Xcloud.id

Blog

  • 16 reklame berkarat di Jakarta ditertibkan 

    16 reklame berkarat di Jakarta ditertibkan 

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta pada periode 12-19 Desember 2025 telah menertibkan sebanyak 16 reklame yang tidak terawat, berkarat dan berpotensi membahayakan para pengendara.

    “Ini juga kami laksanakan dalam rangka mengantisipasi kondisi cuaca yang akan terjadi,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Penertiban ke-16 reklame ini merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Provinsi DKI Jakarta terhadap reklame pada sarana dan prasarana kota khususnya reklame dengan konstruksi membahayakan/berkarat.

    Hasil peninjauan menunjukkan terdapat 30 reklame yang tercatat dalam kondisi konstruksi membahayakan/berkarat oleh Dinas Citata DKI namun sebanyak 16 dari jumlah tersebut yang ditertibkan.

    Ke-16 reklame ini tersebar di lima wilayah kota Jakarta, yakni Jakarta Utara (satu lokasi), Jakarta Pusat (dua lokasi), Jakarta Barat (tiga lokasi), Jakarta Timur (9 lokasi) dan Jakarta Selatan (satu lokasi).

    Pihaknya memprioritaskan penertiban 16 titik terlebih dahulu. “Penertiban terhadap sisa reklame akan dilanjutkan pada tahun 2026,” kata Satriadi.

    Dia menyampaikan, penertiban dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, antara lain lurah dan camat setempat, Penyedia Jasa Perorangan (PJLP/TPSU) dan Dinas Citata.

    ​​​​​​​Selain itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu​​​​​​​ (KPTSP), Bina Marga serta Dinas Lingkungan Hidup.

    Sebelum penertiban, pihaknya juga telah menyampaikan surat peringatan dan imbauan kepada pemilik atau pengelola reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Reklame-reklame yang sudah diterbitkan dikirim ke Gudang Satpol PP DKI di kawasan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesawat Meksiko Jatuh Saat Misi Kemanusiaan, 5 Orang Tewas

    Pesawat Meksiko Jatuh Saat Misi Kemanusiaan, 5 Orang Tewas

    Jakarta –

    Korban tewas dalam kecelakaan pesawat Angkatan Laut Meksiko bertambah menjadi lima orang. Pesawat tersebut jatuh di perairan lepas pantai negara bagian Texas, Amerika Serikat pada Senin (22/12) sore waktu setempat saat mengangkut pasien medis.

    Delapan orang berada di dalam pesawat tersebut, yang sedang menjalankan misi kemanusiaan, kata Sekretariat Angkatan Laut Meksiko dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/12/2025).

    Sekretariat mengatakan bahwa dua orang selamat dari kecelakaan tersebut, sementara lima orang lainnya meninggal. Jumlah ini bertambah dari korban tewas dua orang seperti yang dilaporkan sebelumnya.

    Disebutkan bahwa satu orang di dalam penerbangan tersebut masih hilang, meskipun upaya pencarian telah dilakukan oleh Penjaga Pantai AS.

    Kecelakaan itu terjadi saat pesawat mendekati Galveston, Texas.

    Misi transportasi medis khusus tersebut dikoordinasikan dengan sebuah yayasan Meksiko yang merawat anak-anak dengan luka bakar parah.

    Lihat Video ‘Pesawat Cessna Jatuh di Meksiko, Sedikitnya 6 Orang Tewas’:

    (ita/ita)

  • Perusahaan dengan Karyawan Lebih dari 2.000 Orang Wajib Taati Perpres Staranas Bisnis dan HAM

    Perusahaan dengan Karyawan Lebih dari 2.000 Orang Wajib Taati Perpres Staranas Bisnis dan HAM

