Xcloud.id

Blog

  • Ekonom sebut insentif tak cukup redam dampak PPN naik jadi 12 persen

    Ekonom sebut insentif tak cukup redam dampak PPN naik jadi 12 persen

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Insentif yang sudah diberikan sebagai kaitannya dengan PPN 12 persen itu dibutuhkan, tapi menurut saya itu tidak cukup menjawab semua permasalahan yang ada sekarang,” ujar Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa permasalahan yang muncul di industri sekarang adalah menurunnya permintaan akibat menipisnya jumlah kelas menengah yang merupakan pendorong konsumsi dalam negeri.

    Selain itu, ia menyoroti periode pemberian insentif yang terlalu pendek, misalnya hanya dua bulan untuk diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

    “Potongan tarif listrik 50 persen untuk (pengguna daya listrik) 450 VA (voltampere) sampai 2200 VA, kalau tidak salah ya, nah itu sebetulnya bagus, karena (kebijakan) itu sudah menyasar kelas (menengah), tapi sayangnya (hanya) dua bulan gitu,” ucapnya.

    Faisal menuturkan bahwa insentif yang diberikan untuk industri padat karya juga diperkirakan belum cukup untuk meredam dampak kenaikan PPN tersebut karena sudah terlalu banyak sektor industri yang terpuruk, seperti industri tekstil dan industri alas kaki.

    Meskipun pemerintah memberikan insentif khusus untuk industri padat karya, ia menyatakan bahwa daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemberian insentif tersebut menjadi tidak banyak berdampak.

    Ia mengatakan bahwa jika kondisi tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka kenaikan PPN tersebut bisa saja meningkatkan potensi PHK.

    Tidak hanya insentif, Faisal menuturkan bahwa diperlukan juga kebijakan yang dapat melindungi produk-produk dalam negeri agar permintaannya tidak semakin menurun.

    Berdasarkan kajian pihaknya, barang-barang impor dari China banyak yang dibanderol separuh atau bahkan kurang dari separuh harga produk dalam negeri.

    Ia pun meminta pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap produk-produk impor agar produk dalam negeri masih dapat bersaing.

    “Karena di sana (China) sendiri kan ada subsidi, ada dumping bahkan begitu ya. Belum lagi yang masuk lewat cara tidak benar, nah masalahnya kan masuknya itu bukan hanya legal, tapi juga ilegal,” imbuh Faisal.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jamkrida jadi kunci pemberdayaan UMKM

    Jamkrida jadi kunci pemberdayaan UMKM

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam acara Jamkrida Awards 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    Menteri Maman: Jamkrida jadi kunci pemberdayaan UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 16:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) menjadi kunci untuk memberdayakan pelaku UMKM agar naik kelas, mengingat akses pembiayaan tersebut diperkuat oleh peran pemerintah daerah.

    “Jamkrida memiliki peran strategis sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil sebagai intermediasi bagi pengusaha UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan,” kata Menteri Maman dalam acara Jamkrida Awards 2024 di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, pendirian Jamkrida dilatarbelakangi untuk membantu para pengusaha UMKM, karena permasalahan utama yang dihadapi yakni terkait akses pembiayaan.

    Menurut dia keterbatasan pengusaha UMKM, khususnya yang sebenarnya layak (feasible) untuk dibiayai namun tidak dapat mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan, disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan suatu jaminan atau agunan sehingga dinilai tidak layak mendapat jaminan melalui perbankan.

    Dengan keberadaan Jamkrida yang menjadi substitusi jaminan pengusaha UMKM kepada lembaga keuangan terhadap risiko gagal bayar, maka pelaku UMKM akan naik kelas.

    Menteri Maman menyatakan jumlah Jamkrida hingga saat ini baru 18 unit, dengan lingkup wilayah operasional provinsi. Menurut data terbaru, pada tahun 2023 aset Jamkrida se-Indonesia meningkat sebesar 20,4 persen dengan nilai aset mencapai Rp5,6 triliun secara tahunan.

