Xcloud.id

Blog

  • BPS Laporkan Impor Susu RI Turun 6,19% di Januari-November 2024

    BPS Laporkan Impor Susu RI Turun 6,19% di Januari-November 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan impor susu selama periode Januari hingga November 2024. Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers Neraca Perdagangan November 2024, pada Senin (16/12/2024).

    Amalia menyampaikan nilai impor susu sepanjang Januari-November 2024 mencapai US$ 834 juta, mengalami penurunan sebesar 6,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

    Adapun komoditas susu yang diimpor mayoritas berupa susu bubuk atau skim milk, yang menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan susu di Indonesia.

    “Mayoritas yang diimpor adalah dalam bentuk susu bubuk atau skim milk,” kata Amelia, Senin (16/12/2024).

    Dia mengungkapkan, Selandia Baru menjadi pemasok utama susu impor ke Indonesia, menyumbang sekitar 53,28% dari total impor susu Indonesia. Posisi kedua diisi oleh Amerika Serikat (AS) dengan kontribusi 17,44%, kemudian diikuti oleh Australia sebesar 14,84% dari total impor.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, khususnya dari negara-negara mitra seperti Australia dan Selandia Baru (New Zealand) sudah diatur dengan instrumen yang ada.

    Budi Santoso mengatakan, kebijakan impor susu diatur dalam Permendag 36/2023 juncto Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian sebelum impor dilakukan.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementan, apakah nanti persyaratan rekomendasi itu harus ada penyerapan susu lokal dulu oleh industri misalnya, ini akan dibicarakan atau seperti apa mekanisme, itu mungkin yang paling tepat,” kata Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menekankan, susu impor dari Selandia Baru dan Australia umumnya adalah susu bubuk skim (skim milk powder), bukan susu segar. Hal ini menurutnya tidak langsung bersaing dengan susu segar yang dihasilkan oleh para peternak lokal.

    “Skim milk itu bahan baku yang digunakan oleh industri susu di Indonesia. Kita nggak bisa bikin itu, makanya kita impor. Kita nggak punya (skim milk),” jelas Djatmiko.

    Ia pun menyoroti kondisi permintaan susu nasional yang terus meningkat, namun produksi susu segar lokal belum mencukupi dan tidak seluruhnya memenuhi standar industri. “Nah itu harus ada peningkatan kualitas dari produksi peternak, yang jumlahnya juga sebenarnya nggak lebih banyak. Justru peningkatan demand itu lebih tinggi,” lanjut dia.

    (haa/haa)

  • Video : Dunia Kembali Gelap, OJK Bicara Efeknya di Pasar Keuangan

    Video : Dunia Kembali Gelap, OJK Bicara Efeknya di Pasar Keuangan

    Video :

    Video : Dunia Kembali Gelap, OJK Bicara Efeknya di Pasar Keuangan

    News

    6 jam yang lalu

  • Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menggelontorkan Rp265,6 triliun untuk program insentif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Kebijakan program insentif PPN dilaksanakan menyusul kenaikan tarif PPN yang resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap meski menaikkan tarif, pemerintah bakal membebaskan tarif PPN 12 persen untuk barang pokok seperti daging, telur, ikan, dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, dan pemakaian air.

    Namun khusus tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita akan tetap terkena PPN 12 persen. Namun kenaikan 1 persen untuk ketiga komoditas tersebut bakal ditanggung oleh pemerintah.

    “Maka pemerintah yang membayar, biayanya mencapai diestimasi Rp265,6 triliun agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut,” ujar Bendahara Negara itu dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Untuk tahun depan, insentif PPN yang diberikan menyasar kelompok bahan makanan hingga otomotif dan properti.

    Secara rinci, PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan diproyeksikan mencapai Rp77,1 triliun, dengan rincian senilai Rp50,5 triliun untuk barang kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dan lain-lain) serta Rp26,6 triliun untuk barang hasil perikanan dan kelautan.

    Kemudian, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Nilai insentif ini diproyeksikan sebesar Rp61,2 triliun.

    Sementara pembebasan PPN untuk sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum senilai Rp23,4 triliun, tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding Rp7,4 triliun, dan tarif khusus jasa pengiriman paket Rp2,6 triliun.

    Lalu untuk jasa pendidikan dan kesehatan proyeksi nilai pembebasan PPN mencapai Rp30,8 triliun. Secara rinci, sebesar Rp26 triliun untuk jasa pendidikan dan Rp4,3 triliun untuk jasa pelayanan kesehatan medis.

