Video: Ombudsman Usul Pembagian MBG Semasa Libur Sekolah Dihentikan
Blog
-
/data/photo/2025/12/23/694a7105bf52c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemprov Jakarta Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera Rp 3,55 Miliar
Megapolitan
23 Desember 2025")
Pemprov Jakarta Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera Rp 3,55 Miliar Megapolitan 23 Desember 2025
Pemprov Jakarta Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera Rp 3,55 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forum Zakat DKI melepas bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Selasa (23/12/2025).
Pelepasan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di halaman Balai Kota DKI Jakarta.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, sejumlah truk pengangkut logistik tampak berjejer dan siap diberangkatkan menuju daerah terdampak.
Di salah satu kendaraan, terpasang spanduk bertuliskan “Bantuan Bencana Alam dari Jakarta untuk Sumatera”.
Sebelum rombongan bantuan dilepas, acara diawali dengan doa bersama. Pramono yang didampingi jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI, pengurus Forum Zakat DKI Jakarta, Baznas Bazis DKI Jakarta, serta perwakilan organisasi kemanusiaan tampak khusyuk berdoa.
Pramono mengungkapkan, dana bantuan yang terkumpul dari kolaborasi berbagai lembaga zakat mencapai sekitar Rp 3, 55 miliar dan berasal dari 22 hingga 23 organisasi.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta akan kembali membuka paket donasi menjelang tahun baru yang juga akan dialokasikan untuk wilayah lain yang terdampak bencana, termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Kami juga akan membuka paket donasi yang nanti akan kita tujukan terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tetapi juga sebagian nanti kita alokasikan untuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang juga terdampak,” ucap Pramono.
Sementara itu, Sekretaris Umum Forum Zakat Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Ikhwan Muttaqin, melaporkan bahwa pada tahap pertama ini terdapat 23 lembaga amil zakat yang terlibat
Lebih dari 23 truk bantuan diberangkatkan ke Sumatera.
Total dana yang terkumpul mencapai Rp 3,55 miliar atau setara dengan sekitar 60 ton bantuan logistik.
“Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Provinsi DKI Jakarta ini memberikan bentuk ikhtiar nyata membantu saudara-saudara kita yang di Sumatera,” ungkap Ikhwan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Video: Benang Merah Masalah Kesehatan Mental dan Kondisi Sosial Kita
Video: Benang Merah Masalah Kesehatan Mental dan Kondisi Sosial Kita
-
AS Tawarkan Rp 50 Juta Bagi Migran yang ‘Mendeportasikan Diri’
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman kejadian dalam 24 jam terakhir.
Edisi Selasa, 23 Desember 2025 kita awali dengan berita dari Amerika Serikat.
Insentif untuk warga yang mendeportasikan diri
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melipatgandakan tawaran tunjangan bagi para migran yang secara sukarela memilih untuk “mendeportasikan diri” dari Amerika Serikat.
Senin kemarin, Departemen Keamanan Dalam Negeri kemarin di Amerika Serikat mengatakan tunjangan tersebut akan dinaikkan ke angka US$3.000 (Rp50 juta).
DHS juga mengatakan tunjangan tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berada di Amerika Serikat secara ilegal yang mendaftar untuk meninggalkan negaranya akhir tahun ini, termasuk penerbangan gratis kembali ke negara asal mereka.
“Para imigran ilegal harus memanfaatkan hadiah ini dan mendeportasi diri, karena jika tidak, kami akan menemukan mereka, menangkap mereka, dan mereka tidak akan pernah kembali,” kata Menteri DHS Kristi Noem.
Jenderal senior Rusia tewas usai mobilnya dibom
Sebuah bom mobil menewaskan seorang jenderal senior Rusia di Moskow.
Kejadian ini berlangsung saat negosiator utama dari Rusia dan Ukraina berada di Miami akhir pekan lalu untuk menghadiri pertemuan terpisah dengan pejabat Amerika Serikat yang berupaya mengamankan kesepakatan perdamaian.
Pemerintah Ukraina belum berkomentar tentang ledakan tersebut, tetapi para penyelidik Rusia menduga ledakan itu “terkait” dengan “pasukan khusus Ukraina.”
Serangan tersebut memiliki ciri khas pembunuhan jenderal dan tokoh pro-perang lainnya yang diklaim oleh Ukraina, atau secara luas diyakini telah diatur oleh Kyiv.
Kesepakatan Thailand-Kamboja dianggap terburu-buru
Thailand dan Kamboja akan melanjutkan pembicaraan gencatan senjata untuk mencoba mengakhiri konflik perbatasan yang menelan jiwa.