    Sementara Pendapatan dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) mencapai Rp1,48 triliun, naik 73,9 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp855 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan akses pengusaha UMKM ke pembiayaan lembaga keuangan.

    Selain itu, pertumbuhan ini menegaskan peran Jamkrida sebagai motor penggerak dalam mendukung sektor pengusaha.

    Lebih lanjut, Menteri Maman menyatakan pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan dukungan terbaiknya dalam peningkatan kapasitas permodalan Jamkrida yang saat ini masih belum memenuhi harapan.

    “Kecukupan permodalan menjadi elemen penting bagi Jamkrida dalam menjalankan peran dan fungsinya guna mendukung penguatan permodalan pengusaha UMKM,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Rusia Rebut 2 Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Tangan Moskow – Halaman all

    Rusia Rebut 2 Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Tangan Moskow – Halaman all

    Rusia Klaim Rebut Dua Desa Lagi di Ukraina Timur, Kota Industri Kurakhove Segera Jatuh ke Moskow

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu mengklaim telah merebut dua pemukiman baru di wilayah Donetsk di Ukraina timur.

    Jatuhnya dua desa dari kendali Ukraina ini menjadi lokasi terbaru dalam serangkaian penaklukan oleh pasukan Moskow.

    Kementerian Rusia tersebut mengatakan dalam pengarahan harian kalau pasukannya telah “membebaskan” Stari Terny dan Trudove, tulis laporan AFP, Rabu (18/12/2024).

    “Sebagai informasi, keduanya terletak di dekat kota industri Kurakhove, yang tampaknya akan segera direbut Rusia,” tambah laporan itu dikutip dari Anews.

    Pasukan Moskow telah mengalami kemajuan di Ukraina timur selama berbulan-bulan, menekan keunggulannya melawan tentara Ukraina yang kewalahan dan kalah senjata.

    Kurakhove adalah kota industri strategis di tepi waduk yang coba dikepung pasukan Moskow.

    Stari Terny terletak di tepi barat laut waduk dan Trudove terletak sekitar 10 kilometer (6 mil) selatan Kurakhove .

    Kepala Angkatan Darat Ukraina Oleksandr Syrsky mengatakan pada Selasa bahwa “situasi paling sulit” saat ini terjadi di sekitar Kurakhove dan pusat pasokan Pokrovsk di utara wilayah Donetsk.

    Gubernur wilayah Donetsk, Vadym Filashkin, mengatakan pada hari Rabu bahwa serangan Rusia telah merusak “banyak gedung bertingkat dan rumah-rumah pribadi” di wilayah Kurakhove dan sekitarnya.

    Tentara Korea Utara berperang di Kursk (Kantor Berita Pusat Korea via Defence Express)

    Sembunyikan Keberadaan Pasukan Korea Utara

    Rusia menyembunyikan keberadaan pasukan Korea Utara yang terlibat dalam operasi tempur di wilayah Kursk, demikian laporan Institut Studi Perang (ISW).

    Kerahasiaan ini bertujuan untuk menutupi kekurangan personel yang melanda tentara Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

    Menurut ISW, Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi pada tanggal 16 Desember bahwa tentara Korea Utara telah tewas selama pertempuran di wilayah Kursk.

    Meskipun demikian, Moskow menahan diri untuk tidak mengakui keterlibatan mereka secara terbuka, kemungkinan untuk menghindari reaksi politik dan mempertahankan kesan bahwa militernya mampu berdiri sendiri.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga menyoroti upaya otoritas Rusia untuk mengaburkan keberadaan pasukan Korea Utara.

    Ia mengungkapkan bahwa pasukan ini dilarang menunjukkan wajah mereka selama pelatihan di Rusia dan disamarkan sebagai anggota kelompok etnis Buryat untuk menyesatkan pengamat.

