk streaming video 4K/8K, gaming, dan aplikasi berat tanpa lag.

    Kekurangannya, rentang sinyal lebih pendek dibanding pita rendah seperti 700 MHz atau 1,4 GHz, sehingga memerlukan lebih banyak menara base station untuk cakupan optimal.

  • Menteri Haji Harap Kampung Haji Bisa Tampung Seluruh Jemaah dan Kurangi Biaya

    Menteri Haji Harap Kampung Haji Bisa Tampung Seluruh Jemaah dan Kurangi Biaya

    Menteri Haji Harap Kampung Haji Bisa Tampung Seluruh Jemaah dan Kurangi Biaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) berharap Kampung Haji di Tanah Suci dapat menampung seluruh jemaah haji asal Indonesia.
    “Ya rencana tentu bisa menampung semua. Semua jemaah kita. Tapi nanti itu sekali lagi teknis dari Pak Rosan di Danantara nanti,” kata Irfan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
    Jika nantinya
    Kampung Haji
    sudah beroperasi, ia berharap dapat mengurangi
    biaya haji
    .
    “Tentu kalau itu sudah bisa digunakan sepenuhnya pasti akan mengurangi biaya haji,” tuturnya.
    Meski begitu, menurut dia, Kampung Haji belum bisa dioperasikan untuk menampung jemaah pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
    Terkait perkembangan pembangunan Kampung Haji, Gus Irfan menyebut ini adalah ranah Danantara.
    Ia meminta teknis soal pembangunan Kampung Haji ditanyakan ke CEO Danantara Rosan Roeslani.
    “Kampung Haji itu domainnya Pak Rosan di Danantara. Kita ada hanya sebagai user-nya. Jadi berbagai macam teknis, finance, itu domainnya beliau,” ujar dia.
    Diketahui, pemerintah Indonesia tengah menjajaki pembelian hotel dan lahan seluas 5 hektar di Mekkah, Arab Saudi, yang akan menjadi lokasi Kampung Haji Indonesia.
    CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan ini ke awak media seusai melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Rabu (17/12/2025) sore.
    “Alhamdulillah sudah melakukan Conditional Sales and Purchase Agreement, pembelian bersyarat, karena kan baru boleh Januari nanti. Kita sudah membeli satu hotel di sana, di daerah Taher,” kata Rosan usai bertemu Prabowo.
    Selain hotel, pemerintah juga membeli lahan seluas 5 hektar yang jaraknya hanya 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.
    Menurut rencana, lahan tersebut akan didirikan 13 menara dan satu mal untuk mengakomodasi para jemaah haji asal Indonesia.
    “Dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar untuk membangun kurang lebih 13 tower dan satu mall untuk para jemaah haji dan umrah kita. Jaraknya hanya 2,5 kilometer dari Masjidil Haram,” ujar Rosan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental, Innova dari Pemalang Dijual Rp 75 Juta ke Kalsel Regional 23 Desember 2025

    Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental, Innova dari Pemalang Dijual Rp 75 Juta ke Kalsel Regional 23 Desember 2025

    Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental, Innova dari Pemalang Dijual Rp 75 Juta ke Kalsel
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Polda Jawa Tengah bongkar sindikat tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental yang beroperasi lintas daerah.
    Direktur Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan bahwa berhasil menangkap 8 para pelaku berinisial RDK, KA, AS, HA, BGS, DA, WPR dan UR.
    “Barang bukti berupa 4 unit kendaraan roda empat hasil kejahatan dan beberapa dokumen palsu seperti KTP, Kartu Keluarga, NIK, hingga akta cerai,” kata Dwi saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).
    Para pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari penyewa, penadah, hingga perantara penjualan kendaraan dan pemalsu dokumen.
    “Setelah kendaraan dikuasai, mobil tersebut dibawa ke wilayah Jawa Timur, tepatnya Mojokerto,” ujarnya.
    Kejadian bermula pada 2 Desember 2025, saat para tersangka menyewa satu unit Mobil Toyota Innova dari sebuah rental di Kabupaten Pemalang.
    Dalam proses penyewaan, para pelaku menggunakan KTP dan identitas palsu yang diberikan kepada rental mobil.
    “Rencananya akan dijual ke Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
    Dari hasil penyelidikan, diketahui tersangka RDK berperan sebagai penyandang dana sekaligus otak kejahatan.
    RDK juga mencari target rental kendaraan melalui media sosial serta memimpin persiapan aksi penggelapan.
    Untuk tersangka KA berperan mencari pembuat identitas palsu, termasuk KTP dan SIM palsu, serta menyediakan sepeda motor tanpa surat sebagai jaminan.
    Sedangkan tersangka AS berperan mencari pembeli dan mengawal kendaraan hingga Mojokerto.

