Xcloud.id

Blog

  • 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP, Kemnaker Buka Suara

    4 Provinsi Belum Tetapkan UMP, Kemnaker Buka Suara

    Jakarta –

    Sebanyak empat provinsi belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Keempat provinsi itu adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menjelaskan penyebabnya adalah dewan pengupahan dengan pelaku usaha di keempat provinsi itu belum mendapatkan kesepakatan.

    “Dewan pengupahan belum sepakat, dan itu agak susah kesepakatannya. Artinya, kami dorong rekomendasi, jadi maunya gini, pengusaha maunya gini, nanti gubernur yang memutuskan. Karena belum ada putusan, ada gubernur yang belum bisa memutuskan dari rekomendasi yang masuk,” kata dia di Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Untuk itu, Kemnaker juga akan menerbitkan surat laporan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan daerah mana saja yang belum mengumumkan UMP mengingat ini batasan waktunya adalah 11-12 Desember 2024. Indah mengatakan surat laporan yang disampaikan kepada Kemendagri juga akan ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan batasannya 11 sampai 12 Desember. Yang belum melaporkan UMP akan kami laporkan ke Kemendagri tembusan presiden, karena pembinaan kepala daerah itu wewenangnya Mendagri,” terangnya.

    Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi dan kota (UMP dan UMK) 6,5% pada 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan ada hitungan khusus yang diterapkan pada ketetapan upah minimum tahun depan.

    Yassierli mengatakan, hitungan yang dilakukan tahun ini terbilang khusus karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah formulasi penghitungan upah minimum dalam UU Cipta Kerja. Hitungan kenaikan upah minimum ini terbilang sederhana. Upah minimum saat ini cuma ditambah dengan kenaikan upah minimum 2025 yang ditetapkan sebesar 6,5% oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini diungkapkan Yassierli di depan para kepala daerah yang ikut rapat koordinasi penanggulangan inflasi mingguan secara virtual. Rapat itu digelar Kementerian Dalam Negeri.

    “Formula perhitungan upah minimum 2025 adalah upah minimum 2024 ditambah nilai kenaikan upah minimum 2025. Seperti kita ketahui kebijakan presiden bahwa upah minimum provinsi dan kota kabupaten naik 6,5% dari upah minimum saat ini di tahun 2024,” sebut Yassierli yang disiarkan virtual di YouTube Kemendagri, Senin (9/12/2024).

    Lihat Video: Gubernur Wajib Tetapkan Kenaikan Upah Paling Lambat 11 Desember!

    (ada/ara)

  • Kejar Target 3 Juta Rumah Cepat Kelar, IIF Guyur Rp300 Miliar Buat Perumnas

    Kejar Target 3 Juta Rumah Cepat Kelar, IIF Guyur Rp300 Miliar Buat Perumnas

    Jakarta: PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan pembiayaan senilai Rp300 miliar kepada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Pembiayaan ini dalam rangka mendukung program pembangunan 3 juta rumah serta implementasi Transit Oriented Development (TOD) di Tangerang Selatan.
     
    Adapun penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Interim Chief Executive Officer/ Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan dan Direktur Keuangan Perumnas Sindhu Rahadian Ardita. Prosesi ini juga disaksikan Chief Investment Officer IIF Ramadhan Harahap.
     
    “Fasilitas pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung Perumnas dalam mengembangkan komunitas berkelanjutan melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). Tujuannya adalah menciptakan kawasan terintegrasi yang menghubungkan hunian, perkantoran, dan pusat bisnis dengan akses mudah ke transportasi publik,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.
    Proyek TOD tersebut meliputi pembangunan tiga menara apartemen dan revitalisasi Stasiun Rawabuntu di Tangerang Selatan. Terdapat 1.816 unit hunian, termasuk Rusunami (32 lantai) dan dua menara apartemen komersial (masing-masing 34 lantai). Selain itu, proyek ini juga mencakup fasilitas umum, area komersial, dan lahan parkir.
     

     
    Ia menjelaskan, konsep TOD yang mengintegrasikan tempat tinggal dan tempat kerja ini sangat menarik karena dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, selaras dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu, kawasan komersial yang ada diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.
     
