Blog

  • Hakim Nyatakan Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

    Hakim Nyatakan Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

    ERA.id – Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sukartono menyatakan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022 terbukti merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

    “Kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP (izin usaha pertambangan) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (300 triliun),” ujar Sukartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Kerugian tersebut, kata dia, juga disebabkan oleh perbuatan tiga mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, yakni Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015–2019 Suranto Wibowo, Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2021–2024 Amir Syahbana, serta Pelaksana Tugas Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret hingga Desember 2019 Rusbani alias Bani.

    “(Mereka) tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara benar,” ucap dia.

    Sukartono mengatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) lima smelter beserta perusahaan afiliasinya digunakan untuk kerja sama dengan PT Timah untuk melakukan penambangan di IUP PT Timah.

    Adapun lima smelter yang dimaksud adalah PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa beserta serta PT Tinindo Internusa, masing-masing beserta perusahaan afiliasinya.

    Akibat RKAB tersebut, penambangan oleh pihak swasta di wilayah IUP PT Timah menjadi masif dan menyebabkan kerusakan ekologi, kerusakan ekonomi lingkungan, serta menimbulkan biaya pemulihan lingkungan akibat penambangan bijih timah.

    Sukartono menjabarkan, biaya kerugian ekologi sebesar Rp183,7 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp75,4 triliun, serta biaya pemulihan lingkungan Rp11,8 triliun. Dengan demikian, total kerugian lingkungan Rp271,06 triliun

    Lebih lanjut, Sukartono memaparkan bahwa kerugian senilai Rp271,06 triliun dapat pula dibagi berdasarkan kawasan yang dirusak.

    Sukartono membaginya menjadi dua kategori, yakni kerusakan lingkungan hidup di non-kawasan hutan dengan luas sekitar 95 ribu ha dengan kerugian sebesar Rp47,7 triliun; serta kerusakan lingkungan hidup akibat tambang timah di dalam kawasan hutan dengan luas sekitar 75 ribu ha senilai Rp223,3 triliun.

    Dalam kasus korupsi timah, ketiga terdakwa tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

    Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,06 triliun berupa kerugian lingkungan. (Ant)

  • Usut Kasus Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, Polisi Bakal Tes DNA

    Usut Kasus Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, Polisi Bakal Tes DNA

    ERA.id – Polisi tengah mengusut kasus bayi diduga tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus).

    “Sejak awal kejadian kami sudah melakukan penyelidikan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Perwira menengah Polri ini menambahkan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan perkara ini. Rencananya, akan dilakukan tes DNA.

    “(Kami terus) Mengikuti perkembangan tes DNA yang rencana akan dilaksanakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, seorang pria berinisial MR (27) menduga bayinya tertukar di RS Islam Cempaka Putih, Jakpus, dan bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia.

    MR menjelaskan, istrinya yang sedang hamil tua mengalami kontraksi pada 15 September 2024. Kemudian, MR membawa istrinya ke sebuah klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian, pihak klinik merujuk ke RS di kawasan Cempaka Putih.

    “Dapat rujukan tanggal 15 September 2024 ini, hari Minggu. Saya dirujuk dari klinik karena ini ke rumah sakit Cempaka Putih oleh dokter,” kata MR dilansir Antara.

    MR mengaku istrinya mendapatkan rujukan karena air ketubannya kering sehingga perlu penanganan medis lebih lanjut. Setelah sudah di RS kawasan Cempaka Putih, istri MR pun menjalani operasi pada Senin (16/9).

    Setelah lahir, kata MR, pihak keluarga dilarang melihat si bayi yang berjenis kelamin perempuan itu dengan alasan masih dalam perawatan medis.

    “Itu bayi tidak diperlihatkan ke ibunya. Jenis kelaminnya pun, seluruh badan anggota tubuhnya pun tidak diperlihatkan sama saya sama istri saya. Saya cuma datang dipanggil untuk mengazankan bayi tersebut,” ujar MR.

    Lalu, sore harinya MR dikabari oleh pihak RS jika bayinya dalam kondisi kritis. Setelah itu, pihak RS meminta MR untuk menandatangani dokumen untuk memasang oksigen tambahan.

    “Tapi saya tidak sempat saya baca semua. Katanya ‘pak tanda tangan dulu aja’. Katanya ini surat izin untuk memasang oksigen tambahan,” kata MR menirukan ucapan petugas medis.

