Xcloud.id

Blog

  • Dimakzulkan Majelis Nasional Korsel, Bagaimana Status Presiden Yoon?

    Dimakzulkan Majelis Nasional Korsel, Bagaimana Status Presiden Yoon?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Parlemen Korea Selatan akhirnya memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12), usai drama darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Pemakzulan itu berlangsung melalui voting di parlemen. Hasilnya 204 sepakat, 85 menolak, 3 abstan, dan 8 suara dianggap tidak sah.

    Menurut aturan di Korsel, pemakzulan bisa berhasil jika mengantongi dua pertiga atau 200 suara persetujuan.

    Lalu bagaimana status Presiden Yoon saat ini?

    Usai dimakzulkan parlemen, Yoon bebas tugas sebagai presiden. Posisi tersebut kini diisi Perdana Menteri Han Duck Soo untuk sementara waktu.

    Menurut Konstitusi Korsel, jika masih menjabat presiden punya wewenang memimpin angkatan bersenjata, menyimpulkan dan meratifikasi perjanjian, memberi pengampunan, memveto undang-undang, mengumumkan amandemen hukum, mengusulkan anggaran, hingga mengangkat atau memberhentikan pejabat publik.

    Pemberhentian sementara Yoo mulai berlaku pukul 19.24 waktu setempat atau sekitar dua setengah jam usai dimakzulkan parlemen, dikutip Yonhap.

    Setelah itu, status pemakzulan Yoon akan dinilai secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Proses tersebut akan memakan waktu hingga 180 hari atau enam bulan.

    Pada hari ini, Senin (16/2), sidang perdana para hakim di MK untuk memutuskan pemakzulan Yoon dimulai. Saat ini, MK hanya memiliki enam dari yang seharusnya sembilan hakim.

    Untuk bisa mengesahkan pemakzulan, keenam hakim harus sepakat secara bulat. Jika, terdapat satu hakim pun yang beda suara, maka status pemakzulan itu gagal.

    Di tengah proses ini, oposisi mendesak MK menerima pemakzulan Yoon dari parlemen.

    Ketua Partai Demokratik Lee Jae Myung mendesak para hakim segera mencopot Yoon.

    “Ini adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan kekacauan nasional dan meringankan penderitaan rakyat,” kata Lee.

    (isa/dna/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo angkat Sjafrie Sjamsoeddin jadi Ketua Harian DPN

    Presiden Prabowo angkat Sjafrie Sjamsoeddin jadi Ketua Harian DPN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

    Selain Sjafrie, Presiden juga melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Sjafrie dan Donny saat membacakan sumpah yang dipandu oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Keduanya juga bersumpah dalam agama Islam, untuk menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

    Laman Kementerian Sekretariat Negara, memuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari DPN, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

    Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa keberadaan Dewan Pertahanan Nasional merupakan upaya memperkuat kebijakan pertahanan negara.

    Dewan ini berperan penting sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan serta pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

    DPN memiliki tugas utama menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara. Kebijakan ini dirancang agar instansi pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat bekerja sama dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan.

    Selain itu, DPN bertanggung jawab menyusun kebijakan pengerahan komponen pertahanan, termasuk aspek mobilisasi dan demobilisasi, serta menganalisis risiko dari kebijakan yang akan diterapkan.

    Struktur DPN terdiri atas anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap meliputi Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI, sementara anggota tidak tetap dapat berasal dari pejabat pemerintah maupun tokoh nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan.

    Semua anggota, baik tetap maupun tidak tetap, diangkat langsung oleh Presiden dengan hak dan kewajiban yang setara.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11) mengemukakan rencana Presiden Prabowo untuk membentuk DPN.

    Menurut Sjafrie, pembentukan lembaga tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pertahanan.

    “Akan ada keluar Perpres tentang Dewan Pertahanan Nasional,” ujarnya kepada wartawan.

