Xcloud.id

Blog

  • Menko Airlangga ke Pengusaha AS: Indonesia Punya Satgas Debottlenecking

    Menko Airlangga ke Pengusaha AS: Indonesia Punya Satgas Debottlenecking

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan dan dialog dengan United State-Asean Business Council (USABC) pada 22 Desember 2025. Di sela-sela rangkaian acara kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka penyelesaian perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ ART) ke Washington DC.

    Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari para pelaku usaha AS secara langsung, terkait dengan perkembangan perundingan perdagangan resiprokal antara RI – AS. Dialog ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha AS untuk mendorong perbaikan ekosistem bisnis di Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Menko Airlangga dan perwakilan perusahaan AS membahas beberapa isu investasi dan perdagangan di antaranya perkembangan deregulasi, perubahan atuan devisa hasil ekspor, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam perundingan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat.

    Kepada para pengusaha AS, dia turut mengungkapkan perihal keberadaan Satgas Debottlenecking. “Telah dibentuk Satgas Debottlenecking yang secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan semua hambatan yang dialami dunia usaha di Indonesia,” jelas Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Airlangga mengungkapkan jika hasil pertemuan dengan USTR telah menyepakati isu-isu utama dan isu teknis yang menjadi substansi dalam dokumen ART.

    “Karena itu dokumen ART akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump sebelum akhir Januari 2026,” tegas Menko Airlangga.

    Diskusi utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan perkembangan terkini dan hasil perundingan perdagangan resiprokal RI – AS, di mana Menko Airlangga sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Ambassador Greer, USTR pada hari yang sama.

    Pertemuan turut membahas peluang kerja sama dan investasi perusahaan AS di bidang alat kesehatan, keuangan digital, produk makanan dan alutsista dengan GE Healthcare, Chubb, Visa, PepsiCo, serta Lockheed Martin.

  • Galang Tanda Tangan, Ratusan Pedagang SWK Jombang Tolak Kebijakan Sewa Lapak

    Galang Tanda Tangan, Ratusan Pedagang SWK Jombang Tolak Kebijakan Sewa Lapak

    Jombang (beritajatim.com) – Ratusan pedagang yang tergabung dalam SWK (sentra wisata kuliner) Jombang menggalang tanda tangan untuk menolak rencana kebijakan yang akan diterapkan pada 2026.

    Kebijakan tersebut mengharuskan pedagang untuk membayar sewa lapak per meter, yang dianggap memberatkan pedagang kecil. Selain itu, kebijakan ini dinilai tidak mencerminkan upaya pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL).

    Ratusan pedagang itu hadir dalam pertemuan di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, pada Selasa (23/12/2025), mereka membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang digagas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 300 pedagang kuliner yang merasa kebijakan ini akan sangat membebani mereka.

    Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Jombang, Joko Fattah Rochim, menilai kebijakan yang akan diterapkan lebih mengarah pada kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pembinaan PKL.

    “Sebenarnya, kami tidak bermasalah dengan PAD. Masalahnya pembinaan tidak pernah dilakukan. Ibarat Disperindag beli sapi lalu ditaruh di hutan dan dibiarkan mencari makan sendiri,” ujar Fattah dengan tegas.

    Menurut Fattah, jika kebijakan ini diterapkan, maka para pedagang akan kesulitan mengumpulkan biaya untuk membayar sewa per meter, terutama mengingat kondisi ekonomi yang serba sulit.

    Tidak hanya itu, biaya tambahan untuk listrik yang juga harus ditanggung sendiri membuat beban semakin berat. “Dari mana kami mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi, kami semua ini menolak rencana lapak dibuat sewa. Kami ini butuh pembinaan untuk kemajuan, bukan sekadar mengejar PAD,” tegasnya.

    Fattah juga menambahkan bahwa selama ini pedagang sudah mengatur dan memasang fasilitas lapak mereka sendiri, termasuk instalasi kabel listrik, tanpa ada pendampingan atau bantuan dari pemerintah.

    “Selama ini tidak pernah ada koordinasi dari pihak Disperindag. Apa yang kurang dari PKL tidak pernah ditanyakan. Kabel di lapak saja kami pasang sendiri. Bahkan MCK pun saat ini tidak bisa dipakai,” jelasnya.

