Blog

  • Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyatakan penolakan pada penyelenggaraan Formula E. Protes ini sejatinya baik. Namun, sayang kesiangan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membayar commitment fee. Jika dibatalkan sekarang, anggaran daerah sebesar Rp360 miliar justru bisa terbuang sia-sia.

    Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menyampaikan alasan menolak Formula E. Menurutnya, acara ini sejatinya tak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Gubernur Anies Baswedan dalam lima tahun jabatannya.

    Alasan lain, Anthony menyoroti alokasi anggaran yang menurutnya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Membenahi sarana dan prasarana daerah, misalnya. Bukan apa-apa. Saat ini, neraca keuangan DKI Jakarta tengah mengalami defisit.

    “Saya pikir lebih bijak kalau kita anggarkan untuk sesutau yang lebih penting. Misal, rehab gedung sekolah atau penyediaan air bersih kepada masyarakat, mengingat APBD berasal dari rakyat. Kami memandang APBD harus dapat menjawab kebutuhan daripada keinginan,” tutur Anthony ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

    Terpisah, Corporate Secretary PT Jakpro Hanni Sumarmo mengatakan besar anggaran penyelenggaraan Formula E telah disepakati oleh sejumlah komisi di DPRD. Katanya, anggaran itu telah disertakan dalam APBD 2020, tahun Formula E rencananya digelar.

    “Kan sudah dibahas di Komisi B dan Komisi C. Komisi itu kan ada berbagai fraksi. Ya, sudah selesai. Sudah lolos. Artinya tidak ada masalah. Tinggal jadwal disampaikan di Banggar,” kata Hanni.

    Balap Formula E (Instagram/@fiaformulae)

    Terkait dengan wacana Formula E sebagai langkah mendorong mobil listrik di Jakarta, PSI mengkritisi. Anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai alasan tersebut tak masuk akal.

    Menurutnya, logika lebih masuk akal untuk menyambut mobil listrik adalah membangun infrastruktur pendukung. Bukan menyelenggarakan Formula E. “Kalau memang tujuannya untuk mendorong penggunaan mobil listrik, kita bisa kok dengan anggaran sebesar itu membangun infrastruktur menunjang mobil listrik,” kata Anggara.

    “Misalnya, pemprov bikin charger-charger mobil listrik di ribuan tempat. Beli juga ratusan bus listrik. Tapi, kenapa Pak Anies cuma bikin event panggung,” tambahnya.

    Dilema

    Kritik PSI barangkali beralasan. Tapi, menolak Formula E bisa jadi malah menimbulkan kerugian lebih besar bagi daerah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus jadi salah satu yang menyoroti dilema tersebut.

    “Jika sudah mengeluarkan anggaran ratusan miliar seperti itu, ya sayang juga. Terbuang begitu saja kalau dibatalkan,” kata Lucius dihubungi VOI, Kamis (7/11/2019).

    Menurut Lucius, PSI perlu memahami bahwa ada anggaran sebesar Rp360 miliar yang telah digelontorkan Pemprov DKI. Maka, meski kritik PSI masuk akal, sejatinya penolakan ini kesiangan.

    Namun, Lucius juga memahami posisi PSI yang belum masuk DPRD ketika commitment fee disetujui masuk dalam APBD 2019. Maka, PSI harus mengambil langkah politik yang lebih strategis untuk menyatakan penolakan ini.

    Saat ini, PSI harus melakukan pendekatan kepada partai-partai politik di DPRD untuk mencari solusi dari dilema ini. Langkah strategis tentu dibutuhkan. Sebab, partai-partai lain di DPRD adalah mereka yang menyetujui anggaran commitment fee Rp360 miliar. 

    “Makanya, dalam pertimbangan penolakan ini, PSI mesti membicarakan dulu kepada seluruh anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran itu,” kata Lucius.

    Anies Baswedan bersama perwakilan FIA Formula E (Instagram/@aniesbaswedan)

    PSI sendiri telah menyampaikan bahwa mereka akan menyatakan penolakan ini di forum resmi, yakni pembahasan di Banggar DPRD DKI Jakarta. PSI juga akan mempertanyakan kajian investasi Formula E yang sampai saat ini belum diserahkan Pemprov DKI.