    “Kremlin kemungkinan akan terus menghindari pelaporan mengenai pengerahan pasukan Korea Utara di wilayah Kursk karena hal itu secara diam-diam mengakui bahwa Rusia membutuhkan pasukan asing untuk merebut kembali wilayahnya sendiri dan membatalkan klaim Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa serangan Ukraina ke wilayah Kursk mengakibatkan tingginya tingkat perekrutan Rusia,” bunyi laporan tersebut, dikutip dari Defence Express.

    Pada 16 Desember 2024, Rusia mengintensifkan penggunaan pasukan Korea Utara dalam operasi tempur di wilayah Kursk.

    Meskipun mengalami kerugian besar, unit-unit ini telah beradaptasi dengan mendirikan pos pengamatan tambahan yang bertujuan untuk mendeteksi pesawat nirawak yang digunakan oleh pasukan Ukraina, demikian laporan Intelijen Pertahanan Ukraina.

    Pasukan Korea Utara telah mengadopsi taktik operasional yang berbeda, berkumpul dalam kelompok kecil yang terdiri dari 20-30 tentara sebelum maju dalam unit yang lebih kecil lagi yang terdiri dari enam prajurit ke daerah persiapan mereka.

    Pendekatan ini tampaknya merupakan upaya untuk meminimalkan paparan dan menjaga kerahasiaan selama pergerakan mereka.

    Meningkatnya kehadiran kelompok penyerang Korea Utara di wilayah Kursk menggarisbawahi niat Moskow untuk mempertahankan momentum ofensifnya, terlepas dari meningkatnya korban jiwa.

    Untuk membedakan diri di garis depan, tentara Korea Utara terlihat mengenakan pita merah sebagai sarana identifikasi.

    Laser Berbahaya Ukraina

    Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Kolonel Vadym Sukharevsky, mengungkapkan bahwa Ukraina telah mengembangkan senjata laser yang disebut “Tryzub,” (Trident) yang mampu menjatuhkan pesawat pada jarak melebihi 2 kilometer, menurut laporan Interfax-Ukraina.

    “Kita dapat menyatakan bahwa saat ini Ukraina, jika saya tidak salah, adalah negara kelima yang dapat mengklaim memiliki senjata laser,” kata Sukharevsky, seperti dikutip dari Kyivpost.

    “Kita sudah dapat menembak jatuh pesawat pada ketinggian lebih dari 2 kilometer dengan laser ini.”

    Ia menambahkan bahwa saat ini upaya difokuskan pada peningkatan dan penguatan lebih lanjut kemampuan laser.

    “Laser itu benar-benar berfungsi; laser itu benar-benar ada,” katanya.

    Selain itu, Sukharevsky menyoroti kemajuan Ukraina dalam mengembangkan program “ratu pesawat tanpa awak ” – pesawat pengangkut pesawat tanpa awak berukuran besar yang mampu mengerahkan pesawat serang tanpa awak berukuran lebih kecil.

    “Saat ini, kami menggunakan apa yang disebut ‘queen-drone’, yang berfungsi sebagai pembawa drone first-person view (FPV) dan dapat beroperasi pada kedalaman lebih dari 70 kilometer,” katanya.

    Menurut Sukharevsky, drone ratu dapat membawa dua drone FPV sekaligus bertindak sebagai repeater dan menyerang target musuh yang dalam.

    “Menurut saya, ini adalah terobosan nyata,” imbuhnya, seraya menyebut perluasan proyek ini sebagai salah satu elemen paling menjanjikan dalam karyanya.

    Pada bulan November, Kyiv Post melaporkan tentang kendaraan udara nirawak (UAV) Dovbush T10.

    Awalnya dirancang untuk pengintaian, Dovbush telah dimodifikasi untuk membawa dan meluncurkan hingga enam drone kamikaze FPV.

    Dengan jangkauan 40 kilometer, Dovbush kini berfungsi sebagai alat serang presisi dalam perang melawan Rusia.

