Xcloud.id

Blog

  • Mengenal PaDi UMKM, Digitalisasi Andalan Telkom di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

    Mengenal PaDi UMKM, Digitalisasi Andalan Telkom di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

    Jakarta –

    Pengadaan Barang dan Jasa BUMN memang menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan dan juga mendorong kinerja BUMN. Melalui solusi PaDi UMKM, Telkom mendorong digitalisasi yang sektor berperan penting dalam ekonomi di Indonesia.

    PaDi UMKM memberikan peluang besar dan ruang yang luas kepada pelaku UMKM untuk menjadi pemasok dan vendor BUMN. Bahkan, platform digital ini akan berguna sebagai sarana monitoring belanja pengadaan barang dan jasa BUMN kepada UMKM.

    Selain itu, penggunaan biaya pembelanjaan barang dan jasa dari masing-masing BUMN menjadi lebih terperinci dan lebih aman. Hal itu dikarenakan semua proses transaksi pengadaan barang dan jasa BUMN dilakukan secara online dan seluruh pembiayaan/pembayaran dilakukan dengan transaksi non-tunai.

    “Telkom menghadirkan PaDi UMKM sebagai bukti keseriusan kami untuk membantu UMKM bisa mengakses pasar B2B (business to business,red) seluas-luasnya agar berdampak kepada masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini sejalan dengan langkah strategis pemerintah untuk memberikan prioritas kepada UMKM lokal, dalam hal penyediaan barang dan jasa di pemerintahan,” ungkap EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa.

    PaDi UMKM menawarkan berbagai variasi pengadaan barang/produk dan jasa dari daftar UMKM terpercaya. Terhitung saat ini sudah ada 8 kategori produk/barang dan jasa utama yang ditawarkan PaDi UMKM, yakni Pengadaan Barang dan Jasa Material Konstruksi, Jasa Konstruksi dan Renovasi, Jasa Ekspedisi dan Pengepakan, Sewa dan Pengadaan Peralatan Mesin, Jasa Perawatan Peralatan dan Mesin, Jasa Advertising, Sewa dan Pengadaan Perlengkapan Furniture, Catering dan Snack.
    Selain itu, masih ada 17 kategori pengadaan barang dan jasa lainnya.

    PaDi UMKM tak hanya lebih praktis, namun juga mendukung praktik ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, serta mempermudah pelacakan dan pelaporan proses pengadaan. Semua data bisa diakses secara real-time, memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pengadaan elektronik menawarkan solusi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan dalam pengadaan barang dan jasa.

    Salah satu pengadaan yang paling sering adalah alat kantor, dan PaDi UMKM sebagai platform marketplace B2B memfasilitasi banyak penyedia alat kantor tersebut, bahkan jika dibutuhkan dalam skala besar.

    Melalui PaDi UMKM, perusahaan dapat mengakses ribuan produk dari UMKM di seluruh Indonesia, memastikan pengadaan berjalan lancar dan berkontribusi pada keberlangsungan ekonomi lokal. Lewat platform marketplace B2B PaDi UMKM, bukan hanya perusahaan besar dengan kebutuhan pengadaannya yang diuntungkan, tetapi juga para pelaku usaha.

    Dengan menjadi penjual di PaDi UMKM, vendor lokal mendapatkan akses langsung ke pasar yang lebih luas, termasuk peluang untuk memenuhi pesanan dalam skala besar dari berbagai perusahaan dan institusi.

    Pertamina EP, salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, telah merasakan manfaat dari pengadaan elektronik yang disediakan PaDi UMKM dari Telkom.

    Erwan Karouw, Manager General Services Regional 2 Pertamina EP, mengatakan, mereka sebelumnya senantiasa melakukan direct appointment dengan melewati proses cukup panjang dari mulai pengajuan permohonan sampai penerbitan PO (purchase order).

    Kadang proses ini bisa memakan waktu satu bulan lamanya karena sulitnya mencari vendor yang sesuai. Bahkan, tidak jarang mereka mengalami penolakan untuk order dalam jumlah sedikit.

    Dalam upaya memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa secara efisien, Pertamina EP menemukan solusi melalui platform PaDI UMKM. Dengan akses ke ribuan produk dari UMKM di seluruh Indonesia, proses pengadaan yang sebelumnya kompleks kini berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah dikontrol.

