Xcloud.id

Blog

  • BPN Tuban Bagikan 823 Sertipikat PTSL di Grabagan

    BPN Tuban Bagikan 823 Sertipikat PTSL di Grabagan

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban membagikan ratusan sertipikat warga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jumat (13/12/2024)

    Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Tuban, Kacung Efendi mengungkapkan, bahwa pihaknya telah membagikan sertipikat tanah dari program PTSL tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 823 sertipikat.

    “Hari ini jumlahnya sekian dari total target 1.612 bidang di Desa Banyubang,” ujar Kacung Efendi.

    Menurutnya, perolehan tersebut berdasarkan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sekitar 3.000 bidang. Kemudian, yang sudah terbit pertama 450 sertipikat ditambah 1.612 sertipikat.

    “Sehingga total 2.062 sertipikat tahun ini atau setara 68 persen,” kata Kacung sapanya.

    Sedangkan sisanya, pihaknya akan menargetkan agar tuntas pada tahun 2025. Sehingga, ia mengimbau agar masyarakat yang belum memanfaatkan program ini untuk mendaftar program PTSL 2025.

    “Sertipikat tanah yang dibagikan adalah bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan terkuat,” bebernya.

    Ia juga berpesan agar sertipikat yang sudah diberikan harus dijaga dan disimpan jangan sampai rusak atau hilang. Sebab, manfaat sertipikat banyak sekali.

    “Harapannya masyarakat Banyubang dapat memanfaatkan program ini pada tahun depan, sehingga program PTSL dapat optimal di sana,” pungkasnya. [ayu/ian]

  • KH Sumarno: Gus Miftah Lupa Siapa Dirinya, Harus Urut Dada

    KH Sumarno: Gus Miftah Lupa Siapa Dirinya, Harus Urut Dada

    Ia pun secara blak-blakan menuturkan bahwa karena urusan sepele itu sudah dipolitisasi maka isunya terus menggelinding.

    “Ketika urusan sepele sudah dipolitisasi apakah orang politik itu punya etik? Ini kan sok bicara etik, apakah mereka juga punya etik? Saya gak membela, saya juga menjadi bagian dari korban apa yang dilakukan Gus Miftah,” imbuhnya.

    Menurutnya, atmosfer yang dialami Gus Miftah dalam pengajian itu merupakan hal biasa. Bahkan, ia mengaku pernah mengalaminya juga.

    “Ketika menghadapi atmosfer di lapangan seperti itu biasa. Bahkan saya pernah orang stres naik ke panggung. Bahkan ada maling diuber-uber larinya ke panggung, saya lagi ceramah,” terangnya.

    “Lalu bagaimana posisi kita di situ? Di mana kita berbicara, ada posisinya, ada tempatnya memang,” sambung dia.

    Kata KH Sumarno, saat menjabat sebagai utusan khusus Presiden, ia harus lebih mampu menjaga setiap kalimat-kalimat yang disampaikan ke jemaah.

    “Mustinya Gus Miftah juga urut dada, oh sekarang ini saya sudah menjadi pejabat publik. Gak layak lagi kayak kemarin, walaupun dia punya ciri khas seperti itu,” cetusnya.

    Meskipun sudah menjadi ciri khas, ia berpendapat bahwa Gus Miftah harus mengurangi kebiasaan tersebut.

    “Tolong ciri khas, tensinya, dikurangi dikit aja. Ini efek dominonya loh kepada dai, mubaligh, kiai, ustaz,” bebernya.

    Ia pun menyinggung bagaimana Perdana Menteri Malaysia ikut memberikan komentarnya mengenai isu tersebut.

    “Sampai tadi dibilang Perdana Menteri Malaysia sotoy menilai. Aneh saya bilang. Urusan apa Malaysia? Bolanya aja kagak benar. Saya juga gak setuju kalau mereka ikut campur urusan dalam negeri kita,” timpalnya.