    “Kolaborasi ini menegaskan peran penting IIF dalam mendukung pengembangan infrastruktur regional, sejalan dengan visi Perumnas. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF juga mendukung langkah pemerintah mencapai tujuan dalam menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” ujarnya.
     
    Perumnas juga telah sukses membangun sejumlah kawasan perumahan baru yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah melalui dukungan pemerintah, salah satunya dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat,serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Menkum: Wacana pilkada melalui DPRD sudah bergulir lama

    Menkum: Wacana pilkada melalui DPRD sudah bergulir lama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

    Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

    Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

    Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

    “Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Minimalisir Kecelakaan, Petugas Gabungan Lakukan Ram Chek Kendaraan di Terminal Lamongan

    Minimalisir Kecelakaan, Petugas Gabungan Lakukan Ram Chek Kendaraan di Terminal Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim dan Lamongan, pihak kepolisian, TNI dan Jasa Raharja, melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ram check, di Terminal Lamongan, Jumat (13/12/2024).

    Ram check yang menyasar kendaraan jenis bus antar kota dan bus pariwisata serta truk tersebut, menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi benar-benar aman, dan laik difungsikan, guna meningkatkan keselamatan perjalanan selama libur panjang Nataru.

    Kasatgas Dishub Provinsi Jatim dan PPN Terminal Lamongan, Hadi Wiyono, menjelaskan pemeriksaan kali ini mencakup dokumen administrasi hingga teknis laik jalan kendaraan. “Kita harus pastikan kondisi bus dalam keadaan layak jalan atau tidak. Sejumlah bus kami periksa, termasuk bus pariwisata,” ujar Hadi.

    Dari sejumlah kendaraan yang diperiksa, kata Hadi, pihaknha belum mendapatk adanya kendaraan yang komdisinya tidak layak beroperasi. “Ban serta perlengkapan lain menjadi perhatian kami. Klakson, wiper serta fisik ban. Kemudian uji kir, kelayakan ban, menjadi perhatian utama. Jangan sampai ada ban vulkanisir. Itu membahayakan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Hadi menyampaikan, pihaknya akan mendata jika ada kendaraan yang melanggar, untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat. “Sanksi berat, seperti pencabutan izin operasional, bisa dikenakan pada operator bus yang melakukan pelanggaran serius,” kata Hadi.

    Sementara Kasat Lantas Polres Lamongan, AKP Nur Arifin, mengatakan selain memeriksa kelengkapan kendaraan seperti ban, klakson, lampu dan kelengkapan lainnya, petugas memasang stiker nomor pengaduan di kaca depan kendaraan, dan bak belakang truk. “Stiker ini dipasang agar penumpang bisa melapor jika sopir diketahui berkendara ugal-ugalan,” kata Nur Arifin.

    Tak hanya itu, petugas juga memeriksa kesehatan dan tes urine kepada para awak bus, serta memberikan vitamin C. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi awak busa benar-benar prima. “Dari hasil tes urine dipastikan semuanya negatif. Itu artinya para awak bus tidak terpapar narkoba,” ucapnya.

    Dengan dilaksanaknnya ram check ini, diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan selama libur Nataru, sehingga masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. (fak/kun)

  • FKUB Kabupaten Bogor Verifikasi Lapangan Keberadaan GPdI Buntut Warga Tolak Ibadah Natal – Halaman all

    FKUB Kabupaten Bogor Verifikasi Lapangan Keberadaan GPdI Buntut Warga Tolak Ibadah Natal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor melakukan verifikasi lapangan terkait keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar Beriman di Perumahan Cipta Graha Permai, Cibinong, Jawa Barat, pada Jumat (13/12/2024).

    Verifikasi ini dilakukan seiring dengan viralnya kasus penolakan ibadah Natal oleh warga Perumahan Cipta Graha Permai pada Minggu (8/12/2024).

    Kegiatan verifikasi ini dihadiri oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forkopimcam Cibinong.

     

    Kapolsek Cibinong, Kompol Waluyo, mengatakan tim verifikasi datang ke Perumahan Cipta Graha Permai, Blok R1 No. 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, sekira pukul 09.00 WIB.