    Keesokan harinya, MR mendapatkan dikabari oleh pihak RS bahwa bayinya sudah meninggal dunia. MR mengaku tak sempat melihat kondisi tubuh anaknya bahkan hanya menerima jasad bayinya dari rumah sakit sudah dalam kondisi terbungkus kain kafan.

    Kemudian, pihak RS meminta MR untuk secepatnya memakamkan jasad bayi tersebut. MR pun memakamkan jasad anaknya di tempat pemakaman umum (TPU) di kawasan Cilincing.

    Pihak TPU memberikan izin dengan syarat tidak memviralkan terkait pembongkaran makam tersebut. Setelah dibongkar, MR dan pihak keluarga lainnya kaget melihat kondisi jasad bayi tersebut.

    Menurut MR, jasad bayi yang ada di dalam kubur itu berbeda dengan apa yang tercatat di rekam medis rumah sakit. Bayi yang MR kuburkan tingginya sekitar 70-80 centimeter (cm), sementara yang tertulis di catatan medis hanya 47 cm.

    Melihat kenyataan tersebut, MR dan pihak keluarga lainnya menduga kalau bayi yang diakuburkan tersebut bukan berumur satu hari, melainkan sudah berbulan-bulan dilahirkan.

    “Bayi saya itu panjangnya lebih dari 47 cm. Jadi itu bisa sampai 60-80 cm. Itu bukan bayi satu hari,” kata MR.

    MR pun mendatangi RS di kawasan Cempaka Putih itu untuk meminta penjelasan. Namun, kata MR pihak rumah sakit menyangkal jika bayi tersebut tertukar.

  • Momen Agus Buntung Diteriaki oleh Warga saat Rekonstruksi Kasus Dugaan Pelecehan Sek*ual Fisik

    Momen Agus Buntung Diteriaki oleh Warga saat Rekonstruksi Kasus Dugaan Pelecehan Sek*ual Fisik

    GELORA.CO  – Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual fisik berinisial IWAS alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi pada Rabu (11/12). Oleh aparat kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Agus diminta melakukan beberapa adegan.

    Di antaranya adegan yang dilakukan di taman atau ruang terbuka. Warga yang ikut melihat langsung rekonstruksi sempat meneriaki Agus. 

    Kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang menyeret Agus memang mendapat perhatian lebih. Atensi masyarakat muncul baik di media sosial, media massa, maupun di lingkungan sekitar Agus tinggil.

    Tidak heran, rekonstruksi tersebut turut disaksikan langsung oleh warga. Dalam salah satu adegan, tampak Agus dibonceng menggunakan sepeda motor. 

    Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Lombok Post pada Jumat (13/12), saat itulah warga yang turut menyaksikan jalannya rekonstruksi meneriaki Agus dengan berbagai kalimat. Dalam beberapa rekaman video yang beredar di media sosial, penyandang disabilitas tuna daksa itu tampak merespons teriakan tersebut dengan tatapan tajam. 

    Saat reka adegan, Agus dibonceng menggunakan sepeda motor. Sementara, warga yang menyaksikan rekonstruksi meneriaki hingga mengumpat kepada Agus. Sejumlah warga juga terlihat kesal dan melontarkan berbagai macam ucapan kepada pria berusia 22 tahun tersebut, berdasarkan pantauan Lombok Post. 

    Meski begitu, rekonstruksi yang berlangsung di Taman Udayana, Kota Mataram tersebut tetap berjalan sampai tuntas. Aparat kepolisian mengawal ketat dan melakukan pengamanan dengan baik. Mereka juga memastikan rekonstruksi tersebut tidak sampai mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga di Kota Mataram dan sekitarnya

  • Viral! Siswa SMP di Surabaya Mengaku Dibully, Ditelanjangi, hingga Ditenggelamkan Selama Tiga Tahun

    Viral! Siswa SMP di Surabaya Mengaku Dibully, Ditelanjangi, hingga Ditenggelamkan Selama Tiga Tahun

    ERA.id – Kisah memilukan datang dari seorang siswa SMP di Surabaya yang mengaku menjadi korban perundungan oleh enam teman sekelasnya selama tiga tahun. 

    Cerita bullying ini viral saat korban bercerita di akun TikTok @andysugarrr. Korban juga melaporkan perundungan ini ke kepolisian.

