Blog

  • 44.000 Napi Bakal Diberi Amnesti oleh Prabowo, Salah Satunya Penghina Presiden

    44.000 Napi Bakal Diberi Amnesti oleh Prabowo, Salah Satunya Penghina Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidan.

    Menurut data Kementerian Imipas, setidaknya ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

    “Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan),” ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

    Pemberian amnesti ini mencakup untuk narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan gangguan kejiwaan.

    Kemudian mereka yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), salah satunya yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara.

    Kemudian terpidana kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata.

    “Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya,” tutur dia.

    Supratman mengatakan bahwa usulan pemberian amnesti akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

    “Selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” ujar Supratman.

  • Polisi selidiki kasus penganiayaan karyawan toko roti di Jakarta Timur

    Polisi selidiki kasus penganiayaan karyawan toko roti di Jakarta Timur

    Saat ini  proses penyelidikan dan ditangani Unit Jatanras Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan kasus penganiayaan seorang karyawan toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

    “Saat ini proses penyelidikan dan ditangani Unit Jatanras Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur,” kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Jakarta Timur Ajun Komisaris Polisi (AKP) Lina Yuliana saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Lina menjelaskan kasus penganiayaan tersebut telah dilaporkan korban pada 18 Oktober 2024 terkait penganiayaan berat yang dialaminya sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP dan sudah dilakukan pemeriksaan klarifikasi tiga orang saksi.

    “Awalnya terlapor minta tolong kepada korban untuk mengantar makanan terlapor ke kamar pribadi terlapor, kemudian korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya, ” ucap Lina.

    Selanjutnya terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan bahu korban.

    Sebelumnya beredar sebuah video viral yang diunggah di media sosial X oleh akun @OmJ_JeNggot, di dalam unggahan tersebut terlihat seorang pria melakukan penganiayaan terhadap karyawan sebuah toko roti.

    “Seorang Bos Roti di Jakarta Timur Menganiaya Pegawai hingga Berdarah bahkan Bos tersebut sampe melempar pegawainya dengan Kursi,” tulis akun tersebut.

    Akun tersebut juga menuliskan sudah dua bulan kejadian tapi pelaku belum juga tersentuh hukum padahal korban sudah melapor dan membikin laporan ke Kepolisian.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Terkuak Identitas Mobil yang Pengemudinya Pukul Petugas SPBU di Semarang

    Terkuak Identitas Mobil yang Pengemudinya Pukul Petugas SPBU di Semarang

    Jakarta

    PT Pertamina Patra Niaga telah mengantongi identitas mobil hitam yang pengemudinya memukul petugas SPBU Pertamina di Semarang, Jawa Tengah. Mereka membenarkan aksi arogan tersebut bermula dari masalah sepele, yakni kesalahan petugas menyebut nominal harga BBM.

    Brasto Galih Nugroho selaku Manager Communication & Public Relation PT Pertamina Patra Niaga mengatakan, kendaraan hitam tersebut merupakan Toyota Avanza dengan nomor polisi (nopol) K 1150 KO.

    Sementara insiden itu terjadi di SPBU 43.507.17 Rest Area Km. 429 A, Jalan Tol Semarang-Solo SPBU 43.507.17 Rest Area Km 429A Jalan Tol Semarang-Solo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis, (12/12/2024) pukul 16.45 WIB.

    “Berdasarkan laporan yang kami terima, konsumen yang mengendarai mobil Avanza Veloz dengan pelat Nopol K 1150 KO membeli BBM Pertalite senilai Rp 25.000,” kata Brasto saat dihubungi detikJateng.

    “Operator SPBU mengisi Pertalite Rp 25.000 namun ada kesalahan ucap dengan menyebut angka Rp 250.000 setelah pengisian BBM tersebut,” lanjutnya.

    [Gambas:Twitter]

    Menariknya, ketika kami cari di e-Samsat Jawa Tengah dan aplikasi Newsakpole, kami tak menemukan nopol tersebut. Bahkan, keterangannya tertulis ‘data kendaraan bermotor tidak terdaftar’.