    “Kami sedang coba bangun komunikasi. Kebetulan, dari 106 lebih, setengahnya kan anggota dewan baru. Kami mencoba komunikasi angggota dewan lain untuk menyamakan visi dan misi,” ucap Anggara. 

    Sebagai informasi pelengkap, pada Jumat (20/9) lalu Anies resmi mengumumkan ke publik bahwa Jakarta bakal menjadi tuan rumah Formula E. Acara yang digelar dengan nama Jakarta E-prix akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020.

    Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun dengan rincian Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, serta Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.

  • Siapkan 28 Adegan, Rekonstruksi Tersangka Agus Buntung Bertambah Jadi 49 Adegan

    Siapkan 28 Adegan, Rekonstruksi Tersangka Agus Buntung Bertambah Jadi 49 Adegan

    GELORA.CO  – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Kombes Pol Syarif Hidayat mengakui, rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual fisik oleh tersangka berinisial IWAS alias Agus Buntung berkembang menyesuaikan situasi di lapangan. 

    Dari 28 reka adegan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi 49 adegan. 

    Keterangan itu disampaikan oleh Kombes Syarif sebagaimana dikutip dari pemberitaan Lombok Post pada Jumat (13/12).

    ”Dari tiga lokasi rekonstruksi, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kami skenariokan. Tetapi, berkembang di lapangan ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan lapangan perbuatan yang dilakukan tersangka,” terang dia.

    Perwira menengah dengan tiga kembang di pundak menyampaikan bahwa pihaknya mengakomodir keterangan dan perbuatan yang diduga dilakukan oleh tersangka di tiga lokasi tersebut. Syarif juga menyampaikan, penyidikan kasus dengan tersangka seorang penyandang disabilitas tuna daksa itu turut didampingi pengawas internal dan pengawas eksternal.

    ”Komisioner Kompolnas juga hadir dan memberikan supervisi dan asistensi terhadap apa yang kami lakukan. Kemudian ada juga dari tim pengawas internal kami dari Itwasum Mabes Polri,” jelasnya.

    Berkaitan dengan adegan di dalam kamar homestay yang tertutup, Syarif menjelaskan bahwa ada dua versi yang dilakukan rekonstruksi. Pertama versi korban dan kedua versi tersangka.  Menurut korban, pihak yang aktif membuka pintu, membuka pakaian, dan memaksa melakukan persetubuhan adalah tersangka.

    Sebaliknya dari versi tersangka, pihak yang aktif melakukan semua aktivitas mulai dari membuka pintu hingga membuka pakaian adalah korban. Dari rekonstruksi tersebut, penyidik menyampaikan ada sejumlah fakta baru yang telah didapatkan. Itu menyusul beberapa adegan yang didapatkan, namun sebelumnya belum tertuang dalam BAP

  • Israel Serang Kamp Pengungsi Nuseirat Gaza, 33 Warga Tewas

    Israel Serang Kamp Pengungsi Nuseirat Gaza, 33 Warga Tewas

    Jakarta, CNN Indonesia
    Sebanyak 33 orang tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah pada Kamis (12/12).

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • Hakim Nyatakan Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

    Hakim Nyatakan Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

    ERA.id – Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sukartono menyatakan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022 terbukti merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

    “Kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP (izin usaha pertambangan) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (300 triliun),” ujar Sukartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Kerugian tersebut, kata dia, juga disebabkan oleh perbuatan tiga mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, yakni Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015–2019 Suranto Wibowo, Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2021–2024 Amir Syahbana, serta Pelaksana Tugas Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret hingga Desember 2019 Rusbani alias Bani.

    “(Mereka) tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara benar,” ucap dia.

    Sukartono mengatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) lima smelter beserta perusahaan afiliasinya digunakan untuk kerja sama dengan PT Timah untuk melakukan penambangan di IUP PT Timah.