    “Tim verifikasi telah melihat kondisi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar Beriman pimpinan Pendeta NJW,” kata Waluyo di Cibinong, Jumat (13/12/2024).

    Dia menjelaskan tidak ada dialog atau perdebatan saat tim melakukan verifikasi lapangan.

    “Berdasarkan keterangan dari bagian hukum Badan Kerja Sama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, Pendeta JNW selaku pimpinan GPdI Jemaat Tegar Beriman siap dipanggil untuk klarifikasi dan verifikasi,” jelas Waluyo.

    Hasil kegiatan verifikasi ini akan dibahas oleh tim verifikasi dari Badan Kesbangpol bersama FKUB dan melibatkan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

     

    Selanjutnya Badan Kesbangpol akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menentukan sikap terkait keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tegar Beriman, Cibinong,” tandas Waluyo.

    Warga larang ibadah

    Sebelumnya, polisi membenarkan warga Perumahan Cipta Graha Permai, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menolak kegiatan ibadah Natal pada Minggu (8/12/2024). 

    Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo, mengatakan persoalan ini sudah dimediasi oleh FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

    “Benar, ada aksi penolakan warga Perumahan Cipta Graha Permai atas rencana kegiatan ibadah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Tegar,” kata Waluyo kepada wartawan di Cibinong, Rabu (11/12/2024).  

    Dia menjelaskan aksi penolakan ini berawal dari rencana kegiatan peribadatan perayaan Natal yang diselenggarakan oleh GPdI dibawah pimpinan Pendeta NJW pada Minggu (8/12/2024).

    “Ibadah digelar di Komplek Perumahan Cipta Graha Permai sekira pukul 13.00 WIB,” ujar Waluyo.

    Namun warga setempat melakukan aksi penolakan dengan cara menutup portal akses jalan menuju gereja yang dilakukan oleh 100 orang.

    “Warga melakukan aksi penolakan karena adanya perubahan alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja (GPdI) di Perum Cipta Graha Permai Blok R-1 No. 2 milik Pendeta NJW,” jelasnya.

    Waluyo menjelaskan persoalan ini telah ditangani oleh Camat Cibinong Acep Sajidin bersama Forkopimcam Cibinong.

    “Hasil sementara dari mediasi tersebut adalah warga tetap tidak menghendaki adanya alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah ibadah maupun gereja,” jelasnya.

    Warga meminta Pendeta NJW mengikuti prosedur pendirian rumah ibadah sebagaimana SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Menteri.

    “Warga menghendaki dan mengizinkan kegiatan ibadah sementara hanya untuk warga Perumahan Cipta Graha Permai dan menolak warga dari luar perumahan,” tutur Waluyo. 

    Menurut Waluyo, Pendeta NJW akhirnya tetap bisa melaksanakan kegiatan ibadah perayaan Natal tersebut demi menjaga toleransi umat beragama.

    “Setelah mediasi melibatkan FKUB, kegiatan ibadah Natal tersebut dilanjutkan, namun lokasinya di tempat terbuka belakang Kantor Pemasaran Emerald City areal Perumahan Cipta Graha Permai,” imbuhnya.

    Usai mediasi sekira pukul 16.00 WIB, pendeta NJW melakukan orasi di depan portal perumahan yang ditutup warga. 

    Selanjutnya jemaat melakukan ibadah perayaan Natal di tempat yang telah disepakati dan selesai sekira pukul 17.30 WIB.

    Setelah ibadah perayaan natal selesai, dilakukan ramah tamah di rumah Pendeta NJW. Sekira pukul 18.30 WIB, seluruh jemaat GPdI meninggalkan lokasi.

    “Hari ini akan ada mediasi lanjutan dari kedua belah pihak yang di fasilitasi FKUB dan Forkompincam Wilayah Kecamatan Cibinong untuk mencari penyelesaian atas maslalah ini,” tandas Waluyo.