    “Kami merasa terbantu dengan PaDi UMKM. Sebab, PaDi UMKM memiliki daftar pemasok yang banyak dengan berbagai kategori, sehingga sangat membantu proses seleksi produk yang akan dibeli dan proses pemesanannya pun jadi lebih cepat,” ungkapnya.

    Kemudahan akses dan transparansi ini juga sejalan visi Pertamina EP untuk terus mengedepankan inovasi digital dalam mendukung operasional yang lebih berkelanjutan.

    (agt/agt)

  • Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Humbang Hasundutan: Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura. Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.

    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektare (ha), lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria Ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan. Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.
     

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    (Foto:Dok.PCO)

    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian. “Ini adalah harapan kami,” ujarnya. “Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja, enak.”

    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini. Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40 ribu ha tiap tahunnya.
     

    Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik di mana suplai bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.

    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.

    Humbang Hasundutan: Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura. Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.
     
    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektare (ha), lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
     
    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria Ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan. Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.
     

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    (Foto:Dok.PCO)
     
    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian. “Ini adalah harapan kami,” ujarnya. “Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja, enak.”
     
    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini. Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40 ribu ha tiap tahunnya.
     

    Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik di mana suplai bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.
     
    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.
     
    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Nataru Jadi Momen Jasindo Bantu Genjot Ekonomi RI, Begini Caranya

    Nataru Jadi Momen Jasindo Bantu Genjot Ekonomi RI, Begini Caranya

    Bogor: PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berkomitmen untuk ikut menggerakkan ekonomi di seluruh Indonesia, sejalan dengan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
     
    Di momen Nataru, masyarakat bepergian dan akan menghasilkan multiplier effect ekonomi yang luar biasa. Melalui liburan Nataru, daya beli masyarakat akan tumbuh di seluruh penjuru daerah di Indonesia.
     
    “Untuk memproteksi masyarakat yang bepergian tersebut, Jasindo hadir memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa was-was melalui Jasindo Travel Insurance,” ucap Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel dalam Media Gathering yang digelar di Sentul, Kabupaten Bogor, dikutip Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    Jasindo Travel Insurance merupakan inovasi Jasindo dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada momen liburan Nataru. Produk asuransi perjalanan komprehensif ini memberikan jaminan manfaat perlindungan yang melakukan perjalanan lintas negeri maupun lintas negara.
     
    Direktur Bisnis Strategis Asuransi Jasindo Syah Amondaris menjelaskan, produk asuransi perjalanan yang ditawarkan memiliki jaminan yang cukup luas, mulai dari perlindungan atas risiko selama perjalanan hingga perlindungan rumah tinggal dengan nilai pertanggungan hingga Rp100 juta untuk perjalanan domestik.
     
    Sedangkan nilai pertanggungan untuk perjalanan internasional non-Schengen mencapai USD10 ribu dan Schengen sebesar USD50 ribu per orang.
     
    Adapun pilihan premi mencakup domestik Rp5.000 per hari, internasional Non-Schengen Rp120 ribu per hari, dan internasional Schengen Rp200 ribu per hari.
     
    “Bagi yang bepergian menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta hanya cukup lakukan pemindaian QR Code di beberapa digital wall yang tersedia, ini merupakan kerja sama kami dengan InJourney,” tambah Syah Amondaris.
     

     

    Perlindungan untuk pelanggan Indihome
     
    Selain itu, Jasindo bersama IndiHome yang merupakan bagian dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), menghadirkan produk asuransi proteksi bagi pelanggan IndiHome.
     
    “Pelanggan baru IndiHome bisa mendapatkan santunan apabila terjadi risiko kebakaran terhadap rumah tinggal, serta perlindungan personal lainnya bagi pemilik polis,” kata Andy.
     
    Dengan premi sebesar Rp15 ribu per bulan, pelanggan mendapatkan gratis premi untuk tiga bulan pertama dengan manfaat perlindungan yang ditawarkan berupa santunan kebakaran rumah tinggal hingga Rp20 juta dan terdapat tambahan manfaat perlindungan personal bagi pemegang polis hingga Rp25 juta.
     
    Kolaborasi antara Asuransi Jasindo dengan ekosistem BUMN ini diharapkan dapat memberikan rasa aman tambahan bagi masyarakat dalam menghadapi momentum Nataru.
     