  • Tol Yogya-Solo Dibuka Fungsional, Klaten-Prambanan Cuma 5 Menit

    Tol Yogya-Solo Dibuka Fungsional, Klaten-Prambanan Cuma 5 Menit

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengklaim segmen Klaten – Prambanan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo yang dibuka secara fungsional selama periode angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) mampu memangkas waktu tempuh perjalanan jadi 5 menit saja.

    “Waktu perjalanan dari akses/Gerbang Tol (GT) Klaten menuju Prambanan hanya lima menit jika dibandingkan dengan jalan nasional,” kata Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo (PT JMJ) Rudy Hardiansyah dalam keterangannya, Rabu (11/12) malam.

    Rudy menuturkan jalur fungsional ini menjadi jalan alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di Tugu Kartasura Delanggu dan Jalan Raya Solo-Yogyakarta.

    “Dengan melewati jalur fungsional ini, masyarakat tidak perlu melewati 7 titik Lampu APILL,” ujar Rudy.

    Rudy menerangkan segmen Klaten – Prambanan sepanjang 8,60 kilometer akan dibuka fungsional dua arah pada 20 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025 pukul 06.00-18.00 WIB.

    “Yang diperbolehkan melewati jalur fungsional ini khusus kendaraan Golongan I Non Bus/Kendaraan Kecil. Adapun untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah 40 km/jam,” urai Rudy.

    Rudy menyampaikan, jalur fungsional Klaten-Prambanan merupakan bagian dari pekerjaan tahap I Jalan Tol Jalan Yogyakarta-Solo. Segmen Kartasura (Banyudono) sampai Klaten sepanjang 22,3 kilometer pada infrastruktur ini sudah beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

    PT JMJ berencana menambah segmen yang dapat dilalui pada masa libur Nataru kali ini JMJ dengan mengoperasikan jalur fungsional Segmen Klaten-Prambanan dengan tanpa tarif.

    Rudy menyampaikan bahwa pengguna jalan hanya akan dikenakan tarif untuk segmen Kartasura (Banyudono)-Klaten maupun sebaliknya. Artinya pengguna jalan tidak dikenakan tarif untuk jalur fungsional segmen Klaten-Prambanan.

    Kendati, Rudy mengingatkan agar tetap menyiapkan dan membawa kartu e-Toll jika ingin melintas di jalan tol Yogya-Solo. Pasalnya, sekalipun jalur fungsional ini belum bertarif, pengguna jalan masih harus melakukan tapping untuk bisa masuk ke sana.

    Secara kesiapan konstruksi, menurut Rudy, jalur fungsional Jalan Tol Yogya-Solo telah memiliki perkerasaan kaku atau rigid pavement di kedua jalur, dan sebagian telah diaspal.

    PT JMJ menjamin jalur fungsional ini aman untuk dilewati, karena sudah dilaksanakan pelebaran jalan pada akses keluar masuk GT Prambanan. Demikian pula marka jalan dan sarana penerangan sementara selama masa libur Nataru juga telah disiapkan.

    “Kami memprediksi volume lalu lintas yang akan melewati jalur fungsional ini mencapai seribu kendaraan per jam. Sehingga dengan jalur yang lebih panjang harapannya dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” harap Rudy.

    PT JMJ juga menyiagakan petugas operasional di jalur fungsional Jalan Tol Yogya-Solo segmen Klaten-Prambanan dan menambah kendaraan patroli.

    Operator turut berkoordinasi dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat, di mana nantinya enam pos pantau disiagakan pada titik-titik tertentu, seperti di exit Prambanan dan di KM 30+900 untuk memberikan pelayanan informasi atau bantuan teknis lainnya.

    Demi keselamatan bersama, perusahaan mengimbau supaya pengendara yang akan melakukan perjalanan jauh pada libur Nataru agar memperhatikan keselamatan berkendara, berkendara dalam kondisi prima, mematuhi rambu lalu lintas, ikuti arahan petugas di lapangan dan mematuhi batas kecepatan 40 km/jam.

    (kum/sfr)

  • Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

    Golkar berencana melakukan kajian mendalam terkait penataan sistem politik dan demokrasi untuk mengatasi biaya pilkada yang tinggi serta dampaknya terhadap bangsa.