    Setelah target teridentifikasi, ia melepaskan pesawat nirawak FPV untuk menyerangnya.

    Pesawat nirawak FPV dipasang terbalik di bawah sayap Dovbush, menggunakan bahan peledak sebagai adaptor untuk memastikan pemasangan yang aman selama penerbangan dan penyebaran yang tepat.

    Dovbush dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk sistem navigasi inersia dan GPS/GLONASS, perangkat lunak analisis target bertenaga AI, dan perlindungan diri terhadap peperangan elektronik Rusia. Ia dapat mendeteksi target yang disamarkan dari jarak jauh menggunakan sensor optik dan inframerah beresolusi tinggi.

    Produksi massal Dovbush dimulai pada Desember 2022, dengan produksi hingga 10 unit setiap harinya. UAV ini dipasok gratis ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Rencananya termasuk melengkapi Dovbush dengan amunisi udara-ke-permukaan dan memperluas jangkauan operasionalnya hingga 1.000 kilometer.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. (IST/VESTNIK KAVKAZA via Tribun Jogja)

    Rusia Kecam Paket Sanksi Baru dari Uni Eropa

    Terkait situasi perang, Rusia pada Rabu, mengecam paket sanksi baru Uni Eropa terkait perang Ukraina.

    Sanksi terbaru dari Uni Eropa ke Rusia ini dinilai Moskow sebagai hal melanggar hukum.

    “Langkah-langkah ini melanggar hukum dan ilegal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova kepada wartawan saat jumpa pers di ibu kota Moskow.

    Mengatakan bahwa paket sanksi tersebut ditujukan kepada operator ekonomi dan tokoh masyarakat Rusia dan asing, Zakharova mengatakan tindakan seperti itu oleh UE terus merugikan Moskow.

    “Paket sanksi baru ke-15 “pada dasarnya menimbulkan ancaman tambahan terhadap keamanan global, tidak hanya keamanan kita dan Eropa, tetapi juga keamanan energi global dan stabilitas hubungan ekonomi dunia,” kata Zakharova 

    “Langkah-langkah ini akan dianalisis dari sudut pandang kerugian terhadap kepentingan ekonomi negara kita, dan langkah-langkah pembalasan terhadap tindakan anti-Rusia yang tidak sah di Uni Eropa tidak akan lama lagi terjadi,” tambahnya.

    Pada hari Senin, Uni Eropa mengadopsi paket sanksi ke-15 terhadap Rusia, yang menurut blok beranggotakan 27 negara tersebut dirancang untuk mencegah penghindaran sanksi Uni Eropa dengan menargetkan “armada bayangan” Moskow.

    Sanksi tersebut dijatuhkan atas perang Rusia di Ukraina, yang kini telah melewati hari ke-1.000 konflik tersebut.

  • Viral Video Diduga Jemaah Diusir saat Gibran Hendak Salat Jumat, Paspampres: Hanya Rapikan Shaf

    Viral Video Diduga Jemaah Diusir saat Gibran Hendak Salat Jumat, Paspampres: Hanya Rapikan Shaf

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Video yang merekam staf Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming, di sebuah masjid viral di media sosial. 

    Dalam video tersebut, staf Gibran Rakabuming tampak menyuruh jemaah lain yang sudah duduk di shaf tersebut, untuk berpindah tempat. 

    Hal itu dilakukan untuk memberi ruang bagi Wapres Gibran Rakabuming dan rombongannya. 

    Video yang diunggah oleh akun TikTok @suhud262626 pada 14 Desember 2024 memperlihatkan beberapa orang yang diduga staf Gibran Rakabuming memasuki masjid. 

    Mereka meminta jemaah di saf depan untuk berpindah agar Gibran dan rombongan bisa salat di saf kedua.

    Gibran sendiri tampak mengenakan batik biru tua dengan peci hitam, berdiri diam di tengah situasi tersebut. 

