Xcloud.id

Blog

  • Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral, Ada Pesan Pentingnya

    Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral, Ada Pesan Pentingnya

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat, Kamis (12/12). Menurutnya, terowongan penghubung dua rumah ibadah tersebut sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia.

    “Saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini merupakan suatu simbol dari kerukunan umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri sangat unik,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa tidak ada hal yang lebih penting daripada perdamaian dan kerukunan bangsa.

    “Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan dan perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan, negara adil dan makmur,” katanya.

    Selain itu, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara majemuk karena tidak hanya mengakui sejumlah agama, tapi juga memiliki beragam etnis dan budaya. Ia menegaskan perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sekat untuk bersatu.

    “Bagi kita, perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan memberi kepada kita energi kekuatan, perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan,” tutur Prabowo.

    Hal senda disampaikan, Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang mengatakan pembangunan terowongan silaturahmi dilakukan sebagai simbol sekaligus pengingat pentingnya toleransi. “Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahin ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antarumat beragama,” imbuhnya.

    Nasaruddin merinci terowongan yang dibangun selama 280 hari ini memiliki panjang 34 meter; lebar 41 meter; tinggi 3 meter dan kedalaman tetowongan 6 meter. Nasaruddin mengungkap di dalam terowongan tersebut terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

    “Konsep pembangunan ini dimanifestasikan dari kedalaman terowongan, artinya kedalaman hati antara kami pemeluk agama. Oleh karena itu kami tidak membangun jembatan di atas jalan,” kata Nasaruddin. [hen/but]

  • Bareskrim Polri Gerebek Pabrik Narkoba di Kabupaten Bandung, Happy Water dan Liquid Diamankan

    Bareskrim Polri Gerebek Pabrik Narkoba di Kabupaten Bandung, Happy Water dan Liquid Diamankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah berhasil membongkar pabrik narkoba di Bali, kini Bareskrim Polri kembali melakukan penggerebekan terhadap pabrik narkoba happy water di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

    Penggerebekan yang dilakukan Dittipid Narkoba Bareskrim Polri itu terlihat dari Instagram resmi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Pada video yang diunggah, terlihat sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan melakukan penggerebekan pabrik narkoba yang berlokasi di Kabupaten Bandung.

    “Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggerebekan (pabrik) clandestine Lab narkotika happy water dan liquid narkoba di Bandung,” tulis akun tersebut, Kamis (12/12/2024).

    Setelah melakukan penggerebekan, polisi kembali menyisir ke lantai dua. Di tempat itu, polisi kembali menemukan sejumlah barang bukti berupa bahan mentah narkotika.

    “Tiarap, jangan melawan kamu,” ujar salah satu polisi yang ada di video tersebut.

    Dalam proses penggerebekan pabrik narkoba di Kabupaten Bandung tersebut, terlihat ada beberapa orang yang berhasil diamankan.

    “Ini siapa yang buat? Bahan ini buat campuran apa?” tanya salah satu petugas.

    “Buat narkoba pak,” jelas salah satu pelaku yang diamankan.

    Melihat unggahan tersebut, membuat netizen langsung membanjiri kolom komentar media sosial milik Bareskrim Polri itu.

    “Bravo Polri,” tulis netizen.

    “Keren banget polisinya,” tulis netizen lagi.

    “Menyala polisi,” tulis netizen.

    “Alhamdulillah,” tulis netizen lainnya.

    “Gaspol,” tulis netizen.

  • Tok! Bank Sentral Eropa (ECB) Pangkas Suku Bunga Acuan jadi 3%

    Tok! Bank Sentral Eropa (ECB) Pangkas Suku Bunga Acuan jadi 3%

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral Eropa (ECB) memangkas suku bunga acuan untuk keempat kalinya pada tahun ini, Kamis (12/12/2024). ECB tetap membuka pintu untuk pelonggaran lebih lanjut ke depan lantaran inflasi semakin mendekati targetnya dan perekonomian tetap lemah.

    Dilansir dari Reuters, Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan mata uang euro ini menurunkan suku bunga deposito bank, yang mendorong kondisi pembiayaan di benua biru menjadi 3,0% dari 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor 4,0% hanya pada Juni 2024.

    Presiden ECB Christine Lagarde mengisyaratkan bahwa pemangkasan lebih lanjut dimungkinkan dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. Dia mengartakan jargon ekonomi ‘cukup ketat’ untuk tingkat biaya pinjaman yang mengekang pertumbuhan ekonomi.