    Perusahaan dengan Karyawan Lebih dari 2.000 Orang Wajib Taati Perpres Staranas Bisnis dan HAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian Hak Asasi Manusia, Sofia Alatas menuturkan bahwa Perpres tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM berlaku bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 2.000 orang.
    Sofia menyebut, Perpres baru ini mencakup 13 indikator yang nantinya akan dikategorikan menjadi wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary).
    “Untuk saat ini, kami merencanakan kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 2.000 orang,” kata Sofia dalam agenda Dialog Media, di Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
    Sofia melanjutkan, masa penyusunan Perpres ini berjalan di tahun 2025. Kemudian, 2026 dimulai sosialisasi masif dan 2027 masa uji coba (
    piloting
    ).
    “Pada 2028-2029 diharapkan sudah menjadi kewajiban penuh bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas (
    due diligence
    ) Bisnis dan HAM,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Sofia menjelaskan bagi para pelaku UMKM yang memiliki karyawan di bawah 2.000 orang,
    KemenHAM
    tetap melakukan pembinaan agar mereka tetap memahami standar HAM.
    “Fokus utama kewajiban saat ini adalah pada
    perusahaan besar
    karena mereka memiliki sumber daya dan pengaruh yang besar pula,” ucapnya.
    Karena itu, KemenHAM meminta perusahaan yang masih masuk kategori UMKM untuk melakukan penilaian mandiri terkait kepatuhan HAM.
    “Kami meng-upgrade aplikasi PRISMA agar perusahaan bisa melakukan penilaian mandiri (
    self-assessment
    ) terkait kepatuhan HAM mereka dengan mudah,” tuturnya.
    Sejauh ini, dari catatan KemenHAM, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan didominasi pada tingkat atau permasalahan terkait lahan.
    “Kebanyakan di tingkat lahan, itu kasus yang terbanyak masuk ke kita terkait pertanahan. Apakah dengan masyarakat adat, atau masyarakat biasa yang terdampak terhadap perusahaan,” jelasnya.
    Begitu menerima laporan, kata Sofia, KemenHAM akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memilah kategori.
    “Kalau ada pelanggaran hukum, otomatis kita tindak lanjuti. Kalau ada kaitan dengan pelanggaran HAM, itu dianalisis, dikomunikasikan, langsung dikeluarkan rekomendasi,” ucapnya.
    Sementara jika ditemukan pelanggaran berat yang berkaitan dengan perusahaan, maka KemenHAM akan menyerahkan kewenangan kepada pihak kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Libatkan Kampus-Pakar Bangun Tata Ruang Usai Bencana Sumatera

    Pemerintah Libatkan Kampus-Pakar Bangun Tata Ruang Usai Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Lingkungan Hidup (LH) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggandeng puluhan universitas dan pakar dalam membantu penanggulangan bencana Sumatera. Mereka akan dilibatkan dalam pembangunan tata ruang hingga hunian tetap untuk korban bencana.

    “Kami bersama Bapak Menteri Diktisaintek Prof Brian sedang memformulasikan lakukan penguatan karena beberapa langkah telah kita lakukan bersama,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam konferensi pers di Kementerian LH, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

    Hanif mengatakan saat ini Kementerian LH dan Kemdiktisaintek tengah melakukan penilaian cepat atau rapid assessment untuk penanganan pascabencana. Kegiatan ini akan melibatkan puluhan universitas, pakar, dan teknokrat Kementerian LH.

    “Kami kira ini bisa selesai pada Januari 2026. Jadi ini penting sehingga kemudian hunian menetapnya nanti terbangun ini jauh dari potensi bencana ini menjadi sangat penting. Sehingga rapid assessment ini kami harapkan bisa selesai di Januari 2026 dan ini sedang susun,” jelasnya.

    Dia menjelaskan rapid assessment dilakukan melalui dua skema yaitu penentuan kesesuaian lokasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama pakar. Kemudian perencanaan layout kota, pemukiman dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

    Lebih lanjut, Hanif menjelaskan Kementerian LH dan Kemdiktisaintek akan membandingkan antara rencana pembangunan tata ruang dengan kondisi wilayah saat banjir melanda. Ini akan menjadi pertimbangan rehabilitasi pascabencana.

    “Jadi tiga tahapan ini kita susun dalam waktu 3 bulan dari sekarang, ini harus selesai. Jadi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan mengevaluasi tata ruang akan kami selesaikan dengan Pak Menteri Diktisaintek paling tidak di bulan Maret nggih, Pak? Ini harus selesai,” bebernya.

    Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan kerja sama antara Kementerian LH dan Kemdiktisaintek dibutuhkan dalam penanggulangan usai banjir Sumatera. Dia mengapresiasi Menteri LH Hanif Faishol dalam melibatkan Kemdiktisaintek mengenai hal ini.

    “Karenanya kami menghargai dan kami mengapresiasi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang telah mengundang kami, kemudian melibatkan,” jelasnya.

    Kemdiktisaintek akan meminta rektor dari berbagai universitas untuk merekomendasikan nama dosen maupun guru besar yang memiliki keahlian di bidang terkait. Mulai dari bidang kehutanan, lingkungan hidup, hidrogeologi, sipil, tata ruang, dan lain-lain.

    “Ini kita akan libatkan dalam satu tim multidisiplin, dan juga nantinya tim ini tentu akan berada dalam arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian-kajian. Melakukan penelitian-penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Sehingga mereka akan memberikan hasil kajian seobjektif mungkin,” tutupnya.