    PPN juga dibebaskan pada jasa keuangan dan asuransi, yang masing-masing senilai Rp19,1 triliun dan Rp8,7 triliun. Sehingga total pembebasan PPN pada kelompok ini mencapai Rp27,9 triliun.

    Kemudian insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun, rinciannya sebanyak Rp11,4 triliun untuk sektor otomotif dan Rp2,1 triliun untuk insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP).

    Listrik dan air juga dibebaskan dari PPN, dengan nilai insentif ditaksir sebesar Rp14,1 triliun. PPN yang dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA adalah senilai Rp12,1 triliun. Sementara untuk air bersih nilai pembebasan PPN mencapai Rp2 triliun.

    Insentif PPN lainnya juga diberikan untuk kawasan bebas senilai Rp1,6 triliun serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial senilai Rp700 miliar.

    Fasilitas pembebasan PPN menjadi insentif perpajakan yang paling besar diberikan oleh pemerintah, di mana insentif pajak penghasilan (PPh) diproyeksikan sebesar Rp144,7 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp35,2 triliun.

    Dengan demikian, nilai insentif perpajakan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp445,5 triliun atau 1,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Jadi kalau kita lihat tahun depan Rp265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir atau bahkan lima tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

    (del/agt)

  • KPPU Endus Persekongkolan Tender Rangkaian Kereta Cepat, KCIC Buka Suara – Page 3

    KPPU Endus Persekongkolan Tender Rangkaian Kereta Cepat, KCIC Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara terkait dugaan persekongkolan pengadaan rangkaian untuk Kereta Cepat Whoosh. KCIC mengklaim tidak terlibat dalam proyek tersebut.

    Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan investigasi dilakukan pada proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan Electric Multiple Unit (EMU) dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Depo Tegalluar. Menurutnya, proyek itu dilakukan secara internal oleh CRRC Sifang sebagai bagian dari konsorsium High-Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC).

    “KCIC tidak terlibat dalam proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan tersebut dan KCIC menghormati proses yang dilakukan KPPU terkait dengan investigasi tersebut,” kata Eva dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

    Seperti diketahui, KPPU telah memanggil dua pihak pada proses penyelidikan dugaan persekongkolan tersebut. Dua perusahaan yang dipanggil adalah CRRC Sifang dan PT Anugerah Logistik Prestasindo.

    Eva menyebut proses pengangkutan EMU berlangsung mulai September 2022 sampai Juni 2023 menyesuaikan dengan jadwal kedatangan EMU di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada kurun waktu tersebut secara total terdapat 12 EMU yang diangkut dalam beberapa batch ke Depo Tegalluar.

    Eva menyampaikan, sesuai kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) antara KCIC dengan konsorsium HSRCC, KCIC menerima EMU dari pabrikan CRRC Sifang dalam kondisi siap operasi dan sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

    “Ini yang perlu diluruskan, bahwa investigasi KPPU dilakukan pada proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan sarana, dimana KCIC sebagai penerima jasa tidak ikut serta pada proses tersebut, jadi sebagai penerima jasa lingkup kami memastikan sarana tersebut tiba di dipo Tegalluar, sehingga kalau kita melihat informasi KPPU yang dilaporkan itu bukan KCIC,” jelas Eva. Eva menambahkan KCIC berkomitmen bahwa seluruh kegiatan perusahaan di berbagai aspek dilakukan sesuai dengan prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik.

     

  • PDIP Beberkan Alasan Umumkan Pemecatan Jokowi dan Gibran Pasca Pilkada 2024 – Page 3

    PDIP Beberkan Alasan Umumkan Pemecatan Jokowi dan Gibran Pasca Pilkada 2024 – Page 3

    Komarudin kemudian membacakan surat keputusan atau SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Adapun surat keputusan saya baca sebagai berikut:

    1. Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan

    1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi di Indonesia Perjuangan

    3. Terhitung setelah dikeluarkan surat pemecatannya ini maka DPP di perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo

    4. ⁠DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang.

    5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditandatangani.

  • Junjung Etik dan Moral, Alasan PDIP Baru Umumkan Pemecatan Jokowi

    Junjung Etik dan Moral, Alasan PDIP Baru Umumkan Pemecatan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi dari partai pada Senin ini setelah terbit surat bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, tertanggal 4 Desember yang ditandatangani Ketum dan Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri serta Hasto Kristiyanto.

