Rabu, 18 Desember 2024 14:30 WIB
Pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) atau rumah subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada 2024 mendekati 100 persen dari target yang ditetapkan.
Blog
-
Menteri UMKM Sebut Jamkrida Cuma Ada di 18 Provinsi
Jakarta –
Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) didorong untuk membantu persoalan pendanaan bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akan tetapi, kehadiran Jamkrida masih belum menyeluruh di seluruh Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, hanya ada sebanyak 18 Jamkrida di seluruh provinsi. Padahal, ia menyebut Jamkrida berperan strategis sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor riil yang mengintermediasi pengusaha UMKM mendapat pendanaan dari lembaga keuangan.
“Namun sampai saat ini baru ada 18 provinsi yang memiliki perusahaan penjaminan daerah, artinya masih ada (kurang) sekitar 17 provinsi,” ungkap Maman dalam acara Jamkrida Award 2024 di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Maman mengaku, akan memprovokasi daerah-daerah lain untuk juga membangun Jamkrida. Ia pun berharap Jamkrida bisa memberi kontribusi untuk pertumbuhan UMKM ke depan.
Menurut data terbaru, kata Maman, pada tahun 2023 Aset Jamkrida se-Indonesia meningkat sebesar 20,4%, di mana nilai asetnya mencapai Rp 5,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Pendapatan dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP), mencapai
Rp 1,48 triliun atau naik 73,9% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp.855 miliar.“Hal ini menunjukkan peningkatan akses Pengusaha UMKM ke pembiayaan lembaga keuangan. Pertumbuhan ini menegaskan peran Jamkrida sebagai social engineering dalam mendukung sektor pengusaha UMKM menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” ungkapnya.
Sementara saat ini, Maman menyebut UMKM terus menunjukkan peran sentralnya sebagai tulang punggung dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. Ia bahkan menyebut, kondisi makro UMKM di Indonesia positif seiring jumlahnya yang terus bertambah.
“Pada tahun 2024, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 64 juta yang jumlahnya mencapai 99% dari seluruh unit usaha mikro,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian, Maman menyebut kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61% dari PDB Indonesia atau setara Rp 9.580 triliun dengan daya serap tenaga kerja sebesar 97% dari total angkatan kerja.
Melalui pembiayaan Jamkrida, Maman meyakini sektor UMKM akan menjadi salah satu penopang Indonesia Emas 20245. Ia pun berjanji akan memastikan UMKM tumbuh inovatif dan berdaya saing tinggi.
“Dukungan lembaga seperti Jamkrida menjadi kunci untuk membantu UMKM mengakses kredit ke lembaga keuangan. Dengan meningkatkan akses pembiayaan
dalam memberdayakan UMKM, Indonesia dapat mencapai ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.Lihat juga Video Kemenko PM Ingin Permudah Akses Kredit Usaha Rakyat
(kil/kil)
-
Buka Pintu Lebar bagi Jokowi Jadi Kader, Golkar: Kami Menunggu Saja
Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan, partainya membuka pintu bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu. Golkar menunggu hal itu.
Menurut Sarmuji, keputusan berada di tangan Jokowi soal langkah politik ke depannya setelah dipecat oleh PDIP.
“Kami menunggu saja. Kami tidak ingin dikesankan mendesak di saat beliau (Jokowi) sedang berpikir mendalam,” ujar Sarmuji saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).
Sarmuji menegaskan, Golkar merupakan partai inklusif sehingga terbuka bagi setiap orang warga negara Indonesia untuk bergabung dengan Golkar. Apalagi, kata dia, Golkar tak ada kendala komunikasi dengan Jokowi selama ini.
“Kalau komunikasi nyaris tidak ada hambatan, tetapi kami yakin Pak Jokowi lagi menimbang banyak hal sebelum mengambil keputusan politik,” tandas dia.
Menurut Sarmuji, jika Jokowi sudah memutuskan, maka Partai Golkar akan menerima dengan tangan terbuka. Dia menilai bolanya ada di Jokowi.