    (lir/lir)

  • Warga Kaget Bupati Bekasi Ade Kuswara Kena OTT KPK: Dikenal Baik dan Peduli Megapolitan 23 Desember 2025

    Warga Kaget Bupati Bekasi Ade Kuswara Kena OTT KPK: Dikenal Baik dan Peduli Megapolitan 23 Desember 2025

    Warga Kaget Bupati Bekasi Ade Kuswara Kena OTT KPK: Dikenal Baik dan Peduli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga di sekitar kediaman Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di wilayah Cikarang Selatan, Bekasi, mengaku terkejut saat mengetahui Ade Kuswara terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Salah seorang warga sekitar, Richard (bukan nama sebenarnya), mengatakan bahwa Ade Kuswara merupakan sosok yang baik karena kerap menunjukkan kepedulian dan membantu masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
    “Kalau orangnya dikenal baik, kalau sama warga-warganya pasti
    care
    lah. Terus kadang ngasih sembako,” jelasnya saat ditemui di sekitar kediaman Ade Kuswara, Selasa (23/12/2025).
    Richard menyampaikan, warga sempat tak percaya dengan kabar Ade Kuswara terkena OTT KPK. 
    Pasalnya, situasi di tempat tinggal Ade Kuswara pada hari penangkapan, yakni Kamis (18/12/2025) tampak sepi.
    “Di sini sepi terus. Makanya warga sini mah, ‘Emang iya?’ katanya warga sini, makanya kaget,” ucap Ricard.
    Ricard juga menjelaskan bahwa Ade Kuswara tinggal di sebuah
    cluster
    yang berisi enam rumah milik anggota keluarganya.
    Rumah-rumah tersebut berada dalam satu area dan digunakan sebagai hunian bersama keluarga besar.
    “Bukan istana kecil lagi, memang sudah gede (rumahnya), iya ada enam rumah. Rumah bapaknya, rumah kakak-kakaknya, dijadiin satu jadi rumah bersama. Istilahnya komplek pribadi lah gitu,” jelas Ricard.
    Meski begitu, ia menyebut bahwa Ade Kuswara belum lama menempati tempat tinggalnya saat ini.
    Menurut Ricard, kompleks rumah itu baru dibangun beberapa tahun lalu.
    “Itu baru dibangun dua tiga tahun kalau enggak salah, sebelumnya (Ade Kuswara) tinggal di rumah bapaknya, enggak jauh dari sini kok,” jelas Ricard.
    Sebelumnya, Rumah
    Bupati Bekasi

    Ade Kuswara Kunang
    di wilayah Cikarang Selatan, Bekasi, tampak lengang pada Selasa (23/12/2025), setelah yang bersangkutan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/12/2025).
    Saat ini, rumah tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut berada di sebuah kawasan
    cluster
    pribadi yang diisi ada dan keluarganya serta memiliki tampilan sangat megah.
    Bahkan,
    cluster
    tersebut disebut sebagai kerajaan kecil Ade Kuswara.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , tidak terlihat adanya aktivitas penghuni di
    cluster
    rumah Ade.
    Meski demikian, sejumlah petugas keamanan terlihat berjaga di pos. Pintu pagar besi hitam berukuran besar, yang menjadi akses utama ke dalam rumah Ade Kuswara tampak tertutup rapat.
    Setiap orang yang ingin memasuki area tersebut harus melalui pintu gerbang besar yang dijaga ketat petugas keamanan.
    Kediaman Ade Kuswara berdiri di atas lahan yang cukup luas dan berada dalam satu kawasan yang menyerupai
    cluster
    kecil. Di area tersebut terdapat lima rumah lain dengan desain serupa, tertata rapi dalam satu
    cluster
    .
    Kawasan hunian ini dikelilingi pagar besi hitam dan tembok putih tinggi, yang membatasi area rumah dengan persawahan di sisi samping serta belakang perumahan.
    Dari luar
    cluster
    , tampak beberapa gazebo berdiri di lingkungan rumah. Salah satunya bergaya Jawa dan berada di bagian belakang rumah, terlihat dari arah jalan.
    Selain itu, terdapat sebuah gazebo berwarna putih di tengah kawasan. Susunan bangunan memperlihatkan tiga rumah di sisi kanan dan tiga rumah di sisi kiri, dengan gazebo berada tepat di tengah area tersebut.
    Lingkungan rumah tampak teduh karena banyak pepohonan yang tumbuh di dalam kawasan. Di luar kompleks, hamparan sawah dan pepohonan masih mendominasi pemandangan sekitar. Tidak terlihat aktivitas penghuni di luar rumah.
    Hanya petugas keamanan yang berjaga, sementara beberapa mobil dan sepeda motor terparkir di depan sejumlah rumah. Secara keseluruhan, kawasan tersebut tampak relatif sepi.
    Diberitakan, Ade Kuswara; ayah Ade Kuswara, HM Kunang; dan pihak swasta bernama Sarjan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait ijon proyek di Pemkab Bekasi, seusai terjaring operasi tangkap tangan.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kasus suap ini bermula saat Ade Kuswara menjalin komunikasi dengan Sarjan selaku pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
    Dari komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang.
    “Total ‘ijon’ yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu.
    Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 4,7 miliar.
    Dengan demikian, total uang yang diterima Bupati Ade mencapai Rp 14,2 miliar.
    Atas perbuatannya, Bupati Ade Kuswara bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12a atau Pasal 11 dan Pasal 12b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sementara, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini yang Terjadi pada Tekanan Darah saat Rutin Minum Teh Hijau

