Xcloud.id

Blog

  • Budi Said Dituntut 16 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 1,08 Triliun dalam Kasus Korupsi Emas Antam

    Budi Said Dituntut 16 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 1,08 Triliun dalam Kasus Korupsi Emas Antam

    Jakarta, Beritasatu.com – Budi Said yang dikenal sebagai crazy rich asal Surabaya, dituntut 16 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait rekayasa jual beli emas di PT Antam. Selain itu, Budi Said juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,08 triliun kepada negara.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said dengan pidana penjara selama 16 tahun, dikurangi waktu yang telah dijalani dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan,” ucap jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Budi Said dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka Budi Said harus menjalani hukuman kurungan selama 6 bulan.

    Jaksa juga menuntut agar Budi Said membayar uang pengganti dengan dua komponen. Pertama, untuk emas seberat 58,135 kilogram (kg), setara dengan Rp 35 miliar, berdasarkan kelebihan emas yang diterima Budi Said saat membeli emas di BELM Surabaya 01 Antam.

    Kedua, untuk emas seberat 1,136 ton (atau 1.136 kg), yang setara dengan Rp 1,07 triliun, berdasarkan gugatan perdata Budi Said terkait kekurangan serah emas dalam transaksinya dengan PT Antam.

    Menurut jaksa, jumlah kerugian negara tersebut dihitung berdasarkan harga pokok produksi emas PT Antam pada Desember 2023, dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Budi Said diwajibkan membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan hukum tetap. Apabila tidak mampu membayar, jaksa akan menyita aset Budi Said untuk menutupi kewajibannya.

    Jika Budi Said tidak memiliki aset yang mencukupi, ia dapat dikenakan tambahan hukuman penjara selama 8 tahun.

    Dalam kasus korupsi terkait rekayasa jual beli emas di PT Antam, Budi Said dinilai jaksa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait transaksi emas di Antam secara bersama-sama. Jaksa juga menuntut Budi Said dengan tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Jaksa mencatat sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Budi Said, antara lain merugikan keuangan negara senilai Rp 1,1 triliun lebih. Budi Said juga terlibat dalam pencucian uang dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Namun, ada beberapa hal yang meringankan, seperti belum pernah dihukum sebelumnya dan sikap sopan selama persidangan.

    Dalam proses penyidikan, terungkap Budi Said melakukan transaksi dengan Eksi Anggraeni, seorang broker, dan beberapa pejabat di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01. Transaksi dilakukan pada 2018 dengan harga yang jauh di bawah harga resmi Antam tanpa prosedur yang sesuai.

    Dalam kasus korupsi transaksi emas Antam, Budi Said yang membayar Rp 25,2 miliar seharusnya menerima emas seberat 41,865 kg. Namun, ia menerima 100 kg emas.

  • BRI CreatorFest 2024: Para Juara Kreatif Resmi Diumumkan

    BRI CreatorFest 2024: Para Juara Kreatif Resmi Diumumkan

    Fajar.co.id, Jakarta — Sebagai bagian dari rangkaian perayaaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengumumkan para pemenang CreatorFest 2024. CreatorFest merupakan sebuah kompetisi kreatif tingkat nasional yang bertujuan mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat Indonesia.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa CreatorFest 2024 merupakan cerminan dari komitmen BRI untuk mendukung pengembangan bakat kreatif di Indonesia.

    “CreatorFest 2024 membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi adalah kekuatan utama dalam membangun bangsa. Kami tidak hanya mengapresiasi pencapaian para pemenang, tetapi juga seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam kompetisi ini. BRI akan terus menjadi mitra yang aktif dalam mendukung potensi kreatif masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari visi kami untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

    Kompetisi tahun ini berhasil menarik animo dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, dengan 1.860 peserta yang mengirimkan total 2.292 karya di lima kategori utama dengan total hadiah lebih dari Rp600 juta.