    Adapun lima smelter yang dimaksud adalah PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa beserta serta PT Tinindo Internusa, masing-masing beserta perusahaan afiliasinya.

    Akibat RKAB tersebut, penambangan oleh pihak swasta di wilayah IUP PT Timah menjadi masif dan menyebabkan kerusakan ekologi, kerusakan ekonomi lingkungan, serta menimbulkan biaya pemulihan lingkungan akibat penambangan bijih timah.

    Sukartono menjabarkan, biaya kerugian ekologi sebesar Rp183,7 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp75,4 triliun, serta biaya pemulihan lingkungan Rp11,8 triliun. Dengan demikian, total kerugian lingkungan Rp271,06 triliun

    Lebih lanjut, Sukartono memaparkan bahwa kerugian senilai Rp271,06 triliun dapat pula dibagi berdasarkan kawasan yang dirusak.

    Sukartono membaginya menjadi dua kategori, yakni kerusakan lingkungan hidup di non-kawasan hutan dengan luas sekitar 95 ribu ha dengan kerugian sebesar Rp47,7 triliun; serta kerusakan lingkungan hidup akibat tambang timah di dalam kawasan hutan dengan luas sekitar 75 ribu ha senilai Rp223,3 triliun.

    Dalam kasus korupsi timah, ketiga terdakwa tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

    Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,06 triliun berupa kerugian lingkungan. (Ant)

  • Usut Kasus Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, Polisi Bakal Tes DNA

    Usut Kasus Bayi Tertukar di RS Islam Cempaka Putih, Polisi Bakal Tes DNA

    ERA.id – Polisi tengah mengusut kasus bayi diduga tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus).

    “Sejak awal kejadian kami sudah melakukan penyelidikan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Perwira menengah Polri ini menambahkan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan perkara ini. Rencananya, akan dilakukan tes DNA.

    “(Kami terus) Mengikuti perkembangan tes DNA yang rencana akan dilaksanakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, seorang pria berinisial MR (27) menduga bayinya tertukar di RS Islam Cempaka Putih, Jakpus, dan bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia.

    MR menjelaskan, istrinya yang sedang hamil tua mengalami kontraksi pada 15 September 2024. Kemudian, MR membawa istrinya ke sebuah klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian, pihak klinik merujuk ke RS di kawasan Cempaka Putih.

    “Dapat rujukan tanggal 15 September 2024 ini, hari Minggu. Saya dirujuk dari klinik karena ini ke rumah sakit Cempaka Putih oleh dokter,” kata MR dilansir Antara.

    MR mengaku istrinya mendapatkan rujukan karena air ketubannya kering sehingga perlu penanganan medis lebih lanjut. Setelah sudah di RS kawasan Cempaka Putih, istri MR pun menjalani operasi pada Senin (16/9).

    Setelah lahir, kata MR, pihak keluarga dilarang melihat si bayi yang berjenis kelamin perempuan itu dengan alasan masih dalam perawatan medis.

    “Itu bayi tidak diperlihatkan ke ibunya. Jenis kelaminnya pun, seluruh badan anggota tubuhnya pun tidak diperlihatkan sama saya sama istri saya. Saya cuma datang dipanggil untuk mengazankan bayi tersebut,” ujar MR.

    Lalu, sore harinya MR dikabari oleh pihak RS jika bayinya dalam kondisi kritis. Setelah itu, pihak RS meminta MR untuk menandatangani dokumen untuk memasang oksigen tambahan.

    “Tapi saya tidak sempat saya baca semua. Katanya ‘pak tanda tangan dulu aja’. Katanya ini surat izin untuk memasang oksigen tambahan,” kata MR menirukan ucapan petugas medis.

    Keesokan harinya, MR mendapatkan dikabari oleh pihak RS bahwa bayinya sudah meninggal dunia. MR mengaku tak sempat melihat kondisi tubuh anaknya bahkan hanya menerima jasad bayinya dari rumah sakit sudah dalam kondisi terbungkus kain kafan.