Sebelumnya, Thailand mengklaim kesepakatan perdamaian awal dibuat terburu-buru agar Presiden Donald Trump dapat menandatanganinya dan menghadiri penandatanganan pada bulan Oktober.
Menurut Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, mengatakan kurangnya detail menyebabkan kesepakatan tersebut gagal.
Kedua negara akan berunding kembali Rabu besok, setelah pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Malaysia.
Layanan taksi robot di London
Uber dan Lyft berencana untuk menawarkan layanan taksi robot ke London tahun depan dalam kemitraan terpisah dengan raksasa teknologi China, Baidu.
Uber mengatakan pihaknya bekerja sama dengan layanan kendaraan otonom Apollo Go milik Baidu dalam program percontohan layanan taksi swakemudi, yang direncanakan pemerintah Inggris untuk tahun depan.
Dalam unggahan di media sosial, kedua perusahaan tersebut berharap uji coba bisa dimulai pada paruh pertama tahun 2026.
CEO Lyft, David Risher, mengatakan dalam sebuah unggahan di X, perusahaannya juga bermitra dengan Baidu untuk uji coba taksi robot menggunakan kendaraan Apollo Go RT6 yang “dirancang khusus untuk layanan berbagi tumpangan.”
Lihat juga Video ‘Momen Helikopter AS Cegat Kapal Tanker di Laut Karibia’:
-
Wakil Ketua DPR serukan Gerakan Nusantara Menanam untuk cegah bencana
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyerukan Gerakan Nusantara Menanam untuk mengatasi deforestasi akibat pembalakan pohon-pohon dan mencegah bencana yang diakibatkan kerusakan lingkungan.
Dia mengatakan bahwa menanam bukan sekadar menaruh bibit di tanah, tetapi kita sedang menanam masa depan. Menurut dia, hal itu merupakan upaya untuk menyelamatkan masa depan dari krisis iklim.
“Gerakan Nusantara Menanam ini merupakan sebuah inisiatif ekologis untuk mengatasi deforestasi dan bencana alam melalui penanaman pohon secara masif, dimulai dari kita untuk masa mendatang,” kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia mulai menyerukan hal itu kepada para santri di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni di Pondok Pesantren Darussa’adah, Gunung Manik, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan menyerahkan 3.000 bibit pohon alpukat dan mahoni.
Dia mengatakan pesantren harus menjadi pelopor kelestarian lingkungan karena setiap pohon yang ditanam oleh tangan para santri adalah sedekah jariah yang oksigennya akan dihirup oleh generasi mendatang.
Menurut dia, pemilihan bibit pohon alpukat dan mahoni memiliki tujuan strategis. Dia menjelaskan pohon mahoni berfungsi sebagai pohon peneduh dan penyerap polutan yang kuat untuk wilayah perbukitan.
Sementara, pohon alpukat diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui hasil buahnya di masa mendatang.
Dia juga berpesan kepada para wali santri agar bibit yang diberikan tidak hanya ditanam, tetapi dirawat hingga besar. Menurut dia, sinergi antara pendidikan agama di pesantren dan kesadaran lingkungan akan menciptakan generasi yang berakhlak mulia sekaligus peduli terhadap semesta.
“Jika lingkungan kita hijau, udara bersih, dan air terjaga, maka kualitas hidup masyarakat pun akan meningkat,” kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/07/16/6877ad4fa93ad.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
Jaksa: Jurist Tan Seharusnya Tak Boleh Urus Anggaran dan Mutasi Kemendikbud
Nasional")
7 Jaksa: Jurist Tan Seharusnya Tak Boleh Urus Anggaran dan Mutasi Kemendikbud Nasional
Jaksa: Jurist Tan Seharusnya Tak Boleh Urus Anggaran dan Mutasi Kemendikbud
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan, Jurist Tan selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek era Nadiem Makarim seharusnya tidak berwenang untuk mengambil keputusan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) direktorat kementerian.
“Enggak boleh. Jadi begini, staf khusus menteri itu dia tidak bisa mengambil kewenangan yang ada dalam tupoksi para struktural direktorat yang lain,” ujar Ketua Tim JPU, Roy Riady, saat memberikan keterangan usai sidang di
Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Roy mengatakan, selaku stafsus menteri,
Jurist Tan
seharusnya tidak dapat mengambil keputusan strategis, apalagi memaksakan kehendaknya.
“Tidak bisa dia memaksakan, tidak bisa dia mengarahkan,” imbuh Roy.