    “Kami mendukung usulan ini dan akan melakukan pengkajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Golkar juga akan turun ke seluruh Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, sesuai arahan ketua umum kami, Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus menjelaskan, Partai Golkar sedang mengkaji penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk alternatif kepala daerah dipilih DPRD.

    “Hasil amendemen UUD 1945 selama ini dirasakan tidak menyeluruh. Banyak yang menyadari hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti asas Pancasila, kegotongroyongan, dan kebersamaan. Bahkan, ada pengaruh kapitalisme, individualisme, serta liberalisme yang bertentangan dengan budaya bangsa,” jelas Idrus.

    Ia menekankan pengaruh ideologi kapitalisme dan individualisme menjadi tantangan yang harus diatasi. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah meminta agar kajian ini menghasilkan format demokrasi yang ideal sesuai nilai-nilai Pancasila.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

    “Sistem ini memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mencontohkan negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sistem ini, menurutnya, lebih efisien dan hemat biaya.

    “Di negara-negara tetangga kita, anggota DPRD memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak memakan biaya besar seperti kita,” tegasnya.

    Prabowo juga menyebutkan dana yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur irigasi.

    “Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, untuk masa depan anak-anak kita,” kata Prabowo terkait alasannya mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.

  • UMK 2025 Makassar Naik 6,5 Persen Jadi Rp3.880.136,865, Sebelumnya Rp3.643.321

    UMK 2025 Makassar Naik 6,5 Persen Jadi Rp3.880.136,865, Sebelumnya Rp3.643.321

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Upah Minimum Kota (UMK) Makassar disepakati naik 6,5 persen. Itu dari hasil rapat pleno Dewan Upah Kota Makassar.

    “Kita sudah membuat berita acara terkait dengan penetapan UMK tahun 2025,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Nielma Palamba usai rapat, Jumat (13/12/2024).

    Rapat tersebut berlangsung di Kantor Disnaker Makassar, Jalan Pettarani. Dihadiri Dewan Upah, unsur buruh, dan pengusaha.

    Kenaikan tersebut, kata Nielma berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    “UMK tahun 2025 yang mana bapak presiden sudah menetapkan sendiri bahwa secara nasional baik provinsi dan Kabupaten/Kota terjadi kenaikan 6,5 persen,” terangnya.

    Perhitungan upah minimum Kota Makassar Tahun 2025 dihitung dari UMK 2025 UMK 2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    Artinya Rp3.643.321 ditambah 6,5 persen atau Rp236.815,865. Totalnya Rp3.880.136,865.

    Nielma menyebut rapat pleno berlangsung alot. Pengusaha dan buruh berselisih paham, namun pada akhirnya bersepakat.

    Selanjutnya, berita acara rapat tersebut akan dibawa ke Wali Kota Makassar. Kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi, lalu diterapkan oleh Gubernur.

    “Biasanya sudah langsung ditetapkan ndak dibahas lagi,” terang Nielma. (Arya/Fajar)

  • Pemerintah Atur Ulang Skema Subsidi BBM, Menteri Bahlil Pastikan Subsidi Gas 3 LPG Kg Tetap – Halaman all

    Pemerintah Atur Ulang Skema Subsidi BBM, Menteri Bahlil Pastikan Subsidi Gas 3 LPG Kg Tetap – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah mengatur ulang skema penyaluran BBM subsidi dengan merubah menjadi campuran atau blending antara subsidi barang khusus penerima yang berhak, dan sisanya dialihkan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

    Namun, rencana tersebut dipastikan tidak berlaku untuk LPG 3 Kilogram.

    Hal itu disampikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

    “LPG enggak di apa-apain, LPG tetap, tidak ada konversi. Masih seperti sekarang,” kata Bahlil.

    Pembatasan penggunaan gas LPG 3 Kg masih menggunakan KTP. Mereka yang berhak menggunakan LPG subsidi tersebut yakni yang terdaftar di pangkalan resmi Pertamina.