    CreatorFest 2024 diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk menunjukkan bakat dan ide kreatif mereka. Lima kategori yang dilombakan mencakup Jurnalistik (TV, Cetak, Online, Radio), Creative+Blog, Social Media Content, Fotografi (Umum, Pewarta Foto, BRI Group), dan Short Movie. Para peserta telah menunjukkan berbagai inovasi yang merefleksikan kreativitas tinggi dan kedalaman pemikiran.

  • Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru penyaluran subsidi BBM menggunakan skema blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Dia menyebut validasi data penerima subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa skema baru penyaluran subsidi energi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

    Saat ini, terangnya, pemerintah masih memfinalisasi formulasi pemberian subsidi pada 2025.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran, dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai. 

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

  • Impor AC Masih Mendominasi, Wamenperin Apresiasi Pabrik Daikin di Cikarang – Page 3

    Impor AC Masih Mendominasi, Wamenperin Apresiasi Pabrik Daikin di Cikarang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengunjungi pabrik PT Daikin Industries Indonesia (DIID), di Greendland International Industrial Center, Cikarang, pada Kamis 12 Desember 2024. Kunjungan ini untuk melihat kemampuan produksi pabrik yang diharapkan bisa memenuhi permintaan dalam negeri.  

    Faisol menjelaskan, penggunaan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh putra putri bangsa Indonesia merupakan semangat yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluang bagi produk dalam negeri untuk bisa menguasai pasar domestik juga terbuka lebar dengan demand yang besar.

    Produk penyejuk udara (AC) misalnya, menunjukkan tren permintaan yang positif hingga mencapai 5 juta unit per tahun pada 2023.

    Meski demikian, neraca perdagangan industri elektronika masih menunjukkan angka negatif. Artinya, impornya masih mendominasi. Produk household, termasuk di dalamnya AC, berkontribusi sebesar USD 1,8 Miliar atau sekitar 6% dari total impor elektronik.

    “AC merupakan salah satu jenis produk household dengan impor tinggi. Namun, saat ini, telah mampu diproduksi secara lokal oleh PT. Daikin Industries Indonesia. Kami mengapresiasi pembangunan pabrik AC skala penuh (full-scale) pertama di Indonesia oleh DAIKIN, yang seluruh proses mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap jual dilakukan di dalam negeri,” ujar Faisol dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024). 

    Nilai investasi Pembangunan pabrik AC tersebut mencapai Rp 3,3 triliun dengan kapasitas produksi sebesar 1,5 Juta set per tahun. Melalui investasi ini, diperkirakan DAIKIN mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1.600 – 2.500 orang. PT Daikin Industries Indonesia akan memproduksi AC rumah tangga dan mulai berproduksi pada Desember tahun 2024.

    “Nilai investasi DAIKIN ini merupakan salah satu investasi terbesar di sektor elektronika,” kata Wamenperin.

     

  • Lahirkan Beban Baru bagi Konsumen, Opsen Pajak Bakal Gerus Pasar Motor hingga 20 Persen

    Lahirkan Beban Baru bagi Konsumen, Opsen Pajak Bakal Gerus Pasar Motor hingga 20 Persen

    TRIBUNJATENG.COM –  Menjelang pergantian tahun, industri otomotif Tanah Air diliputi kekhawatiran karena akan diberlakukannya opsen atau pungutan tambahan pajak terhadap kendaraan bermotor baru mulai awal Januari tahun depan.

    Pelaku industri roda dua pun melakukan simulasi dan membuat kalkulasi.

    Hasilnya, pasar sepeda motor tahun depan diperkirakan bakal terdampak, seperti pasar mobil, dengan tingkat penurunan hingga 20 persen akibat pemberlakuan opsen pajak ini.

    Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) Sigit Kumala mengatakan penurunan penjualan hingga 20 % akan terjadi karena dipicu oleh naiknya harga sepeda motor baru akibat pemberlakuan pungutan pajak tambahan atau opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang besarnya mencapai 66 % .

    Dalam simulasi perhitungan asosiasi, akan timbul kenaikan harga sepeda motor baru berkisar Rp800 ribu hingga Rp2 juta, tergantung jenis sepeda motor barunya.