    Sebagai alternatif, Fattah menegaskan bahwa para pedagang bersedia untuk membayar biaya listrik secara mandiri jika pemerintah tidak lagi menanggung biaya tersebut, dengan syarat kebijakan sewa lapak dibatalkan.

    Namun, jika permintaan ini tidak dipenuhi, para pedagang mengancam akan keluar dari area sentra wisata kuliner dan kembali berjualan di lokasi lama mereka, seperti di kawasan Alun-alun, Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan Diponegoro, Jombang. “Kami akan membawa fasilitas lapak, termasuk kabel dan perlengkapan lainnya,” pungkas Fattah. [suf]

  • Darurat Sampah Tangsel, Gubernur Banten Minta TPA Cipeucang Dibuka hingga Akhir Desember 2025 Regional 23 Desember 2025

    Darurat Sampah Tangsel, Gubernur Banten Minta TPA Cipeucang Dibuka hingga Akhir Desember 2025 Regional 23 Desember 2025

    Darurat Sampah Tangsel, Gubernur Banten Minta TPA Cipeucang Dibuka hingga Akhir Desember 2025
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Banten Andra Soni meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk membuka kembali Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Kota Tangerang Selatan.
    Permintaan itu disampaikan Andra setelah berdiskusi dengan Wali Kota
    Tangsel
    Benyamin Davnie untuk menangani
    darurat sampah
    di Tangsel.
    “Jadi gini, saya kemarin diskusi dengan Pak Wali Kota, bahwa ini harus ditangani. Pertama, (TPA) Cipeucang untuk sementara mohon bisa dioperasionalkan kembali. Ini kan yang menutup kementerian,” kata Andra kepada wartawan di Pendopo
    Gubernur Banten
    , Selasa (23/12/2025).
    Andra menyampaikan, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq telah meminta kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membantu penanganan darurat sampah di kota anggrek. Namun, belum berhasil.
    Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten berdiskusi dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi untuk membantu Kota Tangsel dalam penanganan masalah sampah.
    Dengan tujuan, kedua daerah dapat menjalin kerja sama pengelolaan sampah.
    “Nah, Kota Serang sedang berproses MOU-nya (kerjasamanya), sudah MOU-nya sudah, tinggal ada tahapan-tahapan lain mudah-mudahan Januari sudah bisa dimulai di sana,” ujar Andra.
    Menurut Andra, setiap wilayah punya volume sampah yang berbeda-beda.
    Ia mencontohkan Kota
    Tangerang Selatan
    itu luas wilayahnya sekitar 147 km persegi, namun penduduknya padat dan timbulan sampah mencapai 1.100 ton per harinya.
    “Maka Cipeucang ini sudah tidak bisa menampung secara keseluruhan. Saat ini, Cipeucang kan di-setop. Nggak boleh beroperasional,” kata dia.
    Oleh karena itu, sambil mencarikan solusi penanganan sampah di Tangsel, Andra meminta
    TPA Cipeucang
    dibuka kembali untuk menampung sampah hingga akhir Desember 2025.
    “Mudah-mudahan mereka (Pemkot Serang-Tangsel) bisa menemukan solusi. Supaya apa? Supaya Pertama, ini tertangani Kedua, dalam rangka berikutnya untuk penanganan sampah menjadi listrik itu juga bisa kita maksimalkan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ingin Istirahat, Ma’ruf Amin Mundur dari MUI

    Ingin Istirahat, Ma’ruf Amin Mundur dari MUI

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Ma’ruf Amin mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim MUI) periode 2025-2030 dengan pertimbangan usia yang sudah lanjut.

    Surat pengunduran diri tersebut ditujukan kepada Ketua Umum MUI Anwar Iskandar pada 28 November 2025. Dalam surat tersebut Kiai Ma’ruf menyebutkan bahwa dirinya sudah lama mengabdi di MUI.

    Adapun jabatan yang pernah diembannya mulai dari anggota Komisi Fatwa, Ketua Umum MUI, hingga Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

    Mengingat sudah lamanya masa mengabdi, Kiai Ma’ruf menyebut bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk purna tugas.