    Sjafrie menegaskan, pembentukan DPN bukan hal baru, melainkan pelaksanaan amanat undang-undang. Ia merujuk Pasal 15 dalam Undang-Undang Pertahanan yang menyatakan bahwa Dewan Pertahanan Nasional bertugas untuk mengelola urusan kedaulatan negara.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamenkeu Sebut Rasio Pajak RI Bisa 12% tapi Belum Terwujud, Ini Alasannya

    Wamenkeu Sebut Rasio Pajak RI Bisa 12% tapi Belum Terwujud, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rasio pajak Indonesia sebetulnya bisa lebih besar dari apa yang ada sekarang di kisaran 10%. Ia percaya rasio pajak bisa meningkat menjadi 12%.

    Suahasil mengatakan ada tarikan pajak yang dibebaskan pemerintah, jumlahnya mencapai 1,8% dari PDB di 2025. Tarikan pajak yang dibebaskan inilah yang seharusnya bisa mendongkrak rasio pajak Indonesia jadi 12%.

    “Jadi kalau kita lihat saat ini, tax ratio kita 10,4% dari PDB. Sebenarnya menurut aturan yang ada pemerintah itu bisa kumpulkan 10,4% ditambah 1,8%, berarti itu adalah 12,2% dari PDB,” sebut Suahasil di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Tarikan pajak sebesar 1,8% dari PDB tadi jumlahnya mencapai Rp 445,5 triliun. Ini adalah beberapa pungutan pajak yang sengaja dihilangkan untuk memberikan daya beli kepada masyarakat. Termasuk pungutan pajak PPN yang dibebaskan oleh pemerintah. Suahasil menyebut hal ini sebagai belanja perpajakan.

    “Tapi 1,8%-nya itu memang sengaja dengan aturan tidak dipungut, dibebaskan, dibiarkan uangnya tetap di masyarakat kemudian langsung berputar di masyarakat,” beber Suahasil.

    Dari data yang dipaparkan Suahasil, jumlah pungutan pajak yang dibebaskan itu terdiri dari pungutan PPN yang dibebaskan senilai Rp 265,6 triliun, pungutan PPh yang dibebaskan senilai Rp 144,7 triliun, dan jenis pajak-pajak lainnya yang dihilangkan senilai Rp 35,2 triliun.

    “Jadi yang 10,4% yang masuk ke APBN dan keluar dalam bentuk belanja negara, belanja untuk transfer ke KL, subsidi, perlindungan sosial, pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain,” kata Suahasil.

    Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah belanja pajak terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp 362,5 triliun atau sebesar 1,73% dari PDB, kemudian di 2024 mencapai Rp 399,9 triliun atau sebesar 1,77% dari PDB, sementara di 2025 diprediksi mencapai Rp 445,5 triliun atau mencapai 1,83%.

    (acd/acd)

  • Selamat, Mbak Lala Pengasuh Rafathar Wisuda S-1

    Selamat, Mbak Lala Pengasuh Rafathar Wisuda S-1

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar bahagia datang dari keluarga Nagita Slavina (Gigi) dan Raffi Ahmad. Pengasuh Rafathar Malik Ahmad, Shela atau akrab disapa Mbak Lala meraih gelar sarjana dan diwisuda pada Minggu (15/12/2024).

    Momen bahagia tersebut dibagikan oleh Nagita Slavina melalui Instagramnya @raffinagita1727. Dalam unggahan tersebut, tampak Gigi hadir mendampingi Mbak Lala bersama Rafathar.

    Dalam unggahannya tersebut, Nagita Slavina terlihat anggun dan elegan mengenakan gaun lace putih dengan tas Chanel berwarna senada.

    Sementara itu, Rafathar mengenakan kaus kemeja bermotif floral biru dipadukan dengan celana warna hitam. Sedangkan Mbak Lala, pada hari spesialnya tersebut ia memakai toga dengan aksen kuning di bagian leher dan lengannya.

    Dalam keterangan unggahan, Nagita Slavina merasa sangat bangga lantaran Mbak Lala bisa menyelesaikan pendidikan Strata-1. 