    “Kondisi pembiayaan melonggar, karena penurunan suku bunga Dewan Pemerintahan Eropa baru-baru ini secara bertahap membuat pinjaman baru menjadi lebih murah untuk perusahaan dan rumah tangga,” ujar Lagarde dikutip Reuters, Kamis (12/12/2024).

    Namun, dia mengatakan kondisi ini masih tetap ketat karena kebijakan moneter masih tetap ketat dan kenaikan suku bunga di masa lalu masih menular ke stok kredit yang ada.

    Tidak ada definisi universal mengenai apa yang dimaksud dengan suku bunga yang ketat. Meski demikian, para ekonom pada umumnya melihat wilayah netral, yang tidak mendorong maupun menurunkan pertumbuhan di antara 2%-2,5%.

    Dengan keputusan ini, ECB juga memangkas suku bunga yang dipinjamkan kepada bank-bank untuk satu minggu atau menjadi 3,15%, dan untuk satu hari menjadi 3,40%.

    Fasilitas-fasilitas ini hampir tidak pernah digunakan dalam beberapa tahun terakhir karena ECB telah memasok sistem perbankan dengan lebih banyak cadangan daripada yang dibutuhkannya melalui pembelian obligasi besar-besaran dan pinjaman jangka panjang.

    Namun, fasilitas ini mungkin akan menjadi lebih relevan di masa depan seiring dengan berakhirnya program-program tersebut. ECB mengkonfirmasi bahwa mereka akan berhenti membeli obligasi di bawah Program Pembelian Darurat Pandemi (Pandemic Emergency Purchase Programme) pada bulan ini.

  • JMJ pastikan tol Solo-Prambanan pangkas waktu perjalanan 1 jam

    JMJ pastikan tol Solo-Prambanan pangkas waktu perjalanan 1 jam

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    JMJ pastikan tol Solo-Prambanan pangkas waktu perjalanan 1 jam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) memastikan tol Solo-Prambanan mampu memangkas waktu perjalanan hingga 1 jam.

    Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah di Klaten, Jawa Tengah, Kamis mengatakan, dengan jalur fungsional jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, waktu tempuh dari Solo-Prambanan menjadi makin efisien, dari sebelumnya sekitar 1,5 jam akan terpangkas menjadi sekitar 30 menit.

    Ia mengatakan, nantinya jalur fungsional jalan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Klaten mulai dari tanggal 20 Desember 2024-2 Januari 2025.

    “Untuk jam operasional mulai pukul 06.00-18.00 WIB,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah 40 km/jam.

    Pihaknya berharap jalur fungsional jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (Jogja-Solo) Segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,60 km tersebut dapat mendukung pelayanan optimal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari arah Solo menuju Yogyakarta maupun sebaliknya pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Sementara itu, pihaknya mengoperasikan jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Segmen Klaten-Prambanan tanpa tarif.

    Ia mengatakan, pengguna jalan hanya akan dikenakan tarif tol untuk Segmen Kartasura-Klaten.

    “Pengguna jalan belum dikenakan tarif jika melewati jalur fungsional Jogja-Solo Segmen Klaten-Prambanan,” katanya.

    Meski jalur fungsional ini belum bertarif, untuk dapat melewati jalur fungsional ini pengguna jalan tetap harus melakukan tapping kartu uang elektroniknya di GT Prambanan maupun GT lainnya.

    “Oleh karena itu, kami imbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menyiapkan dan membawa kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup jika ingin melintas di jalan Tol Jogja-Solo,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Tiket Film MD Pictures Dijual Rp 15.000 di Medsos oleh Oknum Pegawai Percetakan, Total 33 Voucher Megapolitan 12 Desember 2024

    Tiket Film MD Pictures Dijual Rp 15.000 di Medsos oleh Oknum Pegawai Percetakan, Total 33 Voucher Megapolitan 12 Desember 2024