    “Sudah saatnya saya untuk istirahat dan mengundurkan diri dari kepengurusan MUI, demi regenerasi tugas dan tanggung jawab kepada tokoh lain yang lebih muda dan kompeten,” tulis Kiai Ma’ruf.

    Ia juga menuliskan permohonan maaf kepada seluruh jajaran apabila semasa menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan.

    Saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Ma’ruf Amin sekaligus Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital Masduki Baidlowi mengatakan surat pengunduran Kiai Ma’ruf akan dibahas oleh Dewan Pimpinan MUI bersama Dewan Pertimbangan MUI.

    “Masih akan dibahas dan melibatkan Dewan Pertimbangan MUI,” kata Masduki.

    Ia mengatakan Kiai Ma’ruf ingin mencari pengabdian lain yang tanpa terikat dengan struktural (uzlah struktural).

    Masduki mengungkapkan Kiai Ma’ruf tidak hanya mundur sebagai Ketua Wantim MUI, tetapi juga mundur sebagai Dewan Syura PKB.

  • Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat Regional 23 Desember 2025

    Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat Regional 23 Desember 2025

    Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat
    Tim Redaksi
    SENTANI, KOMPAS.com
    – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah ekspansi sawit di Papua guna swasembada energi ditanggapi oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
    “Kalau lahan milik pemerintah provinsi atau kabupaten yang akan ditanam ya silakan saja, tidak akan ada yang melarang karena itu akan menghasilkan bioetanol untuk BBM,” kata
    Yunus Wonda
    kepada wartawan di Kota Sentani,
    Kabupaten Jayapura
    , Papua, Selasa (23/12/2025).
    Namun, Yunus menegaskan jika penanaman sawit dilakukan di atas lahan milik
    masyarakat adat
    , maka dirinya tidak akan pernah menandatangani izin pembukaan lahan perkebunan tersebut tanpa persetujuan pemilik ulayat.
    “Prinsip saya kalau masyarakat adat setuju untuk buka lahan sawit, saya akan dukung dan buat persetujuan. Tapi kalau masyarakat adat tidak setuju, maka saya tidak tandatangan,” tegas Yunus.
    Bupati Yunus mengungkapkan, saat ini ada 11 perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Jayapura. Namun, berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya tiga perusahaan saja yang mengantongi izin pemerintah sehingga pihaknya akan segera melakukan penertiban.
    “Data dari BPK yang punya izin hanya 3 saja, tapi satu perusahaan ada di bawah cagar alam sehingga harus keluar dari situ,” ujarnya.
    Yunus menilai sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Jayapura belum dikelola maksimal untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Ia pun mengajak masyarakat berdaulat atas hak kepemilikannya dengan mulai mengelola kekayaan alam secara mandiri.
    “Tuhan kasih untuk dikelola dan dinikmati, bukan jaga-jaga terus, kita jaga orang lain datang ambil. Jadi mari kelola sumber daya alam yang kita miliki untuk kehidupan kita di tanah ini,” ajaknya.
    Di sisi lain, Direktur
    WALHI Papua
    Maikel Peuki memperingatkan bahwa rencana perluasan lahan sawit berisiko memicu kerusakan lingkungan dan mengulang bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh.
    “Kehadiran perkebunan sawit akan memutus hubungan masyarakat Papua dengan alam. Kita tahu bahwa alam adalah dapur bagi masyarakat Papua,” ujar Maikel saat ditemui di Abepura.
    Menurut pengamatan WALHI, perkebunan sawit di Papua selama ini jarang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pemilik tanah adat. Sebaliknya, kehadiran investasi tersebut sering memicu konflik horizontal antara masyarakat, perusahaan, maupun aparat keamanan.
    “Kita dari Walhi berharap Pak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali rencana perluasan sawit di Papua karena tidak pernah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Yang ada hanya kerusakan lingkungan dan bencana alam bagi masyarakat Papua,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Libur Nataru 2025, Trafik Tol Lampung hingga Aceh Naik 43,09 Persen Regional 23 Desember 2025

    Libur Nataru 2025, Trafik Tol Lampung hingga Aceh Naik 43,09 Persen Regional 23 Desember 2025

