Xcloud.id

Blog

  • Polda Jatim Ungkap Kasus Judi Online Internasional, 6 Orang Ditangkap

    Polda Jatim Ungkap Kasus Judi Online Internasional, 6 Orang Ditangkap

    ERA.id – Polda Jawa Timur (Jatim) mengungkap sindikat judi online jaringan internasional. Enam orang ditangkap dalam kasus ini.

    Kasubdit 2 Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles Pandapotan Tampubolon menjelaskan kasus tersebut terungkap dari patroli siber yang dilakukan oleh polisi. Saat itu, penyidik menemukan dua akun Instagram @orkesanbanyuwangi dan @dangdut_banyuwangi yang aktif mempromosikan situs judi online.

    Pengusutan pun dilakukan dan polisi menangkap MAS (22) dan MWF (18) di kawasan Banyuwangi. Kedua pelaku ini merupakan pemilik akun Instagram @orkesanbanyuwangi dan @dangdut_banyuwangi.

    “Kami juga mengamankan STK (48) dan PY (40) sebagai penyedia rekening, kemudian EC (43) dan ES (47) sebagai penjabat perusahaan fiktif,” kata Charles Pandapotan kepada wartawan Kamis (12/12/2024).

    Hasil pemeriksaan sementara, para pelaku terbukti mempromosikan situs judi online KINGJR, FIX77, SUGESBOLAID, & KARTU GG, KDSLOT, BABASLOT, GAJAHSLOT88, HOKI777, ICASLOT, RUPIAH138, MAKOSLOT, BURSA4D, JOKER81, GLOWIN88, TOTO dan, SMA.

    Sebanyak tiga orang, yakni RY, SW, dan DC ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Ketiganya diduga berada di Filipina dan Kamboja. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku STK mengenal RY saat bekerja di Kamboja sebagai admin judi online.

    “STK dan PY mendapatkan komisi sebesar Rp2,5 juta untuk setiap rekening yang berhasil dikirim dengan total keuntungan dari hasil penyediaan rekening berkisar Rp300 juta,” bebernya.

    Dalam kurun waktu 6 bulan, omzet komplotan tersebut mampu meraup keuntungan hingga Rp200 miliar.

    Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4,9 miliar lebih, unit PC All In One warna putih, 3 unit CPU warna hitam, 49 handphone, 375 Kartu ATM plus buku tabungan, 185 pcs key token bank, 3 buku Akta pendirian PT dan 1 bundel Slip Transfer.

    Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasa 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

    Lalu Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan/atau Pasal 303 KUHP.

    “Ancamannya hukuman penjara maksimal 20 tahun,” tutupnya.

  • Prabowo Beri Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur/Bupati Dipilih DPRD?

    Prabowo Beri Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur/Bupati Dipilih DPRD?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam Pidato di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Sebab demikian, ia menyebut negara-negara seperti Malaysia hingga India yang menerapkan sistem bahwa DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga. 

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo. 

  • Prabowo Beri Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur/Bupati Dipilih DPRD?

    Biaya Pilkada Mahal, Prabowo Usul Bupati/Gubernur Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam Pidato di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Sebab demikian, ia menyebut negara-negara seperti Malaysia hingga India yang menerapkan sistem bahwa DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga. 

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo. 

  • Seteru Taiwan Vs China Lagi Panas-panasnya

    Seteru Taiwan Vs China Lagi Panas-panasnya

    Jakarta –

    Perseteruan antara Taiwan dengan China saat ini masuk dalam kondisi paling panas. Taiwan mendeteksi kehadiran aset militer China, sedikitnya 16 kapal perang terdeteksi berlayar di perairan sekitar Taiwan dalam waktu 24 jam terakhir.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), tahun ini Beijing semakin meningkatkan tekanan militer terhadap Taipei. Namun, jumlah yang saat ini tercatat merupakan angka tertinggi untuk pengerahan kapal perang China ke sekitar Taiwan sepanjang tahun ini.

