Xcloud.id

Blog

  • Mengenal Benteng Otanaha, Wisata Bersejarah Jejak Portugis di Gorontalo

    Mengenal Benteng Otanaha, Wisata Bersejarah Jejak Portugis di Gorontalo

    Liputan6.com, Bandung – Indonesia mempunyai banyak tempat wisata menarik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat lokal hingga turis. Tempat wisata tersebut sangat bervariasi mulai dari wisata alam, wisata rekreasi, hingga wisata bersejarah.

    Sebagai negara yang pernah dijajah, Indonesia tentunya memiliki banyak spot wisata bersejarah yang menarik untuk dijelajahi. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga memperdalam tentang masa lalu.

    Misalnya mengunjungi tempat bersejarah seperti candi, museum, atau benteng-benteng kuno yang menjadi saksi bisu terkait masa lalu menawarkan pengalaman yang menarik untuk dinikmati.

    Selain itu, berwisata ke tempat bersejarah secara tidak langsung mengapresiasi kekayaan budaya yang dimiliki. Wisatawan lokal dan mancanegara juga bisa bersama-sama menjaga keberlanjutan dari wisata bersejarah itu sendiri.

    Wisata bersejarah menawarkan hiburan yang menarik dan menyimpan nilai edukasi yang tinggi. Pengunjung seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa bisa menjadikan spot wisata tersebut sebagai rekreasi dan pembelajaran menarik.

    Mengunjungi tempat bersejarah juga bisa membantu masyarakat menumbuhkan rasa cintanya terhadap tanah air. Sebab mereka bisa melihat langsung perjuangan dan pencapaian para pendahulu hingga membuat Indonesia merdeka sampai saat ini.

    Sebagai informasi, Indonesia mempunyai segudang tempat wisata bersejarah yang bisa dikunjungi. Bahkan setiap daerah memiliki satu atau lebih tempat yang menyimpan banyak saksi bisu masa lalu.

    Adapun bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Gorontalo bisa mengunjungi tempat bersejarah yaitu Benteng Otanaha. Tempat tersebut menjadi bukti nyata adanya kedatangan bangsa Portugis di wilayah Gorontalo dan masih berdiri kokoh hingga kini.

  • Kata Seksolog soal Squirting, Sering Disebut Tanda Wanita Capai Orgasme

    Kata Seksolog soal Squirting, Sering Disebut Tanda Wanita Capai Orgasme

    Jakarta –

    Istilah squirt atau squirting sering dikaitkan dengan orgasme pada wanita. Tapi, ternyata squirting bukanlah tanda utama seorang wanita sudah mencapai orgasme saat berhubungan seks.

    Seksolog dr Haekal Anshari, M Biomed (AAM) mengatakan squirting merupakan fenomena saat berhubungan seksual yang tidak dialami semua wanita.

    “Squirting ini adalah cairan yang seperti ejakulasi. Memang ada sebagian perempuan yang mengalaminya, tetapi bukan tanda perempuan orgasme,” terang dr Haekal saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    dr Haekal mengatakan squirting merupakan cairan yang diproduksi oleh kelenjar yang ada di area kiri dan kanan uretra, atau saluran kemih perempuan. Ia menjelaskan ada penelitian bahwa cairan itu bisa saja keluar dari vagina, tapi bisa juga tidak.

    Hal ini karena cairan squirting tersebut naik ke atas hingga masuk ke rongga kemih perempuan.

    “Ada penelitian, si perempuan sebelum melakukan hubungan seks saat kandung kemihnya di USG, kosong. Kemudian, setelah melakukan hubungan seks, setelah dia orgasme, di USG kandung kemihnya kok ada cairan. Kemungkinan ini cairan kemih yang sudah bercampur dengan cairan squirting tadi,” jelas dia.

    Ia mengungkapkan cairan squirting akan bisa dirasakan kalau memang keluar dari vagina. Namun, jika cairan tersebut naik ke arah kandung kemih, si wanita tidak akan merasakannya.

    “Tapi, ketika dia orgasme, dia pengen kencing. Jadi, perempuan orgasme itu nggak harus squirting, nggak harus keluar. Tanda perempuan orgasme dari kontraksi ritmik,” tutur dr Haekal.