    Ibu tiga anak tersebut tak lupa memberikan apresiasi dan pujian untuk Mbak Lala. Selama menjadi bagian dari keluarga Raffi dan Nagita, wanita asal Lampung tersebut tidak lupa untuk meneruskan pendidikannya.

    “Dear Mbak Lala, top mantap is the best. Selamat atas pencapaian luar biasa,” tulis Nagita Slavina, seperti dikutip Beritasatu.com pada Senin (16/12/2024).

    Nagita Slavina menambahkan bahwa lulus S-1 adalah langkah pertama dan memacu Mbak Lala untuk terus semangat meraih cita-cita, karena hal itu merupakan kunci untuk meraih lebih banyak lagi. 

    Para netizen pun langsung  membanjiri kolom komentar unggahan Nagita Slavina tersebut. Mereka mengucapkan selamat atas prestasi atau gelar S-1 yang diraih Mbak Lala. 

    “Masyaallah, nangis melihat Mbak Lala wisuda, luar biasa,” kata @net****.

    “Terharu banget sama Mbak Lala. Selamat ya,” ujar @gil*****.

    “Ikut bangga. Congrats Mbak Lala,” tulis @gas*****.

    Sementara itu, Mbak Lala juga ikut berkomentar dalam unggahan Nagita Slavina tersebut. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah memberikannya kesempatan untuk menjadi bagian keluarga Nagita Slavina dan mengizinkan meneruskan pendidikannya di bangku perkuliahan.

    “Terima kasih banyak Bu Gigi, Pak Raffi, dan keluarga,” terang Mbak Lala yang baru saja wisuda sarjana S-1.

  • Israel Lancarkan Bom Dahsyat Seperti Gempa Bumi ke Tartus Suriah

    Israel Lancarkan Bom Dahsyat Seperti Gempa Bumi ke Tartus Suriah

  • Ketua Komisi II DPR imbau Pemda siapkan anggaran makan bergizi gratis

    Ketua Komisi II DPR imbau Pemda siapkan anggaran makan bergizi gratis

    Ketua Komisi II DPR RI mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program itu belum diterbitkan pemerintah pusat.

    Walaupun belum ada juknis program MBG, menurut dia, semua pihak yang terlibat harus bersiap bahwa program andalan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu sudah dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.

    “Kita menunggu arahan dari pemerintah pusat, DPR RI tentu juga akan proaktif bersama mitra-mitra kerja kami untuk memastikan bagaimana juknisnya,” kata Rifqinizamy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Pada masa reses akhir tahun 2024, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja untuk melihat simulasi program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya, dia mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan yang melaksanakan simulasi tersebut di SMK Negeri 2 Palembang.

    “Siswa-siswi menyambut dengan baik dan kita lihat, exercise dengan Rp10.000 per paket per siswa itu cukup memenuhi kebutuhan dan selera siswa,” kata dia.

    Di samping itu, dia berharap UMKM lokal termasuk kantin-kantin sekolah bisa diberdayakan untuk program tersebut. Karena jika tidak maka pelanggan kantin-kantin di sekolah itu justru akan berkurang.

    “Karena siswa-siswi kita pada jam istirahat akan dikasih makan gratis, mereka mungkin ke kantinnya tinggal sedikit, itu justru bisa diberdayakan agar tidak ada yang dirugikan dari program makan bergizi gratis ini,” kata dia.

    Dia pun memastikan Komisi II DPR RI bakal berkomitmen untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Mudah-mudahan ini bagian dari gotong-royong kita sebagai sebuah bangsa,” katanya.

  • Video: Buka-Bukaan Bank BSI Soal Prospek Ekonomi & Bisnis Bank di 2025

    Video: Buka-Bukaan Bank BSI Soal Prospek Ekonomi & Bisnis Bank di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) konsisten berupaya menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Atas perkembangan bisnis dan layanan perseroan, BSI pun sukses meraih penghargaan sebagai Best Banker 2024 by Profitability Growth, dan Best in Class Sharia Wealth Management pada CNBC Indonesia Awards 2024.