    Kementerian Pertahanan Taiwan merilis data penghitungan harian yang menyebut 16 kapal perang China itu dikerahkan bersama 34 pesawat militer Beijing ke area dekat Taiwan dalam waktu 24 jam hingga Kamis (12/12) pagi, sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

    Laporan terbaru itu dirilis sehari setelah otoritas Taipei mendeteksi keberadaan 53 pesawat militer dan 19 kapal militer China di dekat wilayah udara dan perairannya dalam waktu 24 jam terakhir, atau hingga Rabu (11/12) pagi sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

    Otoritas Taiwan menyebut China mengger latihan maritim di pulau-pulau yang ada di sebelah selatan Jepang hingga Laut China Selatan. Latihan tersebut merupakan latihan terbesar selama bertahun-tahun.

    Sekitar 90 kapal perang dan kapal penjaga pantai China, menurut seorang pejabat keamanan Taiwan pada Rabu (11/12), terlibat dalam latihan maritim yang mencakup simulasi serangan terhadap kapal asing dan latihan blokade rute laut.

    Namun, kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke kawasan Pasifik baru-baru ini, yang mencakup dua persinggahan di Guam dan Hawaii yang merupakan wilayah Amerika Serikat (AS), telah memicu kemarahan Beijing.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Imparsial Sebut Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun 3 Tahun Terakhir

    Imparsial Sebut Pelanggaran Kebebasan Beragama Turun 3 Tahun Terakhir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial menyatakan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia telah menurun dalam empat tahun terakhir.

    Direktur Imparsial Ardi Manto menilai turunnya jumlah pelanggaran kebebasan beragama itu menjadi catatan positif kepolisian di bawah era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini,” kata Ardi kepada wartawan, Kamis (12/12).

    Ardi merincikan pada tahun 2021 pihaknya mencatat ada sebanyak 28 kasus pelanggaran kebebasan yang terjadi. Jumlah itu kemudian menurun menjasi 23 kasus pada tahun 2022, 18 kasus pada tahun 2023 dan 20 kasus hingga November 2024.

    Namun, ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang tetap harus menjadi perhatian bagi kepolisian untuk dilakukan perbaikan dalam rangka memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

    Ardi mendorong agar seluruh jajaran Korps Bhayangkara di pelbagai wilayah dapat mengambil langkah progresif dengan cara penerapan memfasilitasi dialog antar-kelompok agama atau kepercayaan.

    “Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada tahun 2021,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengatakan tindakan tegas terhadap anggota yang lalai dalam mencegah kasus pelanggaran kebebasan beragama juga perlu diberlakukan tanpa pandang bulu.

    Ia mencontohkan pemberian sanksi terhadap Kapolres Kulon Progo pada tahun 2023 yang dicopot buntut kasus penutupan Patung Bunda Maria sudah tepat dilakukan.

    Lebih lanjut, Ardi berharap kedepannya Polri juga dapat membentuk satuan unit keamanan berbasis kerukunan di seluruh wilayah dan tidak terbatas pada daerah yang rawan konflik berbasis agama semata.

    “Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat,” ujarnya.

    Ardi menegaskan pelbagai terobosan itu menjadi penting agar Polri dapat berperan aktif dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

    Ia mewanti-wanti agar Korps Bhayangkara dapat menjamin hak konstitusi setiap warga negara untuk menikmati hak-hak beragama atau berkeyakinan tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun.

    “Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” pungkasnya.

    (tfq/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ketua Umum Golkar Bahlil Soroti Biaya Pilkada yang Tinggi sebut Perlu Reformulasi Politik – Halaman all

    Ketua Umum Golkar Bahlil Soroti Biaya Pilkada yang Tinggi sebut Perlu Reformulasi Politik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi, sehingga membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang. 

    Menurutnya, hal itu dirasakan semua partai politik yang mengusung kadernya di Pilkada Serentak 2024.

    Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pemilukada baru selesai, banyak kenangan, cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya, semuanya sama, kok pilkadanya costnya tinggi ya,” kata Bahlil.