    Kontraksi ritmik atau orgasmic platform ini gerakan seperti meremas-remas penis yang terjadi di sepertiga otot rongga vagina. Biasanya, kondisi ini dapat dirasakan oleh pria jika pasangannya sudah mencapai orgasme.

    (sao/kna)

  • Vadel Badjideh Temani Mantan Ibu Angkat Lolly yang Jalani Pemeriksaan di Polres Jaksel

    Vadel Badjideh Temani Mantan Ibu Angkat Lolly yang Jalani Pemeriksaan di Polres Jaksel

    Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Vadel Alfajar Badjideh (VAB), Razman Arif Nasution menyebut Mami Eda yang merupakan mantan ibu angkat putri Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry (LM) atau Lolly selama di Inggris menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan atas pelaporan Nikita Mirzani. Tak ketinggalan, Vadel Badjideh ikut menemani Mami Eda, mantan ibu angkat Lolly.

    “Hari ini penyidik akan memeriksa Julia Fernandes dan Mami Eda. Pemeriksaan ini sesuai permintaan kami untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan posisi Vadel,” kata kuasa hukum Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution di Polres Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Razman Arif Nasution menyebut, kehadiran dirinya dan Vadel Badjideh di Polres Jakarta Selatan dalam rangka mendampingi mantan ibu angkat Lolly, Mami Eda saat menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan.

    “Kami perlu menemaninya, karena mereka diperiksa secara daring (Zoom). Mengingat Mami Eda dan Julia Fernandes berada di luar negeri,” jelasnya.

    Sementara itu, Vadel Badjideh ingin mengucapkan terima kasih kepada mantan ibu angkat Lolly, Mami Eda selama di Inggris yang sudah meluangkan waktunya untuk membela dirinya di hadapan kepolisian sebagai saksi.

    “Vadel juga berharap bisa bertegur sapa sama Julia Fernandes dan Mami Eda, karena mereka tinggal jauh di sana. Vadel juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu,” tambahnya.

    Vadel Badjideh sangat yakin, keterangan kedua saksi yaitu Julia Fernandes dan Mami Eda yang menjalani pemeriksaan di Polres Selatan bisa membantu terkait pelaporan Nikita Mirzani di Polres Selatan.

    “Gue yakin ke depannya bakal ada info-info baik, bakal ada jalan keluar yang baik. Seperti yang pernah gue bilang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri,” tandas Vadel Badjideh yang ikut menemani mantan ibu angkat Lolly selama di Inggris menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan.

  • Kompolnas Nilai Penanganan Cepat Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Agus Buntung Sudah Sesuai Prosedur – Halaman all

    Kompolnas Nilai Penanganan Cepat Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Agus Buntung Sudah Sesuai Prosedur – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Gufron memandang langkah cepat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam menangani kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Agus pria difabel alias IWAS sudah sesuai prosedur.

    Menurutnya, responsifitas penanganan kasus ini diperlukan mengingat jumlah korban sebanyak 17 orang termasuk anak-anak.

    “Dari pengawasan yang kami lakukan dan pemantauan langsung oleh komisioner Kompolnas, kami melihat upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur,” ujar Gufron dalam acara diskusi di auditorium gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Ia menambahkan, penanganan kasus ini diharapkan tidak hanya memberikan keadilan kepada para korban, tetapi juga memperbaiki citra kepolisian di mata publik.

    “Ketika penanganan dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai prosedur, rasa keadilan dapat terwujud, terutama bagi para korban yang mayoritas adalah anak-anak,” lanjutnya.

    Kompolnas sesuai dengan tugas dan fungsinya akan terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus ini. 

    “Kami akan memastikan agar proses penanganannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menghindari potensi pelanggaran, serta memberikan hasil yang adil bagi korban. Langkah ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegas Gufron.

    Kasus kekerasan seksual ini menjadi perhatian nasional, terutama karena melibatkan anak-anak sebagai korban.

    Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Agus Buntung, Rabu (11/12/2024).

    Rekonstruksi dilakukan di Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban.

    Dalam reka adegan, tersangka dibonceng menuju ke Nang’s Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana.