  • AS Bilang Netanyahu Siap untuk Gencatan Senjata

    AS Bilang Netanyahu Siap untuk Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengunjungi Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, untuk mendukung upaya yang baru-baru ini dihidupkan kembali demi mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Setelah pertemuan itu, Sullivan mengatakan ia “mendapat kesan” bahwa pemimpin Israel itu “siap untuk membuat kesepakatan” yang akan mengamankan berakhirnya permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza. Kesepakatan itu juga akan memastikan pembebasan 100 sandera yang masih ditahan oleh Hamas, setelah diculik masuk ke Jalur Gaza dalam serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang warga sipil Israel.

    “Tujuan saya adalah menempatkan kami pada posisi untuk dapat menyelesaikan kesepakatan itu pada bulan ini,” kata Sullivan dalam konferensi pers di Tel Aviv. Kelompok Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    Serangan balasan Israel kepada Hamas telah menewaskan setidaknya 44.805 orang di Gaza, di mana kebanyakan korban adalah warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, tetapi dianggap dapat dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kamis (12/12), Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin dan tanpa syarat apa pun.

    Serangan di Gaza terus berlanjut

    Otoritas yang dipimpin Hamas di Gaza mengatakan bahwa serangan udara Israel baru-baru ini telah menewaskan setidaknya 33 orang, termasuk 12 penjaga yang mengamankan truk-truk bantuan.

    Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan pihaknya menargetkan militan yang merencanakan pembajakan kendaraan-kendaraan itu.

    Juru bicara UNRWA Louise Wateridge mengatakan kepada wartawan yang mengunjungi Nuseirat di Gaza tengah bahwa kondisi masyarakat di Jalur Gaza “mengerikan dan apokaliptik” atau layaknya hari kiamat.

    Israel juga melakukan serangan ke Lebanon selatan. IDF mengatakan pasukannya telah menargetkan militan Hizbullah yang kehadirannya di daerah itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

    IDF juga serang target-target di Suriah

    Di wilayah lain, Israel terus beroperasi di Suriah setelah jatuhnya rezim Assad.

    Pasukan IDF masih berada di zona penyangga yang diawasi oleh PBB, yang memisahkan pasukan Israel dan Suriah di Dataran Tinggi Golan, dalam langkah yang menurut PBB melanggar perjanjian gencatan senjata 1974.

    Selama kunjungan ke Yordania, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan, Israel khawatir terhadap kekosongan kekuasaan yang dapat diisi oleh para ekstremis, tetapi Washington telah berbicara dengan pihak Israel mengenai langkah selanjutnya.

    “Pada saat seperti ini, sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa kami tidak akan memicu konflik tambahan,” kata Blinken.

    Pada Senin (09/12), Israel mengatakan pihaknya telah menyerang “senjata kimia yang tersisa atau misil atau roket jarak jauh, agar tidak jatuh ke tangan para ekstremis.”

    Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia OPCW, Fernando Arias, mengatakan kelompoknya “mengikuti dengan seksama” laporan-laporan serangan terhadap fasilitas militer.

    “Kami belum tahu apakah serangan ini telah mempengaruhi wilayah yang terkait dengan senjata kimia. Serangan udara semacam itu dapat menimbulkan risiko kontaminasi,” katanya dalam sebuah pidato.

    kp/rs/hp (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Pendiri Lippo Masih Sehat di Usia 95 Tahun saat Ketemu Jokowi, Begini Perjalanan Bisnisnya

    Pendiri Lippo Masih Sehat di Usia 95 Tahun saat Ketemu Jokowi, Begini Perjalanan Bisnisnya

    Jakarta –

    Konglomerat Pendiri Lippo Group Mochtar Riady melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Mochtar datang bersama dengan keluarganya yang juga merupakan petinggi Lippo.

    Pertemuan itu dibagikan Jokowi lewat unggahan pada akun Instagramnya, @jokowi. Dalam unggahan tersebut, nampak Jokowi duduk berhadapan bersama Keluarga Riady di sebuah meja panjang. Terlihat juga, keluarga Mochtar Riady kompak mengenakan busana bertema batik.

    “Saya menerima kehadiran Bapak Mochtar Riady, Bapak James Riady, Bapak John Riady beserta keluarga di kediaman,” kata Jokowi, dikutip dari unggahan tersebut, Jumat (13/12/2024).