    “Dan yang berhak menerimanya itu adalah yang 3 kg pembatasannya Pake KTP. Sampai sekarang masih oke,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM dengan sistem blending atau campuran. Nantinya subsidi tidak hanya kepada barang khusus penerima namun juga dalam bentuk BLT. Saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi perubahan skema subsidi BBM tersebut.

    “Masih dalam pembahasan, kita lagi mencari formulasinya sudah hampir final dan kita masih butuh 1-2 excercise lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa penerima untuk pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi memvalidasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu adalah yang berhak,” pungkasnya.

  • 66 Bayi Dijual Sejak 2010, Bidan di Yogyakarta Kini Ditangkap Polisi, 1 Anak Diberi Harga Rp65 Juta

    66 Bayi Dijual Sejak 2010, Bidan di Yogyakarta Kini Ditangkap Polisi, 1 Anak Diberi Harga Rp65 Juta

    TRIBUNJATIM.COM – Dua bidan di Yogyakarta ditangkap polisi lantaran terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    DM (77) dan JE (44) juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Menurut keterangan polisi, praktik ini sudah dilakukan keduanya sejak 2010.

    66 bayi pun sudah dijual dengan harga Rp55 juta hingga Rp65 juta.

    Saking lama tak terendus, tetangga sekitar klinik yang dimiliki DM mengaku kaget.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Tetangga ini bernama Rio (24), mengatakan klinik DM sudah beroperasi lama.

    Rio mengaku kaget saat petugas kepolisian membongkar praktik perdagangan bayi di klinik tersebut.

    “Saya malah baru tahu. Klinik itu sudah lama sekali, sejak saya kecil sudah ada.” 

    “Pokoknya, cuma tempat kelahiran aja,” bebernya, Jumat (13/12/2024). 

    Rio menambahkan DM sempat menjadi ketua RW dan sosoknya cukup terkenal di desa.

    “Dulu pas saya SMA sempat jadi ketua RW, saya berurusan (dengan tersangka) pas ngurus KTP,” imbuhnya.

    Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, menyatakan modus yang dipakai kedua tersangka yakni merawat bayi dari orang tua yang tidak menghendaki memiliki anak.

    “Modusnya mencari para adopter atau orang yang akan mengadopsi, para pasangan yang akan mengadopsi ke yang bersangkutan,” terangnya.

    Kedua tersangka telah menjual 66 bayi sejak 2010 lalu dengan rincian 28 bayi laki-laki, 36 bayi perempuan dan 2 bayi yang tak diberi keterangan jenis kelaminnya.

    Kombes Pol FX Endriadi, mengatakan jumlah bayi yang dijual tercatat di buku transaksi.

    “Didapat informasi bahwa para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010.” 

    “Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut, telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi,” ungkapnya, Kamis (12/12/2024), dikutip dari TribunJogja.com.

    Ia menambahkan kedua tersangka menjual bayi dengan harga berbeda-beda tergantung jenis kelamin.

    “Data terakhir yang disepakati untuk bayi perempuan Rp55 juta dan bayi laki-laki Rp60 sampai Rp65 juta,” sambungnya.

    Pada tahun 2024, tercatat ada bayi yang dijual ke Bandung dan Yogyakarta.

    Proses penyelidikan kasus penjualan bayi masih dilakukan termasuk mendalami peran tersangka yang berstatus residivis.

    “Kami masih melakukan proses pemeriksaan pendalaman terhadap perkara ini,” tuturnya.

    Akibat perbuatannya. kedua tersangka dapat dijerat Pasal 83 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76F Perlindungan Anak dengan hukuman paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta. 

    Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Nugroho Arianto, mengatakan pembeli berasal dari berbagai daerah mulai Yogyakarta hingga Papua.

    “Dalam dan luar Kota Yogyakarta termasuk ke berbagai daerah seperti Papua, NTT, Bali, Surabaya dan lain-lain,” tukasnya.

    Pekerja Dinsos Kota Yogyakarta, Muhammad Isnan Prasetyo, menegaskan proses adopsi bayi memerlukan proses yang cukup panjang sesuai aturan yang berlaku.