    Tiket Film MD Pictures Dijual Rp 15.000 di Medsos oleh Oknum Pegawai Percetakan, Total 33 Voucher
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dua oknum penggelapan
    voucher tiket
    film yang diproduksi
    MD Pictures
    , H (23) dan Y (48), mengaku hanya menjual 33 buah voucher tiket melalui media sosial.
    Ditemui di Polsek Kemayoran, Y mengatakan, awalnya ia tidak berniat untuk menjual
    voucher tiket film
    yang didapatkannya dari bos di percetakan.
    “Saya kan berhubung kerja di percetakan, bagian serabutan, itu pun hanya sebatas ambil tiga biji. Niat saya bukan mau jual, tadinya mau buat nonton keluarga,” kata Y kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024) malam.
    Namun, karena desakan ekonomi, Y akhirnya menjual tiga voucher tiket tersebut.
    “Karena keadaan, ternyata tiket itu ada yang mau beli, saya jual, cuma Rp 15.000,” kata dia.
    Sementara H mengaku mendapatkan 30 tiket di tempat percetakan yang sama dengan Y.
    “Saya menjual ke teman saya, katanya butuh voucher tiket. Karena kebutuhan, saya kasih 30 voucher. (Per voucher) enggak tahu berapa, saya terima uang Rp 300.000-400.000,” ujar H.
    H mengaku tidak mengetahui ada penadah.
    Ia hanya menjual voucher tiket film tersebut ke temannya.
    “Dapatnya dari kerjaan di percetakan,” ujar H.
    H dan Y berharap, MD Pictures yang telah melaporkan mereka pada Kamis (5/12/2024) lalu, mau menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.
    “Mudah-mudahan dari pihak MD mau kekeluargaan,” ucap H disetujui Y.
    Sebelumnya, Chief Distribution Officer MD Pictures, Rivki Morais (35), mengatakan, dua oknum tersebut dilaporkan karena diduga menjual voucer film yang bakal tayang pada 19 Desember mendatang.
    “Voucher ini untuk tiket menonton. Jadi vouchernya dijual-belikan di media sosial tanpa sepengetahuan kami,” kata Rivki.
    Rivki mengatakan, pihaknya mendapati dua oknum tersebut menjual tiket melalui akun media sosial.
    Namun, ia belum mengetahui jumlah kerugian yang ditaksir.
    Sebab, kasus dugaan penggelapan ini masih dalam penyelidikan.
    “Kami belum tahu potensi kerugiannya. Saat ini masih tahap pemeriksaan (dua oknum), kami masih cek untuk detailnya,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual

    Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual

    Jakarta: Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan sebuah pemikiran unik yang pernah terlintas saat dirinya menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. Ia sempat memiliki rencana untuk melapisi palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan emas. 

    Namun, Megawati bersyukur rencana tersebut tidak pernah diwujudkan. Menurutnya, ide tersebut muncul karena ia menganggap MK sebagai institusi yang harus memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan pengadilan lain.

    “Dulu, tahu nggak, saking saya mikir nih, MK gitu ya, jadi wah gitu, palunya, untung nggak jadi, mau saya lapis emas. Tahu nggak. Bener loh,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2024.

    Baca juga: Dicecar Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insyaallah

    Hakim Harus Mencerminkan Keadilan
    Megawati menjelaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar karena disumpah untuk mencitrakan keadilan. Ia menganggap keadilan sebagai “mantra suci” yang harus bersemayam dalam sanubari seorang hakim.

    “Dengan sumpah pakai Al-Quran kalau Islam, artinya kan, dia bertanggung jawab, jangan lupa, lho ya bener, kalau nggak ya jangan mau disumpah, tapi nggak jadi hakim. Kenapa disumpah? Karena dia harus mencitrakan keadilan,” kata Megawati.

    “Itulah keadilan, yang menjadikan keadilan harus jadi mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim, hingga lahirlah palu emas, itulah saya mau balut sama emas,” tambahnya.

    Namun, ide tersebut akhirnya urung direalisasikan. Megawati khawatir palu emas tersebut nantinya malah bisa dijual, yang justru akan mencoreng simbol keadilan itu sendiri.

    “Untung gue nggak bikin dah, dan kapan-kapan palunya dijual juga, aduh gila dah aduh, gawat dah. Jadi harus ingat, hakim juga manusia tahu, presiden juga manusia tahu,” ujar Megawati sambil tertawa kecil.

    Megawati mengaku bahwa pikirannya kala itu dilandasi keinginannya agar Mahkamah Konstitusi memiliki simbol yang berbeda dibandingkan lembaga pengadilan lainnya. Namun, pada akhirnya ia merasa bersyukur karena ide tersebut tidak diwujudkan.

    “Supaya lain sama yang lain, pengadilan kan. Aduh, untung nggak (jadi),” tutup Megawati.

