Xcloud.id

Blog

  • Jelang Natal & Tahun Baru, Menhub Siapkan Aturan Mobilitas Warga

    Jelang Natal & Tahun Baru, Menhub Siapkan Aturan Mobilitas Warga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan telah menyiapkan sejumlah pengaturan mobilitas dalam rangka Natal dan tahun baru 2025. Menurutnya, ada sekitar delapan kebijakan berupa keputusan menteri hingga instruksi direktur jenderal.

    “Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih delapan landasan kebijakan, baik berupa keputusan menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan keputusan/instruksi direktur jenderal,” kata Dudy dalam rapat koordinasi bersama Polri di Jakarta, dilansir Antara, Senin (16/12).

    Dia berharap mobilitas semua moda transportasi berjalan aman, lancar, dan selamat selama masa Natal dan tahun baru.

    Pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah membuat keputusan Bersama antara Kemenhub, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Korlantas Polri terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama Masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Kebijakan tersebut yakni berupa pembatasan operasional angkutan barang, contraflow, one way, serta antisipasi rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan,” ujar Dudy.

    Pada kawasan penyeberangan, Kemenhub akan mengatur penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.

    “Ada pula delaying system untuk pembatasan operasional angkutan barang dari dan ke pelabuhan tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, kata Dudy, juga dilakukan penutupan sementara pada 49 UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

    Selanjutnya, di sektor transportasi laut, Kemenhub telah melakukan kesepakatan kesiapan armada dan pembagian rute untuk layanan angkutan paut dan penyelenggaraan angkutan paut, melalui kesepakatan bersama perusahaan pelayaran penyeberangan di rute Merak-Bakauheni.

    “Ditjen Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Instruksi Dirjen Hubla Nomor IR-DJPL 8 Tahun 2024 terkait Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,” ucap dia.

    Di sektor penerbangan, Kemenhub juga telah melakukan sejumlah kebijakan diantaranya, penurunan besaran fuel surcharge tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi selama masa Natal dan tahun baru dan pengenaan potongan tarif jasa kebandarudaraan.

    Selanjutnya, pengenaan tarif PNBP 50 persen terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan pada UPBU di lingkungan Kemenhub dan penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal dan tahun baru.

    “Menghadapi Natal dan tahun baru ini, di sektor transportasi udara telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat, penambahan kapasitas angkutan udara dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand, inspeksi dan ramp check keselamatan penerbangan, serta antisipasi kondisi kahar atau darurat lainnya,” kata Dudy.

    Sementara, di sektor perkeretaapian, Kemenhub melalui Ditjen KA telah mengeluarkan Keputusan Dirjen KA Nomor KP-DJKA 213 Tahun 2024 tentang Pembentukan Posko Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Posko pengawasan telah dilakukan sejak 11 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025.

    Selain itu, lanjut Dudy, juga akan dilakukan penambahan perjalanan KA dan penambahan petugas ekstra. Pemantauan stasiun dan perlintasan sebidang dengan CCTV serta antisipasi gangguan dengan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) juga akan dilakukan.

    Terkait dengan pengaturan mobilitas selama periode Natal dan tahun baru, lanjut Dudy, Kemenhub secara umum juga telah melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga.

    “Juga telah mempersiapkan posko monitoring angkutan Natal dan tahun baru pada simpul transportasi dan tempat strategis, serta menyediakan dukungan antisipasi selama penyelenggaraan angkutan Natal dan tahun baru,” ucapnya.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkes Panggil Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri untuk Mengabdi di Daerah Terpencil – Halaman all

    Menkes Panggil Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri untuk Mengabdi di Daerah Terpencil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan terus menambah jumlah dokter spesialis di tanah air.

    Salah satunya adalah menggencarkan program adaptasi.

    Program ini memberikan kemudahan bagi para dokter spesialis WNI lulusan luar negeri agar mereka bisa bekerja di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

    Setelah selesai dan berhasil menjalani program adaptasi maka para dokter bisa mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) Seumur Hidup.

