Blog

  • Terungkap Taktik Apple agar iPhone Laku Keras

    Terungkap Taktik Apple agar iPhone Laku Keras

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple menyiapkan taktik agar iPhone laku keras tahun depan, sehingga perusahaan bisa untung lebih besar. Rencananya mereka akan meluncurkan iPhone model ramping atau dikenal sebagai iPhone 17 Slim.

    Hal ini akan menjadi gebrakan baru dan kemungkinan meningkatkan kembali minat beli masyarakat yang mulai jenuh dengan model iPhone tanpa peningkatan desain besar dari tahun-ke-tahun.

    Cnet melaporkan Apple akan merilis model iPhone tersebut untuk pertama kalinya pada 2025, dikutip Senin (16/12/2024).

    Kabar soal iPhone tipis ini juga diungkapkan analis Ming Chi Kuo. Menurutnya iPhone 17 Slim akan hadir tahun depan sebagai pengganti varian Plus.

    Secara spesifikasi dikabarkan sama dengan iPhone 17 Standar. Perbedaannya mungkin pada kamera yang dihadirkan hanya satu, bukan dua seperti yang diperlihatkan pada iPhone 16 dan iPhone 16 Plus.

    Selain itu, Kuo memperkirakan Apple menyiapkan prosesor yang sama dengan iPhone 17 dasar.

    Laporan MacRumors mengutip analis Jeff Pu mengatakan ketebalan ponsel 6 milimeter. Jauh lebih ramping dari iPhone 16 memiliki ketebalan 7,8 mm.

    Selain itu, akan ada iPhone versi murah yang didukung Face ID. Tahun depan, Apple dilaporkan pula mengembangkan fitur berbasis Artificial Intelligence (AI) Apple Intelligence yang sudah diluncurkan tahun ini.

    Namun ini juga bisa berakhir buruk bagi Apple. iPhone 17 Slim bisa dibanderol dengan harga lebih mahal dari biasanya.

    Ide membuat iPhone lebih tipis berbeda dengan pilihan produsen ponsel lain. Samsung, Google dan perusahaan lain lebih memiliki mengembangkan ponsel lipat sejak beberapa tahun lalu.

    Kabarnya, iPhone 17 Slim membuat pengembangan iPhone lipat terpaksa ditunda hingga 2026 mendatang.

    Namun, berbagai rumor ini belum bisa dipastikan hingga Apple benar-benar merilis iPhone baru pada 2025 mendatang. Kita tunggu saja!

    (fab/fab)

  • Pemerintah Siapkan Diskon Listrik 50 Persen 2 Bulan, Imbas Kenaikan PPN 12 Persen di 2025 – Halaman all

    Pemerintah Siapkan Diskon Listrik 50 Persen 2 Bulan, Imbas Kenaikan PPN 12 Persen di 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Atas kebijakan tersebut, Pemerintah juga telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi untuk masyarakat.

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

    Salah satu insentif yang diberikan Pemerintah adalah diskon listrik.

    Hal itu bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga akibat kenaikan PPN 12 persen.

    Adapun besaran diskon listrik yang diberikan kepada masyarakat sebesar 50 persen selama 2 bulan, yakni bulan Januari dan Februari 2025.

    Diskon tersebut berlaku bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA.

    Selain itu, insentif bagi rumah tangga lainnya adalah kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan.

    Bantuan beras tersebut akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama 2 bulan, yakni bulan Januari-Februari 2025.

    Selain bagi rumah tangga, Pemerintah juga memberikan stimulus bagi masyarakat kelas menengah, dunia usaha dan barang dan jasa mewah.

    Dikutip dari Kompas TV, berikut adalah daftar lengkap stimulus yang diberikan Pemerintah akibat kenaikan PPN 12 persen:

    1. MinyaKita, tepung terigu, gula industri PPN-nya tetap 11 persen di 2025, yang 1 persen DTP

    2. Bantuan pangan dan beras bagi desil satu dan dua sebesar 10 kg per bulan

    3. Biaya Listrik untuuk pelanggan di bawah atau sampai dengan 2200 VA diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan

    4. PPN DTP Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

    5. Melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis listrik atau berbasis baterai (electric vehicle)

    6. PPnBM DTP untuk kendaraan baterai atau EV atas impor roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda empat tertentu yang komplet (knock down)