    Libur Nataru 2025, Trafik Tol Lampung hingga Aceh Naik 43,09 Persen
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Peningkatan volume kendaraan di sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung hingga Aceh tercatat mencapai 43,09 persen dibandingkan kondisi normal.
    Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya, Mardiansyah menyatakan, data per 22 Desember 2025 menunjukkan peningkatan trafik kendaraan seiring tingginya aktivitas perjalanan masyarakat pada libur akhir tahun.
    “Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 127.201 kendaraan, atau meningkat 43,09 persen dibandingkan trafik normal,” kata Mardiansyah melalui rilis, Selasa (23/12/2025).
    Mardiansyah merinci, trafik harian pada ruas tol yang beroperasi adalah sebagai berikut:
    – Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 16.121 kendaraan atau meningkat 30,01 persen dibandingkan trafik normal.
    – Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 17.425 kendaraan atau meningkat 41,69 persen.
    – Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino) tercatat sebanyak 8.893 kendaraan atau meningkat 102,34 persen.
    – Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 2.112 kendaraan atau meningkat 24,09 persen.
    – Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 19.020 kendaraan atau meningkat 41,12 persen.
    – Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 6.602 kendaraan atau meningkat 48,63 persen.
    – Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 11.926 kendaraan atau meningkat 49,43 persen.
    – Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 27.935 kendaraan atau meningkat 31,89 persen.
    – Tol Binjai – Pangkalan Brandan tercatat sebanyak 11.846 kendaraan atau meningkat 49,59 persen.
    – Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 5.321 kendaraan atau meningkat 71,65 persen.
    – Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 1.285 kendaraan atau lebih rendah 42,06 persen.
    Sementara itu, trafik ruas tol fungsional pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 meliputi:
    – Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji) yang dioperasikan secara fungsional sejak 7 Desember 2025, mencatat trafik sebanyak 1.427 kendaraan.
    – Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai) yang dioperasikan secara fungsional sejak 20 Desember 2025, mencatat trafik sebanyak 2.510 kendaraan.
    “Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan dan memastikan kondisi pengemudi tetap prima,” ujar Mardiansyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Cuma Satu, KPK Telusuri Beberapa Wanita Kecipratan Dana Korupsi dari Ridwan Kamil

    Tak Cuma Satu, KPK Telusuri Beberapa Wanita Kecipratan Dana Korupsi dari Ridwan Kamil

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada lebih dari satu wanita terkait mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023.

    “Mungkin ada. Ini masih terus didalami alirannya ke mana saja,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari ini.

    Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK belum dapat memberitahukan hal tersebut kepada publik pada saat ini. “Sementara kita ikuti perkembangan penyidikannya karena pasti kami akan sampaikan secara berkala dan transparan terkait dengan progres penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara pengadaan iklan di BJB ini,” katanya.

    Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

    Pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut.

    Pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus tersebut.(Ant/P-1)

  • ICW-KontraS Laporkan 43 Anggota Polisi ke KPK atas Dugaan Pemerasan 2022-2025

    ICW-KontraS Laporkan 43 Anggota Polisi ke KPK atas Dugaan Pemerasan 2022-2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan 43 anggota polisi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan di empat kasus yang berbeda.

    Hal itu disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wanna Alamsyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (23/12/2025).

    “Hari ini ICW dan KontraS dari Koalisi Masyarakat Civil Reformasi Kepolisian resmi melaporkan dugaan pemerasan terhadap 43 anggota kepolisian sejak tahun 2022 hingga tahun 2025,” kata Wanna.

    Wanna menjelaskan terdapat empat kasus yang diduga melibatkan 43 anggota polisi. Pertama kasus pembunuhan, kedua kasus pemerasan acara DWP, ketiga kasus pemerasan di Semarang, keempat kasus pemerasan jual-beli tangan.

    Wanna menyebut kasus yang melibatkan 43 anggota polisi telah diketahui Institusi Polri, di mana sudah berlangsung komisi etik sehingga berharap KPK menelusuri dugaan tersebut.

