Xcloud.id

Blog

  • Ini Titik Kemacetan Arteri, Tol dan Pasar Tumpah di Jatim Selama Libur Nataru 2026

    Ini Titik Kemacetan Arteri, Tol dan Pasar Tumpah di Jatim Selama Libur Nataru 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Dishub Provinsi Jatim memberikan peringatan kepada masyarakat yang akan menikmati libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026 dan sedang melakukan perjalanan ke luar kota di Jatim.

    Dishub menampilkan sejumlah titik rawan kemacetan baik di jalur arteri maupun di jalur tol dan pasar tumpah. Ada puluhan potensi titik kemacetan di Jawa Timur.

    “Kami harap masyarakat pengguna jalan lebih berhati-hati. Titik kemacetan sudah kami petakan, ada yang di jalur arteri maupun di jalur tol. Termasuk kemacetan akibat pasar tumpah,” kata Kabid Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jatim, Ainur Rofiq di kantornya, Selasa (23/12/2025).

    Berikut Titik kemacetan di Jalan Arteri

    – Kota Surabaya
    1. Exit Tol Warugunung
    2. Jalan Ir Soekarno MERR
    3. Jalan Rolak Gunungsari

    – Sidoarjo
    1. By Pass Krian
    2. Jalan Raya Sepanjang
    3. Simpang 3 Medaeng

    – Gresik
    1. Exit Manyar-Gresik-Tuban (jalur Pantura)
    2. Ruas Duduk Sampeyan
    3. Jalan Pegaden (Tugu Manyar sampai dengan Sp3 Tol Manyar)

    – Kabupaten Mojokerto
    1. Simpang 4 Kenanten
    2. Jalan Raya Mojoagung

    – Jombang
    1. Exit Tol Bandar
    2. Perlintasan Sebidang Bandar

    – Kabupaten Madiun
    1. Jalan Raya Madiun-Surabaya

    Kabid Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jatim, Ainur Rofiq

    – Kota Batu
    1. Jalan Ir Soekarno
    2. Jalan Pattimura
    3. Simpang Pendem

    – Kota Malang
    1. Jalan Raya Tlogomas
    2. Jalan Panji Suroso
    3. Jalan Kolonel Sugiono

    – Kabupaten Malang
    1. Pasar Lawang
    2. Simpang 3 Karang Ploso
    3. Jalan Raya Karanglo
    4. Jalan Raya Bululawang

    – Lumajang
    1. Ruas Probolinggo-Lumajang

    – Banyuwangi
    1. Pasar Ketapang

    – Sampang
    1. Batas Kota Sampang-Batas Pamekasan

    Lokasi Rawan Kemacetan di Jalan Tol

    1. Exit Tol Bandar
    2. Exit Tol Pandaan
    3. Gate Tol Singosari
    4. KM 12/Jembatan Gunung Sari Tol Surabaya-Gempol
    5. Gate Tol Sidoarjo II
    6. Gate Tol Japanan Utama
    7. KM 763 Tol Porong-Sidoarjo

    Lokasi Rawan Kemacetan Akibat Pasar Tumpah

    1. Pasar Tanah Merah, Jalan Tanah Merah Bangkalan
    2. Pasar Blega, Jalan Raya Desa Blega Bangkalan
    3. Pasar Galis, Jalan Raya Galis Bangkalan
    4. Pasar Ikan Camplong, Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Camplong Sampang
    5. Pasar Wonokromo, Jalan Stasiun Wonokromo Surabaya
    6. Jalan Pasar Kembang, Surabaya
    7. Jalan Genteng Besar, Surabaya
    8. Jalan Pasar Krian, Sidoarjo
    9. Jalan Pasar Duduk Sampeyan, Gresik
    10. Pasar Babat, Jalan Raya Banaran Lamongan
    11. Pasar Bagor, Jalan Raya Nganjuk KM 5-7 Kecamatan Bagor, Nganjuk
    12. Pasar Lawang, Jalan Raya Thamrin, Kabupaten Malang
    13. Pasar Singosari, Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang
    14. Pasar Ranuyoso, Jalan Raya Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Lumajang
    15. Pasar Klakah, Kecamatan Klakah, Lumajang. (tok)

  • Menkeu Purbaya Terima 10 Aduan Pelaku Usaha

    Menkeu Purbaya Terima 10 Aduan Pelaku Usaha

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima 10 aduan melalui kanal debottlenecking yang dikelola Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha (P2SP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Aduan-aduan tersebut menjadi gambaran langsung berbagai sumbatan yang masih dihadapi dunia usaha di lapangan, mulai dari persoalan energi hingga pembiayaan.