    Sebelum menuju ke homestay, terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku.

    Pelaku dan korban melakukan kesepakatan terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay.

    Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar.

    Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay.

    Setelah itu, Agus Buntung dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. 

    Dalam rekonstruksi di dalam kamar, ada dua versi keterangan yang berbeda.

    “Ada dua versi kalau menurut korban tersangka yang lebih aktif, kalau menurut tersangka korban yang lebih aktif,” kata Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat.

    Setelah dari homestay, Agus Buntung diantarkan ke Islamic Center.

    Di tempat itu, Agus Buntung berpisah dengan korban.

    Sementara itu, penjaga Nang’s Homestay I Wayan Kartika mengakui Agus Buntung sering membawa perempuan yang berbeda ke tempatnya itu.

    Dalam sepekan, menurutnya, bisa tiga sampai lima orang yang berbeda-beda yang dibawa oleh Agus Buntung.

    Wayan menyebut, setiap membawa perempuan, Agus Buntung selalu memesan kamar nomor enam.

  • Pemkab Sukoharjo usulkan UMK Tahun 2025 naik 6,5 persen

    Pemkab Sukoharjo usulkan UMK Tahun 2025 naik 6,5 persen

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pemkab Sukoharjo usulkan UMK Tahun 2025 naik 6,5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 20:32 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 naik 6,5 persen. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum. Dewan pengupahan kabupaten telah menyerahkan besaran angka UMK ke bupati untuk selanjutnya dikirimkan ke pemerintah provinsi untuk persetujuan.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengatakan, dewan pengupahan kabupaten yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan UMK. Sesuai surat edaran yang disampaikan pemerintah provinsi, penetapan UMK mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 dimana kenaikan UMK dipatok sebesar 6,5 persen.

    Dewan pengupahan telah melaksanaan survey kebutuhan hidup layak (KHL) buruh guna menetapkan besaran usulan UMK 2025. Dan disepakati usulan UMK yang diajukan bupati untuk dikirimkan ke gubernur sebesar Rp2.359.488.

    “Sukoharjo sudah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Sumarno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (13/12).

    Sumarno menjelaskan, besaran usulan UMK 2025 Sukoharjo melalui kesepakatan dari usulan-usulan serikat pekerja dan pengusaha. Sebelumnya muncul usulan dari serikat pekerja yang meminta kenaikan UMK sekitar 11 persen menyesuaikan survey KHL. Sedangkan dari pihak pengusaha mengusulkan kenaikan sama dengan tahun sebelumnya yakni tidak lebih dari 3 persen.  

    Dinas mewakili pemerintah daeran mengusulkan jalan tengah dengan usulan sebesar Rp 2.359.488, tetap mengacu Permenaker. Angka tersebut kemudian disepakati bersama dan diserahkan bupati. Sebab, dewan pengupahan provinsi meminta daerah hanya mengirimkan satu besaran angka untuk ditetapkan sebagai UMK.

    “Karena provinsi memang hanya minta satu angka usulan saja,” ujarnya.

    Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno sebelumnya telah meminta kenaikan UMK 2025 pada kisaran 5 – 8 persen. Dengan pertimbangan kenaikan biaya hidup utamanya kebutuhan pokok. FPB juga sudah melakukan survei KHL pada bulan September 2024 di dua pasar tradisional yakni Pasar Ir Soekarno Sukoharjo dan Pasar Kartasura. Hasilnya diketahui upah yang seharusnya diterima buruh tahun 2025 mendatang sekitar Rp 2,6 juta per bulan. Sedangkan UMK tahun 2024 sendiri sekarang sebesar Rp 2.215.482. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Realisasi Penyaluran Pertalite Capai 86 Persen dari Kuota Tahun Ini

    Realisasi Penyaluran Pertalite Capai 86 Persen dari Kuota Tahun Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan realisasi penyaluran BBM bersubdisi jenis pertalite telah mencapai 27,3 juta kiloliter (kl) per November.

    Jumlah itu setara 86 persen dari total kuota tahun ini, yakni sebanyak 31,6 juta KL. Angka tersebut merupakan realisasi hingga November 2024. Pertalite merupakan BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

    Sementara itu, realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) yakni solar sebesar 16,6 juta kl atau 85 persen dari total kuota 2024, sebesar 19,58 juta kl.