    Mengenai penghargaan yang diterima oleh BSI, simak dialog eksklusif Jurnalis CNBC Indonesia, Salma Wijaya dan Juru Kamera Bayu, bersama dengan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Hery Gunardi, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 16/12/2024) berikut ini.

  • Menko Zulhas Mau Bangun Irigasi di 3 Juta Ha Sawah, Anggarannya Rp 15 T

    Menko Zulhas Mau Bangun Irigasi di 3 Juta Ha Sawah, Anggarannya Rp 15 T

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan ada 2,6-3 juta hektare (Ha) lahan sawah di Indonesia belum memiliki irigasi yang layak. Hal ini berdampak pada produksi yang tidak optimal atau hanya bisa dilakukan satu kali tanam dalam satu tahun.

    Zulhas mengatakan pihaknya akan fokus membangun atau memperbaiki irigasi di lahan sawah tersebut. Tujuannya untuk mengejar swasembada pangan di 2027 yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu cepat, maka sawah yang sekali tanam, yang 2,6-3 juta ini sekali tanam karena dia tidak ada irigasi atau irigasi rusak, ini dulu kita optimalisasi,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (16/12/2024).

    Zulhas menyebut ada anggaran hampir Rp 15 triliun yang disiapkan untuk membangun irigasi. Anggaran tersebut berada di Kementerian PUPR.

    “Ada Rp 12,6 triliun tapi sudah ditambah itu (menjadi) hampir Rp 14 atau 15 PU itu nanti khusus untuk irigasi,” jelas Zulhas.

    “Jadi sawah-sawah yang tidak ada irigasinya ini yang akan kita bangun dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya,” tambahnya.

    Zulhas meminta agar Bupati dan Gubernur bisa segera mendata sawah di daerah yang belum memiliki irigasi atau rusak. Data tersebut bisa disampaikan ke Kementerian Pertanian atau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dengan tembusan Kemenko Bidang Pangan.

    “Agar ini bisa segera kita selesaikan karena dananya sudah ada,” ucapnya.

    Zulhas menargetkan instruksi presiden (Inpres) tentang perbaikan irigasi sawah daerah bisa terbit pekan depan. Dalam aturan ini, pemerintah pusat bisa turut menggarap perbaikan irigasi sawah yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Kalau 1.000 Ha harus dibangun Bupati, kalau 1.000-3.000 Ha harus dibangun Gubernur. Sekarang yang 1.000-3.000 Ha bisa dibangun oleh pusat, kami sudah selesaikan nanti ada Inpres mudah-mudahan minggu depan sudah terbit,” imbuhnya.

    (aid/rrd)

  • Momen Fuji Berikan Buket Bunga untuk Ibunya, Dewi Zuhriati: Ada Ulatnya

    Momen Fuji Berikan Buket Bunga untuk Ibunya, Dewi Zuhriati: Ada Ulatnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Fujianti Utami atau akrab disapa Fuji memberikan buket bunga cantik untuk sang ibunda, Dewi Zuhriati yang sedang sakit. Namun tak disangka, bunga tersebut malah membuat Dewi tertawa lantaran terdapat ulat di dalamnya.

    Hal ini bermula, ketika Fuji dan kakaknya, Fadli Faisal, datang ke rumah orang tuanya karena ingin melihat kondisi ibunya yang sedang sakit. 

    “Cepat sembuh ya, bos,” kata Fuji dikutip dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall pada Senin (16/12/2024).

    Alih-alih ingin membuat hati Dewi Zuhriati bahagia, malah menjadi bahan lelucon karena terdapat ulat di antara bunga-bunga yang diberikan oleh Fuji.

    “Ini ada ulatnya,” kata Dewi Zuhriati.

    Dewi pun langsung memperlihatkannya kepada kedua anaknya tersebut. Tak hanya itu, sang suami, Haji Faisal juga melihatnya bahwa terdapat larva tersebut di dalam buket bunga yang diberikan oleh Fuji.

    Meskipun ulat tersebut terlihat menjijikan di mata Fuji, tetapi adik almarhumah Vanessa Angel itu mengatakan bahwa bunga tersebut asli sehingga masih terdapat hewan di dalamnya.