    Purbaya menyampaikan bahwa aduan yang masuk berasal dari beragam sektor strategis. Di antaranya meliputi bidang energi, ketenagalistrikan, perizinan perusahaan, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan, hingga penegakan hukum.

    “Aduan yang masuk sampai hari ini sudah 10 meliputi bidang energi, ketenagaan listrikan, perizinan perusahaan, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan serta penagakan hukum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Rapat Kerja Percepatan Implementasi dan Penyelesaian Hambatan Satgas (P2SP), di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Menurutnya, meski jumlah aduan belum besar, substansi masalah yang dilaporkan tergolong krusial. Hambatan-hambatan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dan investasi jika tidak segera ditangani secara terkoordinasi.

     

  • 3 Pengacara: Investasi Rp 809 M dari Google Masuk Sebelum Nadiem Jadi Menteri Nasional

    3 Pengacara: Investasi Rp 809 M dari Google Masuk Sebelum Nadiem Jadi Menteri Nasional

    Pengacara: Investasi Rp 809 M dari Google Masuk Sebelum Nadiem Jadi Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, mengatakan bahwa investasi Google untuk Gojek sudah terjadi jauh sebelum Nadiem dilantik menjadi Mendikbudristek.
    Ari menyebutkan, investasi Google ke Gojek merupakan skema bisnis biasa.
    “Sebetulnya, investasi Google ini sudah berlangsung jauh sebelum Nadiem jadi menteri dan ini merupakan skema bisnis yang biasa,” ujar Penasihat Hukum Nadiem, Ari Yusuf, usai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
    Ari mengatakan, investasi Google ke Gojek ini sama seperti investasi bisnis Google ke perusahaan-perusahaan lain.
    Kubu Nadiem mengeklaim, investasi ini tidak ada kaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook yang dilaksanakan di era Nadiem menjabat.
    “Kepentingan Google melakukan investasi bisnis kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mekanisme yang biasa. Dan, sebetulnya kaitan dengan proyek ini sama sekali tidak ada hubungannya,” imbuh Ari.
    Ari menyinggung soal status Google sebagai perusahaan multinasional.
    Ia menilai, perusahaan dengan skala sebesar Google akan sangat menjaga kredibilitas mereka.
    “Kita sama-sama ketahui Google ini perusahaan multinasional. Tentunya, mereka sangat menjaga kredibilitas mereka dan mereka tidak mungkin akan melakukan kongkalikong dalam persoalan-persoalan seperti ini,” kata pengacara.
    Lebih lanjut, menurut Ari, investasi Google ke Gojek tidak sebesar investasi ke negara lain.
    “Dan, investasinya juga tidak, bukan merupakan investasi yang besar dibandingkan dengan investasi-investasi Google di negara-negara lain,” kata Ari lagi.
    Dalam kasus ini, Nadiem disebut memperkaya diri sendiri hingga Rp 809,5 miliar.
    Ia dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mengarahkan spesifikasi pengadaan yang membuat Google menjadi satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia.
    Keuntungan pribadi yang diterima Nadiem disebut berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang melalui PT Gojek Indonesia.
    “Adapun sumber uang PT AKAB sebagian besar (merupakan) total investasi Google ke PT AKAB sebesar 786.999.428 dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022 perolehan harta jenis surat berharga sebesar Rp 5.590.317.273.184,.” kata jaksa saat membacakan dakwaan untuk Ibrahim Arief dkk.
    Dalam dakwaan, jaksa merinci beberapa pemasukan investasi dari Google ke perusahaan Nadiem yang dilakukan saat pengadaan berlangsung.
    Misalnya, pada Maret 2020, Nadiem mengarahkan agar Google Workspace for Education melalui Google Workspace dapat digunakan di Kemendikbud RI.
    Arahan ini Nadiem sampaikan melalui sebuah grup WhatsApp bernama “Merdeka Platform” yang berisi tim dari Govtech atau Warung Teknologi.
    “Kemudian pada bulan Maret 2020, Google Asia Pasifik Pte Ltd juga melakukan investasi berupa penyetoran modal uang ke PT AKAB sebesar 59.997.267 dolar Amerika Serikat,” imbuh jaksa.
    Lalu, pada tahun 2021, Google kembali menambahkan investasi ke perusahaan Nadiem sebanyak 276.843.141 dollar Amerika Serikat usai Nadiem meneken peraturan yang menjadikan Google sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam pengadaan TIK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Liana Bratasida, Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia Meninggal Dunia

    Liana Bratasida, Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia Meninggal Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar duka menyelimuti sektor industri manufaktur nasional. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Liana Bratasida, Ketua Umum APKI (Periode 2021-2026).