    Selain Jokowi, PDIP juga memecat anak dan menantu eks Gubernur Jakarta itu, yakni Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution. Surat pemecatan terhadap Gibran dan Bobby masing-masing bernomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 serta 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Surat pemecatan kedua tokoh masing-masing diterbitkan pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Megawati serta Hasto.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus menyebut partainya menjaga nilai etik dan moral untuk pengumuman pemecatan terhadap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Oleh karena itu, PDIP, kata dia, baru sekarang mengumumkan pemecatan Jokowi dari statusnya sebagai kader partai. Padahal, bisa saja hal itu dilakukan saat pelaksanaan Pilpres 2024.

    “Kami memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Senin (16/12).

    Toh, kata eks aktivis Walhi itu, PDIP ingin fokus ke hajatan politik lain setelah pilpres 2024, yakni pilkada, sehingga tidak buru-buru mengumumkan pemecatan Jokowi.

    “Setelah pilkada selesai, kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” kata Deddy.

  • TNI Kerahkan Boeing, Hercules hingga Helikopter untuk Dukung Pengamanan Natal dan Tahun Baru

    TNI Kerahkan Boeing, Hercules hingga Helikopter untuk Dukung Pengamanan Natal dan Tahun Baru

    TNI Kerahkan Boeing, Hercules hingga Helikopter untuk Dukung Pengamanan Natal dan Tahun Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    TNI
    mengerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) seperti pesawat Boeing 737, Hercules, dan helikopter untuk mendukung pengamanan dan kelancaran selama
    Natal
    dan
    Tahun Baru
    2025.
    “TNI juga menyiapkan transportasi darat seperti truk. Udara kita siapkan Boeing 737, Hercules, dan juga helikopter,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin (16/12/2024).
    Selain alutsista, TNI juga mengerahkan personel sebanyak 80.000 orang untuk membantu Polri dalam pengamanan Natal Tahun Baru 2024.
    Adapun 80.000 personel itu terdiri dari seluruh matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
    Dihubungi
    Kompas.com
    secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan fungsi alutsista untuk pengamanan Natal Tahun Baru 2024.
    Pertama, pesawat Boeing 737 dan Hercules difungsikan untuk mobilisasi personel dan logistik dalam mendukung operasi pengamanan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah rawan dan sulit dijangkau dengan transportasi darat atau laut.
    “Jika diperlukan, pesawat ini juga dapat digunakan untuk evakuasi medis atau kondisi darurat lain yang mungkin terjadi selama
    Nataru
    ,” ungkap Kapuspen kepada
    Kompas.com
    , Senin malam.
    Sementara itu, helikopter digunakan sebagai patroli udara guna memantau situasi keamanan di titik-titik rawan, baik kota besar maupun daerah terpencil.
    Alutsista pesawat ini juga disiapkan untuk respons cepat jika terjadi keadaan darurat, seperti bencana alam atau kebutuhan evakuasi mendesak.
    “Adapun alutsista tersebut tidak digunakan untuk tujuan komersial, tetapi sepenuhnya untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan Nataru,” tegas Kapuspen.
    “TNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah sebagai bagian dari tanggung jawab TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penuhi BBM Sumbar, layanan energi pendukung saat Natal & tahun baru

    Penuhi BBM Sumbar, layanan energi pendukung saat Natal & tahun baru

    ANTARA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyiapkan sejumlah layanan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat selama Natal dan tahun baru. Layanan tersebut berupa 54 SPBU Siaga, 164 Agen LPG Siaga, 4 unit motoris, 18 mobil standby (SPBU Kantong), dan 1 fasilitas kesehatan. (Melani Friati/Andi Bagasela/Farah Khadija)

  • Polisi periksa psikologi tersangka penganiayaan karyawan toko roti

    Polisi periksa psikologi tersangka penganiayaan karyawan toko roti

    Lemparan loyang mengenai pelipis korban sehingga korban terluka

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur telah menahan dan menetapkan tersangka pria berinisial GSH (35) sebagai pelaku penganiaya karyawan toko roti berinsial DAD dan polisi akan memeriksa kondisi psikologi tersangka.

    Terkait informasi yang beredar bahwa tersangka memiliki IQ dan EQ yang rendah, maka Kepolisian akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologi tersangka tersebut.

