Blog

  • Menang Dramatis dari Brazil, Timnas Indonesia Juara Dunia eFootball FIFAe World Cup 2024

    Menang Dramatis dari Brazil, Timnas Indonesia Juara Dunia eFootball FIFAe World Cup 2024

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sejarah kembali tercipta untuk Indonesia di ajang FIFAe World Cup 2024.

    Timnas eFootball Indonesia sukses mencatat sejarah baru dengan menjuarai FIFAe World Cup 2024 kategori konsol.

    Keberhasil ini didapatkan setelah memetik kemenangan di partai final menghadapi Brazil.

    Pertandingan yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi Kamis (12/12/2024) Indonesia menang dramatis 2-1.

    Dalam laga yang menggunakan format best of three (Bo3), Indonesia berhasil memenangkan dua pertandingan langsung dengan skor identik 2-1.

    Dengan hasil ini memastikan gelar juara tanpa harus memainkan game ketiga.

    Keberhasilan ini menambah catatan gemilang Timnas eFootball Indonesia di sepanjang tahun 2024.

    Sebelum menguguhkan statusnya sebagai juara dunia, Rizky, Elga, dan Akbar juga menjuarai AFC eAsian Cup 2024 di Qatar pada Februari lalu.

    Untuk ajang FIFAe World Cup 2024 kategori konsole Indonesia diwakili oleh Rizky Faidan, Elga Cahya, dan Akbar Paudie.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    2 Orang Paling Bersalah di Balik Tumbangnya Ridwan Kamil di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kekalahan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam Pilkada Jakarta memicu perbincangan panas di media sosial (Medsos).

    Pegiat Medsos Jhon Sitorus blak-blakan menyebut dua nama yang dianggap bertanggung jawab atas hasil buruk ini, mantan Presiden Jokowi dan politisi Maruarar Sirait.

    “2 orang kontributor terbesar penyebab kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta, Jokowi dan Maruarar Sirait,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus18 (12/12/2024).

    Dikatakan Jhon, dukungan Jokowi justru menjadi beban bagi RK. Alasannya, banyak warga Jakarta, yang dikenal kritis dalam politik, memandang Jokowi sebagai musuh demokrasi.

    “Jokowi, musuh Demokrasi di benak orang-orang Jakarta yang mayoritas melek politik,” sebutnya.

    Diungkapkan Jhon, pada Pilpres 2024 belum lama ini, suara Prabowo-Gibran hanya 41,64 persen di Jakarta. Sementara suara Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta hanya 39,4 persen.

    “Baik Prabowo dan Ridwan Kamil sama-sama diendorse Jokowi,” ucapnya.

    Ia menambahkan, pemilih Anies Baswedan yang sebelumnya mendominasi Jakarta sebagian besar kini beralih mendukung Pramono Anung.

    “Suara Anies di Pilres sebagian besar bermigrasi ke Pramono. Pemilih Anies, sudah pasti tidak akan memilih calon yang didukung Jokowi,” Jhon menuturkan.

    Selain itu, kata Jhon, Maruarar Sirait dinilai sebagai faktor lain yang turut memicu kekalahan.

    Kampanye bertema SARA yang dilakukan Maruarar, khususnya membawa isu dukungan umat Kristen terhadap Ridwan Kamil, dinilai tidak efektif.

  • 4
                    
                        Respons KPK soal Megawati Akan Datang jika Sekjen PDI-P Hasto Ditangkap
                        Nasional