    Kemudian, pihak RS meminta MR untuk secepatnya memakamkan jasad bayi tersebut. MR pun memakamkan jasad anaknya di tempat pemakaman umum (TPU) di kawasan Cilincing.

    Pihak TPU memberikan izin dengan syarat tidak memviralkan terkait pembongkaran makam tersebut. Setelah dibongkar, MR dan pihak keluarga lainnya kaget melihat kondisi jasad bayi tersebut.

    Menurut MR, jasad bayi yang ada di dalam kubur itu berbeda dengan apa yang tercatat di rekam medis rumah sakit. Bayi yang MR kuburkan tingginya sekitar 70-80 centimeter (cm), sementara yang tertulis di catatan medis hanya 47 cm.

    Melihat kenyataan tersebut, MR dan pihak keluarga lainnya menduga kalau bayi yang diakuburkan tersebut bukan berumur satu hari, melainkan sudah berbulan-bulan dilahirkan.

    “Bayi saya itu panjangnya lebih dari 47 cm. Jadi itu bisa sampai 60-80 cm. Itu bukan bayi satu hari,” kata MR.

    MR pun mendatangi RS di kawasan Cempaka Putih itu untuk meminta penjelasan. Namun, kata MR pihak rumah sakit menyangkal jika bayi tersebut tertukar.

  • Momen Agus Buntung Diteriaki oleh Warga saat Rekonstruksi Kasus Dugaan Pelecehan Sek*ual Fisik

    Momen Agus Buntung Diteriaki oleh Warga saat Rekonstruksi Kasus Dugaan Pelecehan Sek*ual Fisik

    GELORA.CO  – Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual fisik berinisial IWAS alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi pada Rabu (11/12). Oleh aparat kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Agus diminta melakukan beberapa adegan.

    Di antaranya adegan yang dilakukan di taman atau ruang terbuka. Warga yang ikut melihat langsung rekonstruksi sempat meneriaki Agus. 

    Kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang menyeret Agus memang mendapat perhatian lebih. Atensi masyarakat muncul baik di media sosial, media massa, maupun di lingkungan sekitar Agus tinggil.

    Tidak heran, rekonstruksi tersebut turut disaksikan langsung oleh warga. Dalam salah satu adegan, tampak Agus dibonceng menggunakan sepeda motor. 

    Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Lombok Post pada Jumat (13/12), saat itulah warga yang turut menyaksikan jalannya rekonstruksi meneriaki Agus dengan berbagai kalimat. Dalam beberapa rekaman video yang beredar di media sosial, penyandang disabilitas tuna daksa itu tampak merespons teriakan tersebut dengan tatapan tajam. 

    Saat reka adegan, Agus dibonceng menggunakan sepeda motor. Sementara, warga yang menyaksikan rekonstruksi meneriaki hingga mengumpat kepada Agus. Sejumlah warga juga terlihat kesal dan melontarkan berbagai macam ucapan kepada pria berusia 22 tahun tersebut, berdasarkan pantauan Lombok Post. 

    Meski begitu, rekonstruksi yang berlangsung di Taman Udayana, Kota Mataram tersebut tetap berjalan sampai tuntas. Aparat kepolisian mengawal ketat dan melakukan pengamanan dengan baik. Mereka juga memastikan rekonstruksi tersebut tidak sampai mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga di Kota Mataram dan sekitarnya

  • Viral! Siswa SMP di Surabaya Mengaku Dibully, Ditelanjangi, hingga Ditenggelamkan Selama Tiga Tahun

    Viral! Siswa SMP di Surabaya Mengaku Dibully, Ditelanjangi, hingga Ditenggelamkan Selama Tiga Tahun

    ERA.id – Kisah memilukan datang dari seorang siswa SMP di Surabaya yang mengaku menjadi korban perundungan oleh enam teman sekelasnya selama tiga tahun. 

    Cerita bullying ini viral saat korban bercerita di akun TikTok @andysugarrr. Korban juga melaporkan perundungan ini ke kepolisian.