    “Dokter itu harus diperbanyak, apalagi dokter spesialis, itu harus diperbanyak kenapa? karena masyarakat membutuhkan.  Itu sebabnya program ini kami Kemenkes adakan,” kata dia di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Pihaknya terus menyoroti, kurangnya jumlah dokter di Indonesia.

    Kondisi terbatasnya jumlah tenaga medis ini bukan hanya terjadi di RI melainkan banyak negara mengalami hal serupa.

    “Tidak ada satupun negara bilang kelebihan dokter. Itu ilusi menurut saya, atau dia mimpi kali ya. Nggak ada yang kelebihan dokter,” ungkap mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pada pemerintahan Prabowo-Gibran ia diamanatkan untuk membangun rumah sakit tipe D menjadi tipe C di 66 kabupaten/kota.

    Namun sayangnya dari 66 rumah sakit itu 91 persen dokter spesialisnya tidak lengkap.

    “Kami diberi anggaran tambahan oleh Presiden Prabowo Rp1,9 triliun.  Uangnya sudah disiapkan, mau bangun, sudah disurvey, mungkin 2 tahun selesai. Masalahnya apa? Dari 66 rumah sakit itu, 91 persen tidak lengkap dokter spesialisnya. Penyakit dalam, bedah, radiologi anak, patologi klinik, itu tidak lengkap,” tutur dia.

  • Militer Mali Klaim Tangkap Tokoh Kelompok ISIS

    Militer Mali Klaim Tangkap Tokoh Kelompok ISIS

    Jakarta –

    Tentara Mali pada mengklaim telah menangkap pemimpin utama Kelompok ISIS cabang Sahel. Peristiwa itu menewaskan beberapa pejuang ISIS dalam sebuah operasi sehari sebelumnya di wilayah timur negara tersebut.

    Dilansir AFP, Senin (16/12/2024), Negara Afrika Barat tersebut terlibat dalam krisis politik, keamanan, dan ekonomi, dan sejak tahun 2012 telah dirusak oleh berbagai kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan kelompok ISIS.

    Dalam sebuah pernyataan, militer Mali mengatakan bahwa unit-unit di Tagadeyate di wilayah Menaka timur pada hari Minggu telah “menangkap Ahmad Ag Ditta, seorang pemimpin utama EIGS”, merujuk pada akronim Prancis untuk ISIS di Sahara Raya.

    Ditta diklaim “bertanggung jawab atas sejumlah besar pelanggaran dan penyalahgunaan segala jenis terhadap warga sipil tak berdosa, dan menjadi sponsor serangan terhadap angkatan bersenjata Mali”.

    Militer mengatakan operasi hari Minggu “juga menyebabkan netralisasi beberapa pejuang EIGS dan pemulihan berbagai peralatan militer, termasuk sejumlah alat peledak rakitan (IED).”

    Sejak merebut kekuasaan dalam kudeta berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021, militer telah memutuskan aliansi anti-jihadisnya dengan Prancis dan mitra Eropa, sambil beralih secara politik dan militer ke Rusia.

    Awal bulan ini, Human Rights Watch mengutuk “kekejaman” yang dilakukan terhadap warga sipil oleh tentara Mali, kelompok tentara bayaran Rusia Wagner, dan kelompok bersenjata Islamis sejak pasukan penjaga perdamaian ditarik.

    (aik/aik)

  • DPR Cemas Politik Uang Lari ke Parpol Kalau Gubernur Dipilih DPRD

    DPR Cemas Politik Uang Lari ke Parpol Kalau Gubernur Dipilih DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai usulan gubernur dipilih oleh DPRD dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi maraknya politik uang (money politics) dalam Pilkada.

    Namun, Rifqi mengatakan Komisi II akan berhati-hati terkait potensi politik uang beralih ke partai politik dan DPRD jika wacana itu diberlakukan.

    “Usul agar budaya dan kultur politik kita tidak barbarian termasuk soal money politics, menjadi juga salah satu pertimbangan penting kenapa pemilihan itu tak lagi dilakukan secara langsung,” kata Rifqi saat dihubungi, Senin (16/12).

    “Kendati demikian, kita harus mencari formula yang tepat agar korupsi dan money politics itu tak beralih ke parpol dan DPRD,” sambungnya.