“Ya. Kalau beliau sudah memutuskan ingin masuk, kami sebagai partai yang inklusif akan menerima dengan tangan terbuka,” pungkas Sarmuji.
Sebelumnya, Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantu Jokowi, Bobby Nasution dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi menyebut, waktu yang akan mengujinya.
“Ya tidak apa-apa, saya menghormati itu dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya ya. Saya rasa itu saja,” ungkap Jokowi sambil tersenyum kepada awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (17/12/2024).
Jokowi juga memastikan dirinya belum berminat bergabung dengan dengan partai lain atau membuat partai baru. Jokowi mengaku masih berstatus partai perorangan.
“Saya sudah menyampaikan partai perorangan,” pungkas Jokowi, yang ditunggu Golkar untuk jadi kadernya.
-
Banjir Rob Masih Rendam Kawasan Muara Angke Jakut, Warga Masih Memilih Tak Mengungsi – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bencana alam banjir rob masih merendam di kawasan Pelabuhan Muara Angke tepatnya di Jalan Dermaga Ujung 2 Blok Empang Muara Angke, Jakarta Utara (Jakut) pada Rabu (18/12/2024).
Pantauan Tribunnews.com, debit ketinggian air di kawasan tersebut beragam mulai dari 20 centimeter hingga 90 centimeter.
Namun, terlihat warga masih memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing dan tidak mengungsi.
Berbagai alasan dari warga yang tidak memilih mengungsi yang salah satunya karena menjaga barang-barang berharga di rumahnya.
“Iya saya pilih bertahan di rumah aja. Ga ngungsi. Ini jagain barang-barang di rumah, takut dimalingin,” kata Sarti (46) saat ditemui, Rabu.
Dia mengatakan bencana alam yang kerap terjadi setiap tahunnya ini memang menjadi penghambat untuk warga sekitar dalam menjalai aktivitas sehari-hari.
Bahkan, anak Sarti, sudah tidak sekolah selama banjir rob merendam kawasan rumahnya.
“Iya ini apa-apa susah banget. Paling itu naik perahu karet kalau mau ke depan,” tuturnya.
Sementara warga lainnya bernama Ilham (33), mengatakan jika debit air ini mulai merendam sejak pukul 09.00 WIB. Biasanya, dari pukul 11.00-14.00 WIB, air semakin meninggi dan mulai surut menjelang malam hari.
“Ini tuh gini, kalau jam segini mulai naik (airnya). Nanti malam baru kering. Besoknya begitu lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia meminta agar pemerintah segera memberikan solusi terkait ini meski memang banjir rob tidak bisa dihindarkan karena faktor alam.
“Ya kalau nasi kotak aja masih dapat. Tapi kalau yang lain (sembako dan lain-lain) belum,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta warga di pesisir Jakarta untuk tetap waspada akan bencana alam banjir rob hingga akhir tahun 2024 ini.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diprediksi banjir rob akan semakin tinggi sekira tanggal 20 Desember 2024 mendatang.
Iswana mengimbau seluruh warga untuk selalu waspada dan ia sudan siagakan alat darurat seperti perahu karet atau sekoci dan lainnya.
“Apabila terjadi keadaan bencana atau darurat, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112,” imbuhnya.
BPBD DKI Jakarta telah berupaya menangani banjir rob di kawasan pesisir utara, terutama di Kota Tua, Muara Angke, Pluit, Ancol, dan sekitarnya.
Isnawa Adji menjelaskan, banjir rob tersebut disebabkan oleh pasang air laut yang cukup tinggi beberapa hari terakhir.
Selain itu, kata Isnawa, faktor lain karena penurunan tanah (land subsidence) serta perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan laut.