    Dari cerita korban, ia mengaku tak hanya mendapat olok-olokan, tetapi juga dipukul, ditendang, ditelanjangi, hingga ditenggelamkan ke kolam renang saat pelajaran olahraga di Pasar Atom.

    Pengacara korban, Johan, mengungkapkan bahwa perundungan ini berdampak besar pada kondisi mental korban hingga ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. 

    “Korban dirundung sejak masa orientasi. Puncaknya saat pelajaran olahraga, korban ditelanjangi dan ditenggelamkan. Perundungan itu bahkan melibatkan kontak fisik tidak senonoh,” jelas Johan.

    Korban sempat melaporkan kasus ini berulang kali ke pihak sekolah. Namun, alih-alih melindungi, sekolah diduga malah membentak korban dan menganggap perundungan itu hanya bercanda.

    “Dari kelas satu korban sudah melapor, tapi tidak ada tindakan tegas dari sekolah. Bahkan, korban sering dimarahi dan disalahkan oleh guru saat melapor,” ujar Johan.

    Parahnya, saat korban akhirnya melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 11 Oktober 2024, pihak sekolah diduga mencoba menutupi kasus ini dengan ancaman dan suap sebesar Rp500 ribu agar laporan dicabut. Namun, korban menolak tawaran tersebut.

    Akibat perundungan yang dialaminya, korban menjadi depresi dan sering bolos sekolah. Ia bahkan sempat tidak masuk selama satu bulan penuh. 

    “Guru-guru tahu kondisi korban. Mereka sering datang ke rumahnya, tapi tak ada tindakan nyata dari sekolah untuk menghentikan perundungan ini,” tambah Johan.

    Johan mendesak agar kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru bimbingan konseling (BK) dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai melindungi siswa. 

    “Pihak sekolah sudah gagal memberikan lingkungan aman bagi siswa. Mereka harus diganti karena membiarkan tindakan ini terjadi di dunia pendidikan,” terangnya.

    Sementara, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M. Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil beberapa saksi, termasuk pelapor, terlapor, dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan. 

    “Kami juga melakukan pemeriksaan psikiatri pada korban untuk melihat dampak psikologis yang ditimbulkan akibat perundungan ini,” ungkapnya.

    Polisi berjanji akan menangani kasus ini dengan serius, mengingat korban masih di bawah umur. “Kami berhati-hati agar penanganan kasus ini tidak memperburuk trauma korban. Proses hukum akan terus berjalan,” tegas Prasetyo.

  • Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

    Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

    Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

    108 Views | Jumat, 13 Des 2024 15:40 WIB

    KPU akan mengadakan pilkada ulang pada 27 Agustus 2025 di wilayah yang dimenangkan kotak kosong. KPU akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait skema pilkada ulang.

    Gusti Ramadhan A – 20DETIK

  • Android Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke OS China

    Android Makin Ditinggal, Ramai-ramai Pindah ke OS China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasar sistem operasi perangkat mobile mulai bergeser secara global. Baru-baru ini, firma konsultan Counterpoint mengeluarkan laporan bertajuk ‘Global Smartphone Sales Share by Operating System’.

    Laporan itu menunjukkan pangsa pasar Android dan iOS masing-masing turun 1%. Sementara HarmonyOS buatan Huawei menggandakan pangsanya dari 2% menjadi 4% secara global.

    Kendati begitu, Android masih menjadi sistem operasi terbesar di dunia sampai saat ini. Pangsa pasar Android secara global mencapai 77% pada kuartal I-2024. Kemudian diikuti oleh iOS sebanyak 19% dan HarmonyOS sebesar 4%.

    Berbeda dengan pasar global, di China, sistem operasi HarmonyOS buatan Huawei justru meningkat menjadi 17% di periode Q1 2024, dari 8% di kuartal yang sama tahun sebelumnya.

    HarmonyOS untuk pertama kalinya berhasil menyalip iOS di China karena masyarakat di negara tersebut mengantre untuk membeli produk unggulan Huawei.