    Kenaikan ini setara dengan kenaikan harga on the road sepeda motor baru sebesar 5 % -7 % , atau dua hingga tiga kali lebih besar dari inflasi.

    Kenaikan ini akan semakin membebankan konsumen.

    “Konsumen sepeda motor sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Opsen pajak bisa menaikkan harga motor di segmen entry level lebih dari Rp800 ribu. Segmen midhigh bisa naik hingga Rp 2 juta. Inilah yang akan menekan permintaan padahal sepeda motor ini alat transportasi produktif yang paling dibutuhkan masyarakat di tengah daya beli yang sedang melemah,” ujat Sigit.

    Keberadaan sepeda motor sebagai sarana transportasi produktif dan efisien bagi masyarakat membuat penjualan sepeda motor masih terus tumbuh meskipun tipis pertumbuhannya.

    AISI mencatat pada periode januari hingga November tahun ini, pasar sepeda motor domestik membukukan angka penjualan sebesar 5,9 juta unit atau tumbuh tipis 2,06 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Fungsi produktif sepeda motor yang menjanjikan efektivitas dan efisiensi bagi kegiatan sehari-hari masyarakat membuat asosiasi semula optimis pasar motor tahun depan bisa mencapai 6,4 juta unit hingga 6,7 juta unit.

    “Namun karena faktor opsen pajak ini, kami khawatir pasar justru akan tertekan hingga 20 % tahun depan,” kata Sigit.

    Daya Saing Melemah

    Terkoreksinya penjualan di pasar domestik tentu akan menimbulkan dampak bergulir yang terjadi di sisi hulu maupun hilir dari industri sepeda motor di Tanah Air.

    Penurunan permintaan dari pasar akan memaksa produsen sepeda motor memangkas produksinya sehingga ini akan berdampak pada permintaan mereka ke industri suku cadang yang berada di rantai bisnisnya. 

    Jika dampaknya sangat besar, tidak tertutup kemungkinan akan timbul PHK di industri ini. 

    Dampak bergulir ini juga sangat potensial terjadi di rantai bisnis industri yang ada di sisi hilir, baik itu yang ada di sisi penjualan maupun layanan purna jual serta juga industri pembiayaan dan asuransi.

    Kondisi pasar yang memberatkan konsumen dan pelaku industri ini berpotensi menekan daya saing industri di kancah ekonomi global, terutama di kawasan ASEAN.

    Pasalnya, dalam situasi persaingan yang sama, negara tetangga yang tercatat sebagai salah satu pasar otomotif yang sedang tumbuh di ASEAN, justru mempertahankan kebijakan pengurangan PPN dari 10 % menjadi 8 % hingga Juni 2025.

    Sementara itu, Indonesia menambahkan PPN menjadi 12 % ditambah kenaikan PKB dan BBNKB dan pungutan tambahan pajak atau opsen.

    “Jika ini semua diberlakukan dan dipertahankan dalam jangka panjang, kami khawatir daya saing industri kita melemah. Ini kurang positif untuk iklim investasi,” tegasnya. (*)

  • KJP 146.094 Pelajar Dicabut, Komisi E Minta yang Masih Layak Diberikan Kembali Megapolitan 13 Desember 2024

    KJP 146.094 Pelajar Dicabut, Komisi E Minta yang Masih Layak Diberikan Kembali Megapolitan 13 Desember 2024