    “Sekaligus memperkuat posisi Asuransi Jasindo sebagai perusahaan asuransi yang inovatif dalam memberikan perlindungan asuransi kerugian di Indonesia,” tutup Andy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ketua MPR Saja Akui Intoleransi Masih Jadi Perkara Besar Negeri Ini

    Ketua MPR Saja Akui Intoleransi Masih Jadi Perkara Besar Negeri Ini

    JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut keberadaan kelompok intoleran di Indonesia bukan isapan jempol semata. Hal ini dia sampaikan, setelah mendengarkan pemaparan dari SETARA Institute terkait kondisi kebebasan berkeyakinan atau beragama di Indonesia saat ini.

    Menurut dia, bukan tak mungkin kelompok intoleran yang mengganggu kebebasan berkeyakinan di Indonesia juga membawa paham radikalisme. Tindakan intoleran tersebut, dianggap Bamsoet juga bisa mengancam kemajemukan yang ada di Indonesia.

    “Hari ini bukan hanya kemajemukan kita yang terancam, tapi juga ancaman ideologis terhadap negara Pancasila menjadi nyata adanya,” kata Bamsoet dalam acara Seminar bertajuk ‘Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila’ di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan, maraknya aksi intoleransi di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima perbedaan. Hal inilah yang lantas menyebabkan gejolak yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan.

    Selain bicara soal intoleransi, Bamsoet juga menyinggung adanya fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme dalam beragama. “Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

    “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang proradikalisme, atau bersikap anti Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen,” tambah Bamsoet.

    Selain ASN, dia juga menyebut adanya pemanfaatan TNI dan Polri untuk menyebarkan paham radikalisme. Sebab sejauh ini, dia menyebut ada empat persen anggota TNI dan Polri yang turut terpapar paham radikal.

    Bamsoet kemudian mengatakan, ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari mereka yang terpapar paham radikal. Selain bersikap intoleran dan tak mau menghargai pendapat serta keyakinan, dia bilang, orang yang terpapar radikalisme biasanya menganggap orang lain salah dan merasa yang paling benar.

    “Ciri ketiga adalah ekslusif membedakan diri dari umat Islam umumnya dan keempat cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan,” tegasnya.

    Sehingga, sebagai salah satu pemimpin lembaga parlemen di Senayan, Bamsoet mengatakan MPR RI secara terus menerus akan mensosialisasikan nilai pancasila.

    Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus meminta masyarakat untuk menjaga toleransi di tengah kehidupan mereka. Selain itu, Bamsoet juga menyinggung akan mengembalikan lagi kurikulum pelajaran dengan menitikberatkan nilai pancasila.

    “Kita sedang mendorong pemerintah untuk menumbuhkan kembali kurikulum mata pelajaran nilai pancasila dari berbagai tingkatan, baik SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat kuliah,” jelasnya.

    Tugas pemerintah

    Direktur Riset SETARA Institute, Halili menegaskan isu intoleransi di Indonesia harusnya menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan harus ditangani secara komperhensif.

    Dia menilai, harus ada tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi 12 tahun belakangan, angka pelanggaran kebebasan berkeyakinan di Indonesia mencapai 2.400 peristiwa dengan 3.177 tindakan.

    Adapun tindakan yang harus diambil adalah pemerintah harus merancang, mengagendakan, dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan dengan membangun sistem pendidikan yang berbhineka, terbuka, toleran, serta berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945.

    “Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya khususnya kepolisian dan pemerintah lokal sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar,” ungkap Halili.

    Selain dua hal itu, SETARA menilai pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengoptimalkan edukasi serta sosialisasi dan literasi terkait toleransi untuk mencegah diskriminasi.

    “Kelima, pemerintah memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok serta keyakinan,” tutupnya.

  • Melihat Kondisi Ekonomi Korsel yang Presidennya Dimakzulkan

    Melihat Kondisi Ekonomi Korsel yang Presidennya Dimakzulkan

    Jakarta –

    Anggota parlemen Korea Selatan sepakat untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol buntut penerapan darurat militer yang menggemparkan.

    Untuk diketahui, pengumuman darurat militer sempat membuat kondisi politik dan ekonomi Korea Selatan gonjang-ganjing. Bahkan mata uang negara itu keok terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Setelah keputusan memakzulkan Yoon Suk Yeol, dikhawatirkan kondisi membuat pasar terguncang dan berpengaruh terhadap stabilitas demokrasi ekonomi Korea Selatan.