    Melalui unggahan di media sosial, Polres Semarang mengaku telah mendengar kasus pemukulan tersebut. Mereka janji akan melakukan pemeriksaan.

    “Kami akan tindak lanjuti dan saat ini belum ada laporan ke Polres Semarang Kabupaten. Namun untuk Satrekrim sudah meminta konfirmasi di SPBU Rest Area tersebut,” demikian tulis Polres Semarang.

    Sebelumnya, media sosial dihebohkan rekaman video yang menunjukkan pengemudi Toyota Avanza memukul telak petugas SPBU di Semarang, Jawa Tengah. Kabarnya, aksi arogan tersebut bermula ketika korban salah menyebut angka pengisian bahan bakar, dari yang Rp 25 ribu menjadi Rp 250 ribu.

    Disitat dari akun X bernama @bacottetangga__, petugas SPBU terlihat sudah meminta maaf kepada pengemudi Avanza hitam. Namun, tak lama kemudian, pengemudi tersebut keluar dari kendaraan dan melakukan pemukulan!

    Petugas SPBU lain berusaha melerai aksi tersebut. Namun, Pengemudi arogan itu kembali melayangkan pukulan telak sebelum masuk ke dalam mobilnya.

    (sfn/lth)

  • Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Depan Tambah 2, Ini Rinciannya

    Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Depan Tambah 2, Ini Rinciannya

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah memutuskan menambah dua jenis pajak baru untuk kendaraan bermotor yang harus dibayar konsumen yang membeli motor mulai 2025.

    Nantinya, pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam kolom biaya di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

    Dua pungutan pajak baru ini adalah, pertama, tambahan pajak (opsen) pajak kendaraan bermotor (PKB). Kedua, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Ketentuan penambahan pajak baru ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Dengan penambahan ini, maka akan ada total tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakniBBN KB,opsenBBN KB,PKB,opsenPKB,SWDKLLJ, BiayaAdmSTNK, dan biaya adminTNKB.

    Kolom rincian biaya yang harus dibayarkan setiap tahunnya oleh konsumen di STNK akan bertambah dua dengan adanya pajak baru ini. Artinya, pajak baru untuk motor akan lebih mahal.

    Dalam beleid ditetapkan opsen PKB dan opsen BBNKB sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Contohnya, apabila saat ini kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen PKB sebesar Rp660 ribu (66 persen). Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen PKB menjadi Rp1,6 juta.

    Penambahan pajak baru ini harus dibayarkan pemilik kendaraan bersamaan dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.

    (ldy/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Jakarta, Beritasatu.com– Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti. “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) bisa diubah,” katanya.

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya kandidat ketua umum PPP.

  • Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen Korea Selatan akan kembali melangsungkan persidangan untuk memutuskan opsi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan menyusul upaya darurat militer yang gagal.

    Mengutip The Guardian, oposisi membutuhkan dukungan partai yang berkuasa untuk menangguhkan presiden atas upaya darurat militer ‘pemberontakan’, sementara pemecatannya membutuhkan persetujuan pengadilan.

    Seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal, Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada pukul 16.00 waktu setempat pada Sabtu (14/12/2024) terkait apakah akan memakzulkannya atas tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional.

    Memerlukan sebanyak 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai konservatif People Power (PPP) untuk berpindah haluan.

    Pada Jumat, tujuh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak pasti.

    Di sisi lain, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri dan pemenjaraan Yoon setelah deklarasi darurat militernya yang hanya berlangsung singkat dengan mengirimkan tentara dan helikopter ke parlemen.

    Para anggota parlemen dengan cepat merespons dengan membubarkan barisan militer dan berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

    Demonstrasi yang mendukung pemakzulan diperkirakan akan berkumpul di dekat parlemen sekitar tengah hari pada hari Sabtu. Penyelenggara telah berjanji untuk membagikan makanan dan spanduk kepada para pengunjuk rasa untuk meningkatkan semangat mereka di tengah suhu yang sangat dingin di bulan Desember.