    Aksi staf ini memicu perbincangan ramai setelah video tersebut dibagikan ulang oleh akun X @ferizandra, yang mempertanyakan hukum meminta jemaah lain untuk berpindah saf demi pejabat.

    Perdebatan di media sosial semakin memanas setelah salah seorang membagikan cuplikan video ceramah Buya Yahya. 

    Dalam ceramah tersebut, Buya Yahya menegaskan bahwa tindakan memindahkan jemaah dari tempatnya di masjid demi mendahulukan pejabat adalah haram.

    “Kalau geser orang, minggir sana, itu haram. Misal ada orang duduk, gara-gara datang pejabat, lalu diusir, itu haram. Mengusirnya itu yang haram, tidak diperkenankan, karena semua punya hak untuk mendekatkan diri kepada Allah,” ujar Buya Yahya dalam video yang diunggah oleh akun X @Nuraniakalsehat.

    Paspampres Klarifikasi

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak terjadi pengusiran jemaah saat Gibran Rakabuming Raka melaksanakan shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Semarang pada Jumat (13/12/2024). 

    Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Komandan Paspampres Brigadir Jenderal Samson Sitohang menanggapi video yang viral di media sosial yang menyebutkan adanya pengusiran jemaah shaf depan. 

    “Kalau yang di Semarang jadi begini, sebenarnya itu tidak penggeseran, apalagi pengusiran. Itu anggota saya hanya merapikan dan merapatkan shaf sehingga lebih muat lagi personel yang lain,” jelas Samson di Istana Wakil Presiden, Rabu (18/12/2024). 

    Samson juga menegaskan bahwa tidak ada penggeseran shaf jemaah seperti yang dinarasikan di media sosial. 

    Ia menyebutkan bahwa shaf depan diisi oleh anggota Paspampres. 

    “Kan ada yang berdiri, kalau tidak salah di TikTok itu justru malah anggota saya sendiri. Ini memang anggota kita yang duduk di situ untuk tempat lah, untuk penjabat yang lain. Nah, itu sama sekali tidak ada penggeseran, apalagi pengusiran tidak ada sama sekali,” tambahnya. 

    Lebih lanjut, Danpaspampres menilai narasi yang beredar di media sosial tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 

    Ia menjelaskan bahwa Paspampres memiliki prosedur tetap (protap) untuk menjaga keamanan Wakil Presiden. 
     
    “Biasalah. Ini kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau saya bilang. Jadi, kita punya protap sendiri, apalagi Bapak Wapres itu selalu menekankan kepada kita untuk selalu humanis pada masyarakat,” ungkap Samson. 
     
    “Itu yang poin penting yang saya ingat, kemudian selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucapnya. 

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Didorong Bisa Beroperasi pada 2026 – Halaman all

    Pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Didorong Bisa Beroperasi pada 2026 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur didorong agar dapat beroperasi tepat waktu pada 2026 sebagai upaya mengatasi masalah energi di wilayah tersebut.

    “PLTP itu solusi jangka panjang bagi penyediaan listrik yang sangat dibutuhkan di seluruh wilayah Manggarai. Pengembangan PLTP ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk itu, kami mendukung proyek tersebut selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif pada semua sektor,” ujar Bupati Manggarai, Herybertus Nabit dalam keterangan resminya, Rabu (18/12/2024). 

    Selama beberapa tahun terakhir, paparnya, masyarakat Manggarai membutuhkan tambahan pasokan listrik. 

    Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang saat ini sangat mendesak bagi seluruh lapisan masyarakat di Manggarai. 

    “Wilayah itu, masih bergantung pada sumber energi alternatif yang tidak hanya mahal, tetapi juga tidak ramah lingkungan. Kondisi tersebut memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga industri lokal,” katanya.

    Herybertus memaparkan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta perkembangan sektor-sektor penting, seperti pariwisata dan pendidikan, kebutuhan listrik di Manggarai diperkirakan akan meningkat lebih dari 30 persen dalam lima tahun ke depan. 