    Kepala investasi di Lombard Odier, John Woods mengatakan pengaruh kondisi saat ini terhadap perekonomian Korea Selatan akan terlihat bagaimana kondisi ekonomi pada awal 2025.

    “Volatilitas seputar latar belakang politik ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dengan sangat serius, tetapi tentu saja nilai Korea (Selatan) sebagai proksi AI adalah sesuatu yang juga tidak dapat kita abaikan,” kata dia dikutip dari CNBC, Sabtu (14/12/2024)

    Dikutip dari Reuters, ekonomi Korea Selatan pada kuartal III-2024 hampir tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh belanja konsumen dan ekspor yang mengalami penurunan.

    Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli-September meningkat 0,1%. Pertumbuhan yang lemah itu merupakan kemunduran bagi negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia.

    (ada/ara)

  • Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan melakukan swasembada energi. Seluruh pihak pun diminta untuk bijak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, termasuk gas bumi sebagai energi transisi.

    Hal tersebut dikemukakan dalam Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12).

    Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebut Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar. Namun untuk mengembangkannya, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur.

    “Gas bumi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, juga sebagai bagian penting dari transisi energi dalam mendukung Indonesia maju 2045,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Saleh menambahkan RI perlu lebih banyak membangun infrastruktur agar gas bumi bisa tersalurkan ke lebih banyak konsumen, baik industri, rumah tangga, listrik maupun transportasi.

    Di sisi lain, pengembangan infrastruktur gas bumi maupun usaha niaga gas bumi memerlukan ‘security of supply’, sehingga dapat lebih banyak menarik dan meyakinkan bagi investor untuk pengembangannya, termasuk juga bagi konsumen gas bumi.

    Selain itu, Saleh juga menyinggung pentingnya perluasan pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) dilakukan secara lebih masif. Langkah ini dinilainya menjadi salah satu opsi terbaik kalau kita ingin mengurangi penggunaan LPG bersubsidi baik melalui pendanaan APBN, Jargas mandiri maupun dengan skema KPBU atau skema lain yang memungkinkan.

    Saleh juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan membangun transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat.

    Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno.

    “Indonesia diberkahi sumber energi yang melimpah seperti energi terbarukan. Di sisi lain, Indonesia memiliki energi fosil yang besar, terutama batu bara dan migas,” paparnya.

    Saat ini, mayoritas pembangkit listrik menggunakan batu bara. Selanjutnya adalah migas dan energi terbarukan. Saat belum dapat menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan adalah gas bumi sebagai energi transisi.

    Eddy juga menyoroti pentingnya elektrifikasi transportasi publik yang akan mengurangi emisi. Dirinya juga mendukung Program B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40.

    “Ini merupakan kebijakan yang baik di mana biofuel dicampurkan ke BBM karena menggunakan energi terbarukan,” katanya.

    Sementara Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan swasembada energi dapat diartikan mampu memproduksi energi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan tata kelola yang baik guna meningkatkan ketahanan energi, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang diharapkan dapat mendukung target Pemerintah dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.

    Upaya lainnya adalah melakukan terobosan di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas, serta meningkatkan produksi sumur-sumur aktif melalui penggunaan teknologi.

    Mengenai gas bumi, Dadan menilai produksi gas bumi semakin baik. Namun hal ini tetap memerlukan dukungan infrastruktur, serta aksesibilitas. Selain itu, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil jangan dipertentangkan, melainkan harus jalan bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

    “Dengan jalan bersama, saya kira kita bisa mengembangkan seluruh sumber energi terbarukan yang ada, serta melaksanakan transisi energi dengan baik guna mencapai ketahanan dan selanjutnya kemandirian energi di masa mendatang,” terangnya.

    Sedangkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi mengatakan gas bumi menjadi energi perantara dalam transisi energi, dari sebelumnya menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar menjadi energi terbarukan.

    Dengan peran gas sebagai energi transisi, menurut Eri dapat menjadi peluang bagi BPH Migas, Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi membangun pipanisasi jargas, baik untuk rumah tangga, industri maupun kelistrikan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    (anl/ega)

  • Bahlil Minta Proyek Kilang Minyak RDMP Balikpapan Siap Beroperasi pada Juli 2025

    Bahlil Minta Proyek Kilang Minyak RDMP Balikpapan Siap Beroperasi pada Juli 2025

    Balikpapan, Beritasatu.com – Dalam upaya mengurangi ketergantungan impor minyak mentah (crude oil), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pihak Pertamina untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek kilang minyak RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur. Bahlil menegaskan, kilang tersebut harus siap beroperasi pada Juli 2025.