    Jokowi pun berterima kasih atas kehadiran dari Mochtar Riady beserta keluarga. Apalagi, mengingat usia Pendiri Lippo Group itu yang kini telah memasuki usia 95 namun tetap bisa menyempatkan diri mampir ke Solo.

    “Khususnya Bapak Mochtar Riady yang di usia ke 95 tahun masih sehat dan berupaya untuk mampir ke Solo. Terima kasih atas kedatangannya, saya sangat menghargai silaturahmi ini,” ujar Jokowi.

    Mochtar Riady sendiri dikenal sebagai pengusaha ulung di Indonesia. Mochtar Riady merupakan salah satu sosok orang terkaya di Indonesia yang mendapat julukan ‘The Magic of Bank Marketing’ karena berhasil menyelamatkan bank-bank besar dari kebangkrutan.

    Dalam catatan detikcom, Mochtar Riady lahir pada 9 Mei 1929 di Malang, Jawa Timur. Dia terkenal sebagai pengusaha sekaligus praktisi perbankan dari Indonesia yang mampu mengembangkan grup bisnisnya hingga ke luar negeri.

    Dirinya merupakan pendiri sekaligus Presiden Komisaris dari Lippo Group, yang saat ini dijalankan oleh putra-putranya yaitu James dan Stephen.

    Dikutip dari laman resmi Lippo Group, Mochtar Riady mulai menjajaki dunia bisnis pada umur 22 tahun, dengan membuka toko sepeda di Jakarta pada 1954. Dari sana, perjalanannya pun dimulai, hingga ia berhasil membawa Lippo Group menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Asia.

    Tidak lama setelah membuka usahanya itu, Riady terjun ke dunia perbankan. Dilansir dari Asia Society dan Peoplaid, antara tahun 1960-1971, ia mengubah kondisi defisit beberapa bank di Indonesia menjadi surplus besar. Mochtar mendirikan Panin Bank dengan menggabungkan empat bank, hingga berkembang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.

    Pada tahun 1975, Riady pun memimpin Bank Central Asia (BCA) atas tawaran Liem Sioe Liong, pendiri Grup Salim. Dan pada saat kepergiannya dari sana pada 1990, aset BCA bernilai lebih dari Rp 7,5 triliun, dengan laba bersih tahunan Rp 53 miliar. Jumlah tersebut melonjak tiga kali lipat sejak pertama kali ia masuk BCA.

    Dan pada 1992, dengan bantuan Liem, ia membentuk Lippo Bank bersama dengan Hasjim Ning. Dalam krisis keuangan tahun 1997, ketika puluhan bank lain bangkrut, Lippo Bank tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berhasil berkembang.

    Dari keberhasilannya itu, Riady pun mendirikan Lippo Group, sebuah kelompok bisnis yang tidak hanya mencakup banyak layanan keuangan tetapi juga telah melakukan diversifikasi ke properti, infrastruktur, pendidikan dan pengembangan perkotaan.

    Lippo Group pun tumbuh secara eksponensial menjadi kerajaan bisnis yang luas, dengan operasi di berbagai negara. Lippo bahkan menjadi salah satu bisnis paling disegani di Asia Pasifik.

    Salah satu bagiannya yaitu Lippo Karawaci, yang terkenal di Indonesia sebagai sebuah kota mandiri yang terdiri dari perumahan, distrik komersial, universitas dan rumah sakit.

    Di bidang pendidikan, Riady mendirikan Sekolah Pelita Harapan dan Universitas Pelita Harapan di Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua atau Anggota Dewan Pembina di sejumlah institusi pendidikan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Xiamen di China, Fulbright College of Arts & Sciences dari University of Arkansas, dan University of Southern California, di mana Riady menjadi orang asing pertama yang menjabat sebagai wali.