    “Yang menentukan adalah ahli,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly di Mapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Senin.

    Menurut dia, kepergian tersangka ke Sukabumi, Jawa Barat, bersama kedua orang tuanya selain ketakutan karena adanya ancaman, juga adanya informasi tentang tawaran pengobatan.

    “Tujuan lainnya ke Sukabumi adalah ada penawaran di Sukabumi itu ada pengobatan-pengobatan, tempat pengobatan orang-orang yang dianggap kelainan, sedikit kelainan gitu. Jadi tujuannya ke Sukabumi untuk itu,” kata Nicolas.

    Pengobatan itu tidak lain adalah untuk tersangka. Pengobatan itu pengobatan kejiwaan. “Ya, seperti itu. Dari keterangan saksi ya. Semacam terapi,” katanya.

    Terkait kejiwaan tersangka GSH yang temperamental, kata dia, berdasarkan keterangan para saksi memang seperti itu. Namun, yang menentukan itu bukan polisi melainkan ahli.

    “Jadi, kami akan melakukan pemeriksaan kejiwaan dari si tersangka ini,” katanya.

    Kasus penganiayaan berawal ketika tersangka GSH meminta korban DAD untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya pada 17 Oktober 2024, padahal itu bukan pekerjaan korban.

    “Tersangka meminta kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamarnya, namun korban menolak karena bukan pekerjaannya,” kata dia.

    Tersangka merasa kesal hingga terjadi percekcokan yang berujung pada penganiayaan terhadap korban DAD.

    Kemudian, tersangka GSH melemparkan segala benda yang ada di hadapannya ke arah korban.

    Tersangka melakukan pelemparan-pelemparan menggunakan loyang, mesin “Electronic Data Capture” (EDC), kursi besi dan patung hias yang berada di atas meja. “Lemparan loyang mengenai pelipis korban sehingga korban terluka,” katanya.

    Hingga saat ini tersangka GSH ditahan di Mapolres Metro Jaktim dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal pidana lima tahun.

    Tersangka GSH mengaku khilaf karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban DAD. “Saya khilaf,” singkatnya.

    Tersangka tak banyak bicara terkait kasus penganiayaan itu. Tersangka GSH hanya menganggukkan kepala ketika ditanya apakah menyesal melakukan penganiayaan itu.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istana Jelaskan Perbedaan Dewan Pertahanan dan Ketahanan Nasional – Page 3

    Istana Jelaskan Perbedaan Dewan Pertahanan dan Ketahanan Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan perbedaan fungsi dan struktur Dewan Ketahanan Nasional dan Dewan Pertahanan Nasional, yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Hasan menyampaikan fungsi Dewan Pertahanan Nasional memberikan pertimbangan dan strategui kebijakan terkait pertahanan.

    “Kalau Dewan Pertahanan Nasional itu di perpresnya tugas fungsinya memberikan pertimbangan dan memasukkan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Dia menuturkan Dewan Pertahanan Nasional diketuai langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dijabat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    “Anggota-anggota tetapnya kayak ada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara. Nanti juga akan ada anggota tidak tetap dari kementerian lain yang tergantung situasinya,” jelasnya.

    “Yang membedakan (Ketua Dewan Pertahanan Nasional dengan Dewan Ketahanan Nasional) itu ada Ketua Harian. Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu Menhan. Dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional itu Wamenhan. Kira-kira itu,” sambung Hasan.

    Sementara itu, Hasan menjelaskan Dewan Ketahanan Nasional lebih berfokus terhadap ketahanan dan keamanan dalam negeri. Dia menyebut Dewan Ketahanan Nasional lebih banyak unsur Polri.

    “Jadi lebih kepada misalnya di ini kan ada tiga deputi ya. Jadi nanti ada deputi Geostrategi, Geopolitik, sama Geoekonomi. Jadi kalau di Dewan Ketahanan Nasional mungkin masih ada unsur Polri,” tutur Hasan.

    Sedangkan, Dewan Pertahanan Nasional sendiri lebih menekankan aspek TNI untuk memberikan pertimbangan geopolitik dan geostrategi. Termasuk, merumuskan antisipasi ancaman.

    “Bagaimana misalnya mendeploy kekuatan, keamanan, dan segala macam. Itu pertimbangannya ada di Dewan Pertahanan Nasional,” pungkas Hasan.