    Saat meninjau langsung progres pembangunan kilang minyak RDMP Balikpapan bersama direksi Pertamina, Bahlil mengakui adanya keterlambatan pada proyek ini. Target awal penyelesaian pada Desember 2024 harus mundur hingga September 2025 akibat kendala, termasuk insiden kebakaran yang menghambat pengerjaan.

    Meski mengalami keterlambatan, progres proyek kilang minyak RDMP Balikpapan sudah mencapai sekitar 97% dan kini hanya menyisakan tahap penyelesaian akhir.

    “Insyaallah yang major item-nya sudah terselesaikan ya. Tadi saya lihat tinggal minornya,” ujar Bahlil saat ditemui di kantor Pertamina Balikpapan, Sabtu (14/12/2024) Sore.

    Bahlil menegaskan perlunya percepatan penyelesaian proyek untuk mendukung ketahanan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Kilang minyak RDMP Balikpapan yang baru ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi minyak hingga 100.000 barel per hari, dari sebelumnya 260.000 barel menjadi total 360.000 barel per hari. Penambahan ini akan signifikan dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah.

  • Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari keresahan seluruh partai politik. Hal itu tersirat dalam sambutanya saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Pak Presiden diarahannya ini kan kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini, karena banyaknya ketua umum partai. Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama, kerisauan bersama,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Golkar belum membahas kenginan Prabowo itu dengan partai lainnya. Namun dia meyakini semua partai politik berkeinginan agar sistem pilkada menjadi lebih efisien.

    “Belum kita bicarakan, tapi rasa-rasanya pikirannya sama. Bahwa itu belum kita bicaran ya, baru diinisiasi oleh ketua umum Golkar,” ujarnya.

    Meski begitu, Partai Golkar siap menjadi inisitor untuk merealisasikan keinginan kepala negara. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai kajian terkait sistem politik ke depan.

    Menurutnya, perlu waktu untuk memfinalisasi kajian tersebut.

    “Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya, kita sudah memulai kahian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pilkada,” kata Sarmuji.

    “Jadi mungkin butuh beberapa waktu kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review, kesimpulannya seperti apa. Nanti kita tunggu hasil kajiannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

    Prabowo lantas berkelakar, idenya ini seharusnya bisa langsung disetujui. Sebab, banyak ketua umum partai politik yang hadir di HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Ini sebenarnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga,” ucapnya sembari tertawa.

  • Terdakwa Narkotika yang Kabur dari Tahanan PN Banda Aceh Berhasil Diringkus di Rumah Saudaranya

    Terdakwa Narkotika yang Kabur dari Tahanan PN Banda Aceh Berhasil Diringkus di Rumah Saudaranya

    ERA.id – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh dibantu personel Satuan Brimob Polda Aceh menangkap seorang terdakwa narkotika yang sebelumnya melarikan diri usai sidang di pengadilan negeri setempat.

    Kepala Kejari Banda Aceh Suhendri  mengatakan terdakwa atas nama Herman. Terdakwa ditangkap di rumah saudara di Kota Langsa pada Jumat (13/12).

    “Terdakwa Herman melarikan diri dari sel tahanan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 26 November 2024. Setelah dilakukan pencarian, Herman akhirnya ditangkap di rumah abangnya di Kota Langsa,” ucap Suhendri di Banda Aceh, Sabtu (14/12/2024).

    Pencarian dan penangkapan berawal informasi bahwa terdakwa Herman berada di Kota Langsa. Selanjutnya, tim Kejari Banda Aceh berkoordinasi dengan Satuan Brimob Polda Aceh guna membantu penangkapan terdakwa.

    Kemudian, Satuan Brimob Polda Aceh menugaskan tujuh personel mencari dan menangkap terdakwa. Tim Kejari Banda Aceh juga memberikan informasi terkait terdakwa Herman kepada tim Brimob, tuturnya.

    Berdasarkan informasi dari kejaksaan, kata Suhendri, tim Brimob bergerak ke Kota Langsa guna memantau titik lokasi yang dicurigai tempat persembunyian terdakwa Herman. Terdakwa Herman berpindah-pindah tempat persembunyian.