    Dari cerita korban, ia mengaku tak hanya mendapat olok-olokan, tetapi juga dipukul, ditendang, ditelanjangi, hingga ditenggelamkan ke kolam renang saat pelajaran olahraga di Pasar Atom.

    Pengacara korban, Johan, mengungkapkan bahwa perundungan ini berdampak besar pada kondisi mental korban hingga ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. 

    “Korban dirundung sejak masa orientasi. Puncaknya saat pelajaran olahraga, korban ditelanjangi dan ditenggelamkan. Perundungan itu bahkan melibatkan kontak fisik tidak senonoh,” jelas Johan.

    Korban sempat melaporkan kasus ini berulang kali ke pihak sekolah. Namun, alih-alih melindungi, sekolah diduga malah membentak korban dan menganggap perundungan itu hanya bercanda.

    “Dari kelas satu korban sudah melapor, tapi tidak ada tindakan tegas dari sekolah. Bahkan, korban sering dimarahi dan disalahkan oleh guru saat melapor,” ujar Johan.

    Parahnya, saat korban akhirnya melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 11 Oktober 2024, pihak sekolah diduga mencoba menutupi kasus ini dengan ancaman dan suap sebesar Rp500 ribu agar laporan dicabut. Namun, korban menolak tawaran tersebut.

    Akibat perundungan yang dialaminya, korban menjadi depresi dan sering bolos sekolah. Ia bahkan sempat tidak masuk selama satu bulan penuh. 

    “Guru-guru tahu kondisi korban. Mereka sering datang ke rumahnya, tapi tak ada tindakan nyata dari sekolah untuk menghentikan perundungan ini,” tambah Johan.

    Johan mendesak agar kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru bimbingan konseling (BK) dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai melindungi siswa. 

    “Pihak sekolah sudah gagal memberikan lingkungan aman bagi siswa. Mereka harus diganti karena membiarkan tindakan ini terjadi di dunia pendidikan,” terangnya.

    Sementara, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M. Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil beberapa saksi, termasuk pelapor, terlapor, dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan. 

    “Kami juga melakukan pemeriksaan psikiatri pada korban untuk melihat dampak psikologis yang ditimbulkan akibat perundungan ini,” ungkapnya.

    Polisi berjanji akan menangani kasus ini dengan serius, mengingat korban masih di bawah umur. “Kami berhati-hati agar penanganan kasus ini tidak memperburuk trauma korban. Proses hukum akan terus berjalan,” tegas Prasetyo.

  • Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

    Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

    Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

    108 Views | Jumat, 13 Des 2024 15:40 WIB

    KPU akan mengadakan pilkada ulang pada 27 Agustus 2025 di wilayah yang dimenangkan kotak kosong. KPU akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait skema pilkada ulang.

    Gusti Ramadhan A – 20DETIK

  • Android Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke OS China

    Android Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke OS China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasar sistem operasi perangkat mobile mulai bergeser secara global. Baru-baru ini, firma konsultan Counterpoint mengeluarkan laporan bertajuk ‘Global Smartphone Sales Share by Operating System’.

    Laporan itu menunjukkan pangsa pasar Android dan iOS masing-masing turun 1%. Sementara HarmonyOS buatan Huawei menggandakan pangsanya dari 2% menjadi 4% secara global.

    Kendati begitu, Android masih menjadi sistem operasi terbesar di dunia sampai saat ini. Pangsa pasar Android secara global mencapai 77% pada kuartal I-2024. Kemudian diikuti oleh iOS sebanyak 19% dan HarmonyOS sebesar 4%.

    Berbeda dengan pasar global, di China, sistem operasi HarmonyOS buatan Huawei justru meningkat menjadi 17% di periode Q1 2024, dari 8% di kuartal yang sama tahun sebelumnya.

    HarmonyOS untuk pertama kalinya berhasil menyalip iOS di China karena masyarakat di negara tersebut mengantre untuk membeli produk unggulan Huawei.

    Adopsi 5G untuk OS tersebut mencapai 50% pada Q1 2024, naik dari 9% pada Q1 2023. Pangsa pasar HarmonyOS diperkirakan akan terus tumbuh karena Huawei berfokus pada lokalisasi rantai pasokan.

    Ambisi Huawei Lewat HarmonyOS

    Huawei menargetkan 100.000 aplikasi baru untuk sistem operasi HarmonyOS dalam beberapa bulan ke depan. Perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist AS itu ingin segera mencapai kemandirian sebagai sebuah ekosistem sistem operasi.