    Tidak hanya itu, Riady juga turut berkontribusi dalam mendukung proses pengajaran dan penelitian, beberapa diantaranya dalam kegiatan filantropinya seperti Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN), pusat penelitian kanker yang didirikan di Indonesia pada tahun 2006

    (acd/acd)

  • Beban Idham Azis soal Polisi yang Kerap Langgar Hak Minoritas

    Beban Idham Azis soal Polisi yang Kerap Langgar Hak Minoritas

    JAKARTA – Kepolisian tercatat sebagai salah satu institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak minoritas. Tugas berat menanti kepala polisi yang baru, Idham Azis.

    Laporan riset tentang kebebasan beragama yang dilakukan Setara Institute menempatkan kepolisian sebagai aktor dari negara yang paling menonjol dalam keterlibatan terkait diskriminasi kebebasan beragama. Setidaknya, ada 480 pelanggaran yang dilakukan kepolisian dalam 12 tahun terakhir.

    Jadi ironis. Sebab, sebagai penyelenggara negara, polisi harusnya jadi pelindung hak warga negara atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan adanya fakta jika polisi jadi salah satu aktor pelanggar aktual yang menonjol selain pemerintah daerah.

    “Pertanyaannya, apakah kepolisian selalu optimal dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara, terutama untuk kelompok minoritas? Saya kira tidak. Sehingga kita berikan kritik serius terhadap kepolisian karena tidak melakukan fungsi optimal mereka,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

    Berkaca dari fakta ini, tugas berat kini dibebankan kepada Idham Azis sebagai kepala kepolisian yang baru. Melindungi hak-hak golongan minoritas untuk beragama sepenuhnya jadi tugas utama Idham Azis. Menurut Halili, tugas ini bukan hal mudah. Berkaca pada kepemimpinan terdahulu, misalnya. Tito Karnavian bahkan dinilai gagal mewujudkan hal ini.

    “Persoalan yang paling bisa kita tagihkan ke Kapolri baru mestinya menunjukkan kepimpinan yang menonjolkan kebhinekaan … Kita harus tetap kritisi kalau fakta di lapangan, begitu banyak minoritas yang menjadi korban kebebasan beragama dan berkeyakinan,” katanya.

    Pembenahan internal kepolisian

    Berkaitan perlindungan terhadap masyarakat minoritas, Setara mendorong Idham Azis membenahi sektor internal Polri. Sebab, beberapa anggota kepolisian telah terpapar pemikiran radikalisme dan hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan terhadap anggota mereka.

    “Mulai dari Brigadir K di Jambi pada tahun 2018 hingga Bripda NOS yang dua kali ditangkap pada 2019. Maka mendesak bagi Kapolri melakukan audit tematik dalam jabatan atas petinggi serta screening ideologi dalam rekrutmen di lingkungan internal,” kata Halili.

    Tak sampai di situ, berdasarkan survei yang mereka lakukan di tahun 2017 yang lalu, ada potensi ancaman yang nyata terhadap Pancasila. Potensi ini terendus dengan adanya upaya mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar atau ideologi lain.

    Tercatat, dari 171 sekolah yang mereka survei ada 0,3 persen siswa terpapar ideologi teror; 2,4 persen intoleran aktif; 35,7 persen intoleran pasif dan 61,6 berperilaku toleran. Sedangkan di tahun 2019, dengan mengambil sampel dari sepuluh perguruan tinggi negeri tercatat 8,1 persen mahasiswa ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya sebagai regulasi formal negara.

    “Untuk ASN, kami punya studi kebijakan tahun 2018 yang mengonfirmasi bahwa ASN itu terpapar radikalisme, dalam konteks ini anggota kepolisian juga,” jelasnya.

    Sehingga, berdasar angka tersebut, Halili mengatakan pihak kepolisian harus mengambil peran yang tepat terutama terkait penegakan hukum dan pencegahan ancaman terhadap dasar negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentunya, penegakan dan pencegahan ini harus dilakukan secara demokratis dan tidak menggunakan cara kekerasan.

    “Pendekatan demokratis dan non-kekerasan harus dikedepankan dalam menangani ancaman tersebut, sebagaimana pendekatan yang sama juga harus dipilih sebagai prioritas dalam penanganan aksi-aksi damai,” tutupnya.