    4 Respons KPK soal Megawati Akan Datang jika Sekjen PDI-P Hasto Ditangkap Nasional

    Respons KPK soal Megawati Akan Datang jika Sekjen PDI-P Hasto Ditangkap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) merespons pernyataan Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    yang menyatakan akan mendatangi lembaga antirasuah jika Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditangkap.
    Jika mengacu pada jadwal pemanggilan KPK, Hasto pernah diperiksa penyidik untuk mendalami kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat eks kader PDI-P, Harun Masiku.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku.
    “Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya, karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Tessa di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, dikutip pada Jumat (13/12/2024).
    Tessa mengatakan, setiap pemanggilan saksi terkait kasus korupsi didasari atas kebutuhan penyidik dan adanya petunjuk dari saksi tersebut.
    “Siapa pun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan, tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Tessa mengatakan, KPK tak bisa sembarangan memanggil saksi untuk mendalami kasus.
    Ia menyatakan, kegiatan KPK selama lima tahun terakhir sudah diawasi dan dipantau oleh Dewan Pengawas (Dewas KPK).
    “Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh KPK, khususnya penindakan, akan dilaksanakan sesuai aturan hukum yang ada,” ucap dia.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Dalam penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
    “Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku
    Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis
    , yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).
    Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan
    kasus Harun Masiku
    .
    “Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan,” katanya. 
    Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi.
    Ia menduga Rossa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi.
    “Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar,” ujar Megawati.
    “Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berbicara tentang ANTARA dan masa depan Kantor Berita Nasional

    Berbicara tentang ANTARA dan masa depan Kantor Berita Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Lebih dari 8 dekade membersamai bangsa ini bahkan dari sebelum Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, menjadikan ANTARA lebih dari sekadar saksi sejarah, namun pelaku.

    Selama 87 tahun membentangkan layar mengarungi kehidupan seiring dinamika yang terjadi dalam memasok kebutuhan vital bangsa ini akan informasi dan narasi yang mencerahkan.

    Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA memiliki peran strategis sebagai penghubung informasi yang mengalir dari Sabang hingga Merauke.

    Berdiri pada 1937, ANTARA telah melampaui fungsi jurnalistik murni. Ia menjadi agen integrasi sosial, penyalur ideologi pembangunan, dan penjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi yang deras.

    Namun, di tengah perubahan teknologi dan dinamika geopolitik, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana ANTARA dapat tetap relevan dan berdaya guna dalam membangun narasi kebangsaan di era digital ini?

    Peran ANTARA selama ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan Indonesia. Di masa penjajahan, ANTARA adalah saluran informasi perlawanan yang menumbuhkan kesadaran nasional.

    Setelah kemerdekaan, ANTARA menjadi pusat informasi resmi pemerintah yang membantu menyampaikan kebijakan kepada rakyat dan memproyeksikan citra Indonesia ke dunia internasional.

    Seiring perjalanan waktu, ANTARA tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga bertindak sebagai perwakilan Indonesia di arena global, menyuarakan sudut pandang negara berkembang di tengah dominasi kantor berita besar dunia. Hal ini memberikan legitimasi dan kredibilitas yang kuat bagi ANTARA sebagai lembaga komunikasi strategis.

    Namun, di era digital yang serba cepat ini, tantangan yang dihadapi ANTARA semakin kompleks.

    Perubahan pola konsumsi media masyarakat, kemunculan media sosial, dan berita yang bergerak dalam hitungan detik menuntut ANTARA untuk beradaptasi secara cepat.

    Sementara kantor berita global seperti Reuters, AFP, dan Associated Press terus memperbarui infrastruktur digital mereka, ANTARA seringkali terlihat gagap dalam memanfaatkan peluang teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

    ANTARA harus segera mengatasi tantangan ini jika ingin tetap relevan di tengah disrupsi informasi.

    Posisi unik

    Sebagaimana namanya, posisi ANTARA sejak dahulu memang unik, yakni di antara, tidak di kanan tidak di kiri. Posisi unik ini juga bukan berarti ANTARA tak bersikap namun sikapnya adalah untuk berada di antara, begitupun secara kelembagaan.

    Di satu sisi, hal itu menguntungkan ANTARA karena ia dianggap sebagai pihak yang netral dalam berbagai kesempatan. Namun di saat yang sama menjadi kurang menguntungkan jika ditilik dari sisi kelembagaan.

    Sehingga salah satu persoalan utama yang harus dijawab saat ini adalah bagaimana ANTARA dapat mempertahankan posisi uniknya sebagai kantor berita nasional di tengah persaingan media global yang semakin ketat.

