Xcloud.id

Blog

  • COVID-19 di Jepang Ngegas Lagi, Kasus Baru Tembus Lebih dari 15 Ribu

    COVID-19 di Jepang Ngegas Lagi, Kasus Baru Tembus Lebih dari 15 Ribu

    Jakarta –

    Pemerintah Jepang meminta warganya memakai masker kembali imbas melonjaknya kasus COVID-19 dan influenza di negeri Sakura itu. Kenaikan jumlah kasus penyakit tersebut berkaitan dengan masuknya musim dingin di Jepang.

    Dikutip dari The Strait Times, data Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan pada minggu yang berakhir di 8 Desember, jumlah kasus COVID-19 baru meningkat menjadi 15.163. Angka tersebut meningkat lebih 3.200 kasus dari periode tujuh hari sebelumnya. Ini juga merupakan minggu kedua berturut-turut kasus baru COVID dilaporkan meningkat, dengan lebih dari 1.600 pasien COVID baru yang dirawat di RS.

    Sementara pada periode yang sama, jumlah kasus influenza baru meningkat menjadi 44.673 kasus baru, sekitar 20.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya, dengan perkiraan 347.000 pasien di seluruh negeri.

    Adapun jumlah pasien COVID baru tertinggi dilaporkan di prefektur Akita di wilayah Tohoku dan prefektur Hokkaido utara.

    Data dilaporkan oleh sekitar 5.000 institusi medis di negara tersebut dan dikumpulkan oleh Institut Penyakit Menular Nasional Jepang dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

    Kementerian mengatakan infeksi cenderung menyebar selama musim dingin setiap tahun. Pemerintah Jepang juga mengingatkan orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan dasar dengan serius, termasuk mengenakan masker serta mencuci tangan dan berkumur secara teratur.

    Untuk mengurangi penularan penyakit, kementerian juga mengatakan masyarakat harus mematuhi etika batuk dengan menutup mulut atau hidung dengan tisu atau batuk atau bersin hanya ke siku atau jaket sendiri.

    Lebih dari 32.000 orang di Jepang meninggal karena COVID dalam 12 bulan setelah Mei 2023 saat sebagian pembatasan dicabut. Mereka yang berusia 65 tahun atau lebih merupakan 97 persen dari kematian.

    Sebelumnya Jepang juga mengalami peningkatan kasus COVID-19 pada bulan Juli lalu. Peningkatan ini dipicu oleh Subvarian Omicron KP.3 yang merebak di Jepang.

    “KP.3, yang berasal dari JN.1, telah menjadi strain yang dominan tidak hanya di Jepang tetapi juga di Belahan Bumi Utara, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Ada laporan bahwa strain ini sedikit lebih menular daripada varian lainnya,” kata Profesor medis Hamada Atsuo, dikutip dari Anadolu.

    (suc/kna)

  • Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi perjalanan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun ini terjadi berlangsung estafet kepemimpinan dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo kepada Presiden kedelapan RI Prabowo Subianto.

    Estafet kepemimpinan berjalan begitu mulus “tanpa drama”, karena disiapkan dengan sangat baik melalui harmonisasi kedua pemimpin.

    Sejak Prabowo ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden Terpilih RI pada 24 April 2024, transisi kepemimpinan telah disiapkan.

    Sejak penetapan itu, Joko Widodo hampir selalu mengajak dan melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih dalam setiap kesempatan, tidak terkecuali saat menerima tamu negara.

    Pada tanggal 29 April atau lima hari setelah Prabowo menyandang predikat Presiden Terpilih RI, Jokowi mengajak Prabowo ikut serta menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    Ajakan ini bukan tanpa sebab. Jokowi secara khusus ingin memperkenalkan Prabowo selaku Presiden Terpilih kepada para pemimpin negara-negara sahabat.

    Pada kesempatan itu PM Singapura Lee juga memperkenalkan Wakil PM Singapura Lawrence Wong yang akan menggantikannya, terhitung tanggal 15 Mei 2024.