    Penyanyi K-pop Yuri dari grup band Girls’ Generation yang lagunya Into the New World telah menjadi lagu protes. Mereka mengatakan bahwa Ia telah membayar makanan untuk para penggemarnya yang menghadiri aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda!” katanya secara online.

    Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir dan menggandakan klaim yang tidak mendasar bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis Korea Selatan.

    Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah memohon kepada anggota parlemen PPP yang berkuasa untuk berpihak pada orang-orang yang meratap di jalan-jalan yang membeku. Dua anggota parlemen PPP mendukung mosi tersebut dalam pemungutan suara minggu lalu.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Salah satu anggota parlemen dari pihak oposisi Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa ia 99% yakin bahwa mosi tidak percaya akan lolos. Jika disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya sementara pengadilan konstitusi Korea Selatan berunding.

    Nantinya, Perdana Menteri Han Duck-soo, akan menjadi presiden sementara. Pengadilan kemudian memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah pada tahun 2004 lalu presiden Roh Moo-hyun, dilengserkan.

    Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun pengadilan konstitusi kemudian mengembalikannya.

    Mahkamah juga saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusannya harus diambil dengan suara bulat. Jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi tanggung jawab hukum atas upaya darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Korea University Institute of Law.

    Peringkat persetujuan Yoon telah anjlok menjadi 11% berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75% mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa yang menyerukan pelengseran Yoon selama lebih dari seminggu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga para pensiunan dan pekerja kerah biru.

    (luc/luc)

  • Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Alasan Prabowo Usulkan Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.

    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap

    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.

    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.

    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.

    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

    Bogor: Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, sistem tersebut lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.
     
    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis malam, 12 Desember 2024. Ia menyebut bahwa beberapa negara tetangga telah menerapkan sistem serupa dengan hasil yang dinilai efektif.
     
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, anggaran besar yang selama ini dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat.
     
    Baca juga: Ada Prabowo di Balik Batalnya Ridwan Kamil Gugat Pilkada Jakarta ke MK meski Materi Siap
     
    “Efisien enggak keluar duit? Kayak kita kaya. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” imbuhnya.
     
    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh negara maupun kontestan Pilkada.
     
    “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo, disambut tawa hadirin.
     
    Prabowo mengungkapkan bahwa gelaran Pilkada yang mahal dapat menghabiskan dana hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun dana pribadi tokoh politik.
     
    “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.
     
    Ia pun mendorong perbaikan sistem pemilu demi efisiensi dan kemajuan bersama. Bahkan, Prabowo sempat melontarkan ajakan kepada para ketua umum partai politik yang hadir untuk segera memutuskan perubahan sistem tersebut.
     
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ucapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Enggan Bersikap Terlalu Cepat

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Enggan Bersikap Terlalu Cepat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menuturkan partainya tidak mau terburu-buru menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD. Deddy mengatakan PDIP hingga saat ini masih menganut prinsip kepala daerah dipilih oleh rakyat.

    “Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu. Vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).

    Deddy beranggapan biaya pemilihan kepala daerah yang mahal bukanlah kesalahan dari rakyat. Melainkan, para elite partai politik yang menaburkan uang sehingga memaksa logistik pemilihan kepala daerah dengan biaya yang tinggi.

    “Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya. Namun, kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar,” tuturnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Deddy mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD perlu ditanyakan ke seluruh partai politik terlebih dahulu. Dia menegaskan PDIP secara resmi belum mengeluarkan tanggapan mengenai hal tersebut.

    “Jadi periksa dahulu dalam partai politiknya. Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak. Namun, pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” ungkapnya.

    “Sikap resmi partai itu nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” pungkasnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

  • Mendag Bidik Transaksi Harbolnas 2024 Capai Rp40 Triliun

    Mendag Bidik Transaksi Harbolnas 2024 Capai Rp40 Triliun

    Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan jumlah transaksi pada momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun ini mencapai Rp40 triliun atau naik 16 persen dibanding tahun lalu. Harbolnas berlangsung selama tujuh hari, pada 10-16 Desember 2024.
     