    “Di sisi lain, sektor industri kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal sering kali terhambat oleh keterbatasan pasokan energi. Oleh karena itu, penyediaan sumber listrik yang andal dan berkelanjutan menjadi kunci bagi masa depan daerah,” katanya.

    Dirinya menambahkan, Kabupaten Manggarai memiliki potensi geotermal yang sangat besar, terutama di wilayah Poco Leok, yang sudah lama diidentifikasi sebagai lokasi strategis untuk pengembangan PLTP.

    Bupati Herybertus menambahkan bahwa pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 merupakan upaya nyata untuk mengatasi masalah energi yang selama ini menghambat kemajuan daerah. 

    “Kami percaya bahwa dengan adanya pasokan listrik yang stabil, kami bisa mendorong sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan industri kecil untuk berkembang lebih pesat. Proyek tersebut bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat Manggarai,” tambahnya.

    Walaupun ada segelintir penolakan terkait pembangunan proyek tersebut dari sebagian pihak, Herybertus optimistis bahwa pembangunan PLTP akan tetap berjalan sesuai rencana. Ia mengajak semua investor dan pemangku kepentingan untuk tetap berkomitmen dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik bagi Manggarai. 

    “Saya menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat,” katanya.

    Sebagian warga Poco Leok, paparnya, telah berkomitmen untuk menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat dan memastikan setiap persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. 

    “Kami ingin seluruh pihak dapat merasakan manfaat langsung dari proyek ini, baik itu melalui peningkatan akses listrik, terbukanya lapangan pekerjaan baru, maupun berkembangnya sektor-sektor ekonomi lokal,” ujar Herybertus.

    Sekali lagi, Herybertus menegaskan, pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 diharapkan akan selesai pada tahun 2026 dan menjadi pilar utama bagi pembangunan berkelanjutan di Manggarai. 

    “Selain menyediakan energi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, pengembangan ini juga diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi sektor industri dan UMKM di daerah kami, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Manggarai,” tutupnya.

  • Menteri ESDM memastikan pasokan listrik di Maluku aman jelang natal

    Menteri ESDM memastikan pasokan listrik di Maluku aman jelang natal

    Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan, umat Kristiani yang merayakan natal tidak perlu takut terjadi pemadaman listrik.

    Ambon (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan listrik di Maluku aman menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Hari ini saya berkunjung ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) BMPP Nusantara 1 Waai, terkait ketersediaan pasokan listrik menjelang natal dan tahun baru, saya langsung mengecek PLTMG, ternyata luar biasa tersedia 60 megawatt (MW), jadi kapasitas yang terpasang di Pulau Ambon ini ada sekitar kurang lebih 100 MW,” katanya saat mengunjungi PLTMG Waai, di Ambon, Rabu.

    Bahlil menyatakan, dipastikan kesiapan pasokan listrik aman di Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, fasilitas yang dimiliki PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) ini sangat mumpuni, karena mampu menyalurkan tenaga listrik ke Pulau Ambon.

    Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan kebutuhan listrik selama natal dan tahun baru.

    “Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan, umat Kristiani yang merayakan natal tidak perlu takut terjadi pemadaman listrik,” katanya pula.

    PLTMG BMPP Nusantara 1 memiliki kapasitas terpasang 60 MW dengan menggunakan mesin diesel berbahan bakar minyak (HSD) atau gas sebagai sumber energi utamanya.

    Pembangkit ini terdiri dari 6 unit mesin, yang dirancang untuk beroperasi secara modular guna memastikan keandalan dan fleksibilitas operasional.

    “BMPP Nusantara 1 dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis yang memungkinkan pengaturan operasi pembangkit secara efisien dan andal. Dengan desain terapung pembangkit ini memiliki fleksibilitas tinggi, sehingga dapat dipindahkan ke lokasi lain sesuai kebutuhan pasokan listrik,” kata GM PLN UIW MMU Awat Tuhuloula.