    Di sisi lain, pemerintah juga perlu memahami bahwa peran ANTARA bukan sekadar sebagai penyedia berita. ANTARA harus diposisikan sebagai lembaga strategis yang bertugas memitigasi dampak disinformasi dan menyatukan narasi kebangsaan di era post-truth. Untuk itu, kebijakan yang mendukung revitalisasi peran dan fungsi ANTARA perlu dirumuskan secara visioner.

    Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat infrastruktur digital Antara. Misalnya Pemerintah dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu menjadikan ANTARA sebagai laboratorium pengembangan teknologi informasi media.

    Hal ini mencakup investasi dalam teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis tren berita, memperluas jaringan satelit untuk distribusi informasi ke daerah terpencil, dan membangun aplikasi berita interaktif yang mudah diakses. Dengan demikian, ANTARA dapat bersaing secara teknologi dengan kantor berita internasional.

    ANTARA juga harus mampu memanfaatkan data besar (big data) untuk memahami kebutuhan audiensnya secara lebih spesifik. Dengan menggunakan analisis data, ANTARA dapat mengidentifikasi preferensi informasi masyarakat, sehingga konten yang dihasilkan lebih relevan dan menarik.

    Misalnya, berita yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup atau pengembangan desa-desa adat mungkin lebih menarik bagi masyarakat tertentu dibandingkan berita ekonomi makro. Dengan pendekatan ini, ANTARA dapat menjadi lebih inklusif dan dekat dengan masyarakat.

    ANTARA juga harus menjadi agen diplomasi publik Indonesia. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, peran kantor berita nasional tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai alat diplomasi lunak (soft power).

    Di sisi lain, ANTARA harus mampu memproduksi konten berita dalam berbagai bahasa asing yang dapat menjelaskan posisi Indonesia dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, kerja sama ASEAN, dan konflik Laut Tiongkok Selatan.

    Ini dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional dan memperbaiki citra bangsa di mata dunia.

    Sementara itu, reformasi kelembagaan harus dilakukan untuk memastikan ANTARA tetap independen dan profesional.

    Meskipun terafiliasi atau memiliki hubungan dengan pemerintah, ANTARA harus menjaga jarak yang cukup agar tetap kredibel di mata masyarakat dan menjunjung prinsip-prinsip kebenaran universal sebagaimana pedoman jurnalistiknya.

    Salah satu langkah yang bisa diambil di antaranya dengan membentuk dewan pengawas independen yang terdiri dari akademisi, praktisi media, dan perwakilan masyarakat sipil. Dewan ini akan memastikan bahwa ANTARA tetap menjalankan tugasnya dengan integritas dan objektivitas.

    ANTARA perlu mengembangkan program literasi media untuk masyarakat. Dalam konteks perang informasi yang semakin intens, ANTARA bisa mengambil peran sebagai pembimbing masyarakat untuk memahami cara memilah informasi yang benar dan menghindari hoaks.

    Program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas lokal, dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

    Ke depan, ANTARA harus melihat dirinya sebagai lebih dari sekadar kantor berita. Ia adalah penjaga narasi bangsa yang bertugas memastikan bahwa suara Indonesia didengar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Untuk itu, inovasi harus menjadi kata kunci. Dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat diplomasi publik, dan tetap berpegang pada prinsip independensi, ANTARA dapat menjawab tantangan zaman dan tetap menjadi aset strategis bangsa.

    Rekomendasi ini tidak hanya bersifat implementatif, tetapi juga membuka wacana baru tentang bagaimana sebuah kantor berita nasional dapat menjadi lebih relevan di era digital.

    Pemerintah, melalui BRIN dan lembaga terkait lainnya, perlu memberikan dukungan penuh untuk mendorong transformasi ANTARA menjadi lembaga modern yang tidak hanya bertahan di tengah perubahan, tetapi juga memimpin dalam membentuk masa depan ekosistem informasi Indonesia.

    Dengan demikian, ANTARA tidak hanya menjadi saksi perjalanan bangsa, tetapi juga penggerak utama dalam menyatukan visi dan langkah menuju Indonesia yang lebih maju.

    Dirgahayu ANTARA!

    *Penulis adalah peneliti di BRIN.