    Liana mengembuskan napas terakhir di Jakarta, Senin 22 Desember 2025 kemarin, dalam usia 74 tahun. Kepergian sosok yang lahir pada tahun 1951 ini merupakan kehilangan besar bagi industri yang selama ini beliau perjuangkan dengan ketegasan prinsip dan diplomasi yang ulung.

    Di bawah kepemimpinan Liana Bratasida, APKI bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya reaktif terhadap tantangan, tetapi proaktif membangun masa depan. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil sikap serta tajam dalam membaca dinamika kebijakan.

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Pengawas APKI, Ngakan Timur Antara yang mengenang almarhumah sebagai figur berkarakter kuat.

    “Ibu Liana adalah pemimpin yang lugas dan berintegritas. Ketegasan beliau selalu disertai kejelasan arah dan keberpihakan pada kemajuan industri nasional. Jejak kepemimpinannya meninggalkan standar tinggi bagi kami semua di APKI,” ujar Ngakan, dikutip Selasa (23/12/2025).

    Standar tinggi tersebut tidak hanya diterapkan di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Ibu Liana aktif berdiri di garis depan menghadapi berbagai hambatan dagang dan isu lingkungan global.

    Wakil Ketua Umum APKI, Suhendra Wiriadinata, menyoroti peran vital almarhumah dalam membuka jalan komunikasi yang sebelumnya sulit ditembus.

    “Beliau memiliki kemampuan networking internasional yang sangat kuat. Diplomasi industri dijalankan dengan konsisten, sehingga suara industri pulp dan kertas Indonesia didengar dan dihormati di tingkat global,” ungkap Suhendra.

     

  • DPRD Serang setujui sampah Tangsel masuk TPSA Cilowong

    DPRD Serang setujui sampah Tangsel masuk TPSA Cilowong

    Serang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serang, Provinsi Banten, secara resmi menyetujui rencana kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong.

    Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Serang di Gedung DPRD Serang, Selasa, setelah melalui pembahasan intensif antara Komisi III dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

    Juru bicara Komisi III DPRD Serang, Didi Karnadi, di Serang, Selasa, mengatakan, persetujuan ini tidak bersifat mutlak, melainkan disertai sejumlah catatan ketat yang harus dipenuhi oleh eksekutif.

    “Salah satu catatan utama adalah kewajiban Pemkot Serang melakukan kajian dampak lingkungan serta analisis dampak lalu lintas yang hasilnya wajib disampaikan kepada Komisi III paling lambat 29 Desember 2025,” ujar dia.

    Selain aspek legalitas lingkungan, DPRD juga mewajibkan Pemkot Serang melakukan konsultasi publik kepada masyarakat terdampak minimal tiga kali dalam setahun, serta memberikan kompensasi atau bantuan sosial bagi warga sekitar.

    Terkait teknis operasional, Komisi III menekankan agar kendaraan pengangkut tidak meninggalkan tetesan air lindi di jalur lintasan dan wajib dilakukan penyemprotan disinfektan. Didi juga menegaskan bahwa tenaga kerja pihak ketiga harus memprioritaskan warga lokal sekitar Cilowong.

    “Sampah yang dikirim dari Tangsel harus merupakan sampah baru, bukan sampah lama. Jika seluruh catatan ini tidak dipenuhi dalam waktu satu tahun, maka persetujuan kerja sama dapat dibatalkan,” tegasnya.

    Rencana ini menjadi kali kedua Pemkot Serang menjalin kerja sama pengelolaan sampah dengan Tangsel, setelah periode 2021-2023 yang sempat menuai penolakan warga akibat dampak negatif yang ditimbulkan.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Siap Umumkan Upah Minimum Jakarta Besok

    Pramono Siap Umumkan Upah Minimum Jakarta Besok

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta atau juga sering disebut UMR Jakarta diumumkan besok, Rabu (24/12/2025).

    Menurut Pramono, Kepgub terkait UMP DKI Jakarta telah ditandatangani. Namun, besaran angka UMP baru akan diumumkan secara resmi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah.

    “Saya sudah tanda tangan Keputusan Gubernur-nya, itu saja. Tapi angkanya besok diumumkan,” ujar dia, Selasa (23/12/2025).

    optimistis kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang akan ditetapkan dapat diterima oleh semua pihak. Ia berharap tidak akan ada aksi mogok kerja dari kalangan buruh menyusul penetapan UMP.