    7. Pembebasan bea masuk EV CBU

    8. PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid, PPN yang diskon atau PPN DTP sebesar 3 persen

    9. Insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja gaji Rp4,8 juta-Rp10juta

    10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan industri padat karya, masa klaimnya diperpanjang sampai dengan 6 bulan dan manfaatnya 60 persen untuk 6 bulan

    11. Jaminan Kecelakaan Kerja bagi industri padat karya tertentu, diberikan diskon sebesar 50 persen untuk 6 bulan

    12. PPh final UMKM 0,5 persen diperpanjang sampai dengan 2025

    13. Subsidi kredit investasi industri padat karya sebesar 5 persen

    (Tribunnews.com/Widya) (KompasTV)

  • Sekolah di Suriah Kembali Dibuka usai Rezim Assad Tumbang

    Sekolah di Suriah Kembali Dibuka usai Rezim Assad Tumbang

    Jakarta, CNN Indonesia
    Siswa kembali ke ruang-ruang kelas di Suriah pada Minggu setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah dibuka kembali.

    Bagikan:

    url telah tercopy

  • PMII Lamongan Turun Jalan, Pertanyakan Penghapusan Bansun

    PMII Lamongan Turun Jalan, Pertanyakan Penghapusan Bansun

    Lamongan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Lamongan menggelar demontrasi untuk menyampaikan aspirasinya, Senin (16/12/2024).

    Demonstrasi tersebut menyasar tiga titik. Pertama di depan Kantor DPRD Lamongan, lalu berlanjut ke Kantor Pemkab dan Pendopo Lokatantra Lamongan.

    Mahasiswa membawa tiga poin tuntutan. Pertama menuntut tanggung jawab Bupati Lamongan atas penghapusan Dana Dusun. Kedua menuntut bupati menuntaskan janji politik priode pertama serta menuntut DPRD dan Pemerintah kabupaten Lamongan merevisi APBD Lamongan sesuai dengan UU NO 1 Tahun 2022.

    Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan temuan atas ketidaksesuaian APBD Lamongan dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di antaranya soal batas maksimal dari belanja pegawai adalah 30 persen. Namun dalam praktiknya Kabupaten Lamongan melebihi 30 persen.

    “Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tata kelola anggaran yang menyebabkan anggaran kabupaten Lamongan tidak beraturan,” kata Rois, koodinator aksi.

    Sementara terkait Dana Dusun yang merupakan salah satu program Bupati Lamongan pada kampanye periode pertama, tidak terselesaikan di ujung periode.

    “Di mana pada janji politiknya menyebutkan 100 juta per dusun untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Dusun. Namun dalam praktiknya hanya terealisasi 35 juta per dusun dan hanya berjalan 3 tahun,” ujarnya.

    Dalam aksinya di depan Kantor Pemkab Lamongan, demonstran ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lamongan, Joko Nursiyanto, didampingi Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Joko Raharto.

    Namun kehadiran dua pejabat yang akan memberikan penjelasan aatas tuntutan mahasiswa itu ditolak. Demonstran hanya ingin bertemu Bupati Yuhronur Efendi.

    Karena keinginannya bertemu bupati tidak terpenuhi, massa bergeser ke depan Pendopo Lokatantra Lamongan untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Setelah kembali gagal bertemu bupati, massa akhirnya membubarkan diri.

    Menanggapi tuntutan pendemo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lamongan, Joko Nursiyanto, menjelaskan bahwa mengenai belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berada di bawah 30 persen. Sesuai dengan dengan UU No 1 Tahun 2022.

    “Perlu kami luruskan, untuk persentase maksimal 30 persen belanja pegawai, mungkin yang teman-teman PMII maksud adalah belanja birokrasi mencapai 50 persen. Itu dari belanja pegawai, barang dan jasa (belanja diarahkan),” kata Joko.

    “Untuk belanja pegawai pemerintah kabupaten lamongan pada tahun anggaran 2024 sebesar 26.80 persen sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2024,” sambung Joko.