    PLN UIW MMU juga telah melakukan apel Siaga Kelistrikan Natal 2024-Tahun Baru 2025, dengan menyiagakan sebanyak 1.250 personel dan 20 orang tim PDKB, serta 203 posko yang tersebar Maluku dan Maluku Utara.

    “Bersama Pak Menteri, kami telah menerangkan terkait perkiraan Beban Puncak (BP) di perayaan natal yang menyentuh 133,49 MW untuk wilayah Maluku, dengan daya cadangan sebesar 104,92 MW,” katanya pula.

    Sementara Maluku Utara diperkirakan mencapai 114,49 MW, dengan daya cadangan sebesar 36,42 MW. Khusus Kota Ambon, Sistem Ambon relatif aman dengan Beban Puncak tertinggi pada periode Siaga diperkirakan tercapai pada 8 Januari 2025 sebesar 68,01 MW dengan cadangan sebesar 32,55 MW.

    Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Adi Lumakso menyampaikan, PLN UIW MMU siap mendukung momen perayaan natal dan tahun baru dengan maksimal.

    “Kami atas nama PLN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara aman dan andal,” katanya.

    Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi Mualaf, Wanita Muda Ini Sibuk Hafalan Sholat dan Tidak Sempat untuk Galau

    Jadi Mualaf, Wanita Muda Ini Sibuk Hafalan Sholat dan Tidak Sempat untuk Galau

  • Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Begini Respons Pengamat

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 

    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 

    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.

    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.

    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.

    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.

    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.

    Jakarta: Usulan presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD mengundang respons dari para pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengemukakan wacana tersebut tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. 
     
    Djayadi bahkan mengkritisi pernyataan Prabowo yang menyontohkan kepala daerah dipilih DPRD sudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 
     
    “Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kemarin kan dia mencontohkan India, Singapura, Malaysia, ya ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi ya. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia,” ujar Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
    Djayadi menerangkan negara yang dicontohkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu menganut sistem parlementer. Artinya, sejak awal rakyat mengetahui ketika mereka milih DPR, tugas DPR nantinya akan memilih pimpinan pemerintahan. 
     

     
    Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. “Nah kalau di kita (Indonesia) kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan,” tegasnya.
     
    Kritik juga datang dari peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti. Ia berpendapat, pilkada lewat jalur DPRD tidak serta merta menekan biaya pilkada.
     
    “Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik uang dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis.
     
    Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
     
    “Pilkada langsung memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
    Berisiko memunculkan konflik kepentingan

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan fokus mencari dukungan ke anggota parlemen daerah.
     
    “Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • BRI Usai Diduga Diserang Ransomware: Keamanan Data Terjaga

    BRI Usai Diduga Diserang Ransomware: Keamanan Data Terjaga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) buka suara usai diduga diserang ransomware. Mereka memastikan semua data dan dana nasabah aman. Seluruh sistem perbankan pun dinyatakan aman dan berjalan lancar.

    Semua disampaikan melalui keterangan tertulis “Sistem dan Transaksi BRI Berjalan Normal dan Keamanan Data Terjaga” sekitar tiga jam setelah perusahaan keamanan siber menyatakan BRI diserang ransomware pada Rabu (18/12). 

    “Kami memastikan bahwa saat ini data maupun dana nasabah aman. Seluruh sistem perbankan BRI berjalan normal dan seluruh layanan transaksi kami dapat beroperasi dengan lancar,” kata BRI di X atau Twitter.

    “Mereka juga memastikan para nasabah bisa bertransaksi perbankan, termasuk yang digital dengan aman dan seperti biasa.

    Hal tersebut disampaikan setelah Falcon Feeds mengunggah peringatan ransomware dengan detail mengenai BRI dan lamannya di X atau Twitter. Unggahan itu mengungkapkan BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia.