    “Berarti bunganya asli. Itu (ulat) bisa jadi vitamin,” kata Fuji.

    Netizen yang menyaksikan video tersebut ikut berkomentar. Tak sedikit yang ikut terkejut, karena buket bunga yang diberikan Fuji ternyata terdapat ulat di dalamnya.

    “Keluarga mereka kayaknya adem bener ya, akur. Iri banget,” terang @wa****.

    “Tandanya, bunganya segar,” kata @ser****.

    “Lucu banget, tetapi seram juga ada ulatnya. Cepat sembuh Oma Gala,” ujar @ai**** yang menyaksikan video terdapat ulat di dalam buket bunga dari Fuji untuk Dewi Zuhriati.

  • Diskon 50%: Beli Token Listrik Rp50 Ribu Dapat KwH Setara Rp100 Ribu

    Diskon 50%: Beli Token Listrik Rp50 Ribu Dapat KwH Setara Rp100 Ribu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menjelaskan diskon tarif listrik 50% yang akan berlaku 2 bulan mulai Januari 2025. Kelak, diskon tarif listrik ini akan berlaku secara otomatis pada saat pembelian token listrik atau listrik pasca bayar.

    Sejatinya, pelanggan listrik 2.200 Volt Amphere (VA) ke bawah tidak perlu melakukan mekanisme apapun.

    “Otomatis itu, otomatis. Jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apapun, itu dari sudut pandang kita melalui proses otomatis yang berbasis pada sistem digital. Jadi nanti pembayaran tokennya langsung kemudian ada diskon, ya 50%. Kemudian yang pascabayar otomatis tagihannya sudah langsung 50%,” terang Darmawan usai Konfrensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Senin (16/12/2024).

    Darmawan mencontohkan, untuk pelanggan yang pra bayar, secara otomatis akan langsung menyesuaikan. Misalnya, jika pembelian pulsa (token) yang tadinya Rp100.000 misalnya untuk KWH tertentu, hanya tinggal membayar Rp50.000. “Hanya menjadi separohnya,” tegas Darmawan.

    Dalam Konfrensi Pers, Darmawan membeberkan jumlah pelanggan yang menerima diskon tarif listrik 50% mencapai 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT).

    Diantaranya: 24,6 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA, kemudian 38 juta pelanggan 900 VA, lalu 14,1 juta pelanggan 1.300 VA dan 4,6 juta pelanggan 2.200 VA.

    “Ini menyasar 97% pelanggan, diskon 50% pada bulan Januari-Februari 2025. Ini berkah untuk daya beli masyarkat, kami siap menjalankan berkah ini tentunya untuk pelanggan pra bayar kami, misalnya beli Rp 100 ribu bisa jadi separuhnya,” tegas Darmawan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan, beberapa aspek kebijakan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menyelenggarakan berbagai paket kebijakan, sebagai syarat menjaga daya beli masyarakat,

    “Sehingga ekonomi kita tetap jalan meski kita pahami banyak dinamakan global yang terjadi dan di dalam negeri yang terus kita waspadai,” ungkap Sri Mulyani di tempat yang sama, Senin (16/12/2024).

    Sebagaimana diketahui, pemerintah meluncurkan beberapa stimulus ekonomi. Diantaranya, untuk Rumah Tangga, Pekerja dan UMKM.

    Pertama, untuk Rumah Tangga diantaranya: Bantuan pangan/beras untuk dua bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta penerima bantuan pangan (PBP), mendapatkan 10 Kg per bulan.

    Kemudian, PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Lalu, pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah diberikan diskon listrik 50% selama dua bulan (Januari-Februari 2025).

    Kedua, untuk Pekerja: atau Pekerja yang mengalami PHK dengan perbaikan kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Ketiga, UMKM: atau perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5% dari omzet sampai dengan tahun 2025. Untuk UMKM dengan omset di bawah Rp 500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari PPh tersebut.

    (pgr/pgr)