    Sementara terkait dengan alokasi Dana Dasun yang dilakukan penghapusan pada APBD tahun anggaran 2024, menurut Joko, hal itu sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

    “Selain itu juga sesuai Permendagri 15 tahun 2023, tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024, yaitu belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan,” tuturnya. [fak/suf]

  • Dikunjungi Sejumlah Menteri, Area Parkir Stasiun Lempuyangan Ditutup hingga Besok
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        16 Desember 2024

    Dikunjungi Sejumlah Menteri, Area Parkir Stasiun Lempuyangan Ditutup hingga Besok Yogyakarta 16 Desember 2024

    Dikunjungi Sejumlah Menteri, Area Parkir Stasiun Lempuyangan Ditutup hingga Besok
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Dikunjungi beberapa menteri, KAI Daop 6
    Yogyakarta
    bakal tutup area parkir
    Stasiun Lempuyangan
    pada Senin (16/12/2024) hingga besok Selasa (17/12/2024) pukul 09.00 WIB.
    Manager Humas
    Daop 6 Yogyakarta
    Krisbiyantoro mengatakan bahwa penutupan sementara ini dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan kunjungan kerja Menteri Perhubungan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Wakil Menteri BUMN di Stasiun Lempuyangan pada Selasa (16/12).
    “Hari ini hingga besok (Selasa) pagi kami melakukan pengaturan. Stasiun Lempuyangan hanya melayani drop off saja. Daop 6 memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan akibat penutupan sementara ini,” ucapnya.
    “Kami juga mengimbau kepada calon penumpang KA maupun KRL yang berangkat dari Stasiun Lempuyangan untuk menyesuaikan keberangkatannya menuju Stasiun Lempuyangan,” kata Krisbiyantoro.
    Daop 6 mengimbau kepada calon pelanggan untuk memperhatikan waktu keberangkatan KA dan waktu keberangkatan menuju stasiun.
    “Kami mengimbau kepada seluruh calon penumpang KA agar mengalokasikan waktu yang cukup ketika menuju stasiun keberangkatan untuk menghindari kemungkinan ketinggalan perjalanan,” kata Krisbiyantoro.
    Dia menambahkan untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI 121 atau melalui media sosial resmi KAI 121.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Mahasiswa di Malang, Titipkan Barang di Tempat Gadai 
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        16 Desember 2024

    Fenomena Mahasiswa di Malang, Titipkan Barang di Tempat Gadai Surabaya 16 Desember 2024

    Fenomena Mahasiswa di Malang, Titipkan Barang di Tempat Gadai
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur, kini menjadikan tempat-tempat gadai sebagai alternatif untuk
    penitipan barang
    .
    Fenomena ini terungkap dalam survei pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang.
    Kepala Kantor
    OJK Malang
    , Biger Adzanna Maghribi menjelaskan, fenomena ini biasanya meningkat menjelang libur semester.
    Banyak mahasiswa yang memilih untuk menggadaikan barang-barang berharga mereka, seperti sepeda motor dan laptop, daripada membawanya pulang ke kampung halaman.
    “Mahasiswa merasa lebih aman untuk menyimpan barang-barang berharganya di tempat-tempat gadai daripada di tempat kosnya,” ujar Biger, di Malang, Senin (16/12/2024).
    Ia menambahkan, keputusan ini merupakan ide kreatif dari mahasiswa.
    “Daripada membawa sepeda motor atau menenteng laptop ke kampung halamannya, atau disimpan di tempat kosnya, mereka memilih di tempat-tempat gadai,” imbuh dia.
    Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri, tetapi juga di kalangan mahasiswa perguruan tinggi swasta.
    Biger menjelaskan, fungsi pegadaian bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan uang jangka pendek.
    Ia menyarankan agar mahasiswa yang melakukan praktik ini memilih tempat gadai yang resmi dan berada di bawah pengawasan OJK.
    “Jadi ibaratnya mahasiswa ini gadai, dapat uang, terus diambil lagi dalam rentang waktu 1-2 bulan saat mau masuk kuliah lagi. Itu dianggap sebagai biaya titip barang,” kata Biger.
    Ia menekankan pentingnya memilih tempat gadai yang resmi, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian, OJK dapat memberikan bantuan.
    Di sisi lain, Biger juga mengakui, ada mahasiswa yang terpaksa menggadaikan barang-barang mereka karena tekanan ekonomi.
    “Fenomena seperti ini kita temukan saat survei pengawasan, biasanya kita lakukan setahun sekali ke tempat-tempat gadai. Ada juga yang menggadaikan sendok, piring, garpu, gelas, mungkin itu karena faktor ekonomi, butuh uang,” kata dia.
    Dengan kondisi ini, OJK Malang terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya memilih lembaga gadai yang tepercaya demi keamanan barang dan finansial mereka.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Sebut Ada 700 Titik Rawan Kecelakaan dan Macet Saat Natal dan Tahun Baru – Page 3

    Polri Sebut Ada 700 Titik Rawan Kecelakaan dan Macet Saat Natal dan Tahun Baru – Page 3

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas persiapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Kantor Presiden Jakarta, Senin (12/16/2024). Prabowo ingin memastikan semua masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan suka cita, aman, dan nyaman.

    Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih. Mulai dari, Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Pada sore hari ini sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman,” jelas Prabowo saat membuka rapat di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Dia meyakini jajaran menterinya sudah melakukan koordinasi dan persiapan Nataru dengan baik. Kendati begitu, Prabowo tetap meminta laporan terkini terkait keamanan, transportasi, pasokan BBM, dan bahan pangan selama Nataru.

    “Saya ingin juga mendapatkan laporan yang terkini dari pihak keamanan juga dari sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersedian bahan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata,” tuturnya.

    “Kalau begitu dengan demikian saya mungkin persilakan mungkin Kapolri akan melaporkan,” sambung Prabowo.

     

  • Peskov: Belum Ada Keputusan Akhir Terkait Pangkalan Rusia di Suriah – Halaman all

    Peskov: Belum Ada Keputusan Akhir Terkait Pangkalan Rusia di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa saat ini belum ada keputusan terkait nasib pangkalan Rusia yang berada di Suriah.

    Peskov menjelaskan nasib pangkalan Rusia akan ditentukan setelah adanya pembicaraan dengan pemimpin oposisi Suriah saat ini.

    “Belum ada keputusan akhir mengenai masalah ini saat ini. Kami sedang berhubungan dengan perwakilan pasukan yang saat ini mengendalikan situasi di negara ini, dan semua ini akan ditentukan selama dialog,” kata Peskov, dikutip dari Sputnik Internasional.

    Sementara itu, 4 pejabat Suriah mengatakan bahwa Rusia telah menarik militernya dari Suriah.

    “Rusia menarik kembali militernya dari garis depan di Suriah utara dan dari pos-pos di Pegunungan Alawite tetapi tidak meninggalkan dua pangkalan utamanya di negara itu setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad,” kata 4 pejabat Suriah kepada Reuters.

    Pernyataan ini diperkuat dengan rekaman satelit pada hari Jumat (13/12/2024).

    Di mana satelit tersebut menunjukkan keberadaan 2 pesawat kargo Antonov AN-124 di pangkalan Hmeimim.

    Tampaknya keberadaan 2 pesawat ini untuk mempersiapkan kembalinya pasukan militer Rusia.

    Seorang pejabat keamanan Suriah mengatakan bahwa salah satu pesawat tersebut telah berangkat menuju Libya pada hari Sabtu (14/12/2024).

    Rusia Jalin Dialog dengan Oposisi Suriah

    Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan oposisi Suriah atau komite politik Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Menurut Bogdanov, menjalin komunikasi dengan HTS bagi Rusia adalah untuk memastikan bahwa kelompok yang menggulingkan mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad ini telah memenuhi komitmennya dalam menjaga stabilitas Suriah.

    Mulai dari menjaga ketertiban, mencegah segala hal yang tidak diinginkan dan menjamin keselamatan diplomat dan warga negara asing.

    “Rusia berharap kelompok itu akan memenuhi janjinya untuk”menjaga dari semua ekses, menjaga ketertiban, dan memastikan keselamatan diplomat dan warga asing lainnya,” kata Bogdanov, dikutip dari Al-Arabiya.

    Tidak hanya membahas soal stabilitas Suriah, Rusia juga dikabarkan meminta HTS untuk tetap mempertahankan kehadiran militernya di negara tersebut.

    Diketahui, Rusia memiliki 2 pangkalan militer di Suriah yaitu pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Khmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    “Pangkalan-pangkalan itu masih ada, atas permintaan Suriah, dengan tujuan memerangi teroris dari ISIS. Belum ada keputusan lain yang diambil saat ini,” kata Bogdanov, dikutip dari Al Mayadeen.

    Sebagai informasi, Moskow telah mendukung Suriah sejak awal Perang Dingin, dan telah mengakui kemerdekaannya pada tahun 1944 saat Damaskus berusaha melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Prancis. 