Penanganan banjir yang sudah dilakukan berupa pembangunan Infrastruktur Tanggul Laut (Giant Sea Wall), Peningkatan Sistem Drainase dan Normalisasi Sungai, Pembangunan Waduk dan Sistem Penampungan Air, Pembangunan Sumur Resapan dan Pengelolaan Air Tanah, Sistem Peringatan Dini dan Monitoring, Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat, Relokasi dan Penataan Kawasan, serta kolaborasi dengan pihak swasta.
Menurut Isnawa, pengambilan air tanah yang berlebihan mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan banjir rob di Pesisir Utara.
Oleh karena itu, Isnawa menyatakan perlu dilakukan perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya air di Jakarta.
“Adapun tantangan besar selanjutnya adalah kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim. Kondisi air laut yang semakin tinggi meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir rob,” jelas Isnawa.
-
Daftar Mobil Hybrid Rakitan Lokal Dapat Insentif 3 Persen
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah memberikan stimulus Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen untuk mobil hybrid, berlaku 1 Januari 2025. Ada beberapa model mobil yang mendapat relaksasi pajak itu.
Lewat kebijakan tersebut, para perusahaan otomotif seperti Toyota, Hyundai hingga PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bisa mendulang untung karena harga jual kemungkinan akan turun.
Tarif PPnBM saat ini yang berlaku yakni untuk mobil hybrid dan mild hybrid mulai 6-14 persen, serta PHEV mulai 5-8 persen (skema I dan skema II).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga meminta para produsen mobil hybrid mendaftarkan kendaraannya ke Kemenperin supaya bisa menikmati insentif tersebut.
“Untuk hybrid ini, saya minta agar segera para produsen mobil hybrid di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami, supaya tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan pemerintah,” kata Agus dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12).
Bagi masyarakat yang hendak berburu mobil hybrid di tahun depan, setidaknya bisa mengerem sebentar supaya menunggu penerapan kebijakan insentif yang tinggal menghitung hari.
Insentif PPnBM DTP 3 persen ini hanya berlaku untuk mobil hybrik dirakit secara lokal di Indonesia.
“PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).
Daftar mobil hybrid yang diproduksi di Indonesia
– Toyota Yaris Cross Hybrid harga mulai Rp440 juta
– Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid harga mulai Rp477 juta
– Suzuki Ertiga Hybrid harga mulai Rp277 juta
– Suzuki XL7 Hybrid harga mulai Rp288 juta
– Wuling Almaz RS Hybrid harga mulai Rp442 juta
– Hyundai Santa Fe Hybrid harga mulai Rp786 juta
– GWM Haval Jolion HEV harga mulai Rp405 juta.(can/mik)
[Gambas:Video CNN]
-
Waduk Gajah Mungkur Jadi Lautan Sampah, Pengelola Buka Suara
Jakarta, CNN Indonesia —
Video merekam kondisi Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri yang dipenuhi sampah viral di media sosial. Dalam video itu air waduk tampak cokelat dan dipenuhi sampah yang mengambang.
“Sepanjang Waduk Gajah Mungkur diinformasikan banyak sampah,” kata pria yang menumpangi perahu sambil merekam video tersebut.
Video yang menunjukkan kondisi WGM yang dipenuhi sampah itu diunggah akun Instagram @repostwonogiri.
Kepala Sub Divisi Pengelolaan SDA WS Bengawan Solo 1, Arief Satria Marsudi mengatakan, sampah yang menumpuk di Waduk Gajah Mungkur adalah fenomena yang umum terjadi tiap tahun di musim hujan.
Dia berkata dalam beberapa hari terakhir terjadi hujan yang lebat di hulu daerah aliran sungai (DAS) Wonogiri. Hal itu mengakibatkan besarnya debit sungai-sungai yang masuk ke Waduk Wonogiri.
“Fenomena sampah seperti ini terjadi setiap tahun saat ada debit besar di hulu DAS Keduang. Debit yang besar ini selain membawa sedimen juga membawa sampah-sampah yang berada di bantaran sungai,” kata Arief dilansir detikJateng, Rabu (18/12/2024).
