Xcloud.id

Blog

  • Teknologi Penyeimbang Bantu Indonesia Capai Target Nol Emisi

    Teknologi Penyeimbang Bantu Indonesia Capai Target Nol Emisi

    Jakarta: Perusahaan teknologi sektor energi berbasis di Finlandia, Wartsila, mengusulkan penerapan teknologi pembangkit listrik yang seimbang menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060.
     
    Direktur Penjualan Wartsila Energy Indonesia, Febron Siregar, mengatakan pencapaian target nol emisi bersih Indonesia pada tahun 2060 dapat dilakukan dengan teknologi yang ada yaitu dengan menambahkan energi terbarukan dan teknologi penyeimbang tenaga listrik sambil menghentikan secara bertahap pembangkit listrik yang tidak fleksibel.
     
    “Memperluas pembangkit energi terbarukan dengan cepat dalam jangka pendek sangat penting untuk mencapai target emisi nol bersih,” kata Febron di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
     

    Dia menjelaskan dalam hasil pemodelan sistem kelistrikan sebelumnya, Wartsila menemukan kapasitas daya terbarukan di Indonesia harus 3-4 kali lebih tinggi dari target 2030 saat ini.
    Misalnya di jaringan Sulawesi, kapasitas tenaga surya yang direncanakan hanya 300 megawatt (MW) pada 2030. Namun untuk mencapai target emisi nol bersih, kapasitas ini harus ditingkatkan menjadi 1.200 MW.
     
    Pemerintah Indonesia, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), menargetkan 58 GW energi terbarukan pada 2040. Namun, selama COP29, pemerintah menaikkan target tersebut menjadi 75 GW. Febron menekankan bahwa pembangkit listrik berbahan bakar gas sebagai teknologi transisi dapat memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan energi terbarukan.
     
    Salah satu usulan Wartsila adalah memungkinkan percepatan perluasan energi terbarukan dan teknologi penyeimbang untuk memastikan listrik terjangkau.
     
    Berdasarkan hasil laporan Wartsila bertajuk ‘Crossroads to net zero’, penggunaan teknologi pembangkit penyeimbang yang mendukung energi terbarukan dapat menghemat biaya sistem tenaga listrik global hingga 65 euro triliun pada tahun 2050.
     
    Menurut Febron Indonesia berada pada posisi yang unik untuk mempercepat transisi energi dengan cepat, karena memiliki pembangkit listrik bermesin pembakaran internal fleksibel berkapasitas 5 GW, seperti yang terlihat di Lombok, Bali, dan banyak lokasi lainnya.
     
    “Pembangkit listrik bermesin fleksibel akan memainkan peran penting dalam menyediakan daya penyeimbang. Hal ini akan membantu Indonesia mengintegrasikan lebih banyak sumber energi terbarukan, sekaligus mengurangi biaya dan emisi CO2, sehingga semakin mendekati target emisi nol bersih pada tahun 2060,” ujar Febron.
     
    Presiden Wartsila Energy & Wakil President Eksekutif Wartsila Corporation, Anders Lindberg, menyatakan Indonesia telah menyadari perlunya gas sebagai bahan bakar transisi yang berfungsi sebagai jembatan antara batu bara dan energi terbarukan dalam Rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
     
    “Meskipun kita memiliki lebih banyak energi terbarukan di jaringan listrik kita dibandingkan sebelumnya, itu saja tidak cukup. Untuk mencapai masa depan energi bersih, pemodelan kami menunjukkan bahwa fleksibilitas sangat penting,” ungkap Anders.
     
    Indonesia berencana memiliki 58 GW energi terbarukan pada tahun 2040. Untuk mendukung pertumbuhan energi terbarukan, rencana tersebut mencakup penambahan kapasitas gas sebesar 20 GW pada tahun 2040. Namun, selama COP29 pada bulan November, pemerintah Indonesia menetapkan tujuan yang lebih ambisius yaitu memiliki 75 GW energi terbarukan pada tahun 2040.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • ‘Isengnya’ DPRD DKI yang Minta Tambahan Waktu Bahas APBD

    ‘Isengnya’ DPRD DKI yang Minta Tambahan Waktu Bahas APBD

    JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani merasa tidak yakin bisa mengejar pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dan diketok paling lambat tanggal 30 November mendatang. 