    “Peringatan Ransomware. Bank Rakyat Indonesia, telah menjadi korban Bashe Ransomware,” tulis Falcon Feeds.

    BRI kemudian menyatakan sistem keamanan mereka terus diperbarui berkala untuk mencegah potensi ancaman.

    “Nasabah tetap dapat menggunakan seluruh sistem layanan perbankan BRI, termasuk layanan perbankan digital seperti BRImo, QLola, ATM / CRM, dan layanan BRI lainnya seperti biasa dengan keamanan data yang terjaga,” kata BRI.

    “BRI menegaskan bahwa sistem keamanan teknologi informasi yang dimiliki BRI telah memenuhi standar internasional dan terus diperbarui secara berkala untuk menghadapi berbagai potensi ancaman.”

    “Langkah-langkah proaktif dilakukan untuk memastikan bahwa informasi nasabah tetap terlindungi,” mereka menegaskan.

    [Gambas:Twitter]

    (chri)

  • PHE ONWJ pasang 12 panel surya dukung kemandirian UMKM di Karawang

    PHE ONWJ pasang 12 panel surya dukung kemandirian UMKM di Karawang

    masyarakat merasakan manfaat langsung dari teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memasang 12 modul panel surya dalam mendukung kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dua belas panel surya itu telah terpasang di rumah produksi dan kemasan UMKM Gapoktan Pantai Barokah di Dusun Pasir Putih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

    Head of Communication, Relations & CID PHE ONWJ R. Ery Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan program tersebut merupakan bentuk kontribusi Perusahaan dalam mendukung kemandirian energi masyarakat pesisir.

    “Kami ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Inisiatif itu merupakan bagian dari program Desa Energi Berdikari (DEB) yang digagas Pertamina untuk mendorong kemandirian energi di kelompok binaan Pertamina. Gapoktan Pantai Barokah adalah kelompok binaan PHE ONWJ dalam program Jaga Alam Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Jam Pasir).

    PHE ONWJ menjelaskan bahwa panel surya berkapasitas 6,6 kilowatt peak (kWp) itu menggunakan sistem off-grid, yang memungkinkan listrik dari energi matahari disimpan langsung pada baterai lithium berkapasitas 5 kWp tanpa terhubung ke jaringan listrik umum. Sistem itu dirancang agar dapat beroperasi secara mandiri.

    Panel surya menyerap energi matahari di siang hari, kemudian mengubah energi tersebut menjadi listrik yang disalurkan untuk dua kebutuhan.

    Pertama, mengisi baterai untuk cadangan energi dan kedua, langsung digunakan sebagai sumber energi rumah produksi. Ketika baterai penuh, proses pengisian daya otomatis berhenti. Cadangan daya dari baterai digunakan pada saat sinar matahari tidak diperoleh, misalnya di malam hari atau saat cuaca mendung.

    Listrik yang dihasilkan panel surya itu diharapkan dapat mendukung operasional tujuh alat produksi dan pengemasan milik 25 anggota kelompok UMKM Gapoktan Pantai Barokah.

    Sebelum realisasi program Desa Energi Berdikari, biaya listrik rumah produksi dan kemasan Gapoktan mencapai Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan. Pasca instalasi, biaya tersebut diharapkan dapat dihilangkan sepenuhnya, sehingga UMKM dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain yang lebih produktif.

    PHE ONWJ menyebut penggunaan energi surya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, peningkatan produktivitas dan pendapatan UMKM, juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan energi terbarukan.

    Senada, Ketua UMKM Gapoktan Pantai Barokah Iin Inani mengungkapkan rasa syukur atas bantuan tersebut. Menurut Iin, kini pelaku UMKM tidak lagi khawatir kekurangan pasokan listrik sehingga mengganggu produksi.

    “Dengan adanya panel surya, kami tidak hanya dapat menghemat biaya operasional, tetapi juga menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha,” tutur Iin.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024