    Diketahui, Rusia memiliki 2 pangkalan militer di Suriah yaitu pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Khmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    Pangkalan Tartous dibangun pada tahun 1971, tepatnya setelah Rusia ikut campur tangan dalam perang saudara untuk membantu Assad.

    Pada tahun 2017, Rusia memberikan sewa gratis selama 49 tahun kepada Assad.

    Rusia juga memiliki pos penyadapan di Suriah yang dijalankan di samping stasiun sinyal Suriah.

    Runtuhnya Rezim Assad

    Assad digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

    Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik di Suriah

  • Korban Penganiayaan George Sugama Halim Tak Ungkap Klaim Pelaku soal Kebal Hukum di BAP
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Desember 2024

    Korban Penganiayaan George Sugama Halim Tak Ungkap Klaim Pelaku soal Kebal Hukum di BAP Megapolitan 16 Desember 2024

    Korban Penganiayaan George Sugama Halim Tak Ungkap Klaim Pelaku soal Kebal Hukum di BAP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – D,
    pegawai toko roti
    di Cakung, Jakarta Timur yang menjadi korban penganiayaan anak bosnya, George Sugama Halim (35), tak menyinggung ihwal pelaku yang sempat mengeklaim kebal hukum.
    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengetahui hal ini setelah melihat isi berita acara pemeriksaan (BAP) korban. 
    “Dari hasil yang di-BAP oleh penyidik, tidak ada pelapor menyampaikan hal itu di-BAP, tidak ada sama sekali,” tegas Lilipaly dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).
    Meski begitu, polisi akan kembali memeriksa korban untuk mengklarifikasi dugaan pernyataan tersebut.
    “Kalau benar itu, kata-kata itu disampaikan, harus dicantumkan dalam berita acara. Berita acara saksi pelapor dalam hal ini,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, George sempat mengatakan dirinya kebal terhadap hukum sehingga berani melakukan penganiayaan.
    Menurut pengakuan D, hal itu diungkapkan oleh GSH saat pertama kali dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.
    “Bilang saya ‘Miskin, babu’ terus dia juga bilang ‘Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum’, gitu,” kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).
    Sebelumnya, George ditangkap polisi di Anugrah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (16/12/2024) dini hari. 
    George beralasan, dia bersama keluarga pergi ke luar kota dengan alasan menenangkan diri. Kendati demikian, polisi mengetahui keberadaan George karena diberitahu oleh orangtua tersangka.
    Polisi menjerat George dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan. Ia terancam hukuman penjara paling lama lima tahun.
    Adapun video kasus penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi dan benda lain sehingga terluka di kepala.
    “Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya,” ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).
    Amarah George langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan.
    “Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban,” imbuh Lina.
    Tidak terima, D melaporkan George ke Polsek Cakung pada 18 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Insentif Bebas PPN Beli Rumah dan Mobil Listrik Lanjut di 2025 – Page 3

    Insentif Bebas PPN Beli Rumah dan Mobil Listrik Lanjut di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan melanjutkan insentif Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi masyarakat kelas menengah yang mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun 2025.

    Kebijakan ini dirancang untuk memberikan keringanan di tengah kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Properti untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp 5 miliar. Insentif ini berlaku dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 2 miliar.

    “Nah, bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai hingga Rp 5 miliar. Pajak untuk Rp 2 miliar ditanggung pemerintah, sementara sisanya, yaitu Rp 2 hingga Rp 3 miliar, akan tetap dikenakan pajak,” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Rincian Insentif PPN DTP Properti

    Periode insentif: Januari hingga Juni 2025, dengan kelanjutan insentif pada Juli hingga Desember 2025.
    Cakupan harga rumah: Hingga Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp 2 miliar yang ditanggung pemerintah.

    Insentif Kendaraan Listrik (EV)

    Selain sektor properti, pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB/EV), meliputi:

    PPN DTP KBLBB/EV: Untuk kendaraan roda empat tertentu dan bus.
    PPnBM DTP KBLBB/EV: Untuk kendaraan roda empat tertentu, baik impor Completely Built Up (CBU) maupun produksi lokal Completely Knock Down (CKD).
    Pembebasan Bea Masuk EV CBU: Untuk kendaraan listrik yang diimpor secara utuh.