    KJP 146.094 Pelajar Dicabut, Komisi E Minta yang Masih Layak Diberikan Kembali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Agustina Hermanto, meminta
    Dinas Pendidikan
    menghidupkan kembali
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP) Plus untuk siswa yang masih layak mendapatkannya. 
    “Kami ingin yang kemarin dicabut atau dimatikan yang memang layak dapat dihidupkan kembali,”ujar Agustina dalam rapat bersama Disdik yang berlangsung di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).
    Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi penyebab pencabutan 146.094 status kepemilikan KJP yang dilakukan berdasarkan pemadanan data dan verifikasi pada Tahap II Tahun 2024.
    Komisi E pun akan memantau evaluasi Dinas Pendidikan (Disdik) terkait
    verifikasi data
    penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
    “Setelah itu nanti kami lihat (hasilnya), kami evaluasi beberapa hari ke depan itu dijalankan enggak sama Dinas Pendidikan,” 
    Agustina menyoroti bahwa banyak penerima KJP Plus yang statusnya dicabut tidak sesuai dengan kriteria dan masih layak untuk menerima kembali bantuan tersebut.
    Namun, ia juga menekankan pentingnya penjelasan dari Disdik jika terdapat pelajar yang memang tidak layak menerima KJP.
    “Tapi kalau memang pendataan ternyata memang faktanya punya mobil atau salah sasaran, kalau begitu silakan dijelaskan,” kata Agustina.
    Pemadanan data dan verifikasi pendaftar KJP Plus pada tahap II Tahun 2024 telah dilakukan terhadap 669.716 pendaftar, dengan anggaran yang disesuaikan untuk menampung maksimal 523.622 penerima KJP Plus.
    Akibatnya, 146.094 pelajar terpaksa kehilangan akses ke program bantuan ini.
    Setelah rapat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, menjelaskan penyebab terputusnya KJP bagi sejumlah pelajar.
    “Kalau itu pasti hanya kasuistik. Kami tetap ingin harus tepat sasaran. Tapi tepat sasarannya harus seleksi dengan parameter-parameter,” ungkap Sarjoko.
    Sarjoko menambahkan bahwa Disdik akan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah siswa memenuhi syarat sebagai penerima KJP atau tidak.
    “Kami memverifikasi dengan data sekunder tadi. Datanya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sebagai alat untuk meyakini supaya tepat sasaran,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPN 12 Persen Pengaruhi Daya Beli, OJK Wanti-wanti Kontraksi Ekonomi

    PPN 12 Persen Pengaruhi Daya Beli, OJK Wanti-wanti Kontraksi Ekonomi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengakui kenaikan PPN memang amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Namun, ia mewanti-wanti dampak yang akan terjadi di masa depan, khususnya di sektor perbankan.

    “Sehubungan dengan rencana peningkatan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, ya memang tidak dapat dipungkiri akan berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

    Dian juga menyoroti dampak kenaikan PPN dari sisi supply. Kondisi ini akan dirasakan para produsen serta penyedia layanan dan jasa di Indonesia.

    Menurutnya, komponen biaya produksi akan terpengaruh naiknya pajak ini. Dian menegaskan pelaku bisnis perlu tetap menjaga daya tarik pembeli.

    “Kondisi penyesuaian tersebut akan berpotensi menciptakan kontraksi pada aktivitas ekonomi secara temporer,” wanti-wanti Dian.

    Meski begitu, OJK menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen belum bisa disimpulkan serta-merta berimplikasi terhadap kemampuan bayar debitur. Ia mengaku pihaknya, pemerintah, serta regulator lain bakal terus memonitor.

    Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah bersuara terkait kenaikan PPN mulai 1 Januari 2025. Ia menekankan tarif baru sebesar 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah.

    “Sudah diberi penjelasan, (kenaikan) PPN adalah (amanat) UU (UU HPP) yang akan kita laksanakan, tetapi selektif hanya (untuk) barang mewah,” kata Prabowo di Istana Negara Jakarta, Jumat (6/12).

    “Jadi kalaupun naik (menjadi 12 persen) hanya untuk barang mewah,” tegasnya.

    (skt/sfr)

  • IHSG Jumat dibuka melemah 14,49 poin

    IHSG Jumat dibuka melemah 14,49 poin

    Arsip foto – Pekerja melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

    IHSG Jumat dibuka melemah 14,49 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 10:16 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka melemah 14,49 poin atau 0,20 persen ke posisi 7.379,75.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 4,33 poin atau 0,49 persen ke posisi 870,56.