Sampah-sampah itu disebutnya mengganggu aliran air yang masuk ke intake PLTA. Untuk mengatasi masalah tersebut pihak waduk memasang penangkap sampah apung (trashboom) di diversion channel closure dike dan di area intake PLTA.
“Setiap sampah yang menempel di trashboom rutin kami bersihkan, terutama saat debit besar di hulu seperti ini. Dengan mengumpulkan sampah di satu titik di darat untuk bisa diambil menggunakan alat berat HCE yang kemudian diangkut menggunakan dump truck untuk dibuang ke TPS,” kata Arief.
Baca selengkapnya di sini…
(tim/wis)
[Gambas:Video CNN]
-
Erick Thohir Rombak Direksi-Komisaris Dahana
Jakarta –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi holding Defend ID yang merupakan BUMN dalam bidang industri pertahanan. Perubahan ini salah satunya pada PT Dahana.
Perubahan susunan itu melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri selaku para pemegang saham PT Dahana.
Ada dua SK, pertama SK dengan nomor SK-306/MBU/12/2024 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris, lalu SK-304/MBU/12/2024 untuk pemberhentian Anggota-Anggota Dewan Direksi PT Dahana.
“Dalam surat keputusan tersebut, Kementerian BUMN memutuskan untuk memberhentikan dan mengangkat jajaran dewan komisaris dan dewan direksi yang akan memimpin PT Dahana di masa mendatang,” tulis Dahana dalam keterangannya dikutip dari Instagram @ptdahana, Rabu (18/12/2024).
Setidaknya ada empat pejabat komisaris dan direksi yang diberhentikan, salah satunya ialah Syaifuddin yang semula menduduki posisi sebagai Direktur Utama Dahana. Posisinya digantikan oleh Hary Irmawan yang dikukuhkan per 16 Desember 2024.
Selain itu, pejabat lainnya yang berhenti antara lain ada Rina Moreta yang semula menjabat sebagai komisaris perusahaan, Ahyanizzaman sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia, lalu ada Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan.
Sementara itu, dewan komisaris dan dewan direksi PT Dahana lainnya yang diangkat per 16 Desember antara lain Wildan Widarman sebagai Komisaris, Rusdianto sebagai Komisaris, Mohammad Nur Soddiq sebagai Direktur Keuangan, Manajemer Risiko dan Sumber Daya Manusia, serta Abdul Haris Atbaro Risiko sebagai Direktur Operasi.
Dengan perombakan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Dahana secara lengkap sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Dony Ermawan Taufanto: Komisaris Utama
Wahyudi Hidayat: Komisaris Independen
Rizky Olyvia Nasution: Komisaris Independen
Wildan Widarman: Komisaris
Rusdianto: KomisarisDireksi
Hary Irmawan: Direktur Utama
Mohammad Nur Sodiq: Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM
Yusep Nugraha: Direktur Teknologi & Pengembangan
Abdul Haris Atbaro: Direktur Operasi(acd/acd)
-
Gara-gara Darurat Militer, Yoon Suk Yeol Dituduh Pemberontakan, Pengacara Sebut Penyelidikan Gila – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, saat ini sedang terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan dugaan pemberontakan.
Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan ini.
Jaksa penuntut kini telah mengumumkan upaya kedua untuk memanggil Yoon guna diinterogasi.
Dikutip dari Korea Herald, Pengacara Yoon, Seok Donghyun, mengkritik keras proses penyelidikan terhadap kliennya.
Dalam pernyataannya pada Selasa (17/12/2024), Seok menyebut penyelidikan ini sebagai “kegilaan”, merujuk pada tuduhan pemberontakan yang dianggap tidak dapat dibuktikan.
Seok menegaskan Yoon akan mengajukan pendiriannya di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai mosi pemakzulan yang sedang berlangsung dan mengklaim proses hukum ini sangat tidak adil.