    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi Tambahan di Lembar STNK, Apa Itu Opsen Pajak?

    Jadi Tambahan di Lembar STNK, Apa Itu Opsen Pajak?

    Jakarta

    Pemerintah akan menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Apa itu opsen? Simak penjelasan, tujuan dan manfaatnya.

    Dikutip dari Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, Opsen Pajak Daerah mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Artinya, opsen pajak ini akan berlaku mulai 5 Januari 2025.

    Pada dasarnya, Opsen Pajak Daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemerintah Provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Metode pembayaran atas pajak tersebut melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi untuk PKB dan BBNKB serta RKUD kabupaten/kota untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB-nya.

    Selain mempercepat penerimaan kabupaten/kota, penerapan skema opsen pajak daerah ini dapat meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota serta diharapkan dapat memperbaiki postur APBD kabupaten/kota yang selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil pajak provinsi) dan akan menjadi PAD.

    Untuk mengakomodir tarif opsen ini, tarif maksimal dari pajak induknya diturunkan. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pajak kendaraan bermotor ditetapkan maksimal sebesar 1,2 persen untuk kendaraan pertama dan maksimal 6 persen untuk pajak progresif. Sedangkan tarif BBNKB paling tinggi sebesar 12 persen untuk kendaraan baru. Kendaraan bekas sekarang bukan termasuk objek BBNKB.

    Tujuan Opsen Pajak Daerah

    Opsen pajak daerah ini dimaksudkan untuk percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB. Berdasarkan aturan sebelumnya di UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak provinsi yang dibagihasilkan penerimaannya ke kabupaten/kota secara periodik. Waktu penyaluran bagi hasil dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota selama ini diatur dalam Perkada masing-masing provinsi.

    Dalam praktiknya, bagi hasil yang masuk ke RKUD Kabupaten/Kota sampai ada yang melewati tahun anggaran bersangkutan. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, penyaluran dilakukan langsung melalui split payment di mana bagian provinsi langsung ke RKUD Provinsi dan bagian kabupaten/kota langsung ke RKUD Kabupaten/Kota. Sehingga penerimaan tersebut dapat segera digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah masuk ke RKUD kabupaten/kota.

    Opsen ini juga bertujuan untuk memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota. Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan dapat memperkuat sumber penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Tujuan selanjutnya adalah memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja mandatory bagi provinsi. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, bagian penerimaan PKB dan BBNKB kabupaten/kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah. Selain itu, PKB dan BBNKB diterima oleh Pemerintah Provinsi secara netto atau tidak terdapat kewajiban membagihasilkan kembali ke kabupaten/kota sebagai bagian dari belanja mandatory.

    Opsen juga untuk meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. Adanya Opsen Pajak Daerah akan meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta peran Pemerintah Provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB.

    Selanjutnya manfaat adanya Opsen Pajak Daerah antara lain:

    a. Pemerintah Daerah penerima opsen menerima bagiannya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

    b. Percepatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

    c. Pemerintah Daerah penerima opsen memiliki sense of belonging dalam pemungutan pajak daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah pemungut pajak induk sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai kenaikan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ektensifikasi.

    d. Mendorong pelayanan yang lebih besar bagi wajib pajak.

    (rgr/din)

  • ESDM Catat Lebih dari 50 Persen Konsumsi Minyak Indonesia dari Impor

    ESDM Catat Lebih dari 50 Persen Konsumsi Minyak Indonesia dari Impor

    Jakarta, CNN Indonesia

    Indonesia masih ketergantungan impor minyak. Hal ini tercermin dari konsumsi minyak di Tanah Air lebih dari 50 persen dibeli dari luar negeri.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan sepanjang 2023 konsumsi minyak nasional mencapai 518 juta barel. Dari jumlah ini 297 juta dipenuhi dari impor.

    “Konsumsi minyak nasional pada 2023 sebesar 518 juta barel yang dipenuhi dari produksi dalam negeri 221 juta barrel dan impor minyak nasional sebesar 297 juta barrel,” ujarnya dalam acara Hilir Migas Conference & Expo BPH Migas di Hotel Intercontinental Jakarta, Kamis (12/12).