    Jakarta: Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan sebuah pemikiran unik yang pernah terlintas saat dirinya menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. Ia sempat memiliki rencana untuk melapisi palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan emas. 
     
    Namun, Megawati bersyukur rencana tersebut tidak pernah diwujudkan. Menurutnya, ide tersebut muncul karena ia menganggap MK sebagai institusi yang harus memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan pengadilan lain.
     
    “Dulu, tahu nggak, saking saya mikir nih, MK gitu ya, jadi wah gitu, palunya, untung nggak jadi, mau saya lapis emas. Tahu nggak. Bener loh,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2024.
    Baca juga: Dicecar Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insyaallah

    Hakim Harus Mencerminkan Keadilan

    Megawati menjelaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar karena disumpah untuk mencitrakan keadilan. Ia menganggap keadilan sebagai “mantra suci” yang harus bersemayam dalam sanubari seorang hakim.
     
    “Dengan sumpah pakai Al-Quran kalau Islam, artinya kan, dia bertanggung jawab, jangan lupa, lho ya bener, kalau nggak ya jangan mau disumpah, tapi nggak jadi hakim. Kenapa disumpah? Karena dia harus mencitrakan keadilan,” kata Megawati.
     
    “Itulah keadilan, yang menjadikan keadilan harus jadi mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim, hingga lahirlah palu emas, itulah saya mau balut sama emas,” tambahnya.
     
    Namun, ide tersebut akhirnya urung direalisasikan. Megawati khawatir palu emas tersebut nantinya malah bisa dijual, yang justru akan mencoreng simbol keadilan itu sendiri.
     
    “Untung gue nggak bikin dah, dan kapan-kapan palunya dijual juga, aduh gila dah aduh, gawat dah. Jadi harus ingat, hakim juga manusia tahu, presiden juga manusia tahu,” ujar Megawati sambil tertawa kecil.
     
    Megawati mengaku bahwa pikirannya kala itu dilandasi keinginannya agar Mahkamah Konstitusi memiliki simbol yang berbeda dibandingkan lembaga pengadilan lainnya. Namun, pada akhirnya ia merasa bersyukur karena ide tersebut tidak diwujudkan.
     
    “Supaya lain sama yang lain, pengadilan kan. Aduh, untung nggak (jadi),” tutup Megawati.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Bursa AS Ditutup Variatif Usai Capai Rekor Tertinggi

    Bursa AS Ditutup Variatif Usai Capai Rekor Tertinggi

    New York: Bursa Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Rabu waktu setempat, usai rilis data inflasi konsumen yang memperkuat ekspektasi untuk penurunan suku bunga bulan Desember.
     
    Melansir Investing.com, Kamis, 12 Desember 2024, NASDAQ Composite melonjak 1,8 persen ke rekor tertinggi 20.033,61 poin, sementara S&P 500 naik 0,8 persen menjadi 6.084,19 poin.
     
    Sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,2 persen menjadi 44.148,56 poin. Indeks ini terbebani terutama oleh kerugian pada saham-saham asuransi besar dan manajer manfaat farmasi, setelah anggota parlemen memperkenalkan RUU bipartisan untuk memaksa perusahaan asuransi kesehatan melakukan divestasi bisnis farmasi mereka.
     
    Fokus saat ini tertuju pada data inflasi produsen yang akan dirilis pada hari Kamis, dan pertemuan Federal Reserve pada bulan Desember minggu depan.
     

    Data CPI memperkuat spekulasi penurunan suku bunga
    Data indeks harga konsumen menunjukkan inflasi naik pada laju tercepat dalam tujuh bulan terakhir di November.
     
    Namun, angka tersebut sebagian besar sejalan dengan ekspektasi, meredam beberapa kekhawatiran bahwa angka tersebut akan melampaui estimasi.
     
    Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa the Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin saat bertemu minggu depan. Para trader terlihat memperkirakan peluang 98,1 persen untuk pemangkasan suku bunga minggu depan, naik tajam dari peluang 81 persen yang terlihat minggu lalu, menurut CME Fedwatch.
     
    Sementara bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga minggu depan.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bukan Firli, Kasus Etik Pimpinan Ini yang Paling Bikin Pusing Dewas KPK

    Bukan Firli, Kasus Etik Pimpinan Ini yang Paling Bikin Pusing Dewas KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kasus pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merupakan perkara yang paling membuat pusing para Dewan Pengawas (Dewas) KPK. 