    Raksasa teknologi asal China itu memiliki lebih dari 15.000 aplikasi di Garmony yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

    Namun Huawei membutuhkan aplikasi yang lebih personal dan lebih banyak agar ekosistem yang merek bangun bisa lebih matang.

    “Berdasarkan analisis kami, agar ekosistem Harmony menjadi matang dalam memenuhi kebutuhan konsumen, 100.000 aplikasi adalah tonggak sejarah, dan itu adalah tujuan utama selama enam hingga 12 bulan ke depan,” kata Ketua Huawei Xu Zhijun dalam sebuah pidato yang diposting di aplikasi perpesanan WeChat, dikutip dari Reuters, Jumat (13/12/2024).

    Target aplikasi yang ambisius ini menyoroti urgensi dalam mengembangkan teknologi buatan dalam negeri saat China menghadapi ketegangan yang meningkat dengan AS.

    Ketegangan yang datang dari berbagai industri mulai dari perdagangan hingga teknologi ini terjadi karena Presiden terpilih Donald Trump mengancam akan lebih keras terhadap China.

    Huawei meluncurkan sistem operasinya lima tahun yang lalu setelah sanksi AS memutus dukungan untuk Android dari Google.

    Perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu kemudian mengembangkan versi sumber terbuka dari sistem Harmony.

    “Karena sanksi AS, Huawei terpaksa mempercepat pengembangan sistem operasinya sendiri,” kata Xu.

    “Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, untuk sistem operasi apa pun, tidak peduli seberapa canggihnya, tidak akan ada artinya jika tidak ada yang menggunakannya,” ia menuturkan.

    (fab/fab)

  • MIND ID Lunasi Utang 3,85 Miliar Dolar untuk Mendanai Akuisisi 51 Persen Saham Freeport di 2018 – Halaman all

    MIND ID Lunasi Utang 3,85 Miliar Dolar untuk Mendanai Akuisisi 51 Persen Saham Freeport di 2018 – Halaman all

    Laporan Wartawan  Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID  melunasi pinjaman sebesar 3,85 miliar dolar yang digunakan untuk akuisisi 51 persen saham Freeport di 2018.

    “Pinjaman ini telah dilunasi lebih awal dari jadwal yang seharusnya,” kata Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, Jumat (13/12/2024).

    MIND.id juga secara konsisten memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak, dividen, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

    “Kami terus mencatatkan laba yang signifikan bahkan laba bersih akan jauh melampaui pencapaian tahun lalu. Insya Allah laba di atas Rp35 triliun,” kata  Hendi Prio.

    BUMN ini juga tidak pernah menerima suntikan modal dari pemerintah untuk mendukung operasional perusahaan. Karena itu dia optimistis laba bersih akan jauh melampaui pencapaian tahun lalu.

    “Insya Allah di atas Rp35 triliun,” ujarnya.

    Menurut Hendi, MIND ID tercatat sebagai salah satu perusahaan tambang yang progresif dalam menjalankan berbagai proyek strategis sepanjang 2024, seperti Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, serta sinergi emas antara PT Aneka Tambang Tbk dan Freeport Indonesia.

    Hal ini mencerminkan kemampuan MIND ID dalam mengelola likuiditas sehingga dapat konsisten mendukung agenda strategis pemerintah tanpa membebani anggaran negara.

    “Melalui MIND ID, pemerintah dapat memperkuat kendali Indonesia atas sumber daya tambang strategis, serta memperkuat keuntungan finansial yang nyata bagi negara melalui pendapatan dividen dan pajak,” tambah Hendi.

     

  • KPK Panggil Yasonna Laoly untuk Konfirmasi Petunjuk dalam Kasus Harun Masiku

    KPK Panggil Yasonna Laoly untuk Konfirmasi Petunjuk dalam Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pemanggilan mantan Menkumham Yasonna H Laoly terkait kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.

    Yasonna Laoly sejatinya hendak dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus tersebut hari ini, Jumat (13/12/2024).

    Lembaga antikorupsi itu menyebut pemanggilan politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut memiliki dasar. KPK hendak mengonfirmasi Yasonna Laoly seputar petunjuk baru yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Harun Masiku.