    Impor minyak tersebut terdiri dari 129 juta barrel dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta barrel dalam bentuk BBM.

    “Sedangkan cadangan minyak Indonesia adalah sebesar 4,70 BBO (billion barrel oil),” jelasnya.

    Oleh sebab itu, Yuliot menekankan pemerintah terus berupaya untuk mengurangi penggunaan minyak, terutama untuk bahan bakar di dalam negeri. Selain untuk menekan impor, juga demi lingkungan.

    Paling gencar dilakukan adalah mendorong kendaraan listrik. Pemerintah bahkan memberikan subsidi untuk pembelian mobil dan motor listrik.

    “Di lain pihak, untuk mengurangi laju konsumsi BBM pemerintah dorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle) dan EBT (energi baru terbarukan),” tegasnya.

    (ldy/sfr)

  • Wacana Kendaraan Luar Daerah 3 Bulan di Bali Ganti Pelat Nomor Jadi DK

    Wacana Kendaraan Luar Daerah 3 Bulan di Bali Ganti Pelat Nomor Jadi DK

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kendaraan luar daerah yang terlalu lama berada di Bali, misalnya lebih dari tiga bulan, diusulkan pelat nomornya diubah menjadi DK.

    Wacana itu dilempar Anggota Komisi X DPR RI Nyoman Parta merespons upaya pembatasan kendaraan, usulan pelarangan kendaraan selain DK masuk Bali dan komplain masyarakat soal kebanyakan kendaraan pelat nomor luar daerah yang beredar di Bali.

    “Pembatasan mobil yang masuk ke Bali artinya umurnya dibatasi, kalau sudah tua nanti di jalan macet, tikungan macet, mobil yang datang ke Bali itu adalah mobil-mobil yang tidak tua,” kata Parta, dikutip dari Antara.

    Kendaraan luar Bali sedang disorot sebab sering terlihat seliweran di jalan raya. Sebagian besar kendaraan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pendukung mata pencaharian, seperti ojek online ataupun angkutan sewa khusus.

    Tidak hanya itu, showroom mobil di Bali pun sudah menunjukkan banyaknya kendaraan pelat luar daerah yang dijual.

    Fenomena ini dirasa merugikan Bali, pasalnya para oknum memanfaatkan fasilitas jalan dan mencari peruntungan di sana namun tidak memberi sumbangsih, sebab pajaknya lari ke daerah sesuai asal pelat nomor kendaraan.

    “Biar kita ketahui jumlah kendaraan di Bali, kapasitas dengan jalannya, yang ketiga dia menggunakan BBM kuota yang ada di Bali, keempat dia membayar pajak di luar Bali, oleh karena itu dia harus berkontribusi kepada Bali,” kata Parta lagi.

    Menurut politisi asal Gianyar tersebut, usulan terkait pembatasan durasi operasional dan penggantian pelat setelah tiga bulan merupakan solusi yang masuk akal untuk menghindari kepadatan kendaraan pelat luar Bali yang meresahkan masyarakat dan pekerja lokal, tanpa harus melarang kendaraan pelat luar untuk masuk ke Bali.

    Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan pengemudi dengan kendaraan pelat luar Bali, terutama pada ojek online atau angkutan sewa khusus.

    (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Instagram Kenalkan Fitur Trial Reels: Kreator Bisa Eksprimen Konten Lebih Bebas – Page 3

    Instagram Kenalkan Fitur Trial Reels: Kreator Bisa Eksprimen Konten Lebih Bebas – Page 3

    Untuk diketahui, Instagram lagi-lagi membuat gebrakan baru dengan memperbarui fitur di Direct Messages (DM). Sekarang, pengguna bisa share live location (berbagi lokasi langsung) dengan teman-teman kamu.

    Fitur ini sangat cocok untuk bertemu teman di tempat ramai seperti konser atau acara besar. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan atau mengganti nickname untuk akun kamu sendiri atau teman di chat pribadi atau grup.