    “Pengangkatan anak ini sangat seksi kepada masyarakat karena banyak yang melaporkan dan mendaftarkan di kami.”

    “Kalau dulu belum ada izin, saat ini sudah ada ketentuannya maka harus diproses secara legal,” tegasnya.

    Ia menjelaskan proses adopsi melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai Dinsos hingga sejumlah lembaga terkait.

    “Kami gratis tidak dipungut biaya, bisa terbuka, transparansi dan kami melibatkan beberapa pihak dari tokoh masyarakat, tokoh wilayah, dan beberapa stakeholder dari dinas dukcapil,” pungkasnya.

    Legislatif desak penyisiran izin klinik bersalin di Yogyakarta

    Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta melakukan penyisiran izin praktik klinik bersalin yang berdiri di wilayahnya.

    Desakan itu muncul sebagai respon atas kasus sindikat penjualan bayi sejak beberapa tahun terakhir, dengan total 66 bayi yang diperdagangkan, oleh sebuah klinik bersalin di Tegalrejo. 

    Dalam kasus tersebut, dua perempuan yang disebut sebagai bidan inisial JE (44) dan DM (77), ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polda DIY.

    Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Nurcahyo Nugroho, menandaskan bahwa kasus yang baru saja terkuak ini sangat memprihatinkan.

    “Prihatinnya itu kenapa baru sekarang terendus, karena itu sebuah praktik yang secara hukum agama jelas salah dan secara hukum positif juga sebuah kesalahan,” cetusnya, Jumat (13/12/2024).

    Alhasil, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya supaya mengecek kembali perizinan klinik bersalin dan sejenisnya. 

    Menurutnya, fenomena ini harus segera disikapi, supaya kejadian-kejadian serupa bisa diantisipasi dan tidak terulang lagi di masa mendatang.

    “Kita minta Dinas Kesehatan untuk mengecek perizinan. Harus diinspeksi dan dikuatkan sosialisasi, bahwa hak anak ada di orangtuanya. Jangan sampai berpindah dengan cara yang ilegal,” katanya.

    Nurcahyo menyebut, praktik semacam ini bisa jadi cukup marak di tengah masyarakat, meski dengan modus yang jauh berbeda dengan kasus TPPO di Tegalrejo.

    Apalagi, belum lama ini pihaknya menerima beberapa informasi, misalnya ada kelahiran yang tercatat, tapi orangtuanya tidak menginginkan bayi tersebut.

    “Kemudian orangtuanya langsung mengaktakan atas nama orang yang mengepek, istilahnya, bukan adopsi, tapi langsung dipek (diambil),” tandasnya.

    “Secara warisnya langsung diputus dan diberikan ke orang lain. Praktik seperti itu ada dan terjadi di tengah masyarakat,” pungkas Nurcahyo.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Tarif Ceramah Adi Hidayat dan Gus Miftah Disorot, Ternyata Segini Perbedaannya

    Tarif Ceramah Adi Hidayat dan Gus Miftah Disorot, Ternyata Segini Perbedaannya

    TRIBUNJATENG.COM – Nama Ustaz Adi Hidayat belakangan disorot usai pengunduran diri Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden.

    Ustaz Adi Hidayat disebut-sebut bakal menggantikan posisi Gus Miftah.

    Hal itu membuat warganet pun membandingkan mengenai beda tarif ceramah Gus Miftah dan tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat.

    Lalu, berapakan beda tarif ceramah Gus Miftah dan tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat?

    Tarif Gus Miftah

    Ustaz Adi Hidayat dikabarkan bakal menggantikan Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Diketahui Gus Miftah tidak pernah secara terbuka membahas mengenai tarif dakwahnya. 

    Ada narasi di media sosial X yang menyebutkan tarif ceramah Gus Miftah Rp 75 juta per 1,5 jam. 

    Namun, Gus Miftah menegaskan bahwa tarifnya disesuaikan dengan pihak yang mengundangnya. 

    Jika yang mengundang berasal dari kalangan pejabat atau figur publik, ia akan menetapkan harga. 