    “Tim mendapat informasi terdakwa berada di rumah abangnya di Desa Birem Puntung, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Tim Brimob langsung bergerak ke rumah tersebut dan menangkap Herman. Saat itu, terdakwa bersama anak, istri, dan orang tuanya,” ungkap Suhendri.

    Setelah penangkapan, terdakwa Herman dibawa ke Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Aceh. Dari markas kompi tersebut, terdakwa Herman dibawa ke Banda Aceh guna proses selanjutnya.

    “Kini, terdakwa Herman kembali dititipkan ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh di Kahju, Kabupaten Aceh Besar,” kata Suhendri.

    Terdakwa Herman terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan barang bukti mencapai 15,5 gram. Herman ditangkap di sebuah rumah di Dusun Gano, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada pertengahan Juni 2024.

    Sebelum melarikan diri, terdakwa mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan vonis majelis hakim. Terdakwa Herman divonis dengan hukuman tujuh tahun penjara. Terdakwa melarikan setelah membobol pintu sel tahanan.

  • Jhon-Marthin Yogobi Gugat Hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya ke MK Regional 14 Desember 2024

    Jhon-Marthin Yogobi Gugat Hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya ke MK Regional 14 Desember 2024

    Jhon-Marthin Yogobi Gugat Hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya ke MK
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Tim Koalisi pasangan calon (Paslon) Jhon Ricard Banua dan Marthin Yogobi (
    Jhon-Marthin
    ) Jilid II resmi mendaftarkan
    gugatan
    hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya ke
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) dengan nomor registrasi 282.
    Pendaftaran gugatan tersebut dilakukan pada Jumat (13/12/2024).
    “Kami secara resmi telah mendaftarkan diri ke MK dan telah diterima dengan diterbitkannya nomor registrasi 282,” ujar Ketua Tim Koalisi Pemenangan Paslon Jhon-Marthin Jilid II, Freed Hubi, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).
    Freed menjelaskan, gugatan ke MK bukanlah bentuk perlawanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau kandidat lain.
    Namun, Paslon Jhon-Marthin merasa perlu mencari keadilan dan kebenaran terkait proses Pilkada di Jayawijaya.
    “KPU sangat paham aturan bahwa dugaan penggabungan suara yang dilakukan untuk memenangkan satu calon bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2016 dan turunannya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada tim yang ada di kampung dan distrik untuk tetap tenang,” tambahnya.
    Freed juga menyatakan optimisme bahwa MK akan menerima gugatan yang diajukan paslonnya.
    “Kami meminta kepada kuasa hukum kami untuk memproses seluruh penyelenggara yang terlibat, baik di tingkat kabupaten hingga distrik, karena ini adalah pelanggaran hukum,” tuturnya.
    Sementara itu, Ketua Relawan Milenial Jhon-Marthin, Wakol Yelipele menegaskan, meskipun KPU telah menetapkan pemenang Pilkada untuk Paslon 02, kemenangan tersebut belum dapat dianggap sah.
    Menurutnya, proses Pilkada yang berlangsung pada 27 November melanggar konstitusi.
    “Ini terlihat dari prinsip sistem noken yang harus dilakukan melalui kesepakatan di TPS, dan dilarang dilakukan saat pleno distrik. Terdapat penggabungan suara dari Paslon 01, 03 ke 02, bahkan dari Paslon 04 juga ke 02, dan kami sudah memastikan hal ini terjadi di beberapa distrik,” ungkapnya.
    Ketua JRBB, Festus Asso menambahkan, penetapan perolehan suara oleh KPU bukanlah akhir dari pertandingan Pilkada 2024 di Kabupaten Jayawijaya.
    “Proses ini masih berlanjut, dan pendaftaran gugatan ke MK adalah babak kedua dari proses Pilkada tanggal 27 November,” katanya.
    Festus mengajak seluruh masyarakat Jayawijaya untuk menjaga situasi tetap aman dan damai.
    Ia menekankan, proses Pilkada telah berlangsung dengan baik, sehingga situasi tersebut harus dipertahankan sambil menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.
    “Situasi Pilkada yang tenang, nyaman, aman, dan damai harus tetap kita jaga dan kita kembalikan kepada proses hukum yang ada, sesuai dengan mekanisme hukum, sebab hukum adalah panglima tertinggi. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang akan kita lakukan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.