    Hal itu diakui oleh tiga orang anggota Dewas KPK periode pertama yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho serta Syasuddin Haris pada konferensi pers Laporan Kinerja periode 2019-2024, Kamis (12/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus etik Ghufron diputus oleh Dewas KPK pada September 2024 lalu. Pimpinan KPK jilid V itu dijatuhi sanksi teguran tertulis karena terbukti menyalahgunakan pengaruhnya untuk meminta mutasi seorang pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan). 

    Tumpak, yang juga Ketua Dewas KPK, mengaku kasus etik Ghufron paling sulit ditangani karena upaya perlawanan terlapor etik itu melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengajuan uji materi Peraturan Dewas (Perdewas) KPK ke Mahkamah Agung (MA) hingga pelaporan ke Bareskrim Polri.

    Menurut Tumpak, Ghufron tidak seharusnya menggugat Perdewas KPK yang menjadi landasan hukum atas proses etiknya. Dia menilai Dewas adalah bagian dari KPK yang bertugas untuk menegakkan kode etik para insan komisi antirasuah. 

    Di sisi lain, Perdewas KPK dinilai Tumpak sejatinya sudah muncul sejak pembentukan pertama lembaga tersebut. Dia juga merupakan salah satu pimpinan KPK jilid pertama, yang turut membuat norma dan kode etik insan KPK. Oleh sebab itu, dia menilai aneh apabila Ghufron menggugat Perdewas. 

    “Jangan kau gugat aturannya, aneh itu yang paling menjengkelkan. Lebih menjengkelkan lagi bukan hanya digugat, diadukan lagi kami kembali ke Bareskrim. Gila itu atas dasar menyalahgunakan,” kata Tumpak pada konferensi pers, Kamis (12/12/2024). 

    Hal tersebut diamini oleh dua kolega Tumpak, yakni Albertina dan Syamsuddin. Ketiganya merupakan pihak yang dilaporkan oleh Ghufron ke Bareskrim.

    Albertina mengaku waktu dan pikiran para anggota Dewas menjadi terbagi karena harus merespons soal gugatan ke PTUN dan MA, sekaligus laporan polisi. Di sisi lain, Dewas harus mencari bukti soal kasus etik yang menjerat Ghufron. 

    “Memang sangat memusingkan itu, dan lebih sebenarnya kami melihat juga memusingkan kenapa Dewas berlima yang dilaporkan cuma kami bertiga,” kata Albertina. 

    Sementara itu, Syamsuddin Haris menilai kasus Ghufron melelahkan karena Dewas harus menanggapi berbagai gugatan yang dilayakan pimpinan KPK itu selama berbulan-bulan. 

    “Itu cukup lama. Kami membahas dan diskusi dengan penasihat hukum. Memakan waktu berbulan-bulan. Waktu kami tersita untuk itu,” paparnya. 

    Untuk diketahui, Majelis Etik yang beranggotakan Dewas KPK menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas kasus pelanggaran etik yang menimpanya. 

    Sanksi itu terkategorikan sedang. Pimpinan periode 2019-2024 itu terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.  

    “Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku,” bunyi amar putusan etik terhadap Ghufron, September 2024 lalu.

  • Upaya Door To Door untuk Tarik Pajak Kendaraan di Jakarta

    Upaya Door To Door untuk Tarik Pajak Kendaraan di Jakarta

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 89 dan 90 Tahun 2019 untuk menekan angka penunggak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 

    Aturan ini memberikan keringanan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor sebesar 50 persen, dan pemberian keringanan pokok untuk Pajak Daerah dan keringanan atau penghapusan sanksi terhadap piutang pajak daerah.

    Peraturan itu dikeluarkan karena berdasarkan data pajak per 12 November, perolehan PKB masih dibawa target yaitu Rp8,8 triliun. Sementara, BBNKB tahun ini ditargetkan sekitar Rp Rp 5,6 triliun.

    “Hari ini sudah tercapai kurang lebih rata-rata 84 persen. Jadi kita kurang 16 persen lagi. Kekurangan itu kurang lebih Rp2,1 triliun,” ucap Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Jumlah penunggak pajak itu didominasi oleh kendaraan roda dua yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Timur. Sedangkan, untuk penyumbang nominal terbanyak berasal dari kendaran roda empat yakni mobil-mobil mewah.