    Dalam momen Harbolnas ini, Mendag Budi mendadak menjadi bintang saat tampil sebagai host live shopping pada sesi Spesial Harbolnas 12.12 yang disiarkan di Shopee Live pada Kamis  (12/12).
     
    Dalam rangkaian puncak Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024, Mendag secara khusus menjadi host dengan menawarkan produk pakaian pria dari jenama lokal Kevas Co dan juga produk hijab dan khimar modern dari UMKM Sayra Official.
    Tampilnya Mendag dalam sesi live shopping menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan platform e-commerce dalam mempromosikan produk UMKM. Terlebih, produk yang dipromosikan Mendag, sudah menembus pasar ekspor di Shopee.
     
    Dalam kesempatan kali ini, Mendag Budi juga berbincang-bincang dalam sesi mini talkshow bersama dengan dua UMKM lokal yang produknya sudah semakin dikenal di kalangan masyarakat. Ia menjelaskan, sektor ini memiliki  peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
     
    “Sektor UMKM ini jadi tulang punggung perekonomian nasional, menyerap hampir 97 persen atau sekitar 117 juta dari total tenaga kerja di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Mas Kevin dengan Kevas  Co, yang sukses menembus pasar ekspor dengan produk-produknya yang berkualitas,” ujar Mendag Budi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.
     
    “Selain itu ada juga Ibu Surmiyati dengan Sayra yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk terus bertumbuh. Harbolnas 2024 ini tujuannya adalah mendukung brand-brand lokal untuk memperkuat daya  saing dan memperluas jangkauan mereka, sehingga bisa mengikuti jejak-jejak Kevas dan Sayra,” sambungnya.
     

     

    Tebar promo spesial Harbolnas

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto mengungkapkan, sebagai platform e-commerce yang identik dengan kampanye tanggal kembar, Shopee meramaikan gelaran Harbolnas 2024 ini dengan sejumlah program dan promo menarik seperti diskon dan voucher spesial.
     
    Ragam promo tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkan, sekaligus mendukung pertumbuhan pengusaha dan UMKM lokal.
     
    “Harbolnas selalu menjadi momen penting bagi Shopee untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan menghadirkan promo menarik, kami ingin memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan  bagi pembeli, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal,” tutur Christin.
     
    “Kami tentu berharap, Shopee bersama dengan seluruh penjual dan pembeli UMKM bisa membantu pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional,” tambah Christin.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Bergembira, Ribuan Warga Suriah Rayakan Tergulingnya Assad

    Bergembira, Ribuan Warga Suriah Rayakan Tergulingnya Assad

    “Ini pertama kalinya kami berkumpul dalam jumlah besar dan pertama kalinya kami menyaksikan acara seperti ini,” katanya, berseri-seri karena gembira.

    Warga ;ainnya, Omar al-Khaled, 23 tahun, menyuarakan komentarnya. “Semangat kami sangat tinggi dan kami berharap Suriah akan menuju masa depan yang lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, menurut laporan koresponden AFP, ratusan orang berkumpul dalam suasana yang meriah dan santai di alun-alun utama kota kedua Suriah, Aleppo. Kota ini merupakan medan pertempuran sengit selama perang saudara yang panjang di negara itu.

    Sebuah papan reklame besar yang bergambar Assad dan ayahnya, Hafez, dibakar.

    “Ayah Assad dan anaknya menindas kami, tetapi kami telah membebaskan negara kami dari ketidakadilan,” kata seorang polisi di lokasi.

    Di kota Suriah lainnya, Sweida, jantung minoritas Druze Suriah, tempat demonstrasi antipemerintah telah diadakan selama lebih dari setahun, ratusan orang turun ke jalan, bernyanyi dan bertepuk tangan dengan gembira.

    “Kegembiraan kami tak terlukiskan,” kata Haitham Hudeifa, 54 tahun. “Setiap provinsi merayakan kemenangan besar ini,” ujarnya.

    (ita/ita)