    “Bismillahirrahmanirrahim, diterima semuanya, enggak ada mogok karena sekarang ini negara lagi butuh adem ayem lah,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Dia menyampaikan, penetapan UMP DKI Jakarta dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (PP) yang berlaku. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur.

    “Sebagai Gubernur tentunya pedomannya adalah apa yang diatur dalam PP. Maka dalam PP itulah saya mengambil kebijakan,” ujarnya.

    Menurut Pramono, keputusan UMP DKI Jakarta juga telah melalui pembahasan mendalam di Dewan Pengupahan. Hasil pembahasan tersebut kemudian diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub).

    “Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali, dan sudah mengerucut, serta meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan,” kata Pramono.

    Ia memastikan Kepgub terkait UMP DKI Jakarta telah ditandatangani. Namun, besaran angka UMP baru akan diumumkan secara resmi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah.

    “Saya sudah tanda tangan Keputusan Gubernur-nya, itu saja. Tapi angkanya besok diumumkan,” ujar dia.

  • Kodaeral IX Ambon pengamanan transportasi laut pada mudik Nataru 2025

    Kodaeral IX Ambon pengamanan transportasi laut pada mudik Nataru 2025

    Ambon (ANTARA) – Komando Daerah Angkatan Laut IX/Ambon meningkatkan pengamanan transportasi laut guna menjamin keselamatan dan kelancaran arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Provinsi Maluku yang didominasi jalur perairan.

    Komandan Kodaeral IX/Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, di Ambon, Selasa, mengatakan, pengamanan dilakukan melalui patroli laut terpadu, pengawasan pelabuhan, serta sinergi lintas instansi dalam rangka menciptakan pelayaran yang aman, tertib, dan kondusif selama periode Natal-Tahun Baru.

    “Kami memfokuskan pengamanan pada jalur pelayaran, pelabuhan penumpang, serta wilayah pesisir untuk memastikan keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan laut selama Natal-Tahun Baru,” kata dia.

    Sebagai bentuk kesiapan, dia telah mengecek sejumlah posko pengamanan Natal-Tahun Baru utamanya di wilayah pelabuhan dan pesisir.

    “Tak terkecuali pengecekan ke Pelabuhan Tulehu dan Pelabuhan Liang untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta armada angkutan laut,” tuturnya.

    Dalam pengamanan Natal-Tahun Baru 2025/2026, Kodaeral IX Ambon mengerahkan unsur TNI AL untuk mengamankan jalur pelayaran, mencegah potensi gangguan keamanan laut seperti penyelundupan dan tindak kejahatan lainnya, serta menjamin keselamatan pelayaran di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

    Selain itu mereka juga mendukung Operasi Lilin Salawaku 2025 melalui penempatan personel di pelabuhan penumpang, dermaga rakyat, serta objek vital nasional di sektor kemaritiman. Koordinasi intensif dilakukan bersama KSOP, Pelindo, Basarnas, dan instansi terkait untuk memastikan respons cepat terhadap kondisi darurat, termasuk potensi cuaca ekstrem.

    “Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dalam beraktivitas dan mematuhi aturan keselamatan pelayaran. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama demi terciptanya situasi Natal-Tahun Baru yang aman dan lancar,” kata dia.

    Selain pengamanan transportasi laut, pemantauan juga dilakukan di sejumlah gereja di Ambon sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan perayaan Natal 2025, sehingga seluruh rangkaian perayaan Natal-Tahun Baru di Maluku dapat berlangsung aman dan nyaman.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Swasta di Depok Dapat Ancaman Bom, Gegana Telusuri Megapolitan 23 Desember 2025

    Sekolah Swasta di Depok Dapat Ancaman Bom, Gegana Telusuri Megapolitan 23 Desember 2025