    Tidak hanya bertemu pemimpin negara tetangga, Jokowi juga sering mengajak Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, untuk mengikuti rapat-rapat terbatas di Istana.

    Yang cukup krusial adalah saat rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, tanggal 5 Agustus 2024.

    Rapat terbatas ini melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih, untuk mendengarkan masukan terkait kebutuhan program-program pemerintahan berikutnya. Jokowi, bahkan mengajak Prabowo untuk duduk di sampingnya dalam rapat terbatas tersebut.

    Secara gamblang, Joko Widodo, saat itu menyatakan dirinya menginginkan rancangan APBN 2025 betul-betul mengakomodasi seluruh program Presiden Terpilih.

    Beberapa bulan sebelum rapat terbatas dilaksanakan, Presiden Joko Widodo juga melantik beberapa “orang kepecayaan” Prabowo, di antaranya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai bendahara dalam partai yang dipimpin Prabowo.

    Masuknya Thomas di kabinet mempermudah penyesuaian transisi pemerintahan. Thomas menjadi tokoh yang membantu komunikasi Presiden Terpilih dalam pemerintahan Jokowi, saat itu.

    Bersama Menteri Sri Mulyani, Thomas memastikan kebutuhan pemerintahan berikutnya terakomodasi dalam RAPBN 2025.

    Sementara Hasan Nasbi, kala itu, secara tidak langsung bertugas mempersiapkan pola komunikasi pemerintahan Prabowo kepada publik dan media.

    Kelanjutan Menteri Jokowi

    Hanya berselang satu hari usai dilantik sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto langsung mengumumkan sekaligus melantik menteri-menteri kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta.

    Kabinet Merah Putih memiliki total 48 menteri. Dari nama-nama yang muncul, terdapat belasan menteri di era Jokowi yang kembali ditunjuk Prabowo untuk menjabat di kabinetnya.

    Tanpa bermaksud mengecilkan jabatan menteri lain, beberapa menteri Jokowi yang kembali ditunjuk di kabinet Prabowo, di antaranya adalah menteri-menteri dengan urusan krusial.

    Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Ada juga beberapa nama yang kembali ditunjuk sebagai menteri, namun dengan tugas berbeda, seperti Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara, kini menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurthi Yudhoyono yang sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selanjutnya Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan, kini sebagai Menko Pangan, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi, menjadi Menteri ESDM, Budi Arie Setiadi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (kini disebut Menteri Komunikasi dan Digital), saat ini diberi tugas baru sebagai Menteri Koperasi.

    Penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Prabowo Subianto memasukkan sejumlah nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi ke dalam kabinetnya, dapat dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan.

    Dengan masuknya beberapa nama menteri lama ke kabinet Prabowo, mantan Menteri Pertahanan itu dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi program dan kebijakan pemerintahan, tanpa mengganggu program-program baik pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya.

    Keberlanjutan program

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan sejumlah program Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung dengan baik.

    Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya melanjutkan upaya swasembada pangan serta digitalisasi dan hilirisasi di berbagai sektor.​​​​​​​

    Prabowo sependapat dengan Joko Widodo bahwa swasembada pangan, digitalisasi dan hilirisasi (pengolahan produk/sumber daya agar memiliki nilai tambah), menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

    Di era Jokowi, upaya mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan membangun saluran irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Sementara hilirisasi sudah dimulai dari komoditas nikel, tembaga, hingga bauksit.

    Sementara digitalisasi juga didorong di berbagai sektor, salah satunya dengan mengamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).

    Beragam fondasi yang telah dibangun pemerintahan Joko Widodo itu dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.​​​​​​​

    Prabowo melanjutkan upaya swasembada pangan dengan mendorong program cetak sawah baru. Prabowo optimistis Indonesia tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    Dia juga memerintahkan jajaran menteri untuk mendorong digitalisasi dan hilirisasi. Amanat itu berulang kali ia sampaikan dalam rapat-rapat kabinet, seraya mengingatkan pentingnya mencegah serta menindak segala bentuk kebocoran dan korupsi dalam pemerintahan.

    Kelanjutan program hilirisasi juga dilakukan Prabowo dengan berbekal strategi yang sudah dibuat semasa pemerintahan Joko Widodo.

    Prabowo dalam suatu kesempatan bercerita bagaimana Menteri Investasi era Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia (kini Bahlil menjabat Menteri ESDM) menemuinya pada suatu ketika, dan menyerahkan 26 buku tentang perencanaan hilirisasi.​​​​​​​

    Prabowo mengatakan buku perencanaan hilirisasi yang diserahkan Bahlil kepadanya itu kini menjadi panduan untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih.

    Menjaga komunikasi

    Prabowo Subianto bukan sosok yang ingin menang sendiri. Dia menghargai dan mengingat segala jasa-jasa para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dia menyatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan bangsa tidak dicapai 5 atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

    Oleh karena itu, dia menyatakan kehebatan bangsa Indonesia, saat ini, berkat seluruh jasa pemimpin terdahulu.

    Untuk menghargai jasa pemimpin sebelumnya dan sebagai upaya meneruskan estafet kepemimpinan, Prabowo masih menjaga dengan baik komunikasinya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    Prabowo dalam sebuah kesempatan menyambangi kediaman Jokowi di Solo, lantas keduanya makan malam di sebuah restoran favorit Jokowi.

    Sebaliknya Prabowo juga mengundang Joko Widodo datang dan santap malam di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

    Terlepas dari pembicaraan yang dilakukan keduanya, pertemuan tersebut menunjukkan betapa komunikasi dua pemimpin tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.

    Komunikasi yang baik dari para elite, memberikan asa bagi publik atas estafet kepemimpinan yang berjalan baik serta keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia sejahtera dan maju.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kecepatan ISP Lokal Sulit Tembus 5 Mbps

    Kecepatan ISP Lokal Sulit Tembus 5 Mbps

    Jakarta –

    Opensignal mempublikasikan laporan terbarunya soal kecepatan internet penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) di Indonesia.

    Dalam laporan tersebut, Opensignal membandingkan kualitas kecepatan internet dari ISP berskala besar dengan ISP lokal, di berbagai negara. Salah satu temuan mereka adalah Indonesia menjadi salah satu negara dengan kesenjangan tertinggi antara ISP skala besar dan ISP lokal terkait kualitas konsistensi broadband.

    Kualitas konsistensi broadband mengukur seberapa sering jaringan dapat memenuhi keperluan untuk penggunaan aplikasi umum (misalnya menonton video HD, menyelesaikan panggilan video grup, dan bermain game sepanjang hari), dilihat dari perspektif satu perangkat setelah konektivitas terbentuk. Hasilnya ditampilkan sebagai persentase pengguna yang berhasil dalam pengujian.

    Secara umum, menurut Opensignal pengguna ISP skala besar punya pengalaman fixed broadband yang lebih konsisten dibanding ISP lokal. Namun khusus di Indonesia, perbedaannya terlihat lebih besar, mencapai 17,2%.

    Opensignal Foto: Dok. Opensignal

    “Perbedaan ini bahkan lebih terlihat ketika kami memperhitungkan bahwa Indonesia memiliki skor Kualitas Konsistensi Broadband terendah di antara negara negara yang dianalisis, baik untuk ISP skala besar maupun ISP lokal. Segmen ISP lokal di Indonesia jauh tertinggal dengan skor ISP lokal di negara lain,” tulis Opensignal dalam laporannya.

    ISP skala besar bisa memberikan kualitas internet yang lebih konsisten karena punya sumber daya untuk berinvestasi dalam infrastruktur berkualitas tinggi, seperti pusat data yang lebih cepat dan teknologi manajemen traffic canggih, disertai kemampuan memanfaatkan skala ekonomi, dan juga dapat bekerja sama dengan penyedia jaringan lain.

    Sementara itu untuk ISP lokal, sekalipun bisa memberikan pendekatan yang lebih lokal, mereka biasanya menyewa bandwidth dari penyedia layanan yang lebih besar sehingga membatasi pengalaman penggunaan bagi pelanggan mereka.

    Temuan lain dari laporan Opensignal itu adalah ISP lokal di Indonesia sulit menembus kecepatan 5Mbps, yang menurut Opensignal adalah ambang batas kecepatan untuk masuk kategori cukup baik, dan dianggap cukup untuk melakukan streaming video HD dari layanan streaming populer seperti Netflix dan YouTube.

    Opensignal Foto: Dok. Opensignal

    37,1% pengguna Opensignal yang menggunakan ISP lokal gagal melakukan tes download throughput 5Mbps. Sementara pengguna Opensignal di Indonesia dengan ISP skala besar yang gagal dalam tes tersebut hanya 18,8%.

    Padahal, menurut Opensignal banyak penggunanya di Indonesia yang bergantung pada jaringan WiFi. Misalnya di banyak kabupaten di Jawa Timur, tercatat persentase waktu yang sangat tinggi di WiFi, seringkali melebihi 50%.

    Dampak dari kesenjangan ini meluas ke berbagai sektor, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Akses internet yang tidak memadai dapat menurunkan produktivitas, membatasi peluang ekonomi, dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi.

    Opensignal, lewat laporan ini, menyerukan tindakan proaktif dari pemerintah dan regulator untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan, memastikan akses yang adil dan merata terhadap fixed broadband berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “ISP yang lebih kecil, termasuk reseller dan penyedia jasa internet tanpa lisensi, memang dapat menawarkan opsi yang lebih terjangkau, tetapi sering menghadapi kesulitan dalam memberikan kualitas layanan yang dibutuhkan, terutama di daerah pedesaan. Memastikan layanan yang terjangkau, tetapi berkualitas tinggi tetap penting untuk pembangunan digital berkelanjutan,” tulis Andrey Popov dan Robert Wyrzykowski dalam laporan tersebut.

    (asj/rns)

  • DPRD Kritik Nama RSUD Surabaya Timur, Apresiasi Kepemimpinan Eri Cahyadi

    DPRD Kritik Nama RSUD Surabaya Timur, Apresiasi Kepemimpinan Eri Cahyadi

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, memberikan apresiasi terhadap kinerja Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur. Namun, Imam juga melontarkan kritik tajam terkait pemilihan nama RSUD yang dinilai terlalu “genit.”

    Imam memuji langkah cepat Eri Cahyadi dalam mendirikan rumah sakit ini. Menurutnya, pembangunan RSUD Surabaya Timur adalah prestasi signifikan yang tidak terjadi selama dua periode kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, Tri Rismaharini.

    “Sejak dua periodenya Bu Risma tidak ada rumah sakit baru, ini hanya 3,5 tahun Walikotanya bikin rumah sakit. Jadi kita tahu rumah sakit baru menurut saya ini luar biasa,” ujar Imam Syafi’i, Selasa (17/12/2024).

    Meski memberikan apresiasi, Imam Syafi’i turut menyoroti nama rumah sakit yang direncanakan akan diberi nama “RSUD Eka Candrarini.” Ia menilai nama tersebut kurang tepat dan mempertanyakan pemilihan tanggal peresmian pada 18 Desember.

    “Nama itu kok genit banget gitu. Sampai-sampai diresmikannya tanggal 18 Desember, saya coba pikir apakah itu hari ultahnya Pak Eri atau istrinya Bu Rini, oh ternyata bukan ya sudah tidak apa-apa,” ucapnya dengan nada bercanda.

    Selain kritik terhadap nama rumah sakit, Imam juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga medis di RSUD Surabaya Timur. Berdasarkan keterangan Plt. Direktur Utama RSUD Eka Candrarini, drg. Bisukma Kurniawati, rumah sakit ini baru memiliki 10 dokter umum, 8 dokter spesialis dasar, 2 dokter bedah, 1 dokter radiologi, 117 perawat, 33 bidan, 2 dokter spesialis anak.

    Saat ini, tenaga medis RSUD Surabaya Timur sementara ini diback-up oleh tenaga medis dari RSUD dr. Soewandi dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH). Imam mengkhawatirkan kondisi ini akan berdampak pada kualitas layanan di kedua rumah sakit tersebut.

    “Padahal yang kita tahu betapa sekarang ini jumlah pasien di kedua rumah sakit itu terus meningkat, dan kekurangan tenaga medis,” katanya. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang telah dibangun oleh RSUD dr. Soewandi dan BDH.

    Meski melontarkan kritik, Imam Syafi’i tetap memberikan apresiasi terhadap Wali Kota Eri Cahyadi yang mampu mewujudkan pembangunan RSUD Surabaya Timur dalam waktu singkat.

    “Namun yang jelas, belum sampai 5 tahun menjadi Walikota tapi Eri Cahyadi sudah buat rumah sakit ini sangat luar biasa,” ujarnya.

    Imam menegaskan kritik yang disampaikan murni demi kepentingan masyarakat, meskipun berpotensi menimbulkan konsekuensi politik terhadap dirinya.

    “Trust ini yang perlu dijaga. Maaf kalau saya tetap menyebutnya RSUD Surabaya Timur bukan Eka Candrarini, karena saya juga tidak ikut andil berikan nama. Saya sampaikan meski tidak enak didengar dan implikasinya ke saya pasti saya dimusuhkan Pemkot, tidak apa-apa,” tutupnya. [asg/beq]

  • Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi pemecatan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Teddy menilai bahwa pemecatan tersebut adalah urusan internal partai yang tidak berpengaruh terhadap pemerintahan maupun kebijakan negara.

    “Itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (17/12/2024).

    Dikatakan Teddy, posisi Jokowi dan Gibran di pemerintahan tetap tidak berubah meski dikeluarkan dari PDIP.

    “Jokowi masih dengan status sebagai mantan Presiden RI, sementara Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden RI dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” tukasnya.

    “Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat, jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Teddy menyindir keramaian yang muncul terkait pemecatan tersebut.

    “Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri,” Teddy menuturkan.

    Menurutnya, publikasi dan perdebatan seputar keputusan internal PDIP itu lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak yang membuat kegaduhan sendiri.

    “Mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tandasnya.

    Teddy bilang, kegaduhan yang muncul merupakan dinamika internal partai yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

  • Modus Penipuan Baru di WhatsApp, Rekening Rp 3,5 Triliun Dikuras Habis

    Modus Penipuan Baru di WhatsApp, Rekening Rp 3,5 Triliun Dikuras Habis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Modus penipuan di WhatsApp kian mengkhawatirkan. Salah satu yang banyak ditemukan adalah penipuan gamifikasi lewat aplikasi pesan singkat atau disebut ‘task scams’.

    Komisi Perdagangan Federal (FTC) melaporkan pihaknya menerima sekitar 20.000 aduan terkait penipuan tersebut di paruh pertama 2024. Angka itu melonjak dari 5.000 aduan di 2023.

    FTC mengatakan angka di lapangan kemungkinan besar jauh lebih banyak. Sebab tak semua korban penipu melakukan pelaporan.

    Adapun kerugian yang dihimpun dari penipuan tersebut di paruh pertama 2024 senilai US$220 juta (Rp 3,5 triliun) atau naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan 2020-2023.

    Secara singkat, penipu dengan modus task scams akan meminta korban melakukan pekerjaan mudah yang berulang, seperti memberikan ‘like’ pada sebuah video atau memberikan pemeringkatan alias ‘rating’ ke gambar sebuah produk.

    Pekerjaan ini dilakukan di sebuah aplikasi atau platform online. Tujuannya menciptakan ilusi bahwa korban menyelesaikan pekerjaan dan akan mendapat komisi untuk setiap klik yang dikerjakan.

    Biasanya pekerjaan ini ditawari melalui WhatsApp. Adapun satu set pekerjaan berkisar 40 kali like atau rating. Jika pekerjaan selesai, korban dijanjikan komisi dan potensi untuk mendapat pekerjaan dengan skala lebih besar.

    Banyak korban mengatakan awalnya mereka benar-benar diberikan komisi. Dari situ, mereka menjadi percaya kepada penipu untuk melakukan pekerjaan lanjutan.

    Nah, penipu lantas akan meminta korban memasukkan deposit dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan pekerjaan lanjutan. Korban harus membayar deposit tersebut untuk mengakses penghasilan yang ditampilkan pada platform.

    Namun, berapa pun penghasilan Anda yang ditunjukkan oleh platform, sebenarnya itu semua adalah tipuan. Uang deposit yang Anda berikan ke platform sepenuhnya menjadi milik penipu.

    Ada beragam buaian yang akan disampaikan penipu untuk membuat korban terus-terusan diperas. Namun, biasanya mulanya berasal dari sebuah chat asing yang masuk ke WhatsApp.

    Chat itu umumnya berisi ajakan untuk mendapat uang dari pekerjaan yang mudah. Kata kunci yang biasanya digunakan adalah ‘promosi produk’ dan ‘optimasi aplikasi’.

    Platform untuk melakukan pekerjaan mudah dan repetitif itu juga tampak meyakinkan. Saldo penghasilan bisa dicek, sehingga menciptakan ilusi bahwa korban benar-benar sedang mengumpulkan uang.

    Umumnya, mata uang kripto dipilih oleh penipu untuk melancarkan aksi ini. Pembayaran kripto membantu memperluas penipuan ini.

    FTC melaporkan hilangnya uang kripto senilai US$41 juta (Rp 658 miliar) di paruh pertama 2024 akibat penipuan ini. Angka itu naik dari US$21 juta sepanjang 2023.

    “Saat ini banyak orang yang melaporkan kehilangan uang melalui task scams dengan menggunakan mata uang kripto ketimbang metode pembayaran lain,” tertera pada laman resmi FTC, dikutip Selasa (17/12/2024).

    Untuk menghindarinya, berikut langkah yang perlu Anda catat:

    Jangan pedulikan chat di WhatsApp atau platform pesan singkat lainnya terkait tawaran pekerjaan mudah dan berulang.
    Jangan pernah membayar orang lain untuk mendapat penghasilan. Penipu kerap meminta korban membayar jumlah tertentu sebelum menerima penghasilan. Ini adalah jebakan klasik yang perlu dihindari.
    Jangan percaya siapa pun jika mereka menawarkan bayaran untuk ‘like’ atau ‘rate’ sesuatu di platform online. Praktik tersebut ilegal dan tak ada perusahaan legal yang akan melakukannya.

    Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

  • Prabowo Berwacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Golkar: Habis Itu Rakyat Mau Dikemanakan?

    Prabowo Berwacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Golkar: Habis Itu Rakyat Mau Dikemanakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana Presiden RI Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD di masing-masing tingkatan, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi menuai beragam reaksi dari legislator di Senayan.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai jika merujuk kepada kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18, ayat 4, dinyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.

    Dengan dipilih secara demokratis, maka terdapat dua jalan untuk mewujudkannya. Pertama, dengan menggunakan mandat tunggal. Mandat tunggal yaitu rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat (DPR), provinsi (DPRD Provinsi), maupun kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota).

    “Lalu DPRD (lembaga legislatif) itu yang milih gubernur, bupati, wali kota,” jelas Zulfikar dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (17/12/2024).

    Kedua, mandat terpisah. Yaitu, rakyat memilih perwakilannya untuk duduk di lembaga legislatif, termasuk juga memilih kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, dari sisi akademik, kedua model tersebut sama-sama memiliki derajat demokratisnya masing-masing.

    “Tapi kenapa kita akhirnya menapaki mandat terpisah, memilih (kepala daerah) langsung, karena kita punya pengalaman dengan mandat tunggal, ketika (kepala daerah) dipilih DPRD. Nah, ketika dipilih DPRD itu, pemilihan kepala daerah itu lebih banyak persoalannya itu (lebih terkait) persoalan elit,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

  • Gandeng BPOM, Dorong UMKM Mekaar Naik Kelas

    Gandeng BPOM, Dorong UMKM Mekaar Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah tindak lanjut PT Permodalan Nasional Madani (PNM) setelah bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar webinar edukasi bertema “Manfaat Izin BPOM bagi Pelaku UMKM” mulai diakselarasi.

    Sebelumnya, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM Ema Setyawati menjelaskan untuk pendaftaran izin edar BPOM bagi UMKM kini semakin mudah yang bisa dilakukan secara online. Selain itu, kemudahan lain dapat dirasakan mulai dari coaching clinic, diskon 50% untuk biaya registrasi, aspek penilaian yang menyesuaikan kondisi UMK, dan masih banyak lagi.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mendorong nasabah binaan PNM yang bergerak di sektor pangan untuk maju dengan meningkatkan kualitas produk usahanya.

    “Usaha ibu-ibu Mekaar berperan besar dalam meningkatkan keamanan pangan Indonesia. Jadi, jangan ragu untuk mau mendaftarkan usahanya agar dapat diuji kelayakan oleh BPOM, kami siap bantu dampingi agar usaha rumah tangga punya peluang lebih besar masuk ke ritel modern dan kita dorong juga agar bisa ekspor,” ungkap Arief.

    Ratusan nasabah PNM Mekaar yang memiliki usaha di sektor pangan didampingi oleh PNM untuk mendaftarkan produk usahanya. Harapannya, produk mereka segera mendapat penilaian layak lolos ke tahap bimbingan teknis dan menjalani pendampingan lanjutan dari BPOM. Pendampingan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan usaha pangan yang aman, baik dari aspek produksi hingga pengemasan.

    Arief percaya usaha mikro yang memiliki semangat juang makro dapat naik kelas lebih mudah. Sehingga dibutuhkan mental entrepreneurship agar mereka keluar dari zona usaha subsisten dan meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan.

  • Erick Thohir Rombak Direksi dan Dewan Komisaris PT PAL Indonesia

    Erick Thohir Rombak Direksi dan Dewan Komisaris PT PAL Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku para pemegang saham PT PAL Indonesia mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT PAL.

    Dilansir dari siaran pers, Selasa (17/12/2024), perubahan ini dilakukan setelah para pemegang saham menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 

    Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) mengeluarkan Surat Keputusan, yakni Nomor : SK-298/MBU/12/2024 dan Nomor: 007/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi PT PAL Indonesia.  

    Dalam dua surat keputusan tersebut, para pemegang saham memberhentikan dengan hormat Willgo Zainar dan Satriyo Bintoro sebagai anggota Direksi PT PAL.

    Willgo Zainar sebelumnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran melalui SK Menteri BUMN RI Nomor: SK-196/MBU/06/2021 tanggal 15 Juni 2021.

    Sementara itu, Satriyo Bintoro diangkat sebagai Direktur Produksi melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/07/2024 dan Keputusan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Nomor 004/KRUPS/LEN-PTPAL/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024. 

    Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Len Industri juga mengangkat tiga anggota Direksi baru PT PAL, yakni Wiyono Komodjojo sebagai Direktur Pemasaran, Diana Rosa sebagai Direktur Produksi, dan Briljan Gazalba sebagai Direktur Teknologi.

    Selain Direksi, Menteri BUMN dan Direktur Utama PT LEN Industri selaku para pemegang saham juga mengubah susunan jajaran Dewan Komisaris.

    Keputusan ini dimaklumatkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK-299/MBU/12/2024 dan Nomor : 008/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Komisaris PT PAL Indonesia. 

    Adapun isi Surat Keputusan tersebut memberhentikan dengan hormat Didit Herdiawan sebagai Komisaris Independen PT PAL Indonesia, dan Harsusanto sebagai Komisaris Independen PT PAL Indonesia, serta mengangkat Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama dan Tri Harsono sebagai Komisaris Independen. 

    Surat Keputusan tersebut disahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B PT PAL Indonesia.

    Penyerahan Salinan Surat Keputusan Para Pemegang Saham dilakukan secara daring, yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) sekaligus Direktur Utama Holding DEFEND ID, Bobby Rasyidin.

    Pasca-penyerahan Surat Keputusan tersebut maka terhitung sejak 16 Desember 2024 susunan Direksi dan Komisaris PT PAL Indonesia saat ini sebagai berikut :

    Direksi PT PAL Indonesia

    – Direktur Utama : Kaharuddin Djenod 

    – Direktur Pemasaran : Wiyono Komodjoyo

    – Direktur Produksi : Diana Rossa

    – Direktur Teknologi : Briljan Gazalba

    – Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM : Pramusti Indrascaryo.

    Dewan Komisaris PT PAL Indonesia

    – Komisaris Utama : Muhammad Ali

    – Komisaris : Hendradi Gunarso

    – Komisaris Independen : Tri Harsono

    – Komisaris Independen : Cut Meutia Adriana

  • ASDP Siapkan 14.975 Trip Penyeberangan pada Nataru 2024/2025, Penumpang Naik 4,1%

    ASDP Siapkan 14.975 Trip Penyeberangan pada Nataru 2024/2025, Penumpang Naik 4,1%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan 14.975 trip kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi mencapai 3,07 juta orang sepanjang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

    Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan sebanyak 3,07 juta penumpang diprediksi akan melakukan perjalanan dengan kapal ferry khususnya di 13 lintasan pantauan nasional yang dikelola oleh 14 cabang ASDP di seluruh Indonesia. 

    ASDP memproyeksikan peningkatan signifikan pada periode Nataru tahun ini, dengan total penumpang mencapai 3,07 juta orang atau naik 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kendaraan diperkirakan mencapai 769.258 unit, meningkat 7,1%. 

    “Untuk mendukung ini, ASDP telah menyiapkan 14.975 trip kapal, naik 14,3% dari tahun lalu,” kata Heru di Kantor ASDP, Selasa (17/12/2024). 

    Menurut Heru, pentingnya kesiapan layanan dan operasional menyeluruh untuk memastikan angkutan penyeberangan berjalan lancar. Pihaknya telah melakukan langkah mitigasi untuk menghadapi lonjakan ini, baik dari sisi armada maupun fasilitas di pelabuhan.

    Di pelabuhan, berbagai fasilitas ditingkatkan, seperti perluasan area parkir, penambahan loket informasi, dan peningkatan fasilitas umum. Dan demi mendukung kelancaran operasional, ASDP juga memperkuat sistem e-ticketing Ferizy dengan peningkatan kapasitas server untuk mengantisipasi lonjakan pembelian tiket online.

    ASDP mengimbau bagi para calon penumpang agar untuk memanfaatkan aplikasi Ferizy dan membeli tiket lebih awal. Ferizy memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pemesanan tiket, sehingga pengguna jasa dapat menghindari antrean panjang dan memastikan perjalanan mereka berjalan lancar. 

    Adapun jadwal pelaksanaan dan prediksi puncak pergerakan libur Natal dan Tahun Baru di 13 Lintas Pantauan Nasional diperkirakan terjadi pada 22-23 Desember 2024.

    Selanjutnya, prediksi puncak pergerakan libur Tahun Baru 2025 pada 30 dan 31 Desember, sedangkan prediksi puncak arus balik terjadi pada 1-2 Januari 2025.