    Selaim itu ditambah setelah pilkada, ada partai atau pasangan calon yang merasa paling bersih.

    Dan menganggap yang lain kotor dan bahkan ada yang menyalahkan institusi tertentu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar, itu benar kita semua,” ujar Bahlil. 

    “Hampir sebagian partai politik yang besar, pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu, ini sama-sama tahu cuma ada yang pergi, ada yang baru,” lanjutnya.

    Bahlil mempertanyakan, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh elite dan masyarakat. 

    Menurutnya, jika demokrasi demikian yang dipertahankan, maka demokrasi tidak memberikan hasil yang bagi kepentingan bangsa dan negara.

    “Pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yg kita inginkan Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan dalam kajian Partai Golkar, pilkada sekarang sudah sama seperti pilkades. 

    Sebab itu, dia mengimbau perlunya reformulasi lagi sistem politik Indonesia termasuk pilkada.

    “Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada formulasi yg tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” tandasnya.

  • Menkop pastikan koperasi dilibatkan dalam program MBG

    Menkop pastikan koperasi dilibatkan dalam program MBG

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop pastikan koperasi dilibatkan dalam program MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 19:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, koperasi akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis (MBG) 2025 terutama sebagai salah satu pemasok atau masuk dalam rantai pasok program yang akan dimulai pada 2025 itu.

    “Apa saja (peran koperasi dalam MBG). Karena dalam supply chain makan bergizi gratis ini kan koperasi dilibatkan semua. Dari bahan baku, pengumpulan bahan baku, distribusi bahan baku,” ujar Budi Arie di Jakarta, Kamis (12/12).

    Ia menjelaskan bahwa, jika ke depan koperasi akan ditunjuk menjalankan salah satu pelayanan termasuk penyediaan susu dari koperasi maka akan siap menjalankannya.

    Lebih jauh ia juga menjelaskan minyak makan merah juga berpotensi mendukung program MBG, bahkan dalam waktu dekat akan dibangun pabrik produksi minyak makan merah di Kalimantan Tengah.

    Dukungan lainnya yakni akan meningkatkan produksi susu terutama bagi peternak yang tergabung dalam koperasi. Pasalnya hingga kini produksi susu nasional baru mencapai 1,3 juta liter per hari sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 3 juta liter.

    “Memang pemerintah berkomitmen untuk menyerap semua susu dari koperasi itu, ya perlu ada angkat-langkah yang lebih komprehensif ya,” katanya.

    Hal lain yang akan disiapkan mekanismenya adalah mulai dari jumlah sapi hingga pengorganisasiannya.

    Sumber : Antara

  • Upah PHL Bantargebang tidak dibayar, PJ Wali Kota Bekasi dihujani interupsi

    Upah PHL Bantargebang tidak dibayar, PJ Wali Kota Bekasi dihujani interupsi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Upah PHL Bantargebang tidak dibayar, PJ Wali Kota Bekasi dihujani interupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota legislatif DPRD Kota Bekasi, Ahmadi menyesalkan sikap Penjabat (PJ) Wali Kota Bekasi yang dianggapnya meremehkan lembaga legislatif.

    Kekecewaan ini muncul setelah anggota legislatif menginterupsi pembahasan terkait belum dibayarkannya upah pekerja harian lepas (PHL) di Bantargebang.

    Kondisi ini, menurut Ahmadi, telah menimbulkan dampak sosial yang serius.

    “Ini warga Bantargebang kondisinya tidak stabil. Gaji mereka tidak dibayarkan, imbasnya ada yang mengalami perceraian karena faktor ekonomi, ada juga yang hingga bunuh diri. Miris ini namanya,” kata Ahmadi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (12/12).

    Ia mengungkapkan banyak interupsi anggota dewan terkait masalah upah PHL yang tertunda selama tiga bulan tersebut diabaikan oleh PJ Wali Kota.