    Sebaliknya, untuk masyarakat ekonomi ke bawah, Gus Miftah kerap memberikan dakwahnya tanpa mematok bayaran.

    Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024. 

    Ia aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara istighosah hafidzah di Semarang pada 30 Desember 2023, di mana ia berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto.

    Gus Miftah dengan terang-terangan memberikan dukungannya untuk pasangan Prabowo-Gibran, yang kini menjadi Wakil Presiden terpilih.

    Tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat

    Banyak yang penasaran berapa tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat.

    Namun Ustaz Adi Hidayat sempat mengaku bahwa dirinya tak pernah memasang tarif untuk berceramah.

    Menurutnya, selagi mampu, ia memastikan akan memenuhi undangan tanpa perlu memikirkan tarif ataupun fasilitas lainnya.

    Hal itu seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat di YouTube Dakwah Islami.

    “Dalam buku di bagian tentang Taklim saya tuliskan, Anda kalau mau undang saya kemana menghubunginya, saya juga tuliskan dengan tulisan kapital ‘Tidak ada minta tarif, tidak ada. Tidak minta fasilitas’, datang ya datang,” pungkasnya.

    Biodata Ustaz Adi Hidayat

    Ustaz Adi Hidayat memiliki nama dan gelar Dr (HC) Adi Hidayat Lc MA lahir di Pandeglang, Banten pada 11 September 1984.

    Ia merupakan seorang alim ulama asal Indonesia yang menguasai isi kitab suci Alquran dan Hadis beserta letak barisnya.

    Tidak hanya mendalami Alquran, Ustadz Adi Hidayat juga menguasai ilmu hadis dan berbagai kitab agama beserta makna dan posisinya.

    Pada 2013, Ustaz Adi mendirikan Quantum Akhyar Institute dan tiga tahun berikutnya ia mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama.

    Ia aktif menjadi narasumber keagamaan baik taklim, seminar, dan sebagainya.

    Tidak hanya berdakwah, Ustaz Adi Hidayat juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia.

    Ustaz Adi Hidayat memulai pendidikan dini di TK Pertiwi Pandeglang tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik.

    Lulus dari pendidikan dini, Ustaz Adi Hidayat melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang hingga kelas 3 dan beralih ke SDN III Pandeglang di kelas 4 hingga 6.

    Meski berpindah, Ustaz Adi tetap mengukir prestasi yang sama di kedua sekolah dasar tersebut sebagai siswa terbaik.

    Bahkan, Ustaz Adi ditempatkan dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Kabupaten Pandeglang.

    Dia menjadi siswa teladan di peringkat pertama.

    Dalam proses pendidikan dasar, Adi Hidayat kecil juga disekolahkan oleh kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyyah Sanusiyyah Pandeglang.

    Pagi hari ia sekolah umum, siang hingga sore ia sekolah agama.

    Di madrasah ini, ia juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri.

    Tahun 1997, lulus dari pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah Tsanawiyyah hingga Aliyah di Ponpes Darul Arqam Muhammadiyyah Garut.

    Ponpes yang memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional.

    Pendidikannya di Ponpes inilah yang membuatnya memiliki bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama.

    Guru utama Ustaz Adi Hidayat adalah Buya KH Miskun as-Syatibi.

    Orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaannya pada Alquran dan pendalaman pengetahuan.

    Selama masa pendidikan ia meraih banyak penghargaan baik di tingkat pondok, Kabupaten Garut, hingga Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal syarh Alquran.

    Di tingkat II Aliyah Ustaz Adi pernah menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Alquran Yogyakarta.

    Ustaz Adi Hidayat juga sering kali dilibatkan pamannya, KH Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten untuk terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten.

    Ustaz Adi Hidayat lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus (agama dan umum) serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah ‘Konsep ESQ dalam Alquran’ di hadapan tokoh pendidikan M Yunan Yusuf.

    Tahun 2003, ia mendapat undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyyah (FDI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo hingga akhirnya diterima.