    Selain itu, sekarang juga ada lebih dari 300 stiker baru yang bisa kamu gunakan di DM.

    Fitur Lokasi Langsung

    Mengutip Engadget, Selasa (26/11/2024), fitur berbagi lokasi ini bisa diaktifkan sampai satu jam. Tapi tenang, lokasi kamu cuma akan terlihat oleh orang-orang yang ada di DM Instagram. Lokasi ini tidak bisa diteruskan ke orang lain di luar chat. 

    Kalau fitur ini diaktifkan, kamu akan melihat indikator “You are sharing your location” di bagian atas thread chat tersebut. Kamu juga bisa menghentikan berbagi lokasi kapan saja secara manual.

    Tambahkan Nickname

    Dengan fitur ini, pengguna bisa memberi nama untuk diri sendiri atau teman di DM. Misalnya, buat nama lucu dari inside joke atau sederhanakan username teman yang terlalu panjang supaya lebih mudah dikenali.

    Nickname-nya hanya muncul di DM, jadi tidak akan terlihat di bagian lain Instagram. Kamu juga bebas mengubah nickname kapan saja dan bisa menentukan siapa di grup yang boleh mengganti nickname kamu.

    Caranya: buka nama chat di bagian atas, pilih Nicknames, lalu masukkan nama yang diinginkan.

    300 Lebih Stiker Baru

    Instagram juga menambahkan 17 paket stiker baru untuk DM, jadi saat ini ada lebih dari 300 stiker yang bisa kamu pilih. Kamu juga bisa menjadikan stiker favoritmu lebih mudah diakses, termasuk yang dibagikan teman.

  • Profil Asma Al-Assad, Istri Bashar al-Assad yang Pernah Dijuluki Sekuntum Mawar di Padang Pasir – Halaman all

    Profil Asma Al-Assad, Istri Bashar al-Assad yang Pernah Dijuluki Sekuntum Mawar di Padang Pasir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Asma Al-Assad, mantan Ibu Negara Suriah, menjadi sorotan dunia setelah kejatuhan suaminya, Bashar al-Assad, yang terpaksa melarikan diri ke Rusia bersama dirinya dan tiga anak mereka.

    Dikenal dengan paras cantiknya dan gayanya yang elegan, Asma pernah dijuluki sebagai “Sekuntum Mawar di Padang Pasir” oleh majalah Vogue.

    Namun, setelah kekerasan yang terjadi di Suriah dan dukungannya terhadap suaminya dalam mempertahankan kekuasaan, citranya pun berubah drastis.

    Ia kini disebut dengan julukan “Lady Macbeth” atau “Ibu Negara Neraka.”

    Simak profil Asma Al-Assad berikut ini:

    Profil dan Sosok

    Asma Al-Assad lahir pada 11 Oktober 1975 di London, Inggris, dari pasangan Fawaz Al Akhras, seorang ahli jantung, dan Sahar Otri, seorang diplomat, CNBC melaporkan.

    Keluarganya berasal dari Suriah, tetapi Asma tumbuh besar di Inggris, yang memberinya kewarganegaraan Inggris.

    Ia mengenyam pendidikan di berbagai sekolah ternama di Inggris, termasuk Queen’s College.

    Asma kemudian melanjutkan studinya di King’s College London dengan gelar di bidang ilmu komputer dan sastra Prancis.

    Setelah lulus, Asma bekerja di dunia keuangan, pertama di Deutsche Bank dan kemudian di JP Morgan.

    Di sinilah ia bertemu Bashar al-Assad pada akhir 1990-an, yang saat itu memulai kariernya sebagai dokter mata di Inggris.

    Beberapa bulan setelah mereka bertemu, Bashar menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, sebagai Presiden Suriah.

    lihat foto
    Bashar al-Assad bersama istrinya, Asmaa.

    Ibu Negara Suriah

    Pada Desember 2000, Asma menikah dengan Bashar al-Assad dan segera menjadi Ibu Negara Suriah.

    Ia dijuluki sebagai simbol modernitas dan harapan baru bagi Suriah pada awal masa jabatannya.