    “Sementara, Jenis BBM Umum (JBU) sebesar 30,7 juta kiloliter telah realisasikan 85 persen dari kuota,” kata Yuliot dalam acara BPH Migas Award di Hotel Intercontinental Jakarta, Jumat (13/12).

    Adapun JBU terdiri atas pertamax, pertamax turbo, dexlite, hingga pertamina dex.

    Sementara itu, realisasi volume peningkatan gas bumi melalui pipa sampai dengan triwulan III 2024 sebesar 921,2 juta Million Standard Cubic Feet (MSCF).

    “Untuk realisasi volume HGBT sampai dengan triwulan III 2024 untuk sektor industri sebesar 87,2 juta MMBTU atau 80 persen dari total alokasi sebesar 109,5 juta MMBTU. Sedangkan untuk sektor kelistrikan, realisasinya sebesar 60,1 juta MMBTU atau 57 persen dari total alokasi,” kata Yuliot.

    (fby/pta)

  • Antisipasi Ideologi Transnasional, Pemprov Jateng Dukung Program Sekolah Damai BNPT

    Antisipasi Ideologi Transnasional, Pemprov Jateng Dukung Program Sekolah Damai BNPT

    Semarang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik inisiatif Sekolah Damai yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan globalisasi, khususnya masuknya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi luhur bangsa Indonesia.

    Menurut Nana, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ia menyoroti berbagai ancaman seperti sikap acuh tak acuh, bullying, dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak moral generasi muda.

    “Ini adalah program positif yang harus terus dikembangkan,” ujar Nana dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.

    Nana menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan antikekerasan yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini, menurutnya, sangat relevan karena generasi muda memegang peranan penting sebagai penentu masa depan bangsa. 

    “Jangan sampai generasi muda kehilangan arah, karena di pundak merekalah masa depan Indonesia berada,” tegasnya.
     

    Nana juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang pro toleransi dan antikekerasan. Jika tidak dikawal, berpotensi ada penyusupan yang dapat mengarahkan anak-anak ke arah negatif. 

    “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah sangat diperlukan,” ujarnya.

    Nana pun mengapresiasi keberhasilan penerapan Sekolah Damai di 79 SMA/SMK di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 yang dinilai sebagai salah satu pelaksana terbaik. Ia berharap program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah di masa depan.

    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyoroti dukungan dari Pemprov Jateng dalam menyukseskan program ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

    “Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong perdamaian dan toleransi di dunia pendidikan,” jelas Eddy.

    Semarang: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik inisiatif Sekolah Damai yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Wahid Foundation. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan globalisasi, khususnya masuknya paham transnasional yang bertentangan dengan ideologi luhur bangsa Indonesia.
     
    Menurut Nana, globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi. Ia menyoroti berbagai ancaman seperti sikap acuh tak acuh, bullying, dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak moral generasi muda.
     
    “Ini adalah program positif yang harus terus dikembangkan,” ujar Nana dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.
    Nana menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan antikekerasan yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini, menurutnya, sangat relevan karena generasi muda memegang peranan penting sebagai penentu masa depan bangsa. 
     
    “Jangan sampai generasi muda kehilangan arah, karena di pundak merekalah masa depan Indonesia berada,” tegasnya.
     

    Nana juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang pro toleransi dan antikekerasan. Jika tidak dikawal, berpotensi ada penyusupan yang dapat mengarahkan anak-anak ke arah negatif. 
     
    “Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah sangat diperlukan,” ujarnya.
     
    Nana pun mengapresiasi keberhasilan penerapan Sekolah Damai di 79 SMA/SMK di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 yang dinilai sebagai salah satu pelaksana terbaik. Ia berharap program ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah di masa depan.
     
    Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyoroti dukungan dari Pemprov Jateng dalam menyukseskan program ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
     
    “Hal ini menunjukkan komitmen Jawa Tengah dalam mendorong perdamaian dan toleransi di dunia pendidikan,” jelas Eddy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    “Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.