    Tahun 2005, ia mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliyya Dakwah Islamiyyah Libya, meskipun harus meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98.

    Di Libya, Adi Hidayat belajar intensif berbagai disiplin ilmu baik terkait dengan Alquran, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tarikh, Lughah, dan sebagainya.

    Ustaz Adi Hidayat juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar, termasuk acara tsaqafah Islâmiyyah di channel at-tawâshul TV Libya.

    Awal tahun 2011, Ustaz Adi kembali ke Indonesia dan mengasuh Ponpes Alquran Al-Hikmah Lebak Bulus.

    Dua tahun kemudian dia berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah.

    Pada tahun 2016, Ustaz Adi Hidayat mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama.

    Kini, Ustaz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan baik taklim, seminar, dan sebagainya.

    Ustaz Adi Hidayat juga giat menulis dan telah melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia kurang lebih sebanyak 12 karya.

    Riwayat Pendidikan

    – S1 Kulliyyah Dakwah Islamiyyah, Tripoli, Libya (2005 – 2009)

    – S2 International Islamic Call College, Tripoli, Libya

    – Doktor honoris causa dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University, atau dalam bidang pelayanan masyarakat dan dakwah Islam internasional dari Passion International University of America (2019)

    – Doktor honoris causa dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2023). (*)

     

  • Hindari Antrean Bagasi, InJourney Tambah Petugas Ground Handling saat Nataru – Page 3

    Hindari Antrean Bagasi, InJourney Tambah Petugas Ground Handling saat Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – InJourney Airports Services (IAS), menambah jumlah petugas ground handling saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang di conveyor belt atau area pengambilan bagasi.

    Dendi Tegar Danianto, Direktur Utama InJourney Aviation Services (IAS) menjelaskan, penambahan petugas akan dilakukan terutama di bandara-bandara yang sibuk, seperti Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Ngurah Rai.

    “Penambahan kami targetkan 2 persen dari total, sehingga sekitar 900 petugas ground handling di dua bandara tersebut,” katanya, Jumat (13/12/2024).

    Bukan hanya petugas, pihaknya juga menambah mobil towing untuk menurunkan dan mengangkut bagasi penumpang dengan cepat dan efisien. Hal tersebut agar waktu yang diperlukan untuk mengangkut bagasi dari pesawat ke conveyor belt bisa efektif.

    “Ada 10 mobil yang akan kami tambah, karena kami lihat peak season ini dalam skala pandemik ini peaknya sekarang, apalagi ada diskon (tiket pesawat) juga,” ungkapnya.

    Selain itu, pihaknya juga menargetkan bagasi penumpang untuk sampai di conveyor belt menggunakan metode 15-30, yakni tas pertama bisa tiba di conveyor belt maksimal dalam waktu 15 menit dari bagasi diturunkan dari pesawat. Hal tersebut agar tidak terjadi penumpukan penumpang di area conveyor belt.

    “Jadi tas pertama sampai di conveyor belt 15 menit dan tas terakhir maksimal 30 menit sudah di conveyor belt,” ungkapnya.

    Salah satu faktor penting untuk menentukan ketepatan waktu distribusi bagasi dari pesawat ke conveyor belt yakni ketepatan jadwal pesawat. Pasalnya, petugas ground handling biasanya akan stanby untuk menunggu kedatangan pesawat sesuai jadwal.

    “Kalau misalnya ada delay, yang harusnya waktunya untuk menangani 1 pesawat di waktu tersebut, ternyata ada lagi pesawat lain, ini kan akan mengganggu sistem petugas ground handling,” jelasnya.

    Untuk itu, dia juga berharap, maskapai bisa memenuhi on time performance (OTP) sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut agar sistem yang telah diatur bisa dijalankan dengan baik.

  • Video: Wacana Pilkada Dengan DPRD Kembali Digulirkan

    Video: Wacana Pilkada Dengan DPRD Kembali Digulirkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan melalui DPRD sudah bergulir sejak pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo. Meski demikian Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyinggung soal wacana tersebut.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).