    Asma dipuji karena kecerdasannya, gaya berpakaian yang elegan, dan upayanya untuk mempromosikan reformasi sosial dan pendidikan di negara tersebut.

    Ia bahkan sempat menjamu selebritas Hollywood seperti Brad Pitt dan Angelina Jolie dalam sebuah resepsi mewah di luar negeri.

    Majalah Vogue menulis profil Asma pada tahun 2011, menggambarkannya sebagai “Mawar di Padang Pasir”.

    Julukan itu, pada waktu itu, mencerminkan citranya yang memadukan modernitas Barat dengan tradisi Timur Tengah.

    Namun, citra positif tersebut berubah seiring dengan pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun yang sama.

    lihat foto
    Presiden Suriah Bashar Assad dan istrinya Asma Assad terlihat saat berkunjung ke Institut Hubungan Luar Negeri Negara Moskow pada 25 Januari 2005.

    Kontroversi dan Peran dalam Perang Saudara

    Ketika protes besar-besaran meletus di Suriah pada 2011, menuntut perubahan rezim, Asma tetap diam dan jarang berbicara di depan publik.

    Ketika akhirnya mengirim email kepada The Times, Asma hanya menyatakan bahwa dirinya mendukung suaminya sebagai presiden yang sah.

    Ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyat Suriah membuatnya mendapat kecaman luas.

    Sebagai Ibu Negara, ia mempertahankan gaya hidup mewah di tengah krisis kemanusiaan yang melanda negara tersebut.

    Asma diduga terlibat dalam memperkaya diri sendiri melalui Syria Trust for Development, badan amal yang didirikannya.

    Akibatnya, ia menjadi sasaran sanksi internasional.

    Pada tahun 2020, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Asma, orang tuanya, dan saudara-saudara lelakinya, dengan tuduhan bahwa Asma adalah salah satu “pemburu keuntungan perang” di Suriah.

    Kehilangan Kewarganegaraan Inggris
    lihat foto
    Asma Al Assad

    Pada Mei 2024, Presiden Bashar al-Assad mengumumkan bahwa Asma menderita leukemia, yang merupakan penyakit kedua setelah sebelumnya ia sembuh dari kanker payudara pada 2019.

    Namun, meskipun menghadapi penyakit serius, citranya tetap tercoreng karena dukungannya terhadap kebijakan brutal suaminya.

    Selain itu, Asma kini menghadapi kehilangan status kewarganegaraan Inggris.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengonfirmasi bahwa Asma tidak lagi diterima di negara tersebut.

    Asetnya di Inggris juga telah dibekukan sejak 2012, mengikuti sanksi Eropa yang diterapkan terhadap keluarga Assad.

    Lady Macbeth

    Ketika perang saudara Suriah berlanjut dan Bashar al-Assad semakin terpojok, citra Asma yang dulunya penuh pujian kini berubah menjadi bahan cibiran.

    Media Inggris menggambarkan Asma dengan julukan “Lady Macbeth”.

    Julukan ini merujuk pada karakter dalam drama William Shakespeare yang ambisius dan kejam, serta rela mendukung tindakan brutal demi mempertahankan kekuasaan.

    Julukan tersebut mencerminkan peran Asma sebagai sosok yang terus mendukung suaminya meskipun kekejaman yang dilakukan pemerintahannya menyebabkan kematian lebih dari setengah juta orang dan membuat jutaan warga Suriah mengungsi.

    Asma bahkan pernah bercanda dalam sebuah email bocor pada 2012, menyebut dirinya sebagai “diktator yang sebenarnya”.

    Kelakar itu dipandang semakin menegaskan perannya dalam mempertahankan rezim yang penuh kekerasan.