    Beberapa hari lalu, DPRD DKI mencoba menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta tambahan waktu untuk mengetok APBD dari batas waktu yang ditentukan. Mengingat, pada tahun ini, tahap awal pembahasan anggaran di seluruh daerah molor dari jadwal karena adanya pergantian anggota dewan periode 2014-2019 dengan 2019-2024. Apalagi jika pengesahan anggaran melewati batas waktu, DPRD terancam tak mendapat gaji hingga 6 bulan. 

    Namun, Zita mengaku tak menyebut jumlah waktu perpanjangan pembahasan anggaran yang diminta DPRD lewat surat tersebut.  

    “Kan enggak apa-apa kita tetap minta, tetap berkomunikasi saja. Kita cuma sebut minta tambahan waktu, karena kita pengen setiap hasil pembahasan itu betul-betul efektif,” ucap Zita kepada wartawan, Senin, 18 November. 

    Zita mengungkapkan alasan perpanjangan waktu pembahasan anggaran. Sampai saat ini, kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di DKI belum disahkan. 

    Sampai saat ini, pimpinan tiap Komisi di DPRD belum menggelar rapat gabungan untuk melaporkan rekapitulasi hasil pembahasan KUA-PPAS bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

    Setelah itu, masih ada proses lanjutan di Badan Anggaran untuk meneruskan KUA-PPAS menjadi Rancangan APBD (RAPBD). Setelah RAPBD ditelisik lagi, barulah pengesahan APBD diketok. 

    Proses pembahasan yang masih panjang, sementara batas waktu sudah menipis inilah yang menjadi alasan DPRD meminta perpanjangan waktu kepada Kemendagri. 

    “Saya ingin uang warga digunakan baik-baik. Jangan nanti kita cepat tapi nanti justru hasilnya enggak efektif. Ini budaya yang positif di DPRD. Semuanya masing-masing komisi bekerja keras secara detil untuk membahas (mata anggaran) satu per satu,” tutur Zita. 

    Lebih lanjut, Zita juga tidak sepenuhnya yakin Kemendagri akan mengizinkan penambahan waktu yang mereka minta. Jika tak dikabulkan, mau tak mau DPRD akan mengebut pembahasan agar ketok anggaran tak lewat dari akhir bulan ini. 

    “(Jika Kemendagri menolak), kita akan kejar, kita akan begadang. Kita pastikan sen uang warga dihitung dan betul-betul di cek di Komisi,” tutup dia. 

  • Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Dia mengaku cukup kaget dengan undangan tersebut. Sambil berkelakar, dia mengatakan belakangan ini dia kerap dianggap sebagai musuh bersama, terutama mereka yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Aku bilang sama Hasto, aku diundang ke Golkar, terus mengko opo cengar cengir yo. Iya dong, kan aku dimusuhin sak jagat dewa, sekarang diundang, bingung aku,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati.

    Diketahui, Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan HUT ke-60 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo dan Gibran dijadwalkan ikut hasir dalam acara tersebut. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga turut diundang.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahl Lahadalia mengatakan, seluruh ketua umum partai politik juga turut diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (11/12).

  • Polisi Usut Kasus Senior Bully Adik Kelas di SMA Negeri 70 Jaksel

    Polisi Usut Kasus Senior Bully Adik Kelas di SMA Negeri 70 Jaksel

    ERA.id – Polisi menerima laporan terkait kasus dugaan bullying atau perundungan yang dialami anak berinisial ABF di SMA Negeri 70 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).

    “Terlapor adalah siswa kelas XII dan korban adalah siswa kelas X,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Kejadian ini terjadi di toilet sekolah pada 28 November 2024 silam. Peristiwa bermula ketika ABF dipanggil oleh teman sekelasnya untuk datang ke toilet. Setibanya di lokasi, sudah ada terduga pelaku, F alias C dan kawan-kawannya, yakni A, B, M, dan R.

    F lalu menarik tangan korban. Setelah itu terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Pelaku yang emosi langsung memukul ABH hingga terjatuh.