  • Wamendagri Bima Arya Puji Partai Perindo Punya Semangat Muda

    Wamendagri Bima Arya Puji Partai Perindo Punya Semangat Muda

    loading…

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memuji Partai Perindo memiliki tingkat kesadaran publik yang tinggi. Foto/Danandaya Arya Putra

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memuji Partai Perindo memiliki tingkat kesadaran publik yang tinggi. Dia juga mengapresiasi jajaran Perindo saat ini yang punya semangat muda.

    “Perindo ini terbilang muda dibandingkan partai-partai yang jauh lebih senior, tetapi tingkat awareness publiknya tinggi,” kata Bima saat menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kader Partai Perindo di kursi DPRD periode 2024-2029 di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Selain itu, dia juga mengapresiasi jajaran Perindo yang belakangan ini diisi oleh generasi muda yang kreatif dan inovatif. “Banyak aktivis di sini, aktivis mahasiswa, aktivis antikorupsi, aktivis media, pegiat sosial media, pegiat sosial, disabilitas. Jadi ya inilah contoh sinergi kolaborasi dari satu partai politik yang didorong oleh semangat yang muda,” tuturnya.

    Adapun, usai mengisi materi Bima menyampaikan, perlu adanya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Target Indonesia itu luar biasa dahsyatnya Pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi secara signifikan kemiskinan, dan target-target semua itu nggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, juga akselerasi,” katanya.

    Dia meminta ratusan kader Partai Perindo yang ikut dalam acara Bimtek ini, tentunya harus memahami target-target dari pemerintah yang ingin dicapai. Para anggota DPRD juga wajib mengawal program-program yang pro-rakyat.

    Selain itu, dia juga menitipkan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar para kepala daerah menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Para anggota DPRD ini bisa membantu pemerintah dengan mengawasi pelaksanaan APBD.

    “Nah termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota, atau gubernur yang melenceng, yang enggak out the track, yang nggak sesuai,” katanya.

    “Saya tadi titip pesan secara khusus, harapan presiden adalah efisiensi, harus efektif, harus hemat. Jadi uang rakyat terus kembali ke rakyat, jangan mampir ke kantong pejabat, dan teman-teman DPRD lah yang bisa mengawal itu secara konsistenlah,” pungkasnya.

    (rca)

  • Pesan AS ke Erdogan Usai Assad Tumbang: Warga Suriah Perlu Dilindungi

    Pesan AS ke Erdogan Usai Assad Tumbang: Warga Suriah Perlu Dilindungi

    Ankara –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa warga sipil Suriah perlu dilindungi, setelah rezim Presiden Bashar al-Assad ditumbangkan oleh pasukan pemberontak yang didukung Ankara.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Blinken kepada Erdogan dalam pertemuan di Ankara pada Kamis (12/12) malam waktu setempat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menuturkan bahwa Blinken dan Erdogan melakukan pembicaraan selama lebih dari satu jam di ruang tunggu bandara Ankara.

    Pertemuan keduanya terjadi setelah Erdogan melepas Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban yang baru saja berkunjung ke Ankara.

    Dituturkan Miller, seperti dilansir AFP, Jumat (13/12/2024), bahwa Blinken dan Erdogan membahas situasi terkini di Suriah setelah rezim Assad digulingkan.

    “(Blinken) Menegaskan kembali pentingnya semua aktor di Suriah menghormati hak asasi manusia, menegakkan hukum kemanusiaan internasional, dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi warga sipil, termasuk para anggota kelompok minoritas,” tutur Miller dalam pernyataannya.

    Turki telah menekankan kekhawatiran akan situasi keamanan terkini menyusul pergolakan di Suriah, di mana mereka bertempur melawan pasukan pimpinan Kurdi yang didukung AS sebagai pemain kunci dalam perang melawan kelompok radikal Islamic State atau ISIS di negara tersebut.

    Setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan, pasukan pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada akhir pekan lalu menggulingkan rezim Assad yang memimpin Suriah dengan tangan besi selama puluhan tahun.

    Lihat Video ‘Momen Pengungsi Suriah Ramai-ramai Kembali Setelah Rezim Assad Tumbang’: