Xcloud.id

Blog

  • Apple Akan Luncurkan iPad Lipat Raksasa dengan Desain Mirip MacBook pada 2028

    Apple Akan Luncurkan iPad Lipat Raksasa dengan Desain Mirip MacBook pada 2028

    JAKARTA – Apple terus menjadi perbincangan dengan rumor pengembangan perangkat lipat, kali ini dengan laporan yang menyebutkan perusahaan sedang menggarap iPad lipat berukuran besar yang bisa menyerupai MacBook. Menurut laporan terbaru dari Bloomberg dalam buletin “Power On,” perangkat ini akan memiliki layar sebesar dua iPad Pro yang disusun berdampingan, dengan diagonal sekitar 18,8 inci, dan diharapkan meluncur pada 2028.

    iPad lipat ini dirancang dengan layar OLED yang dapat dilipat, memungkinkan ukuran layar besar tetap portabel. Dengan desain lipat menyerupai buku, perangkat ini juga bisa digunakan sebagai notebook raksasa dengan layar penuh yang menggantikan fungsi keyboard dan trackpad. Konsep ini mengingatkan pada perangkat seperti Microsoft Courier, Surface Neo, atau Lenovo Yoga Book 9i.

    Namun, tidak seperti perangkat hybrid pada umumnya, iPad lipat ini diperkirakan tetap menggunakan iPadOS atau variannya, bukan macOS. Hal ini menjadikannya perpaduan unik antara elemen iPad dan MacBook, tanpa benar-benar menggabungkan kedua lini produk tersebut.

    Apple juga dilaporkan tengah mengeksplorasi teknologi layar fleksibel yang memungkinkan area bawah layar berfungsi sebagai keyboard virtual atau panel kontrol yang dapat diubah sesuai kebutuhan aplikasi. Teknologi ini akan mencakup umpan balik haptik untuk meningkatkan pengalaman mengetik. Bahkan, ada kemungkinan penggunaan “tombol” sementara yang muncul melalui aktuator di layar.

    Apple telah mematenkan berbagai teknologi yang relevan dengan perangkat lipat ini, termasuk desain layar berengsel yang dapat digunakan dalam mode notebook. Dalam paten lainnya, disebutkan kemungkinan layar bawah digunakan sebagai keyboard virtual dengan tata letak yang bisa diubah sesuai preferensi pengguna, seperti untuk bahasa tertentu atau tata letak ergonomis.

    Selain itu, rumor sebelumnya juga menyebutkan bahwa Apple tengah mengembangkan iPad lipat yang lebih kecil, sekitar 8 inci, yang direncanakan meluncur pada 2026. Model ini kemungkinan menyerupai iPad mini dengan kemampuan lipat, memberikan pengalaman seperti iPhone saat dilipat, dan layar mirip iPad saat dibuka.

    Tantangan dan Pendekatan Apple

    Apple dikenal dengan pendekatannya yang hati-hati dalam memasuki pasar baru. Meskipun perangkat lipat sudah ada di pasar, produk-produk awal ini menghadapi berbagai masalah seperti harga yang mahal, engsel yang rentan rusak, serta garis lipatan yang terlihat pada layar.

    Apple diperkirakan akan meluncurkan perangkat lipatnya ketika semua masalah ini telah teratasi, sejalan dengan standar kualitas dan efisiensi energi yang diharapkan perusahaan. Menurut analis rantai pasokan Ming-Chi Kuo, perangkat lipat pertama Apple, kemungkinan MacBook Pro layar penuh atau iPad lipat, bisa muncul pada 2027.

    Potensi Pasar dan Masa Depan

    Jika perangkat lipat ini berhasil mengatasi tantangan teknis dan menurunkan biaya produksi, Apple bisa membawa teknologi ini ke audiens yang lebih luas. Dengan layar yang besar dan kemampuan seperti MacBook, iPad lipat ini bisa menarik pengguna yang mencari perangkat portabel dengan produktivitas tinggi tanpa perlu membawa aksesori tambahan seperti Magic Keyboard.

    Apple juga dikabarkan akan menghadirkan inovasi pada lini iPhone dengan model yang lebih ringan dan tipis, seperti iPhone 17 Air yang diperkirakan meluncur pada 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa Apple melihat peluang untuk menciptakan pasar baru dengan memperkenalkan teknologi lipat yang telah disempurnakan.