    “Terlapor emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul ulu hati korban sehingga korban jatuh tersungkur, lalu korban diminta untuk berdiri kembali dan terlapor mengulangi penganiayaan kembali,” jelasnya.

    Korban lalu kembali dianiaya oleh teman F. Akibat peristiwa ini, ABF mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya.

    “Menurut keterangan korban bahwa barang milik korban di antaranya satu pasang sepatu dan satu buah ponsel diambil oleh rekan terlapor,” ujarnya.

    ABF lalu melaporkan kejadian yang menimpanya ke orang tuanya. Tak terima, orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi.

    Ade menyebut polisi masih mengusut kasus ini.

  • Jelang Libur Nataru, Ditlantas Polda Jatim Cek Kendaraan Umum

    Jelang Libur Nataru, Ditlantas Polda Jatim Cek Kendaraan Umum

    Surabaya (beritajatim.com) – Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ditlantas Polda Jawa Timur bersama dengan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan kendaraan di Terminal Bus Purabaya, Kamis (12/12/2024). Selain melakukan pengecekan kendaraan, Polda Jawa Timur juga melakukan tes urine kepada pada pengemudi.

    AKBP Zain Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Jatim, mengatakan, ramcek ini dilakukan secara rutin dan kegiatan ini dalam rangka Operasi Lilin Semeru 2024 yang akan dilaksanakan pada 19 Januari 2024.

    “Selain memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, ada juga memeriksa unsur teknis seperti lampu penerangan, pengereman, badan kendaraan, kondisi ban, perlengkapan maupun klakson,” kata Zain.

    Polda Jawa Timur bahkan melakukan tes urine kepada 80 sopir bus yang beroperasi di terminal Purabaya. Hasilnya tidak ada sopir bus yang positif mengkonsumsi narkoba.

    “Tadi sopir bus juga melakukan tes urine guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba. Ini agar menjadi pedoman bagi sopir bus agar tidak menggunakan narkoba,” tegasnya.

    Zain menerangkan, untuk data kecelakaan di Jawa Timur yang melibatkan bus terus mengalami penurunan. Sehingga, pihaknya akan terus berusaha melakukan upaya preventif atau pencegahan agar tidak ada kecelakaan bus kedepannya.

    “kita akan terus melakukan sosialisasi kepada angkutan bus, karena bus ini mempunyai daya angkut cukup banyak sehingga jangan sampai terjadi laka lantas,” tutupnya. (ang/but)

  • DKI Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem, Lurah hingga Camat Diminta Siaga

    DKI Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem, Lurah hingga Camat Diminta Siaga

    ERA.id – Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk lurah dan camat bersiap siaga menghadapi cuaca ekstrem pada akhir 2024.

    “Jika cuaca ekstrem terjadi, saya meminta seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk lurah, untuk lebih waspada dan cepat tanggap,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, dikutip Antara, Kamis (12/12/2024).

    Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk rekayasa cuaca yang bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Selain memberikan instruksi dalam mengantisipasi cuaca ekstrem, Teguh juga memberikan penghargaan kepada lurah yang telah bekerja cepat dalam merespon pengaduan warga dan melakukan penataan kawasan tingkat kelurahan untuk semester II 2024.

    Berdasarkan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat (SKLM), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan wali kota, bupati, camat dan lurah pada tahun 2024 mencapai rata-rata di atas 95 persen atau tergolong sangat memuaskan.

    Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta Fredy Setiawan menyebutkan, selama triwulan III 2024, terdapat 49.000 pengaduan warga yang masuk melalui 13 kanal resmi.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.500 pengaduan diteruskan ke tingkat wali kota, camat dan lurah, dengan tingkat penyelesaian mencapai 99,9 persen.

    “Sejak 2022 hingga sekarang, sebanyak 2.139 titik telah dilakukan penataan di berbagai kelurahan dengan penilaian yang mencakup kebersihan, ketertiban dan penghijauan,” jelasnya.

    Adapun penerima penghargaan, yakni kelurahan dengan kategori penataan kawasan terbaik 2024, yakni Paseban, Kalibaru, Kedaung, Kaliangke, Ciganjur, Rawa Terate dan Pulau Untung Jawa.

    Kemudian, tiga kelurahan terbaik kategori penanganan pengaduan tercepat, yakni Pondok Bambu, Pekayon dan Pegangsaan.