    Sumber : Antara

  • BREAKING NEWS Kapal Basarnas Terbakar di Pelabuhan Sleko Cilacap

    BREAKING NEWS Kapal Basarnas Terbakar di Pelabuhan Sleko Cilacap

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Sebuah kapal milik Basarnas Cilacap mengalami kebakaran, Jumat (13/12/2024) sore.

    Kebakaran pada pukul 15.20 WIB itu terjadi di bengkel kapal PT Maju Setia di  kawasan Pelabuhan Sleko, Cilacap.

    Plt Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Supriyadi mengatakan, insiden kebakaran terjadi saat kapal milik Basarnas Cilacap sedang diperbaiki di bengkel kapal.

    Namun nahasnya pada saat melakukan loading Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal tersebut tiba-tiba meledak.

    “Pada saat unloading atau loading BBM kapal meledak dengan sangat keras di bagian belakang kapal,” katanya kepada Tribunbanyumas.com

    Diungkapkan Supriyadi bahwa saat kejadian kapal meledak, seorang montir yang sedang memperbaiki kapal terpental hingga meninggal dunia.

    Sedangkan dua montir lainnya mengalami luka berat usai kapal tersebut meledak.

    “Satu orang montir kapal terpental sampai ke atas dan jatuh kebawah hingga meninggal dunia ditempat, dua montir lainnya mengalami 2 luka berat,” ungkapnya.

    Usai kejadian meledaknya kapal milik Basarnas Cilacap, pegawai PT Maju Setia lainnya mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan pada korban.

    Mereka juga sempat melakukan pemadaman dengan alat bantu Alkon, selang dan nozzle jet.

    “Karena masih panik salah satu pegawai pun menghubungi Damkar Pos Cilacap,” kata Supriyadi.

    Menerima laporan kebakaran, petugas pun kemudian bergegas menuju lokasi kebakaran dan langsung melakukan upaya pemadaman.

    Hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran kapal milik Basarnas Cilacap itu.

    Namun dugaannya penyebab kebakaran karena arus listrik. (pnk)

  • Polisi kembali tangkap belasan remaja bersajam di Jakarta Utara

    Polisi kembali tangkap belasan remaja bersajam di Jakarta Utara

    Polisi kembali menangkap 13 remaja bersenjata tajam yang hendak tawuran di Jalan Permata 12, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat dini hari (13/12/2024) sekira pukul 05.00 WIB. ANTARA/HO-Polres Jakbar

    Polisi kembali tangkap belasan remaja bersajam di Jakarta Utara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 11:40 WIB

    Elshinta.com – Polisi kembali menangkap 13 remaja bersenjata tajam dan diduga hendak tawuran di Jalan Permata 12, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat, pukul 05.00 dini hari.

    Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto, menjelaskan bahwa penangkapan bermula dari laporan masyarakat akan adanya sekelompok pemuda yang terindikasi hendak tawuran di kawasan Jelambar, Jakarta Barat.

    “Kelompok itu tampak bergerombol, bawa senjata tajam, diduga mau tawuran,” kata Hari saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Atas laporan tersebut, kata Hari, Tim Patroli Perintis Presisi (TP 3) segera merespons ke lokasi dan berhasil berpapasan dengan kelompok remaja tersebut di kawasan Tubagus Angke, Jakarta Barat.

    “Pengejaran dilakukan petugas sampai kemudian di Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, para remaja itu ditangkap,” kata Hari.

    Dalam penangkapan tersebut, petugas juga menyita tujuh bilah celurit yang diduga akan digunakan untuk tawuran.

    Para remaja itu pun langsung dibawa ke Polsek Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Kami terus mengintensifkan patroli di wilayah rawan untuk mencegah tindak kekerasan, termasuk tawuran antar-remaja yang dapat meresahkan masyarakat,” kata Hari.

    Hari juga mengimbau para orang tua untuk mengawasi pergaulan anak-anak mereka guna mencegah keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar hukum.

    Sumber : Antara