    Dengan fokus pada pengalaman pengguna dan kualitas, iPad lipat raksasa ini bisa menjadi awal baru bagi Apple dalam mendefinisikan ulang kategori perangkat lipat, seperti yang dilakukan perusahaan dengan iPad generasi pertama di pasar tablet.

  • Pra Muktamar Luar Biasa NU di Surabaya, Ada Kiai Marzuki Mustamar

    Pra Muktamar Luar Biasa NU di Surabaya, Ada Kiai Marzuki Mustamar

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembahasan Muktamar Luar Biasa [MLB] NU di Surabaya pada Selasa 17 Desember 2024. Diikuti oleh sejumlah tokoh ulama, salah satunya mantan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar.

    Divisi Hukum dan Advokasi Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU [PO dan MLB NU] Jakfar Shodiq mengatakan, pertemuan Forum Group Discussion [FGD] Pra MLB NU hari itu diikuti 100 perwakilan kader NU secara hybrid.

    “Sekitar 100 [orang yang hadir], di ruangan ada 20-an dan yang di Zoom [dalam jaringan] ada 80 an,” kata Jakfar Shodiq setelah FGD Pra MLB NU, hari Selasa (17/12/2024) kemarin.

    Di dalam forum ini diketahui dihadiri oleh mantan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Dia sekaligus Presidium PO dan MLB NU ini.

    Kemudian, ada mantan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar yang hadir melalui ‘teleconfrence’ Zoom. Dia memberikan sambutan bahkan memimpin pembacaan doa dalam forum tersebut.

    “[Selain Kiai Marzuki], ada tadi dari PWNU Papua yang terpilih secara resmi terpilih di dalam Konferensi Wilayah. Tetapi kemudian tidak di SK. Kemudian dari Bangka Belitung yang dia tiba-tiba dikarteker. Dari Kalimantan, dari Riau itu juga ada dari beberapa pengurus,” rinci Jakfar Shodiq saat menyebutkan jumlah kehadiran peserta FGD MLB NU.

    Jakfar pun menjelaskan bahwa dalam forum FGD ini, setiap pengurus NU di daerah menyampaikan keluhannya tentang kepemimpinan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Bahkan sampai ada yang terisak dan menangis.

    “Nah ini situasi cukup memprihatinkan, bahkan tadi ada peserta dalam FGD yang sampai meneteskan air mata. Dalam arti merasakan situasi kebatinan yang sangat memprihatinkan dan ironis, kenapa sikap PBNU kok seperti ini,” kata dia.

    Sementara Ketua Panitia Pelaksana Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) KH Mas Maftuh menyebutkan, ada juga pengurus PCNU dan PWNU yang turut bergabung dalam forum. Tapi dia enggan membeberkan identitasnya.

    “[Pengurus PWNU dan PCNU] yang hadir secara hybrid dari Jawa dan luar Jawa. Tetapi kita tidak bisa kita sebutkan secara spesifik untuk menghindari kejadian tak diinginkan,” ucap Maftuh. [ama/but]

     

  • Anggota DPRD Jakarta Sebut PAM Jaya Akselerasi Air Siap Minum Setelah 25 Tahun Dikuasai Swasta – Halaman all

    Anggota DPRD Jakarta Sebut PAM Jaya Akselerasi Air Siap Minum Setelah 25 Tahun Dikuasai Swasta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Brando Susanto mengapresiasi Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) yang akan melangsungkan Commercial Operation Date (COD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur, pada Rabu 18 Desember 2024.

    Menurut Brando, air siap minum untuk masyarakat di wilayah timur dan utara Jakarta akan segera dialirkan dari SPAM Jatiluhur yang berada di Cilincing, Jakarta Utara.

    “Mewakili masyarakat Jakarta Utara kami mengapresiasi PAM Jaya yang akan segera alirkan air minum bagi standar pelayanan Jakarta. Ini  bagi kebutuhan 1 juta lebih pelanggan sampai tahun 2030 nanti. Bukan lagi air bersih,” ujar Brando. 

    Menurutnya, setelah 25 tahun air minum Jakarta dikelola swasta Palyja da Aetra, akhirnya dalam waktu singkat (2023 kerjasama berakhir) BUMD PAM Jaya bisa akselerasikan standar air bersih jadi air minum. Ini meruapakan kebanggaan warga Jakarta.

    Dikatakan Brando, air siap minum yang akan terdistribusi bagi kebutuhan warga Jakarta telah memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dapat meminimalisir penggunaan air minum kemasan. 

    “Dengan distribusi air siap minum yang telah memenuhi standar yang berlaku maka kami berharap dapat meminimalisir penggunaan air minum kemasan yang dapat membahayakan lingkungan. Karena plastik yang digunakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai, dan PAM Jaya menginisiasi COD SPAM merupakan alternatif yang bagus,” ungkap Brando. 

    Selain itu, lanjutnya, Jakarta yang dinarasikan menuju kota global sangat memerlukan standar kebutuhan air minum untuk warganya maka ‘tap water’ yang disiapkan oleh PAM Jaya akan memberikan dampak ekonomis rumah tangga. 

    “Standar kota global, ‘tap water’ pasti memilki dampak ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat Jakarta. Tentunya berdampak pula bagi kenaikan standar kehidupan masyarakat segala lapisan di kota global  Jakarta,” ujar Brando. 

    Sementara, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan bahwa saat ini air yang didistribusikan kepada pelanggan sudah layak minum terutama proyek yang terbaru karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Saat ini proyek-proyek yang dikerjakan untuk air minum, karena kami sudah menggunakan pipa food grade,” kata Arif di Jakarta.

    Menurut dia, perusahaan daerah itu sudah memproduksi air minum bukan lagi sekedar air bersih untuk para pelanggannya dan ini telah memenuhi kadar yang ditentukan pemerintah.

    Ia menjelaskan bahwa saat ini perusahaan itu telah menyalurkan air minum kepada 69 persen penduduk di Daerah Khusus Jakarta dan diharapkan pada tahun 2030 semua warga mendapatkan akses air dari PAM Jaya.

  • Daftar Travel Umrah Penipu di Indonesia, Kenali Ciri-Cirinya

    Daftar Travel Umrah Penipu di Indonesia, Kenali Ciri-Cirinya

    Sebelum mengetahui daftar travel umrah penipu, calon jamaah umrah wajib mengetahui ciri-ciri travel umrah yang perlu diwaspadai. 

    Hal tersebut sangat membantu untuk menghindari penipuan oleh oknum agen travel yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa ciri-ciri travel umrah penipu yang harus diwaspadai.

    1. Harga terlalu murah

    Menawarkan harga promo menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak dilakukan oleh agen perjalanan. Namun, Anda perlu mewaspadai travel yang menawarkan harga terlalu murah bahkan di bawah harga pasaran.

    Pasalnya, travel penipu kerap menggunakan harga murah sebagai daya tarik untuk menarik calon jamaah.

    2. Tidak memiliki izin resmi

    Salah satu cara membedakan antara travel resmi dan palsu adalah mengecek legalitasnya. Travel yang terpercaya tentu memiliki izin resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama.

    Agen perjalanan yang tidak mengantongi izin patut diwaspadai karena bisa termasuk travel penipu. Proses pengecekan bisa dilakukan secara online melalui situs SIMPU.

    3. Alamat dan nomor kontak tidak sesuai

    Jika menemukan agen travel yang alamat dan nomornya tidak sesuai, Anda perlu mewaspadainya. Kantornya tidak layak dan tidak strategi bisa menjadi indikasi travel penipu.

    Terlebih informasi kontak yang diberikan tidak jelas atau tidak terdaftar sebagai nomor resmi. Hal tersebut menandakan agen perjalanan tidak ingin dilacak.

    4. Tidak ada testimoni atau adanya ulasan palsu

    Salah satu cara mengecek reputasi agen perjalanan adalah melalui testimoni jamaah lain yang sudah menggunakan jasanya. Ulasan yang negatif atau tidak menjadi salah satu sinyal bahwa travel tersebut tidak bisa dipercaya.

    Anda juga perlu mencurigai ulasan yang terlalu sempurna atau terkesan template karena ulasan tersebut bisa palsu atau dibuat-buat untuk menyakinkan korbannya.

    5. Tidak memberikan informasi yang jelas

    Sebuah travel umrah yang terpercaya tentunya akan memberikan informasi yang jelas dan detail mengenai paket perjalanan yang ditawarkan. Mulai dari jadwal keberangkatan, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya.

    Berbeda hal dengan travel penipu. Oknum tersebut umumnya akan memberikan informasi seadanya bahkan tidak lengkap. Bahkan, mereka seolah-olah ingin menutupi sesuatu.