Namun, dalam persidangan, salah satu saksi, yaitu Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud (Dirjen PAUDasmen) Hamid Muhammad, menjelaskan bahwa Jurist Tan punya wewenang yang sangat luas ketika menjadi stafsus Nadiem.
“Setahu saya, Jurist Tan itu kan yang diberi kewenangan untuk masalah IT, masalah anggaran, regulasi, sama SDM. Jadi siapapun juga yang nanti akan rotasi, mutasi, dan seterusnya, promosi, jadi itu kewenangan Jurist Tan,” ujar Hamid dalam sidang, Selasa.
Jaksa sempat terkejut saat mengetahui Jurist Tan punya wewenang untuk memutasi pejabat kementerian.
“Sampai mutasi pegawai pun kewenangannya? Maka apakah eselon dua termasuk Pak Mul, Bu Sri, termasuk saudara sendiri eselon satu juga ngeri-ngeri sedap nih dengan Jurist Tan ini, begitukah?” tanya jaksa.
Hamid hanya menjawab singkat, “Iya, betul”.
Jurist Tan bukan pegawai internal kementerian. Dia bergabung di Kemendikbudristek setelah Nadiem dilantik menjadi menteri.
Tepatnya, pada 2 Januari 2020, Nadiem melantik dua orang terdekatnya untuk menjadi staf khusus menteri. Mereka adalah Jurist Tan dan Fiona Handayani.
Baik Jurist maupun Fiona mempunyai peran strategis untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemerintahan di sektor pendidikan, termasuk dalam program Merdeka Belajar.
Ketika Jurist Tan dan Fiona baru dilantik, Nadiem pernah memberikan arahan dan penegasan agar internal kementerian yang sudah ada dapat menuruti perintah dari dua staf menteri ini.
“Terdakwa Nadiem Anwar Makarim memberikan kekuasaan yang luas kepada Jurist Tan dan Fiona Handayani kemudian menyampaikan kepada pejabat Eselon 1 dan 2 di Kemendikbud bahwa ‘Apa Yang dikatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani adalah kata-kata saya’,” ujar salah satu jaksa saat membacakan dakwaan Selasa (16/12/2025).
Atas pernyataan ini, para pejabat eselon satu dan dua pun mengikuti arahan-arahan dari Jurist Tan dan Fiona Handayani.
Sejauh ini, Fiona masih berstatus sebagai saksi dan telah beberapa kali diperiksa di Kejaksaan Agung pada proses penyidikan.
Sementara, Jurist Tan sudah berstatus tersangka dan masih dikejar keberadaannya.
Dalam kasus ini, Eks Mendikbudristek
Nadiem Makarim
dan kawan-kawan disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.
Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Nadiem baru akan menjalani sidang dakwaan pada 5 Januari 2026.
Sebelumnya, Nadiem dijadwalkan untuk mendengarkan dakwaan pada Selasa (16/12/2025). Namun, karena masih dirawat pascaoperasi, agenda sidang untuknya ditunda.
Tetapi, pada Selasa pekan lalu, hakim memerintahkan JPU untuk membacakan dakwaan bagi tiga terdakwa lainnya.
Ketiga terdakwa itu adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek;
Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
PWNU Sulsel Tegaskan Loyalitas kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar
Makassar (beritajatim.com) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan menegaskan sikap tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar.
Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk ketaatan struktural dan penghormatan terhadap adab jam’iyah yang menjadi nilai utama organisasi NU.
Rais Syuriyah PWNU Sulsel, KH Baharuddin, menyampaikan sikap tersebut usai memimpin rapat Pengurus Harian Syuriyah PWNU Sulsel pada Senin malam (22/12/2025) di kediamannya, Makassar. Rapat tersebut membahas konsolidasi internal, evaluasi kepengurusan, serta menyikapi dinamika organisasi di tingkat pusat.
“Dalam tradisi dan konstitusi NU, Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi jam’iyah. Karena itu, sikap PWNU Sulawesi Selatan sudah jelas, yakni tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam PBNU sesuai AD/ART dan adab organisasi,” tegas KH Baharuddin.
Ia menekankan pentingnya seluruh jajaran pengurus PWNU Sulsel menjaga ketertiban organisasi dan tidak terjebak dalam polemik yang berpotensi mengganggu persatuan jam’iyah.
“NU dibangun dengan adab, bukan kegaduhan. Para pengurus harus menjaga etika organisasi dan tetap fokus pada khidmah serta pelayanan kepada umat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syuriyah PWNU Sulsel juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi. KH Baharuddin mengakui masih terdapat sejumlah catatan, mulai dari aktivitas organisasi yang belum optimal, program kerja yang belum sepenuhnya terstruktur, hingga pemanfaatan sekretariat PWNU wilayah yang belum maksimal.