    HA bertindak sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan di lokasi rental, sementara BGS menjadi sopir pengganti yang membawa mobil ke Jawa Timur.
    “Kelima tersangka tersebut diketahui menerima keuntungan dari hasil kejahatan,” lanjut dia.
    Ada juga tersangka DA berperan mengoordinasikan pembuatan identitas palsu dengan tersangka W, yang bertugas membuat KTP palsu.
    Tersangka UR berperan membawa kendaraan dari Surabaya untuk diseberangkan ke Kalimantan Selatan. Polisi juga masih memburu satu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
    “Dari data yang kami miliki dan keterangan para tersangka ada 10 TKP yang dilakukan oleh para tersangka. Sementara ini baru satu orang yang melaporkan ya, sedangkan yang yang lainnya, ini sedang kami hubungi,” jelas Dwi.
    Satu unit mobil Toyota Innova hasil kejahatan di Kabupaten Pemalang dijual ke Kalimantan Selatan dengan harga Rp 75 juta.
    Selain itu, terdapat satu kendaraan lain yang sempat diambil namun dikembalikan karena tidak laku terjual, meski identitas palsu telah diserahkan kepada pemilik rentalnya.
    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, serta Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman 4 hingga 6 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PKP Tak Mau Bank Berebut Nasabah KPR Rumah Subsidi

    Menteri PKP Tak Mau Bank Berebut Nasabah KPR Rumah Subsidi

    Adapun dalam akad massal ini, sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur. 

    Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

    Dalam kegiatan seremonial di Kota Serang, serah terima kunci rumah dilakukan secara simbolis kepada 10 MBR dari beragam latar belakang profesi. Mulai dari guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit TNI, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.

    Rp 32,67 Triliun Buat Rumah Subsidi

    Merujuk data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga 19 Desember 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi, dengan nilai Rp 32,67 triliun.

    Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di Indonesia.

    Tercatat dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP menjadi 109.253 unit di 2020. Kemudian meningkat jadi 178.728 unit 2021, 226.000 unit pada 2022, dan 2023 sebanyak 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan 2024 sebesar 200.300 unit.

     

     

     

     

  • Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan di Sampang, Kerugian Negara Capai Rp2 Miliar

    Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan di Sampang, Kerugian Negara Capai Rp2 Miliar

    Sampang (beritajatim.com) – Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang berhasil mengungkap peredaran rokok ilegal, dengan menyita ratusan ribu batang rokok tanpa cukai. Kejadian ini terungkap saat polisi tengah menjalankan operasi lilin semeru 2025 di Jalan Raya Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Selasa (23/12/2025).

    Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian memperoleh informasi mengenai bus yang menuju Jakarta dan memuat rokok ilegal tanpa pita cukai. “Bus itu berhasil diamankan tepat di Jalan Raya Camplong,” jelasnya.

    Selain bus yang paling mencolok, Satreskrim juga mengamankan tiga kendaraan lainnya yang turut membawa barang serupa. KBO Satreskrim Polres Sampang, Ipda Poundra, menjelaskan bahwa pengamanan tersebut berhasil mengungkap total sebanyak satu juta enam ratus delapan puluh ribu batang rokok.

    “Alhasil dari pengamanan tersebut polisi menyita sebanyak satu juta enam ratus delapan puluh ribu batang rokok, dengan total kerugian negara Rp2 Miliar,” katanya.