    “Ketika kami menyampaikan interupsi soal upah PHL, masa iya seorang PJ bilang ga bisa di intervensi oleh dewan. Lho, kan kita menyampaikan kondisi masyarakat,” tegasnya.

    Sikap PJ Wali Kota yang dinilai meremehkan DPRD ini membuat anggota legislatif berencana mengajukan interpelasi.

    “Kami mendesak PJ Wali Kota untuk meminta maaf kepada Legislatif Kota Bekasi dan lebih memperhatikan kondisi masyarakat Bantargebang dan segera menyelesaikan permasalahan upah PHL yang belum terbayarkan,” paparnya.

    Ketidakpedulian ini dinilai telah menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi banyak warga.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun per November 2024 untuk Pembiayaan Anggaran

    Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun per November 2024 untuk Pembiayaan Anggaran

    GELORA.CO –  Pemerintah melakukan penarikan utang baru Rp 483,6 triliun hingga akhir November 2024 dalam upaya menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jumlah utang tersebut mencakup 74,6 persen dari APBN.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan angka total itu didominasi Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp 437,2 triliun atau 65,6 persen terhadap APBN. Sedangkan pinjaman mencapai nilai Rp 46,4 triliun atau (252,9) persen terhadap APBN.

     

    Sementara itu, pembiayaan non-utang seperti dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun sumber non-utang lainnya terealisasi sebesar minus Rp 54,8 triliun per November 2024. Menurut Thomas, angka ini masih berada dalam level terkendali dan pemerintah berfokus menjaga kesinambungan anggaran.

     

    “Secara umum, berbagai langkah pengendalian pembiayaan telah diimplementasikan untuk mendukung tujuan kesinambungan APBN,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 11 Desember 2024.

     

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menambahkan, upaya untuk menjaga pencapaian target pembiayaan tetap berada di jalurnya. Hal ini dilakukan dengan memastikan cost of fund tetap efisien dan risiko terkendali.

     

    Adapun, total realisasi pembiayaan anggaran per 30 November 2024 adalah sebesar Rp 428,8 triliun atau 82 persen dari APBN.

     

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni November 2023, pembiayaan anggaran dengan utang mengalami peningkatan. Tercatat per November 2023 penarikan utang adalah sebesar Rp 333,4 triliun atau 79,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Rincian APBN 2023.

     

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan APBN per 30 November 2024 mengalami defisit sebanyak Rp 401,8 triliun. Jumlah itu mencakup 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024.

     

    Di dalam Pasal 7 UU APBN 2024, tercatat bahwa di APBN tahun ini terdapat defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun. Hal ini berarti besaran defisit APBN per November 2024 merupakan 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam undang-undang.

     

    Jika dihitung dari ukuran produk domestik bruto (PDB), angka defisit Rp 401,8 triliun berarti minus 1,81 persen dari PDB.

     

    Sri Mulyani mencatat walaupun postur APBN mengalami defisit bulan ini, tetapi keseimbangan primer masih mengalami surplus Rp 47,1 triliun.

  • Siap-siap, Ada Dua Pajak Baru Kendaraan Bermotor Mulai Tahun Depan

    Siap-siap, Ada Dua Pajak Baru Kendaraan Bermotor Mulai Tahun Depan

    GELORA.CO –  Pemerintah bakal memungut dua pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025.

    Dua pungutan tambahan pajak (opsen) itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Ketetapan dua pajak baru itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Secara total, ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

    Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB, maka komponen pajak kendaraan bermotor bisa bertambah jadi sembilan pungutan.

    Nantinya, masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.

    Lalu, bagaimana cara hitung-hitungannya dua pajak baru itu?

    Misalnya, kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen PKB sebesar Rp660 ribu. Perhitungannya adalah 66 persen dari PKB Rp1 juta.

    Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen PKB menjadi Rp 1,6 juta.

    Untuk opsen BBNKB, cara menghitungnya juga sama, yaitu ada tambahan sebesar 66 persen dari BBNKB yang ditetapkan.

    Pemilik kendaraan membayar opsen PKB dan opsen BBNKB ini bersama dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.