    Rifqi menegaskan kehati-hatian itu perlu agar pemilihan gubernur melalui DPRD tak kembali menimbulkan trauma seperti dahulu. Ia menyinggung UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah yang meliputi gubernur, wali kota, dan bupati melalui DPRD.

    “Karena dulu diwarnai oleh aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai tempat,” ujar dia.

    Sebelumnya, wacana tersebut dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12). Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikkan hal tersebut.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (mab/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku 5 Januari 2025, Apa Itu?

    Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku 5 Januari 2025, Apa Itu?

    Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bisa dihitung dengan mengetahui tarif opsen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Tarif tersebut bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya tetapi maksimal sekitar 66 persen dari pokok PKB.

    Misalnya seseorang mempunyai kendaraan dengan NJKB Rp 200.000.000 dan bobot 1,050 maka tarif PKB yang berlaku adalah 1,5% dan tarif opsennya adalah 50%. Kemudian perhitungannya bisa diperhatikan seperti berikut:

    DPKB: Rp 200.000.000 x 1,050 = Rp 210.000.000 Pokok PKB: Rp 210.000.000 x 1,5% = Rp 3.150.000 Opsen PKB: Rp 3.150.000 x 50% = Rp 1.575.000. Sehingga total pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 4.725.000 (Rp 3.150.000 + Rp 1.575.000).

    Sebagai informasi, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan pada semua jenis kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia. Kendaraan tersebut termasuk untuk kendaraan roda dua atau roda empat.

    Termasuk di antaranya jenis kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, hingga kendaraan khusus. Kemudian perlu untuk diketahui kendaraan bermotor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan PKB tidak akan dikenakan opsen PKB.

    Sementara itu, masyarakat bisa mengetahui besaran opsen PKB yang dibayarkan dengan menghubungi kantor Samsat setempat atau mengaksesnya melalui situs resmi Bapenda di wilayah tempat tinggalnya.

  • Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Desember 2024 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penetapan tarif PPN 12 persen yang bakal dimulai pada 1 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).

    Airlangga mengatakan, bauran kebijakan itu dirancang dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong. Pemerintah juga tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0 persen berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

    Airlangga merinci, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni Minyakita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen. Stimulus Bapokting itu cukup krusial guna menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

    Selain itu, Pemerintah juga merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama Januari-Februari 2025, dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen selama dua bulan bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    Kemudian, bagi masyarakat kelas menengah, berbagai stimulus kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah untuk menjaga daya beli, dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar.

    PPN DTP kendaraan listrik (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) DTP EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

    Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK, serta disko sebesar 50 persen atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya

    Lebih lanjut, Airlangga memaparkan bahwa beragam insentif tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum, melainkan juga disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya yang merupakan backbone perekonomian nasional.

    “Insentif tersebut berupa Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama tujuh tahun dan berakhir di tahun 2024,” jelasnya.

    Untuk UMKM dengan omzet dibawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut.

    Pemerintah juga menyiapkan Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5 persen.

    “Sekali lagi kami sampaikan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, dan menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, serta sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    Sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium seperti antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12 persen.

    Sumber : Antara

  • Heboh! Istri Ajak Teman-teman Keroyok Selingkuhan Suami, Kelaminnya Diolesin Cabai Rawit

    Heboh! Istri Ajak Teman-teman Keroyok Selingkuhan Suami, Kelaminnya Diolesin Cabai Rawit

  • Komunitas VCI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Pandeglang

    Komunitas VCI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Pandeglang

    Pandeglang: Puluhan pecinta mobil Toyota yang tergabung dalam Voxy Club Indonesia (VCI), memberikan sejumlah bantuan logistik untuk korban banjir di Kampung Malang Nengah, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Sabtu, 14 Desember 2024.

    Ketua Umum VCI, Jeffrey Irawan mengaku, jika bantuan logistik yang diberikan untuk korban banjir tersebut merupakan bentuk kepedulian dari VCI. “Pertama memang ketika ada bencana, saya dan teman-teman dari VCI selalu peduli. Semoga bantuan dari kami bisa bermanfaat untuk orang banyak khususnya warga yang menjadi korban dari musibah banjir ini,” ungkap Jefrrey.

    Ia mengatakan, bahwa logistik yang disalurkan merupakan hasil dari swadaya seluruh anggota VCI. “Ini murni hasil swadaya dari teman-teman yang peduli dengan bencana ini. Kemudian bencana seperti ini bukan terjadi di Pandeglang saja, akan tetapi terjadi di Sukabumi dan Medan. Untuk itu, kami bersosialisasi dan memberikan bantuan untuk para korban,” lanjutnya.

    Adapun bantuan yang disalurkan oleh VCI meliputi sembako, perlengkapan bayi, susu kotak, makanan ringan, kopi, gula pasir, air mineral, dan perlengkapan mandi.
     

    Salah seorang warga penerima bantuan, Fauziah menuturkan bantuan dari VCI sangat membantu dirinya dan seluruh warga di Kampung Malang Nengah. “Saya dan juga masyarakat Kampung Malang Nengah, mengucapkan terima kasih kepada VCI karena telah mendonasikan rejekinya kepada yang terkenal musibah,” ucapnya.

    Diketahui, musibah banjir menjadi langganan Kampung Malang Nengah. Bahkan musibah banjir bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun. 

    “Kalau untuk musibah banjir ini, setiap tahun memang sering terjadi 1 sampai 2 kali. Dan selama banjir ini, kebutuhan yang kami butuhkan adalah makanan,” ujar Fauziah. 

    Di tempat yang sama, Kecamatan Patia, jumlah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Patia sebanyak 3.500 jiwa.

    “Yang terdampak banjir di Kecamatan Patia itu ada 7 Desa, yang parah itu ada 5 Desa namun yang lebih parah lagi ad 2 Desa yaitu Desa Idaman dan Desa Ciawi. Untuk warga yang terdampak kurang lebih ada 3.500 jiwa,” ungkap Supratman, Camat Kecamatan Patia.

    Pandeglang: Puluhan pecinta mobil Toyota yang tergabung dalam Voxy Club Indonesia (VCI), memberikan sejumlah bantuan logistik untuk korban banjir di Kampung Malang Nengah, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    Ketua Umum VCI, Jeffrey Irawan mengaku, jika bantuan logistik yang diberikan untuk korban banjir tersebut merupakan bentuk kepedulian dari VCI. “Pertama memang ketika ada bencana, saya dan teman-teman dari VCI selalu peduli. Semoga bantuan dari kami bisa bermanfaat untuk orang banyak khususnya warga yang menjadi korban dari musibah banjir ini,” ungkap Jefrrey.
     
    Ia mengatakan, bahwa logistik yang disalurkan merupakan hasil dari swadaya seluruh anggota VCI. “Ini murni hasil swadaya dari teman-teman yang peduli dengan bencana ini. Kemudian bencana seperti ini bukan terjadi di Pandeglang saja, akan tetapi terjadi di Sukabumi dan Medan. Untuk itu, kami bersosialisasi dan memberikan bantuan untuk para korban,” lanjutnya.
    Adapun bantuan yang disalurkan oleh VCI meliputi sembako, perlengkapan bayi, susu kotak, makanan ringan, kopi, gula pasir, air mineral, dan perlengkapan mandi.
     

     
    Salah seorang warga penerima bantuan, Fauziah menuturkan bantuan dari VCI sangat membantu dirinya dan seluruh warga di Kampung Malang Nengah. “Saya dan juga masyarakat Kampung Malang Nengah, mengucapkan terima kasih kepada VCI karena telah mendonasikan rejekinya kepada yang terkenal musibah,” ucapnya.
     
    Diketahui, musibah banjir menjadi langganan Kampung Malang Nengah. Bahkan musibah banjir bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun. 
     
    “Kalau untuk musibah banjir ini, setiap tahun memang sering terjadi 1 sampai 2 kali. Dan selama banjir ini, kebutuhan yang kami butuhkan adalah makanan,” ujar Fauziah. 
     