    Adopsi 5G untuk OS tersebut mencapai 50% pada Q1 2024, naik dari 9% pada Q1 2023. Pangsa pasar HarmonyOS diperkirakan akan terus tumbuh karena Huawei berfokus pada lokalisasi rantai pasokan.

    Ambisi Huawei Lewat HarmonyOS

    Huawei menargetkan 100.000 aplikasi baru untuk sistem operasi HarmonyOS dalam beberapa bulan ke depan. Perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist AS itu ingin segera mencapai kemandirian sebagai sebuah ekosistem sistem operasi.

    Raksasa teknologi asal China itu memiliki lebih dari 15.000 aplikasi di Garmony yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

    Namun Huawei membutuhkan aplikasi yang lebih personal dan lebih banyak agar ekosistem yang merek bangun bisa lebih matang.

    “Berdasarkan analisis kami, agar ekosistem Harmony menjadi matang dalam memenuhi kebutuhan konsumen, 100.000 aplikasi adalah tonggak sejarah, dan itu adalah tujuan utama selama enam hingga 12 bulan ke depan,” kata Ketua Huawei Xu Zhijun dalam sebuah pidato yang diposting di aplikasi perpesanan WeChat, dikutip dari Reuters, Jumat (13/12/2024).

    Target aplikasi yang ambisius ini menyoroti urgensi dalam mengembangkan teknologi buatan dalam negeri saat China menghadapi ketegangan yang meningkat dengan AS.

    Ketegangan yang datang dari berbagai industri mulai dari perdagangan hingga teknologi ini terjadi karena Presiden terpilih Donald Trump mengancam akan lebih keras terhadap China.

    Huawei meluncurkan sistem operasinya lima tahun yang lalu setelah sanksi AS memutus dukungan untuk Android dari Google.

    Perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu kemudian mengembangkan versi sumber terbuka dari sistem Harmony.

    “Karena sanksi AS, Huawei terpaksa mempercepat pengembangan sistem operasinya sendiri,” kata Xu.

    “Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, untuk sistem operasi apa pun, tidak peduli seberapa canggihnya, tidak akan ada artinya jika tidak ada yang menggunakannya,” ia menuturkan.

    (fab/fab)

  • MIND ID Lunasi Utang 3,85 Miliar Dolar untuk Mendanai Akuisisi 51 Persen Saham Freeport di 2018 – Halaman all

    MIND ID Lunasi Utang 3,85 Miliar Dolar untuk Mendanai Akuisisi 51 Persen Saham Freeport di 2018 – Halaman all

    Laporan Wartawan  Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID  melunasi pinjaman sebesar 3,85 miliar dolar yang digunakan untuk akuisisi 51 persen saham Freeport di 2018.

    “Pinjaman ini telah dilunasi lebih awal dari jadwal yang seharusnya,” kata Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, Jumat (13/12/2024).

    MIND.id juga secara konsisten memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak, dividen, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

    “Kami terus mencatatkan laba yang signifikan bahkan laba bersih akan jauh melampaui pencapaian tahun lalu. Insya Allah laba di atas Rp35 triliun,” kata  Hendi Prio.

    BUMN ini juga tidak pernah menerima suntikan modal dari pemerintah untuk mendukung operasional perusahaan. Karena itu dia optimistis laba bersih akan jauh melampaui pencapaian tahun lalu.

    “Insya Allah di atas Rp35 triliun,” ujarnya.

    Menurut Hendi, MIND ID tercatat sebagai salah satu perusahaan tambang yang progresif dalam menjalankan berbagai proyek strategis sepanjang 2024, seperti Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, serta sinergi emas antara PT Aneka Tambang Tbk dan Freeport Indonesia.

    Hal ini mencerminkan kemampuan MIND ID dalam mengelola likuiditas sehingga dapat konsisten mendukung agenda strategis pemerintah tanpa membebani anggaran negara.

    “Melalui MIND ID, pemerintah dapat memperkuat kendali Indonesia atas sumber daya tambang strategis, serta memperkuat keuntungan finansial yang nyata bagi negara melalui pendapatan dividen dan pajak,” tambah Hendi.