Seok juga mengungkapkan, Yoon akan menghadapi pengadilan dengan penuh percaya diri.
“Kami akan menanggapi secara terpisah proses Mahkamah Konstitusi dan investigasi yang sedang berlangsung,” kata Seok.
Ketika ditanya mengenai panggilan kedua dari jaksa penuntut dan polisi, Seok menyatakan ketidakpuasannya atas langkah penyelidikan ini, yang dinilai tidak pantas, mengingat status Yoon sebagai presiden yang sedang menjabat.
“Apakah presiden akan datang dan pergi begitu saja setiap kali mereka memanggilnya?” ungkap Seok, menyoroti bagaimana penyelidikan ini dipandang sebagai langkah yang mengganggu stabilitas pemerintahan.
Dari Darurat Militer hingga Tuduhan Pemberontakan
Kasus ini bermula dari pernyataan darurat militer yang diterapkan pada Selasa (3/12/2024), yang memicu kekacauan di Majelis Nasional.
Unit khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki pernyataan darurat militer ini dipimpin oleh Park Sehyun, Kepala Jaksa dari Kantor Kejaksaan Tinggi Seoul.
Jaksa penuntut menyatakan mereka telah mengirimkan panggilan kedua kepada Yoon untuk diinterogasi di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Sabtu mendatang.
Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada Minggu (8/12/2024).
Dia dituduh melakukan pemberontakan serta penyalahgunaan wewenang dengan motif yang dianggap tidak konstitusional.
Jaksa menuduh Yoon secara tidak sah menyatakan darurat militer.
Lalu memerintahkan pengiriman pasukan militer ke Majelis Nasional, tindakan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi.
Enam hakim yang menangani kasus pemakzulan Yoon dijadwalkan untuk bertemu pada Kamis (21/12/2024).
Di kesempatan tersebut, mereka akan membahas langkah-langkah hukum yang bakal diambil jika perintah pengadilan tidak dilaksanakan.
Pengadilan juga menegaskan, sidang mengenai pemakzulan ini tidak akan disiarkan langsung di televisi untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses persidangan.
Proses penyelidikan terhadap Yoon, yang melibatkan tuduhan pemberontakan dan penerapan darurat militer, membawa dampak signifikan bagi politik di Korea Selatan.
Dengan mosi pemakzulan yang terus berlangsung dan situasi yang semakin tegang, proses hukum ini berpotensi memengaruhi hubungan antara lembaga eksekutif.
Jika Yoon menentang panggilan kedua dari jaksa, pihak berwenang dapat mempertimbangkan opsi penangkapan.
Berdasarkan hukum pidana, jaksa penuntut dapat meminta surat perintah penangkapan jika terdapat alasan yang kuat untuk meyakini tersangka telah melakukan kejahatan dan menolak panggilan tanpa alasan yang sah.
Sebelumnya, jaksa telah menangkap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yonghyun, dan mantan kepala kontraintelijen militer, Yeo Inhyung, pada Minggu (8/12/2024) dan Senin (9/12/2024), atas dugaan keterlibatan dalam pemberontakan terkait peristiwa darurat militer tersebut.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Senin (16/12/2024), Yoon Suk Yeol menegaskan ia “tidak akan menghindari tanggung jawab hukum atau politik” terkait deklarasi darurat militer.
Pernyataan ini disampaikan menjelang pemungutan suara di parlemen mengenai pemakzulan dirinya.
Meskipun pemakzulan semakin mendekat, Yoon menyatakan ia siap menghadapi tantangan hukum ini dengan tegas.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
-
Menteri ESDM pastikan kesiapan stok BBM Solar untuk nelayan
kami juga ingin memastikan aktivitas nelayan tetap berjalan lancar selama Natal dan tahun baru
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kesiapan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar untuk nelayan di seluruh Indonesia.