    6. Tidak ada jaminan 

    Untuk memberikan perlindungan di situasi tidak terduga, travel umrah biasanya akan menyediakan jaminan kepada calon jamaah.

    Jika agen perjalanan tidak menyediakannya, hal tersebut menjadi pertanda mereka tidak berkomitmen menyediakan layanan terbaik.

  • Benarkah George Sugama Halim Alami Gangguan Mental? Dwi Ayu Darmawati: Dia Normal Kok! – Halaman all

    Benarkah George Sugama Halim Alami Gangguan Mental? Dwi Ayu Darmawati: Dia Normal Kok! – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Toko Roti Lindayes memunculkan isu George Sugama Halim memiliki keterbelakangan mental saat kasus penganiayaan anak bos itu viral.

    Melalui akun instagram @lindayespatisserieandcoffee yang dikutip TribunJakarta.com, toko kue itu menyebut Goerge tidak hanya menganiaya pegawai Lindayes tetapi juga adik dan ibunya.

    Akun tersebut menulis bahwa George Sugama Halim merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan mental kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah di tes.

    Seperti diketahui, George adalah anak bos toko kue Lindayes yang menganiaya dan menghina pegawainya bernama Dwi Ayu Darmawati.

    DPR Curiga

    Kemarin Dwi Ayu Darmawati bersama pengacaranya berbicara mengenai kasusnya di hadapan Komisi III DPR RI di gedung parlemen Jakarta.

    Dalam rapat itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman langsung bisa membaca terkait isu yang muncul bahwa George Sugama Halim mengidap gangguan mental.

    Habiburokhman meminta agar hal tersebut tidak menjadi alasan pemaaf terhadap George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Terlebih, merujuk pasal 44 KUHP, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) bisa saja lepas dari hukum karena diangap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    “Jadi begini pak Kapolres, jangan sampai itu nanti diarahkan menjadi alasan pemaaf ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega,” kata Habiburokhman, Selasa (17/12/2024).

    Menurutnya tindakan George melempar patung, kursi, mesin EDC, dan loyang kue hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan memar di sekujur tubuh sudah terlampau tega.

    Komisi III DPR RI juga meyakini bahwa secara hukum George yang dijerat Pasal 351 ayat 1, dan atau Pasal 351 ayat 2 KUHP dapat mempertanggungjawabkan secara hukum.

    “Melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu. Memang enggak masuk nalar, tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggungjawab secara hukum,” ujarnya.

    Habiburokhman juga meminta Kombes Nicolas Ary Lilipaly agar selama masa penahanan terhadap George di Mapolres Metro Jakarta Timur tidak ada perlakuan khusus diberikan.

    Polisi belum bisa memastikan

    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan belum dapat memastikan kabar bahwa George Sugama Halim benar mengalami gangguan psikologis atau tidak sebagaimana kabar beredar.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan pihaknya perlu melakukan pemeriksaan medis melibatkan ahli terkait untuk memastikan kondisi psikologis George.

    “Yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini. Yang menentukan adalah ahli,” kata Nicolas.

    Dwi Ayu Membantah

    Korban penganiayaan Dwi Ayu Darmawati (19) membantah George memiliki keterbatasan dan dalam kesehariannya normal.

    “Dia normal kok, orang sering meeting sama orang. Pertemuan juga sama orang,” katanya seperti dikutip dari Youtube Uya Kuya yang tayang pada Selasa (17/12/2024). 

    Bahkan, kata Dwi, George menjabat sebagai kepala toko di cabang Kelapa Gading.

    “Di Cakung dia posisinya anak bos tapi dia megang cabang di Kelapa Gading,” pungkasnya. 

    Korban Dwi Ayu mengatakan aksi penganiayaan yang dilakukan George sudah berulang kali.

    Hal ini yang membuat dirinya tidak tahan hingga melapor ke pihak kepolisian.

    Dwi Ayu pun mengungkap bila George sempat menyatakan dirinya tidak bisa diseret ke penjara.

    “Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja, tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong ‘orang miskin kaya lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara gua kebal hukum’,” kata Dwi Ayu saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

    Lalu, aksi penganiayaan itu mencapai puncaknya pada Kamis (17/10/2024) lalu.

    Kala itu, pelaku meminta korban untuk mengantarkan pesanan makanannya.

    Namun permintaan itu ditolak oleh Dwi Ayu karena tengah bekerja.