  • Fakta Lapangan Pilkada Sangat Mahal

    Fakta Lapangan Pilkada Sangat Mahal

    Jakarta –

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya mulai mengkaji terkait sistem baru untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Ia menyoroti biaya Pilkada saat ini yang sangat mahal.

    “Kita semua tahu, kemarin Pilkada dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang berhasil berlangsung dengan damai. Tetapi, tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal,” kata Sarmuji di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini harus dikaji kembali penerapannya. Adapun belakangan muncul wacana gubernur dipilih atau ditunjuk langsung oleh DPRD.

    “Dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem Pilkada sekarang?” kata Sarmuji.

    “Atau sistem Pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti, kita kaji. Barangkali kita bisa menemukan formula terbaik bagi sistem Pilkada yang bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik,” tambahnya.

    Ia mengatakan di koalisi Koalisi Indonesia Maju belum ada keputusan terkait itu. Namun, ia meyakini pandangan dari partai yang lain juga sama terkait sistem tersebut.

    Usulan Bahlil

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti sejumlah hal dalam Pilkada 2024. Dari soal keluhan biaya tinggi hingga pilkada rasa pilkades.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya di Puncak HUT Golkar, di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Bahlil awalnya bercerita bahwa banyak pihak yang menyalahkan ketika dalam pilkada.

    “Setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain kotor, ada merasa membawa institusi A institusi ikut intervensi,” tambahnya.

    Bahlil menyayangkan soal tidak legowonya pihak yang kalah dalam Pilkada 2024. Dia lalu berbicara pemimpin tentunya terus berganti dan setiap partai pasti memiliki masa kejayaan.

    Bahkan, Bahlil juga merasa bahwa demokrasi di Indonesia perlu perubahan. Dia menyebut Golkar ke depan akan memformulasikan sistem demokrasi atau politik yang lebih baik.

    “Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan, dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi, pertanyaan yang muncul yang menggelitik di hati saya ‘Apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan?’. Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?” ujarnya.

    “Dalam kajian banyak Partai Golkar bapak presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini Pilkada rasa Pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” imbuhnya.

    (dwr/taa)

  • Menteri Kesehatan Budi Beberkan Tiga Upaya untuk Atasi Persoalan Obat di Indonesia – Halaman all

    Menteri Kesehatan Budi Beberkan Tiga Upaya untuk Atasi Persoalan Obat di Indonesia – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan 3 langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan obat yang masih menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia.

    Langkah pertama adalah memastikan ketersediaan obat. 

    Belajar dari pandemi COVID-19, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan obat dan alat kesehatan, terutama Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). 

    Hal ini menunjukan lemahnya sistem ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia.

    Dalam memastikan ketersediaan, pemerintah mendorong agar obat dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri. 

    Selain untuk memperkuat perekonomian, langkah tersebut juga untuk memperkuat sektor kesehatan dalam menghadapi pandemi selanjutnya.

    “Kita sukses melakukan fraksionasi plasma darah dan harapannya mulai tahun 2026 kita mulai produksi Albumin di Indonesia. Itu kenapa, memastikan ketersediaan sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pandemi selanjutnya,” kata Budi dilansir dari website resmi Kemenkes, Kamis (12/12/2024). 

    Kedua, akses obat inovatif. Selain ketersediaan, peningkatan akses terhadap obat inovatif juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. 

    Budi menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah menginisiasi Health Technology Assessment (HTA) Satu Pintu Satu Standar dan mengakomodir stakeholder-led submission.

    Sehingga, memungkinkan para stakeholder untuk melakukan kajian HTA mandiri kemudian hasilnya diusulkan untuk dinilai lebih lanjut oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan.

    Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk efisiensi dan melakukan percepatan proses persetujuan uji klinik dan registrasi obat.

    “Akses obat kita masih rendah. Pastikan kita harus menyederhanakan proses perizinan uji klinik dan registrasi obat, jangan terlalu lama, jangan terlalu birokratis,” lanjutnya. 

    Ketiga, harga obat harus terjangkau. Saat ini, harga obat di Indonesia sangat mahal dibandingkan harga di Singapura dan Malaysia. 