    Sekolah Swasta di Depok Dapat Ancaman Bom, Gegana Telusuri
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – SMA Arrahman di Cipayung, Kota Depok, menerima ancaman teror bom melalui email, Selasa (23/12/2025) sore.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, tiga unit mobil dari Polsek Pancoran Mas, Gegana Brimob Polri, dan Inafis Polres Metro
    Depok
    tiba di halaman sekolah sekitar pukul 17.25 WIB.
    Setibanya di lokasi, para siswa yang awalnya hendak melakukan latihan ekstrakurikuler diminta meninggalkan lokasi.
    Personel kepolisian berseragam dan atribut lengkap menuju tangga sekolah untuk mengecek ruang guru, ruang kelas, hingga toilet.
    Mereka menggeledah satu persatu ruang kelas yang diperkirakan berjumlah enam ruangan.
    Personel dari tim Gegana tampak menggunakan alat khusus untuk mendeteksi benda yang mungkin berpotensi membahayakan atau rawan meledak.
    Mereka juga menggeledah setiap isi lemari dan bilik toilet untuk memastikan tak ada benda berbahaya di sekolah.
    Saat ini, sudah tidak ada aktivitas pembelajaran di sekolah karena para siswa libur usai pembagian rapor.
    Operator sekolah bernama Danar mengaku menerima kabar dari kepala sekolah soal dugaan ancaman
    teror bom
    kepada sekolahnya sekitar pukul 16.30 WIB.
    Ancaman itu dikirim dari surel pribadi ke sejumlah alamat email sekolah lainnya.
    “Dari kepala sekolah info ada ancaman teror bom dan sebagainya, yang mengancam murid-murid sekolah Arrahman. Setelahnya, saya langsung ke sekolah,” ucap Danar saat ditemui di lokasi, Selasa.
    Menurut keterangan Danar, isi ancaman itu didominasi dengan pengungkapan rasa kekecewaan peneror atas masalah pribadi yang dialaminya.
    “Dia meluapkan kekesalan segala macem dan itu masalah pribadi, kemudian dikaitkan ke sekolah-sekolah di Depok lainnya termasuk kita yang juga menerima email itu,” kata dia.
    Saat ini, tim kepolisian baru saja meninggalkan sekolah dengan tangan kosong karena tidak menemukan benda mencurigakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Peringatkan Ada Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia

    BMKG Peringatkan Ada Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi di Pesisir Selatan Indonesia.

    Berdasarkan siaran pers yang diunggah akun Instagram @infobmkg, lembaga yang mengurusi cuaca ini mengungkap adanya siklon tropis Grant pada 07.00 WIB di Samudra Hindia barat daya Lampung atau 1.000 Km dari Tanjung Karang-Lampung. 

    “Siklon ini merupakan penguatan dari Bibit Siklon Tropis 93S yang pertama kali teridentifikasi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur sejak 11 Desember 2025 pukul 07.00 WIB lalu,” tulis BMKG di akun Instagram-nya, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, siklon tropis Grant saat ini berada pada kategori 1 dengan kecepatan angin hingga 65 km per jam. Untungnya, kata BMKG, siklon ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia, sehingga tidak berdampak langsung pada cuaca daratan.

    “Namun demikian, BMKG memperingatkan bahwa siklon tropis Grant bisa memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut di pesisir selatan Indonesia,” imbuhnya.

    Kemudian, BMKG menjelaskan gelombang laut dari kategori sedang sekitar 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi di sejumlah seperti; Perairan barat Lampung; Selat Sunda bagian selatan; Perairan selatan Pulau Jawa; dan Samudra Hindia barat Bengkulu hingga selatan Jawa.

    Adapun, BMKG juga mengemukakan bahwa selama 24 jam ke depan, gelombang laut di lokasi itu bakal menguat menjadi kategori dua dan terus bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi Indonesia.

    “BMKG mengimbau pelaku pelayaran dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap perubahan kondisi laut dan terus memantau informasi resmi BMKG,” pungkasnya.

  • Terima Bupati Kepahiang, Mensos Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat

    Terima Bupati Kepahiang, Mensos Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi Bupati Kepahiang Zurdi Nata bersama jajarannya di Kantor Kementerian Sosial, hari ini. Pertemuan ini membahas penguatan perlindungan sosial, khususnya kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta progres pembangunan Sekolah Rakyat.

    Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul mendorong agar sekolah rakyat segera dibangun. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan PBI yang tertib, terkoordinasi, dan langsung kepada penerima manfaat sehingga program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

    “Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapapun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

    Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data PBI perlu dilakukan secara hati-hati dan jujur sesuai kondisi riil masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan persoalan di tingkat desa maupun kecemburuan sosial.

    Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang. Saat ini, pemerintah daerah telah mengusulkan lahan ke Kemensos, namun masih menghadapi kendala pada akses jalan menuju lokasi.

    “Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul pun menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memastikan program perlindungan sosial dan pendidikan berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

    Sementara itu, Zurdi Nata menyatakan siap mengelola PBI dengan baik. Ia juga akan terus mengupayakan agar program sekolah rakyat dapat segera terealisasi di wilayahnya.

    Namun, dia juga menyampaikan kondisi kemampuan fiskal daerah terbatas dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat.

    “Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki dua Sekolah Rakyat rintisan, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Bengkulu di Sentra Dharma Guna Bengkulu dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 14 Kaur di SMAN 11 Kaur.

    (anl/ega)