     

     

     

  • Pemprov Jakarta Bakal Terapkan PPN 12% Ikuti Pemerintah Pusat

    Pemprov Jakarta Bakal Terapkan PPN 12% Ikuti Pemerintah Pusat

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan dirinya masih akan berkoordinasi dengan jajaran.

    “Nanti saya akan bicarakan dulu ya. Pastinya kalau itu keputusan pemerintah, namanya pemerintah daerah kan bagian dari pemerintah pusat,” kata Teguh kepada wartawan di Kawasan Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2024).

    Sementara itu dihubungi secara terpisah, Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan bahwa Pemprov Jakarta dipastikan mengikuti aturan Pemerintah Pusat perihal PPN 12%.

    “Kami pasti mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat,” ujar Lusiana.

    Diketahui, pemerintah resmi menekan kebijakan PPN 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat, Lusi mengatakan, Pemprov juga bakal memberikan PPN 12 persen pada barang dan jasa yang diatur dalam UU HPP.

    Ada beberapa barang yang terbebas dari PPN 12 persen, di antaranya ada daging ayam, daging sapi, ikan tongkol, bawang merah, dan gula pasir konsumsi.

    “(Untuk insentifnya) Pasti mengikuti. Untuk PPN 12 persen, Pemprov ikut dari kebijakan pusat,” kata Lusi.

    “Kalau di Pemprov sudah, untuk sosialisasi ke masyarakat (luas) itu tugasnya Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan karena PPN merupakan pajak pusat,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan PPN jadi 12% penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan bisa terwujud melalui peningkatan pendapatan negara.

    “Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Pak Presiden baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    (bel/jbr)

  • DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
     Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2023 Mahfud MD menilai bahwa ide calon kepala daerag dipilih oleh DPRD merupakan ide yang bagus untuk evaluasi. 

    Mahfud menjelaskan bahwa dirinya tidak menyatakan setuju terhadap sistem tersebut.

    Namun, menurutnya, gagasan penghapusan Pilkada Serentak patut dikaji ulang mengingat pelaksanaan Pilkada saat ini dinilai tidak bersih.

    “Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga. Biayanya mahal lalu permainannya kotor gitu,” tutur Mahfud, dikutip dari akun YouTubenya sendiri pada Rabu (18/12/2024). 

    Adapun, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti biaya besar yang dikeluarkan selama pelaksanaan Pilkada, yang bahkan melampaui pendapatan jabatan yang diperebutkan.

    “Sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan. Bahkan ratusan miliar, ada yang T (triliun) bahkan ya. Untuk pilgup, pilwali juga sama. Puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa?” terangnya. 

    Mahfud juga mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pilkada 2020 yang mengungkapkan bahwa 84% biaya Pilkada ditanggung oleh ‘cukong’.

    Hal ini, menurutnya, berdampak pada pemberian konsesi-konsesi kepada pihak tersebut setelah kepala daerah terpilih. 

    Selain itu, Mahfud juga menyoroti berbagai kecurangan yang terjadi di Pilkada serta dampak perpecahan di masyarakat yang sering kali berlanjut hingga lima tahun setelah pemilihan selesai.

    Mahfud juga menilai bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dinilai memalukan sebagai bangsa.

    Atas dasar itu, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada.

    “Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, ide ini sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan di Hari Ulang Tahun atau HUT ke 60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat (12/12)

    Prabowo menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat.   

    Ia kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.  

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • Kenapa PDIP Pecat Jokowi? Bikin Netizen RI Kepo

    Kenapa PDIP Pecat Jokowi? Bikin Netizen RI Kepo

    Jakarta –

    Alasan PDIP pecat Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari partai membuat netizen bertanya-tanya. Pencarian di Google hingga X soal ini naik.

    Jokowi dipecat PDIP berdasarkan Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, tercantum alasan PDIP memecat Jokowi.

    Dalam empat jam terakhir, Google Trends mencatat naik turunnya minat pencarian terkait ‘Jokowi’ dan ‘Kenapa PDIP pecat Jokowi’. Di related queries yang masuk kategori ‘rising’ atau meningkat adalah ‘pdip pecat jokowi gibran’ dengan kenaikan +110%. ‘Megawati’ juga masuk dengan persentase +60%.