“Kami datang bersama BPH Migas dan PT Pertamina untuk memastikan kesiapan stok BBM nelayan di seluruh Indonesia,” katanya saat kunjungan kerja ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 88.971.01 Tantui, Ambon, Maluku, Rabu.
Dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Menteri Bahlil mengatakan Maluku adalah salah satu hub untuk wilayah Maluku Utara dan Papua.
“Jadi, kami juga ingin memastikan aktivitas nelayan tetap berjalan lancar selama Natal dan tahun baru. Alhamdulillah stok BBM di sini aman,” ujar Bahlil saat peninjauan dalam rangka memastikan kesiapan sektor energi dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Dari hasil kunjungannya, Bahlil mengungkapkan bahwa stok BBM yang ada di SPBUN Tantui saat ini sudah cukup untuk melayani kebutuhan para nelayan.
“Kapasitasnya bisa sampai 20-21 hari, jadi masuk dalam kategori yang aman. Dari sisi harga juga tidak mahal, harganya sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan,” tambahnya.
SPBUN Tantui saat ini melayani penjualan BBM Biosolar dan Dexlite bagi nelayan dengan rata-rata penyaluran harian mencapai 4,5 kiloliter untuk produk Solar dan 2,5 kiloliter per hari untuk produk Dexlite.
Harga solar subsidi ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter sesuai kebijakan pemerintah, sedangkan harga Dexlite sesuai pasar yang berada Rp13.700 per liter.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan yang turut mendampingi Menteri ESDM dalam kunjungan tersebut, mengatakan pihaknya selalu memastikan suplai energi ke masyarakat termasuk nelayan dapat berjalan dengan baik.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024 -
Wamen UMKM: Rumah Produksi Bersama Cabai tingkatkan nilai tambah
Cabai-cabai hasil panen petani perlu diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi
Batu Bara, Sumut (ANTARA) – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Y Moraza mengharapkan keberadaan Rumah Produksi Bersama (RPB) Komoditas Cabai di Desa Lumbu Cuik, Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dapat meningkatkan nilai tambah sehingga menyejahterakan petani setempat.
Helvi mengatakan peresmian RPB Komoditas Cabai, pada Rabu ini, merupakan bukti bahwa pemerintah pusat akan selalu hadir untuk mengakomodasi potensi produk lokal.
“Ini bentuknya partisipasi atau kewajiban dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi potensi lokal, memberikan nilai tambah, karena ini akan jadi produk jadi, bukan produk bahan baku atau bahan mentah lagi. Nah, nilai tambah inilah yang kita harapkan,” ujarnya saat peresmian RPB Komoditas Cabai tersebut.
Helvi menyebut cabai merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia. Produksi cabai besar keriting dan rawit mencapai 4,5 juta ton dengan luas lahan 443,3 ribu hektare, yang berkontribusi 18,25 persen terhadap total produksi tanaman sayuran atau hortikultura di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2023, produksi cabai dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen di Pulau Jawa dan 0,93 persen di luar Jawa. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu penghasil cabai terbesar di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Produksi cabai besar dan keriting ini di Sumatera Utara mencapai 522,7 ribu ton, dengan kontribusi sebesar 11,36 persen dari total produksi cabai nasional.
Kabupaten Batu Bara merupakan sentra produksi tanaman cabai di Sumatera Utara, yang menjadi urutan ketiga setelah Kabupaten Simalungun dan Karo.
Dengan potensi yang besar ini, kata Helvi, maka hilirisasi harus dilakukan. Cabai-cabai hasil panen petani perlu diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi.
Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan cabai-cabai tersebut untuk diolah menjadi pasta ataupun cabai bubuk.
“Nanti silahkan dari koperasinya seperti apa, kalau masalah Rumah Kemasan, sudah ada. Tinggal kita bagaimana nanti pengembangan pasarnya, kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hilirisasi (Kementerian Investasi dan Hilirisasi), untuk bagaimana kemitraan dengan pengusaha besar plus go ekspor,” kata Helvi.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024