    Dia menegaskan adanya dugaan pidana di tubuh kepolisian maka akan memperburuk citra aparat penegak hukum untuk kedepannya. Selain itu, Wanna menyampaikan alasan tidak melaporkan ke kepolisian karena dikhawatirkan terjadi kepentingan konflik di internal Polri.

    “Karena bagi kami adalah ketika ada anggota yang ditangani di institusi yang sama, maka potensi konflik kepentingannya itu pasti akan sangat tinggi. Oleh sebab itu kami tidak masuk untuk melaporkan ke Kepolisian karena tadi ada potensi konflik kepentingan yang tinggi sehingga nanti dikhawatirkan penanganan kasusnya juga tidak akan berjalan secara lancar,” ucapnya.

    Di kesempatan yang sama, Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra mengungkapkan upaya ini bagian dari evaluasi kepada Polri agar dapat membenahi struktural.

    Sedangkan, dia meminta kepada KPK sebagai lembaga independen untuk mengusut dugaan empat perkara tersebut.

    “Supaya ini bisa menjadi salah satu preseden baik dalam konteks penegakan perilaku-perilaku atau konteks-konteks anti korupsi, anti nepotisme dan juga anti kolusi gitu ya serta anti pemerasan,” tandasnya.

  • Panglima Mutasi 187 Pati TNI, Kapuspen hingga Pangdivif 2 Kostrad Berganti

    Panglima Mutasi 187 Pati TNI, Kapuspen hingga Pangdivif 2 Kostrad Berganti

    Jakarta –

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 187 perwira tinggi (pati) TNI. Sejumlah jabatan strategis di 3 matra TNI berganti.

    “Rotasi jabatan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan. Melalui regenerasi kepemimpinan, TNI memastikan setiap lini dipimpin oleh sosok yang tangguh, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Selasa (23/12/2025).

    Dia menegaskan, rotasi dan mutasi tersebut merupakan komitmen TNI dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan kesinambungan organisasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya adaptif TNI dalam menghadapi dinamika serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks di matra darat, laut, dan udara.

    Kebijakan rotasi dan mutasi pati TNI tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

    Dari total 187 pati TNI yang dimutasi, terdiri atas 109 pati TNI AD, 36 pati TNI AL, dan 42 pati TNI AU. Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di masing-masing matra sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi, peningkatan efektivitas kepemimpinan, serta pemeliharaan kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan.

    Selain itu, Brigjen TNI Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wadanpuspenerbad, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Danpuspenerbad. Dia menggantikan Mayjen TNI Zainuddin yang selanjutnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas.

    Di lingkungan TNI AL, Laksma TNI Sumarji Bimoaji ditunjuk sebagai Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, menggantikan Laksda TNI Phundi Rusbandi yang selanjutnya menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat III Bidang Pembangunan Kekuatan Matra Laut.

    Sementara itu, di TNI AU, Marsda TNI Mochammad Untung Suropati yang sebelumnya menjabat sebagai Asintel Kasau, kini mengemban amanah sebagai Panglima Komando Operasi Udara (Pangkodau) II, menggantikan Marsda TNI Deni Hasoloan Simajuntak yang dipercaya sebagai Askomlek Kasau.

    (jbr/isa)

  • Aturan Baru Ekspor Emas Berlaku Hari Ini, Ini Tarif Bea Keluarnya

    Aturan Baru Ekspor Emas Berlaku Hari Ini, Ini Tarif Bea Keluarnya

    Penerapan bea keluar emas ini juga sejalan dengan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam aturan tersebut, bea keluar diberlakukan untuk menjaga ketersediaan barang di dalam negeri serta menstabilkan harga komoditas tertentu.

    Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank nasional, memperkuat pengawasan tata kelola transaksi emas, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

    Dalam PMK 80 Tahun 2025, pemerintah mengelompokkan emas ekspor ke dalam empat kategori dengan rentang tarif bea keluar yang berbeda. Produk emas jenis dore atau emas dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, serta bentuk sejenis dikenakan tarif tertinggi, yakni 12,5 hingga 15 persen.

    Sementara itu, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa seperti granules selain dore dikenai tarif 10 hingga 12,5 persen. Kebijakan tarif ini disesuaikan dengan karakteristik produk dan tingkat pengolahan emas.