    Di tempat yang sama, Kecamatan Patia, jumlah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Patia sebanyak 3.500 jiwa.
     
    “Yang terdampak banjir di Kecamatan Patia itu ada 7 Desa, yang parah itu ada 5 Desa namun yang lebih parah lagi ad 2 Desa yaitu Desa Idaman dan Desa Ciawi. Untuk warga yang terdampak kurang lebih ada 3.500 jiwa,” ungkap Supratman, Camat Kecamatan Patia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Mau Investasi di Akhir Tahun? Cek Dulu Strategi Ini

    Mau Investasi di Akhir Tahun? Cek Dulu Strategi Ini

    Jakarta: Mau investasi di akhir tahun? Ini waktu yang tepat buat atur keuangan dan cari peluang baru. Sebelum mulai, cek dulu strategi investasi yang bisa bantu kamu capai tujuan keuangan dengan lebih mudah.
     
    Berikut beberapa strategi yang bisa kamu coba agar investasi kamu lebih maksimal, dilansir Amartha.
     
    1. Sabar dan tahan diri

    Penting untuk bisa menahan diri. Jika harga pasar naik turun cepat atau pasar lagi nggak stabil, lebih baik tunggu dan nggak buru-buru ambil keputusan. Ini bisa bantu kamu menghindari kerugian karena perubahan harga yang cepat.
     
    2. Manfaatkan penurunan harga

    Kalau harga produk investasi turun banget tapi masih punya prospek bagus, ini waktu yang tepat buat beli lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Kamu bisa nambahin investasi kamu supaya nanti bisa dijual saat harga naik. Ini juga bisa kamu pakai kalau nilai investasi kamu belum mencapai target. Misalnya, target kamu Rp15 juta, tapi baru Rp12 juta, kamu bisa tambahin dana supaya bisa capai target itu.
     
     

    3. Diversifikasi portofolio

    Jika pasar mulai membaik, coba pindahkan dana kamu ke investasi yang hasilnya lebih tinggi. Misalnya, alihkan sebagian dana dari reksa dana pasar uang ke reksadana saham yang lebih berisiko tapi hasilnya lebih besar. Kalau pasar saham lagi nggak stabil, bisa dipindahin ke reksa dana pasar uang yang lebih aman.
     
    4. Cut loss dengan bijak

    Cut loss mungkin nggak enak, tapi kadang perlu dilakukan. Misalnya, kamu beli reksa dana saham Rp2.000 per unit, tapi harganya turun jadi Rp1.500. Kalau kamu butuh uang dalam waktu dekat, menjual dengan kerugian mungkin lebih baik daripada menunggu harga turun lebih jauh.
    Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kamu bisa lebih cerdas dalam mengelola investasi dan menghadapi fluktuasi pasar. Pastikan untuk selalu mengevaluasi kondisi pasar dan sesuaikan keputusan investasi dengan tujuan keuangan kamu. Jangan ragu untuk memanfaatkan peluang yang ada dan terus pantau perkembangan pasar untuk hasil yang lebih maksimal di akhir tahun. (Nanda Sabrina Khumairoh)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • PDIP Buka Alasan Pecat Jokowi: Langgar Etik Penyalahgunaan Wewenang

    PDIP Buka Alasan Pecat Jokowi: Langgar Etik Penyalahgunaan Wewenang

    ERA.id – PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat.

    Dikutip dari daftar kader yang dipecat oleh PDIP, disebutkan bahwa Jokowi telah menyalahgunakan kewenangannya untuk megintervensi proses Pilpres 2024.

    “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknua sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan,” bunyi keterangan pemecatan terhadap Jokowi, dikutip Senin (16/12/2024).

    Bagi PDIP, penyalahgunaan wewenang, terlebih untuk mengintervensi MK merupakan bentuk pelanggaran berat dan melanggar disiplin partai.

    “Merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat.”

    Sebelumnya, Ketua DPP bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi. Selain Jokowi, ada 26 kader lainnya yang dipecat diantaranya yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

    Hal itu berdasarakan surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 4 Desember 2024.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” kata Komarudin dalam keterangan video.