    Rokok-rokok ilegal ini langsung diserahkan kepada pihak Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. “Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut dengan melakukan penyidikan awal terhadap sopirnya,” tambah Ipda Poundra.

    Dengan total kerugian negara yang mencapai Rp2 miliar, peredaran rokok ilegal ini menjadi salah satu permasalahan besar yang merugikan pendapatan negara serta membahayakan kesehatan masyarakat. Polisi berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas. [sar/suf]

  • Bencana seperti di Sumatra Mengintai

    Bencana seperti di Sumatra Mengintai

    GELORA.CO – Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara soal rencana lahan di Papua ditanami sawit.

    Menurut politisi PDIP itu, Papua berpotensi mengalami bencana seperti di Sumatra jika hal itu terealisasi.

    Hal itu disampaikan eks Komisaris Utama PT Pertamina itu di kanal YouTube Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjudul “Jaga Hutan Papua Jangan Jadikan Lahan Sawit!”, Selasa 23 Desember 2025.

    Awalnya, Ahok berkisah saat dirinya menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Belitung Timur. Saat itu, dia menegaskan sudah menolak penanaman sawit.

    “Waktu saya di bupati pun kita sempat menolak sawit,” ujar Ahok.

    Alasannya, kata dia, satu pihak Indonesia butuh ekonomi rakyat meningkat.

    “Karena plasma 20 persen pun apalagi 80 persen ditemukan di lapangan banyak nomini. Pinjam nama orang doang. Itu tidak jalan,” katanya.

    Lantaran itu, dia mengusulkan ke pengusaha agar hasil dari sawit sebesar 20-40 persen menjadi milik desa.

    “Dikelola oleh pengusaha. Orang desa yang mau kerja di sana digaji seperti biasa. Lalu keuntungannya kayak koperasi desa dibagikan,” imbuhnya.

    Ahok pun kemudian merespons terkait rencana Presiden Prabowo menjadikan hutan di Papua ditanami sawit.

    “Di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah tapi hutan-hutannya tidak dibongkar,” ujarnya.

    Di Belitung, di bekas tailing timah ditanam sawit bisa tumbuh.

    “Tapi hutannya ya jangan (ditanami sawit). Hutan bisa dimanfaatkan untuk hasil,” katanya.

    Ahok menilai, perluasan tanaman sawit untuk swasembada energi tidak perlu dilakukan dengan membuka lahan baru di Papua.

    “Tapi kalau Anda ubah hutan hujan, rainforest jadi sawit, tanaman monokultur udah banyak ngomong. Di mana flora-fauna kita akan bisa hidup? Ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatra, karena (kebun sawit) di Sumatra sudah melampaui (batas),” ujarnya.

    Ahok mengatakan, negara-negara maju dulu menjadi kaya dengan menambang dan menebangi hutan.

    Namun, kata dia, ada perbedaan mendasar antara kondisi mereka dan Indonesia saat ini.

    Di negara maju, usai mengeksploitasi sumber daya alam kekinian punya sistem ekonomi dan pajak yang kuat.

    Pajak tersebut mereka kumpulkan cukup untuk menjamin kesejahteraan warganya saat tua, seperti pensiun, jaminan sosial, dan layanan kesehatan yang layak.

    Sementara itu, Indonesia sudah ikut mengeksploitasi sumber daya alam sejak lama, tetapi hasilnya tidak cukup kembali ke rakyat. Sistem pajak dan jaminan sosial belum mampu menjamin kehidupan warga ketika mereka tua.

    “Sekarang kita sudah tua, pajak kita bisa balikin nggak untuk pelihara kita, pensiun? Nggak bisa,” ujarnya.

    “China juga banyak potong hutan, tapi dia juga melakukan penanaman, reboisasi yang luar biasa,” sebutnya.

    “Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu,” sambung Ahok.

    Ahok pun menegaskan menentang Papua ditanami sawit seperti rencana Presiden Prabowo.

    “Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus Anda tanami sawit, is masih oke,” tandasnya.***