    Untuk mengoptimalkan Pergub tersebut, upaya door to door akan digunakan untuk memenuhi target tersebut. Mereka juga akan berkordinasi kepolisian untuk masalah ini.

    Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin saat berkoordinasi dengan polisi terkait pelaksanaan Pergub nomor 89 dan 90 tahun 2019 (Rizky Adytia Pramana/VOI)

    Pada kesempatan yang sama, Kasie STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazlurrahman mengatakan, dalam upaya menekan jumlah penunggak pajak, polisi menggelar Operasi Zebra di beberapa wilayah Jakarta selama dua pekan. Alhasil, ratusan kendaraan telah ditindak terkait penunggakan pajak.

    “Selama 14 hari Operasi Zebra, sekitar 800 pelanggaran STNK yang tidak sah dan tidak diperpanjang kita tindak,” ucap Arif.

    Kenaikan biaya BBNKB

    Belum lama ini, Pemprov DKI mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 soal kenaikan tarif BBNKB sebesar 2,5 persen yang sebelumnya hanya 10 persen, sehingga menjadi 12,5 persen.

    Peningkatan tarif itu sebagai langkah penyetaraan tarif pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta dan Bali agar tak ada kecemburuan antar pemilik kendaraan bermotor.

    “Supaya tidak ada distorsi kecemburuan antara pemilik kendaraan di Jawa dan Bali. Contohnya (Jakarta) masih 10 persen, di Tangerang sudah 12,5 persen, nanti orang-orang Tangerang beli mobilnya di Jakarta,” kata Faisal.

    Alasan lainnya dalam peningkatan tarif pajak yakni, mengurangi kemacetan yang telah menjadi momok di Jakarta. “Salah satu (tujuan kenaikan pajak BBNKB) adalah mengurangi kemacetan di DKI Jakarta,” singkatnya

    Kenaikan tarif BBNKB tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemprov DKI Nomor 6 Tahun 2019 merevisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang BBNKB Ayat (1) Pasal 7, yakni:

    Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

    a. Penyerahan pertama sebesar 12,5 persen (dua belas koma lima persen); dan

    b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen (satu persen).

  • Dicari 9 Juta Talenta Digital Jadi ‘Penyelamat’ Indonesia

    Dicari 9 Juta Talenta Digital Jadi ‘Penyelamat’ Indonesia

    Yogyakarta –

    Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bersaing di era digital, dibutuhkan sebanyak sembilan juta talenta digital di berbagai bidang. Itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Setelah dihitung-hitung, tentu ini berdasarkan hitungan bersama ya, bahwa kita kalau mau menguasai teknologi digital, kita perlu sembilan juta talenta digital hingga 2030. Sekarang sudah 2024, PR kita banyak,” ungkap Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menghadiri acara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/12/2024).

    Untuk mencetak talenta digital mumpuni, sejumlah langkah dilakukan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan menggandeng perusahaan teknologi global, mulai dari AWS dan Microsoft.

    “Kita sudah melakukan dengan beberapa, tidak sendirian ya, perusahaan teknologi global, AWS misalnya, sudah punya komitmen hampir satu juta. Kalau nggak salah 800 ribu atau 900 ribu talenta digital,” ucapnya.

    “Microsoft kemarin menyatakan siap untuk tahun ini bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk melahirkan satu juta (talenta digital-red),” sambung Menkomdigi.

    Sebagai informasi, Komdigi dan Microsoft bekerja sama mencanangkan program ElevAIte untuk pelatihan keterampilan Artificial Intelligence (AI) sebanyak satu juta talenta digital. Di dalam kerja sama ini menghasilkan komitmen investasi Microsoft sebesar Rp 27,6 Triliun

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan, jumlah talenta digital tersebut akan bertambah yang bersumber dari perguruan tinggi, salah dua di antaranya berasal Universitas Gadjah Mada, kemudian Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi Politeknik Digital (Poldigi).

    Indonesia membutuhkan 9 Juta Talenta Digital sampai tahun 2030. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Jika Indonesia belum memiliki talenta digital mumpuni hingga batas waktu tersebut, Meutya mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi negara tertinggal.

    “Artinya, sembilan juta (talenta digital-red) itu perlu bersama-sama, kementerian tidak bisa sendiri membiayai pelatihan khusus sembilan juta juga. Saya rasa kita harus rame-rame, kampus, perusahaan swasta besar, kemudian pemerintah tentu dan lain-lain,” tutur Meutya.

    (agt/fyk)