“Evaluasi ini penting agar sisa masa khidmah kepengurusan bisa dimaksimalkan. Diperlukan penataan ulang manajemen, penegasan tugas pengurus, serta pengaktifan kembali roda jam’iyah,” jelasnya.
Ke depan, sisa masa kepengurusan PWNU Sulsel periode 2024–2029 akan difokuskan pada penguatan peran lembaga dan badan otonom (banom), peningkatan konsolidasi internal, percepatan pelaksanaan program kerja, serta pembenahan tata kelola organisasi.
PWNU Sulsel juga berkomitmen memastikan kesinambungan kepemimpinan di tingkat cabang melalui pembentukan PCNU di seluruh kabupaten/kota, termasuk penunjukan caretaker bagi kepengurusan yang masa khidmahnya telah berakhir.
“Soliditas, ketaatan struktural, dan kebersamaan adalah kunci utama. Itu yang terus kami jaga hingga akhir masa kepengurusan,” pungkas KH Baharuddin. (ted)
-
PBB Sebut Junta Myanmar Pakai Kekerasan untuk Paksa Warga Memilih
Jakarta –
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa junta Myanmar menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memaksa orang memilih dalam pemilihan umum (pemilu) yang akan datang. Sementara kelompok oposisi bersenjata menggunakan taktik serupa untuk menjauhkan orang dari tempat pemungutan suara.
“Otoritas militer di Myanmar harus berhenti menggunakan kekerasan brutal untuk memaksa orang memilih dan berhenti menangkap orang karena menyatakan pandangan yang berbeda,” kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/12/2025).
Junta Myanmar akan memimpin pemungutan suara mulai hari Minggu mendatang, menggembar-gemborkan pemilu tersebut sebagai kembalinya demokrasi, lima tahun setelah menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, yang memicu perang saudara.
Namun, mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tetap dipenjara dan partainya yang sangat populer dibubarkan setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil Suu Kyi.
Turk mengatakan pada hari Selasa (23/12) bahwa warga sipil diancam oleh otoritas militer dan kelompok oposisi bersenjata karena partisipasi mereka dalam pemilihan.
Pernyataannya menyoroti puluhan individu yang dilaporkan telah ditahan berdasarkan “undang-undang perlindungan pemilu” karena menggunakan kebebasan berekspresi mereka.
Banyak yang dijatuhi “hukuman yang sangat berat”, kata Turk dalam pernyataannya, merujuk pada tiga pemuda di Kota Hlainghaya di wilayah Yangon yang dijatuhi hukuman antara 42 dan 49 tahun penjara karena memasang poster anti-pemilu.
Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari para pengungsi di beberapa bagian negara, termasuk wilayah Mandalay, yang telah diperingatkan bahwa mereka akan diserang atau rumah mereka disita, jika mereka tidak kembali untuk memberikan suara.
“Memaksa para pengungsi untuk melakukan kepulangan yang tidak aman dan tidak sukarela merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Turk.
Ia mengatakan bahwa orang-orang juga menghadapi “ancaman serius” dari kelompok-kelompok bersenjata yang menentang militer. Ini termasuk sembilan guru perempuan dari Kyaikto yang dilaporkan diculik bulan lalu, saat bepergian untuk mengikuti pelatihan tentang pemilu.
Mereka kemudian “dibebaskan dengan peringatan dari para pelaku,” kata Turk dalam pernyataannya.
“Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan,” imbuh Turk.
Lihat juga Video ‘Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat’:
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5453689/original/074607800_1766486948-festival_desa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "PDIP Tegaskan Arah Politik Kebudayaan Partai Berpijak pada Desa")
PDIP Tegaskan Arah Politik Kebudayaan Partai Berpijak pada Desa
Liputan6.com, Jakarta – Di tengah krisis ekologis dan sosial yang masih melanda berbagai wilayah Indonesia, desa kembali ditegaskan sebagai fondasi kehidupan bangsa dan ruang pertama tempat nilai-nilai kebudayaan dijaga. Penegasan tersebut mengemuka dalam malam puncak sekaligus anugerah Festival Desa ke-5 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan, di Aula DPP PDI Perjuangan Jakarta, Senin (22/12/2025) kemarin.