    “Tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya. Baik itu ada dokumen terkait, ada keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait, kenapa baru sekarang? Kemungkinan hal tersebut baru didapatkan oleh penyidik saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Terkait kasus ini, Yasonna urung memenuhi panggilan KPK hari ini dan meminta penjadwalan ulang. KPK pun menjadwalkan ulang pemanggilan Yasonna menjadi Rabu (18/12/2024).

    Tessa menegaskan, pihaknya baru memanggil Yasonna sekarang bukan karena yang bersangkutan tak lagi menjabat sebagai menteri. Pemanggilan yang bersangkutan murni berdasarkan pada petunjuk baru yang perlu dikonfirmasi.

    “Jadi bukan karena ‘oh sekarang sudah tidak lagi menjabat’. Hanya berpegangan kepada alat bukti,” ungkap Tessa.

    Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Dia diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan supaya dapat ditetapkan sebagai anggota DPR.

    Namun, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron dan menghirup udara bebas.

    KPK telah memanggil beberapa orang terkait kasus Harun Masiku, dan terakhir Yasonna Laoly.
     

  • Berawal dari Menyerang Suriah, Kini Israel Bersiap Targetkan Situs Nuklir Iran – Halaman all

    Berawal dari Menyerang Suriah, Kini Israel Bersiap Targetkan Situs Nuklir Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel kini tengah mempersiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir di Iran.

    Persiapan serangan situs nuklir Iran ini bermula dari pelumpuhan Angkatan Udara Suriah yang dilakukan Israel beberapa hari terakhir.

    Israel meyakini dengan lumpuhnya angkatan bersenjata Suriah dapat melemahkan posisi Iran di kawasan tersebut.

    Iran telah lama menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai.

    Pernyataan Iran ini bertentangan dengan tuduhan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang menyebut Teheran berupaya untuk membuat bom atom.

    Dikutip dari Russia Today, Israel dilaporkan mempertimbangkan serangan terhadap situs nuklir Iran setelah serangan rudal Teheran pada 1 Oktober 2024 lalu.

    Namun, rencana Israel untuk menyerang situs nuklir Iran pada saat itu tidak terealisasi.

    Pemerintah Netanyahu telah memanfaatkan kejadian terkini di Suriah untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya.

    Awal minggu ini, jet tempur Israel menyerang lebih dari 250 target di seluruh Suriah, termasuk bandara dan pelabuhan laut, situs pertahanan udara dan rudal, fasilitas dan gudang industri militer.

    Pasukan Israel juga bergerak melampaui zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, dengan mengklaim Gunung Hermon.

    Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah digulingkan oleh militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) minggu lalu. Kelompok jihadis itu belum mengonsolidasikan kekuasaannya.

    Israel dilaporkan yakin bahwa Iran “terisolasi” setelah Assad digulingkan dan sekutu utamanya yang lain di kawasan itu, Hizbullah yang berbasis di Lebanon, telah dilemahkan secara signifikan oleh serangan IDF baru-baru ini di sana.

    Hal ini dapat mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya dan menciptakan peluang bagi serangan pendahuluan Israel.

    Trump Juga Pertimbangkan Hentikan Iran Bangun Senjata Nuklir

    Presiden Terpilih AS, Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk mencegah Iran membangun senjata nuklir.

    Kabar tersebut muncul saat Israel dilaporkan tengah menyusun untuk melakukan serangan terhadap situs nuklir Iran.

    Donald Trump sempat mengatakan kepada Netanyahu dalam panggilan telepon bahwa ia ingin menghindari serangan Iran selama masa jabatannya.

    Namun, ia tetap mencari cara untuk menghentikan Republik Islam itu dari mengembangkan senjata nuklir.

    Dikutip dari Times of Israel, Trump saat ini tengah menggarap rencana “tekanan maksimum 2.0” yang menciptakan kembali kebijakan sanksi agresif terhadap Iran.

    Salah seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan, ada beberapa cara berbeda yang dapat digunakan untuk menekan militer guna menghalangi Iran.

    Pertama, Washington dapat mengirim lebih banyak pasukan, kapal, dan pesawat tempur ke wilayah tersebut sekaligus memperkuat kemampuan ofensif Israel melalui penjualan bom penghancur bunker.

    Namun, jika itu gagal, AS dapat mengambil sikap yang lebih agresif dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer langsung, kata sumber tersebut.

    Dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan Kamis, Trump mengatakan tentang potensi perang dengan Iran, “Apa pun bisa terjadi. Situasinya sangat tidak menentu”.

    Trump mempertimbangkan serangan pencegahan terhadap fasilitas nuklir Iran pada akhir masa jabatan pertamanya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya.

    Kali ini, menurut laporan WSJ, pemerintahannya mungkin terbuka untuk mendukung serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Republik Islam tersebut.

    Di antara alasan Trump mungkin lebih terbuka terhadap tindakan militer kali ini yang disebutkan dalam laporan adalah dugaan upaya Iran untuk membunuh presiden terpilih.

    Pejabat militer Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka yakin sekarang ada kesempatan untuk menyerang situs nuklir Iran, dan terus melakukan persiapan untuk serangan potensial, menyusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah akhir pekan lalu.

    Pasukan Pertahanan Israel yakin bahwa Iran — yang terisolasi setelah jatuhnya rezim Assad dan melemahnya kelompok proksi utamanya, Hizbullah, di Lebanon — mungkin akan terus melanjutkan program nuklirnya  dan mengembangkan bom sambil berupaya mengganti sistem pencegahannya.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai, seharusnya DPR ikut mendorong penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, LKBN Antara dan RRI melalui dorongan kebijakan anggaran maupun kelembagaan. 

    Sebab menurutnya, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berperan strategis, yakni penguatan nasionalisme dan ketahanan nasional. 

    “Peran itu menjadi DNA-nya LPP, mulai RRI, LKBN Antara atau pun TVRI. Pada konteks ini sepatutnya anggota DPR ikut memahami sehingga sadar pola kerja LPP menjadi unik. Ada tugas khusus yang tidak dimiliki lembaga penyiaran swasta lain,” kata Riko dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Hal itu disampaikannya sekaligus merespons pernyataan anggota DPR kepada LPP, khususnya TVRI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024) lalu.

    “Apalagi TVRI tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab secara langsung mengingat jawaban harus diberikan tertulis beberapa hari kemudian. Ini membuat kesan yang tertangkap publik bahwa tudingan itu benar adanya,” ujarnya.

    Dikatakan Riko, tudingan-tudingan miring tersebut salah besar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

    Menurut dia, dalam rapat dengar pendapat yang membahas program kerja LKBN Antara, TVRI dan RRI Tahun Anggaran 2025 itu, anggota Komisi VII DPR tidak melihat fakta yang ada sebenarnya.

    “Misalnya, di satu sisi, TVRI disuruh bersaing secara komersial dengan swasta. Tapi, kakinya diikat karena secara kelembagaan banyak aturan yang membuatnya tidak bisa bergerak secara leluasa,“ ujarnya.

    Riko yang hadir di tribun atas saat RDP berlangsung, menjelaskan setelah melihat pemaparan TVRI. 

    Anggaran dari APBN Rp1,5 triliun setahun. Dari komposisi itu, Rp 900 miliar untuk bayar gaji pegawai dan dukungan manajemen. 

    “Berapa jumlah pegawainya TVRI? 5.000 orang. Itu bukan maunya TVRI punya pegawai sebanyak itu. Karena, secara teknis, pegawai TVRI adalah pegawai Kominfo yang ditugaskan di TVRI,” ujarnya.

    “Rp 600 miliar untuk membayar operasional, program dan anggaran teknik untuk 3 stasiun (TVRI Nasional, TVRI Sport dan TVRI World ) serta, 32 stasiun penyiaran daerah,” imbuhnya.

    Sementara, untuk anggaran program yang hanya Rp180 miliar setahun. 

    “Itu bisa untuk anggaran TV swasta sebulan,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno menjelaskan, tugas utama TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya.

    Menurutnya, banyak kalangan sering membandingkan konten TVRI yang dianggap kurang menarik minat masyarakat jika dibanding TV swasta. 

    Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dapat dikatakan memperoleh kepemirsaan yang sangat kecil dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta dengan merujuk angka kepemirsaan yang rendah. 

    “Apakah TVRI harus membuat program seperti swasta? TVRI tidak harus bersaing dengan TV swasta karena konsep dan karakteristik media penyiaran publik sangat berbeda. Penyiaran publik adalah penyiaran yang dimiliki negara, pemerintah, organisasi publik sebagai tandingan swasta,” ucapnya.