    Biodata Asma Al-Assad

    Nama Lengkap: Asma Al-Assad (née Al-Akhras)

    Tanggal Lahir: 11 Oktober 1975

    Tempat Lahir: Acton, London Barat, Inggris

    Usia: 49 tahun

    Kewarganegaraan: Inggris (lahir di Inggris, orang tua berasal dari Suriah)

    Agama: Islam (Sunni)

    Nama Ayah: Fawaz Al-Akhras (Ahli jantung)

    Nama Ibu: Sahar Otri (Diplomat)

    Status Perkawinan: Menikah dengan Bashar al-Assad (Presiden Suriah)

    Anak-anak: 3 anak (Hafez, Zein, Karim)

    Pendidikan: Sekolah: Queen’s College London, Inggris

    Perguruan Tinggi: King’s College London, Inggris

    Gelar: Ilmu Komputer dan Sastra Prancis

    Karier: Profesi: Mantan Ibu Negara Suriah, Bankir Investasi

    Pekerjaan Sebelumnya:Deutsche Bank, JP Morgan

    Peran Sosial: Pendiri Syria Trust for Development (sebuah badan amal)

    Prestasi dan Julukan: Dijuluki “Sekuntum Mawar di Padang Pasir” oleh Vogue pada 2011

    Disebut sebagai “Lady Macbeth” dan “Ibu Negara Neraka” oleh media internasional seiring dengan dukungannya terhadap kebijakan keras suaminya.

    Kontroversi: Dikenal karena dukungannya terhadap suaminya, Bashar al-Assad, dalam menanggapi protes anti-rezim pada 2011 yang menyebabkan perang saudara.

    Terkena sanksi internasional pada 2020 karena keterlibatannya dalam kekejaman yang dilakukan oleh rezim Assad.

    Kesehatan: Pada 2019, sembuh dari kanker payudara.

    Pada Mei 2024, diumumkan bahwa Asma menderita leukemia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pedagang di Jalan Merdeka Bogor Akan Direlokasi ke Pasar Resmi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Desember 2024

    Pedagang di Jalan Merdeka Bogor Akan Direlokasi ke Pasar Resmi Megapolitan 13 Desember 2024

    Pedagang di Jalan Merdeka Bogor Akan Direlokasi ke Pasar Resmi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana merelokasi pedagang liar yang berjualan di kios di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah ke sejumlah pasar resmi.
    Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengatakan, nantinya akan didata terlebih dahulu untuk menentukan lokasi relokasi yang sesuai bagi para pedagang.
    Namun, bagi pedagang yang ingin tetap berjualan di lokasi lama, pemilik lahan harus memiliki izin resmi.
    “Yang mau direlokasi kita akan data, kemudian kita akan salurkan ke pasar-pasar yang ada. Tapi kalau ingin tetap di situ, silakan saja asal ajukan izin,” ujar Hery kepada
    Kompas.com,
    Kamis (12/12/2024).
    Salah satu pasar yang disiapkan untuk relokasi adalah Pasar Mawar.
    Namun, rencana ini ditolak sejumlah pedagang.
    Mereka menilai, lokasi Pasar Mawar kurang strategis dan sepi pengunjung.
    “Lokasinya tidak strategis, jarang dilalui orang. Jadi para pembeli tidak tahu ada pasar di sana,” ujar Husen (42), salah satu pedagang.
    Senada, Dito (31) menilai Pasar Mawar minim pembeli.
    Dito yang telah lebih dulu pindah ke Pasar Mawar mengaku merugi karena penghasilannya tidak mencukupi modal dagang.
    “Waktu kios mau dibongkar, saya disuruh pindah ke Pasar Mawar. Tapi setiap hari malah nombok, tidak ada untung sama sekali, malah rugi,” kata Dito.
    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor membongkar 43 kios yang berdiri tanpa izin di Jalan Merdeka.
    Kepala Satpol Kota Bogor Agustian Syach menyatakan, pembongkaran dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kekumuhan di kawasan tersebut.
    “Kami melakukan pembongkaran bangunan tidak memiliki izin usaha, ada sekitar 43 kios yang kami bongkar. Disinyalir keberadaan kios-kios di sini menjadi sumber kekumuhan, kemacetan, pasar tumpah,” ujar Agustian.
    Meski diwarnai protes dari pedagang, Agustian menegaskan penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis.
    “Kami sampaikan kepada pedagang bahwa ini adalah tugas pemerintah untuk menata kota. Tidak ada niat mendzalimi warga,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.