Mengusung tema Di Atas Tanah Kita Berdiri, Dari Desa Kita Mengakar, Festival Desa ke-5 tahun 2025 ini menempatkan desa dan tanah sebagai ruang hidup, bukan sekadar objek pembangunan. Tema ini hadir di tengah meningkatnya bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Indonesia, yang menunjukkan rapuhnya relasi antara manusia, alam, dan tata kehidupan sosial.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, Rano Karno, menegaskan bahwa Festival Desa lahir dari kegelisahan ideologis yang telah dirasakan sejak lima tahun lalu.
“Hari ini adalah Festival Desa ke-5. Pada waktu itu kita tidak tahu kenapa tema desa yang kita pilih, tapi yang pasti saya takut dari peserta yang ikut tahun ini, desanya sudah hilang,” ujar Rano Karno.
“Ternyata kegelisahan ini sudah lima tahun yang lalu. Kita harus memberikan Pancasila di desa, kita harus mengisi Pancasila di desa,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa kerja Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan tidak dilandasi kepentingan politik praktis, melainkan berangkat dari prinsip Trisakti.
Ketua Panitia Festival Desa ke-5, Ibrahim Rusli Junior, menambahkan, Festival Desa tidak dimaksudkan sebagai perayaan seremonial, melainkan sebagai sikap kebudayaan terhadap arah pembangunan.
“Festival ini menegaskan sikap kita, bahwa apabila nilai ekonomis yang dikejar tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan, maka kebijakan itu adalah pengkhianatan terhadap masa depan,” ujar Ibrahim.
-
Dinas Lingkungan Hidup Jember Bekerja dalam Keterbatasan
Jember (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup Jember Kabupaten Jember, Jawa Timur, bekerja dalam keterbatasan. Selain tidak memiliki kelengkapan laboratorium khusus lingkungan hidup, dinas itu hanya punya satu orang pengawas lingkungan hidup.
“Eksistensi laboratorium lingkungan ini sangat menentukan masa depan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Suprihandoko, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jember, Senin (22/12/2025).
Dengan laboratorium itu, menurut Suprihandoko, tingkat polusi di antaranya kebisingan dan polusi udara bisa dipantau dan dikendalikan. “Tanpa laboratorium kita tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.
Jember tidak termasuk dalam daerah dengan kualitas udara bersih, menurut Suprihandoko, karena belum memiliki laboratorium untuk mengukur itu. “Justru Banyuwangi yang masuk,” katanya.
Suprihandoko juga menyoroti tantangan pengawasan di lapangan dengan hanya ada satu pengawas lingkungan hidup yang terakreditasi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
Kendati memiliki sejumlah keterbatasan, Suprihandoko menegaskan komitmen Dinas LH Jember terutama dalam memantau kondisi perumahan. Aktivitas penghuni perumahan menjadi salah satu perhatian utama karena berpotensi meningkatkan timbunan sampah.
“Kami upayakan untuk menyediakan bak sampah terpilah di setiap rumah kemudian menyediakan tempat penampungan sementara di masing-masing wilayah perumahan dengan melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle,” kata Suprihandoko.
Selain sampah, menurut Suprihandoko, peningkatan kebisingan juga diantisipasi melalui imbauan penggunaan knalpot standar, penyediaan ruang terbuka hijau sebagai peredam alami, serta pembatasan aktivitas yang memicu suara berlebih. Pemantauan kebisingan dilakukan berdasarkan baku mutu yang berlaku melalui pengujian laboratorium terakreditasi.
Suprihandoko mengatakan, pengelolaan kualitas udara turut menjadi fokus, mengingat potensi peningkatan debu di lingkungan perumahan. Upaya yang dilakukan meliputi penyiraman jalan dan halaman secara berkala, pelarangan pembakaran sampah, serta penanaman vegetasi peneduh di sepanjang jalan.
Dalam aspek limbah cair domestik, setiap rumah diwajibkan memiliki septic tank yang dilengkapi sumur resapan. Pengangkutan lumpur tinja dilakukan secara berkala melalui pihak ketiga berizin, disertai inspeksi rutin terhadap sistem sanitasi. Hal serupa juga berlaku untuk pengendalian genangan air melalui penyediaan drainase, kolam tampung, dan sumur resapan air hujan, serta edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke saluran air.
Dalam konteks kebijakan, Suprihandoko menekankan pentingnya dukungan anggaran kebersihan dan lingkungan hidup sesuai ketentuan yakni tiga persen dari total anggaran daerah.
“Saya mengingatkan, sesuai dengan aturan Menteri Lingkungan Hidup bahwa alokasi anggaran kebersihan dan lingkungan hidup minimal 3 persen dari total APBD. Itu saya mohon untuk dicatat dengan baik dan nanti menjadi kebijakan yang harus diperjuangkan,” kata Suprihandoko. [wir]