    “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.

    Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.

    Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.

    Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.

    Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

    Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.

    “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (tfq/pta)

  • Cara Askrindo Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini

    Cara Askrindo Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini

    Jakarta: PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama PAUD Inspirasi Indonesia menyelenggarakan pelatihan “Pengaruh Terapi Wicara Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Berkebutuhan Khusus”. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para pendidik dalam penanganan, pengetahuan serta keterampilan guru dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus.
     
    Kegiatan ini dihadiri oleh Para Kepala Sekolah, Guru-guru dan tenaga kependidikan di Lembaga PAUD (Himpaudi) dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan PAUD wilayah Bekasi, Pemilik Unit Pelayanan Pendidikan (UPP) PAUD serta Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) Bekasi Timur.
     
    Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Resiko, Kun Wahyu Wardana mengatakan, kegiatan ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 1 Tanpa Kemiskinan, Nomor 4 Pendidikan Berkualitas, Nomor 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Nomor 10 Berkurangnya Kesenjangan.
    “Secara jangka panjang PT Askrindo berharap program ini dapat menjadi ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, dimana anak-anak dari seluruh latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, program ini juga mendorong perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” jelas Kun dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Desember 2024.
     

     
    Selain itu, pelatihan ini juga untuk mengoptimalkan perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama hambatan bicara/komunikasi (speech delay). Askrindo mendorong lembaga PAUD yang sudah siap secara ketenagaan untuk membuka layanan PAUD Inklusi agar semua anak usia dini dapat terlayani sesuai dengan haknya mendapatkan pendidikan yang layak.
     
    Askrindo mendukung penuh pemerataan PAUD yang saat ini menjadi kebijakan Dinas Pendidikan, sehingga semua anak memiliki hak mendapatkan layanan PAUD, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus selayaknya diberi perhatian penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya baik melalui program inklusi maupun program PAUD Inklusi.
     
    “Hal ini sangat penting untuk menghindari diskriminasi pendidikan dari berbagai aspek (ekonomi, geografi, dll), keistimewaan fisik, berkebutuhan khusus atau juga dikarenakan terbatasnya kemampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya di PAUD Inklusi,” tutup Kun.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Dalam Waktu Dekat, Motor dan Mobil Tak Boleh Melintas Jalur Sepeda

    Dalam Waktu Dekat, Motor dan Mobil Tak Boleh Melintas Jalur Sepeda

    JAKARTA –  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengundangkan Peraturan Gubernur tentang jalur sepeda. Setelah aturan ini diumumkan, motor dan mobil akan ditindak ketika masuk jalur tersebut.

    Pelanggarnya diancam pasal 284 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukumannya pidana maksimal 2 bulan dan denda paling besar Rp500 ribu.

    Sementara, kendaraan yang diparkir di jalur sepeda, akan diderek dan diancam membayar retribusi sesuai dengan Perda DKI sebesar Rp250 ribu untuk motor dan Rp500 ribu untuk mobil.

    “Ya. Nanti saya umumkan untuk berlaku efektifnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 19 November.

    Setelah diundangkan, nanti akan dimasukan ke dalam lembaran berita daerah dan baru ada penegakan hukumnya. Aturan ini tinggal menunggu tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Personelnya pun sudah disiapkan dengan nama Tim Lintas Jaya yang terdiri dari Polisi, TNI dan Dishub. Mereka yang nantinya akan melakukan penegakan hukum untuk kebijakan ini.

    “Tidak ada lagi peringatan.”

    Sejauh ini, tak semua jalur sepeda sepanjang 63 kilometer yang telah diuji coba dalam tiga fase bakal dipasang pembatas seperti traffic cone untuk memblokade jalur sepeda dari kendaraan lain. 

    Kata Syafrin, Dishub DKI hanya memasang traffic cone pada kawasan yang dianggap berbahaya. “Cone itu menjadi salah satu yang diatur dalam pergub,” ucapnya. 

    “Untuk jalur sepeda, pembatasnya bisa berupa marka jalan dan marka jalan yang solid atau putus putus. Begitu ada kendaraan bermotor yang lewat marka solid, otomatis melanggar,” tambah dia.