    Dalam empat jam terakhir, Google Trends mencatat naik turunnya minat pencarian terkait ‘Jokowi’ dan ‘Kenapa PDIP pecat Jokowi’. Foto: Google Trends

    Sementara itu, di platform media sosial X, ‘Jokowi’ masuk trending topic dengan lebih dari 33.000 tweet saat berita ini ditulis. Berikut beberapa cuitan dari warganet:

    “PDIP baru pecat jokowi n genk. Emang ada pengaruhnya ? Kenapa ga dr dulu 😌,” netizen bertanya-tanya.

    “Padahal PDIP sudah Membesarkan Jokowi. Mulai dari Walikota sampai Jabatan Presiden. Kenapa Jokowi d Pecat? Apa Karena tidak menjabat Presiden? Kenapa Baru sekarang d pecatnya?” netter heran.

    “Yg jelas Jokowi sdh dipecat oleh PDI-P, bisa diartikan PDI-P sdh tdk butuh @jokowi paling tdk untuk saat ini lho, tapi ya entah klo kedepannya 😄😄,” komen netizen.

    “Reputasi jokowi tdk pernah jatuh, malah sebaliknya, selalu membuat orang PDIP kejang2😅😅😅,” pendapat seseorang.

    “Gw kasih tau ya, tanpa jokowi, PDI-P itu hanya seperti remahan rengginang. Buktinya pemilih jokowi pindah ke prabowo, wan uban ga dapat suara. Oleh karna itu semua kader PDIP yg sudah pede dengan adanya jokowi jadi baper berjamaah dan tentu saja kalah.. Bayangin,di jateng saja ko,” celetuk ia.

    Ditulis detikNews, salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP yakni Jokowi dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai.

    “Menimbang bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai merupakan larangan bagi setiap Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Partai,” bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam SK terkait.

    Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia.

    “Menimbang bahwa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan penggunaan instrumen negara demi kepentingan pribadi dan keluarga telah menimbulkan dampak sistemik yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan moral etika berbangsa dan bernegara,” lanjut SK itu.

    Atas dasar itulah, PDIP pun memecat Jokowi karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. “Teradu terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan mencederai cita-cita dan tujuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” imbuh SK tersebut.

    (ask/ask)

  • DoctorTool Hadirkan Sistem Pemberian Resep Obat dengan GenAI

    DoctorTool Hadirkan Sistem Pemberian Resep Obat dengan GenAI

    Jakarta, FORTUNE – Aplikasi kesehatan, DoctorTool, menghadirkan sistem pendukung pemberian resep obat berbasis Generative AI (GenAI), untuk membantu penyedia layanan kesehatan mematuhi regulasi pemerintah sekaligus mengurangi risiko penipuan asuransi.

    CEO DoctorTool, Rainaldo, mengatakan bahwa pemanfaatan GenAI akan membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, mengurangi tugas administratif, dan memungkinkan dokter untuk lebih fokus pada perawatan pasien. “Hal ini sangat penting untuk memberikan layanan berkualitas tinggi secara konsisten, terutama di wilayah yang masih sulit mendapat akses layanan kesehatan,” katanya dalam keterangan yang diterima Fortune Indonesia, Rabu (18/12).

    Dengan adanya GenAI, aplikasi kesehatan ini bisa makin fokus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, sekaligus berkualitas. Asisten teknologi AI ini sudah terimplementasi dengan berbagai fitur canggih yang dimiliki DoctorTool.

    “Kami telah mengembangkan tools AI yang dapat memangkas waktu administratif dokter dan mencegah potensi kerugian miliaran rupiah akibat penipuan. Hal ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk lebih banyak memanfaatkan waktunya pada pemeriksaan fisik dan interaksi dengan pasien,” ujar Rainaldo.

    Adapun, asisten AI generasi terbaru ini dikembangkan dengan menggunakan platform watsonx.ai™ milik IBM.

    Sistem baru DoctorTool mengintegrasikan fitur-fitur canggih seperti Speech-to-Transcription (STT), Transcription-to-Summary (TTS), dan dukungan pengambilan keputusan klinis berbasis AI. Alat ini menyederhanakan dokumentasi medis dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk rencana perawatan, serta meningkatkan akurasi dan penanganan pasien.

    Sejak didirikan pada 2015, DoctorTool telah memilki 1.900 klinik terdaftar, 10.000 tenaga kesehatan yang dilatih, sampai 10 juta catatan pasien yang telah diproses. Implementasi AI yang kini digunakan di hampir 2000 klinik di Indonesia telah mengurangi waktu kerja administratif dokter dari 50 persen menjadi hanya 10 persen dari durasi konsultasi.