    Budi menyebut perbedaan harga obat mencapai 1,5 sampai 5 kali lipat lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan harga di Malaysia. 

    Hal ini menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat.

    “Pajak bukan isu utama dari tingginya harga obat, tapi biaya marketing dan distribusi yang mahal. Untuk mengatasinya, pemerintah akan membuat sistem yang lebih baik guna mengatasi persoalan ini,” imbuhnya. 

    Budi juga menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, penyedia layanan kesehatan, dan tenaga kesehatan akan terus diperkuat untuk mencapai tiga tujuan utama ini.

    “Kami membutuhkan dukungan anda. Tujuan kami jelas, yakni bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan,” tutupnya.

    SUMBER

     

  • Menteri Wihaji: Program Makan Bergizi Perlu Berkolaborasi dengan Program Kependudukan – Halaman all

    Menteri Wihaji: Program Makan Bergizi Perlu Berkolaborasi dengan Program Kependudukan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menekankan pentingnya memadukan program kependudukan, seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga, dengan program perbaikan gizi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Wihaji saat melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Selasa (12/12/2024).

    Menurut mantan bupati Batang ini, penting juga pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    “Dari 75 juta keluarga yang terdata, 8,6 juta diantaranya adalah keluarga berisiko stunting,” ungkap Wihaji.

    Kemendukbangga ujar dia,  mengoptimalkan tenaga lini lapangan, seperti Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

    Pertemuan ini membahas berbagai strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program peningkatan gizi nasional, berlangsung di kantor BGN, Jakarta.

    Fokus utama audiensi ini adalah penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Prof Dr Ir Dadan Hindayana pun mengapresiasi perhatian Kemendukbangga/BKKBN terhadap isu gizi.

    Pertemuan ini juga menghasilkan beberapa rencana strategis untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia.

    Salah satu langkah konkret adalah memperkuat edukasi kepada keluarga muda tentang pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui. Selain itu, program peningkatan akses makanan bergizi melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi prioritas.

  • Polisi Sebut Tak Ada Bekas Luka di Tubuh Pasutri Tewas di Cengkareng

    Polisi Sebut Tak Ada Bekas Luka di Tubuh Pasutri Tewas di Cengkareng

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi menyebut tidak ditemukan bekas luka pada tubuh pasangan suami-istri (pasutri) yang ditemukan tewas di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Kalau yang ditemukan (luka) itu enggak ada, enggak ditemukan,” kata Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana saat dikonfirmasi, Kamis (12/12).

    Abdul Jana juga menyebut dari hasil pemeriksaan sementara diduga korban sudah meninggal dunia 2-3 hari sebelum ditemukan. Sebab, saat ditemukan jasad korban sudah mulai membusuk.

    Saat ini jasad kedua korban telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa mendalam. Termasuk untuk memastikan penyebab kematian korban.

    Abdul Jana menuturkan pihaknya juga masih mendalami soal dugaan sang suami lebih dulu membunuh istrinya sebelum memutuskan untuk bunuh diri.

    “Masih pendalaman ya, masih kita dalami ya,” ucap dia.

    Sebelumnya, pasutri bernama Sobirin (35) dan Ida Haryati (41) ditemukan meninggal dunia di rumah mereka yang berlokasi di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (11/12) sekitar pukul 08.00 WIB.

    “Korban pria ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di kayu plafon, sementara korban perempuan ditemukan sudah meninggal di lantai dalam kamar,” kata Abdul Jana dalam keterangannya.

    Abdul Jana mengungkapkan berdasarkan informasi pihak keluarga, hubungan pasutri itu sudah tidak harmonis sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, kata dia, sang istri sudah tidak tinggal serumah dengan suaminya.

    Sehari sebelum kejadian, Ida juga disebut meminta izin untuk berpisah dan menyatakan niatnya menikah dengan pria lain. Ada saksi tetangga yang melihat mereka sempat bertengkar.

    “Saksi mata yang merupakan tetangga korban mengungkapkan bahwa pada malam sebelum peristiwa, keduanya terlihat bertengkar hebat di depan rumah,” ucap Abdul Jana.

    (dis/isn)

    [Gambas:Video CNN]