    Ini yang Terjadi pada Tekanan Darah saat Rutin Minum Teh Hijau

    Jakarta –

    Teh hijau telah lama dikenal sebagai minuman sehat yang kaya akan senyawa tanaman untuk kesehatan jantung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi teh hijau dapat membantu menurunkan tekanan darah secara bertahap.

    Tekanan darah adalah ukuran kekuatan aliran darah yang menekan dinding pembuluh darah. Jika tekanan ini tetap tinggi dalam waktu lama (hipertensi), organ tubuh bisa rusak dan risiko penyakit jantung hingga stroke akan meningkat.

    Dikutip dari Health, satu penyebab hipertensi adalah kaku atau tegangnya pembuluh darah. Teh hijau mengandung antioksidan kuat bernama katekin yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks.

    “Hal ini membuat aliran darah lebih lancar dan berpotensi menurunkan angka tekanan darah,” tulis laman tersebut.

    Selain itu, teh hijau memiliki manfaat lain bagi pembuluh darah di antaranya:

    Melawan Peradangan: Senyawa dalam teh hijau membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif (kerusakan sel akibat radikal bebas).

    Melindungi Sel: Dengan mengurangi kerusakan sel pada pembuluh darah, fungsi jantung dapat terjaga dengan lebih baik.

    Sebuah ulasan penelitian tahun 2025 menyimpulkan bahwa asupan teh hijau dapat memberikan penurunan tekanan darah yang kecil namun berarti bagi kesehatan. Bahkan, studi tahun 2022 menunjukkan bahwa peminum teh hijau yang memiliki riwayat darah tinggi tidak mengalami peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung.

    Bukan Pengganti Obat

    Meskipun mengandung antioksidan dan senyawa anti-inflamasi yang mendukung kesehatan jantung, penting untuk diingat bahwa teh hijau bukanlah obat. Efeknya tidak bekerja instan seperti obat darah tinggi dari dokter.

    Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa konsumsi teh hijau yang terlalu berat atau berlebihan justru bisa sedikit meningkatkan risiko hipertensi pada orang tertentu. Oleh karena itu, moderasi adalah kunci.

    Mengonsumsi teh hijau dalam jumlah sedang akan memberikan manfaat maksimal jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya, seperti rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan mengurangi asupan garam (natrium).

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Bakamla antar logistik seberat 92,2 ton untuk korban bencana di Aceh

    Bakamla antar logistik seberat 92,2 ton untuk korban bencana di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengerahkan kapal KN. Pulau Dana-323 untuk mengantar logistik seberat 92.2 ton bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Selasa.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan pemberian bantuan itu merupakan bagian dari upaya Bakamla dalam mendukung proses pemulihan wilayah pascabencana di Aceh.

    Kapal yang dipimpin Letkol Bakamla Umar Dhani bersandar di Pelabuhan Lhokseumawe, hari ini.

    Kedatangannya disambut masyarakat serta pemerintah setempat yang sudah menunggu di pelabuhan.

    “Bantuan yang kami salurkan hari ini merupakan hasil donasi personel Bakamla RI serta kolaborasi dengan masyarakat Batam, instansi terkait, dan warga Kepulauan Riau yang bergerak serempak untuk membantu saudara kita di Sumatera,” kata Umar Dhani.

    Setelah diantar ke pelabuhan, bantuan logistik tersebut nantinya akan disalurkan ke warga yang masih tinggal di beberapa titik bencana.

    Dengan adanya bantuan berupa pakaian, obat obatan dan makanan tersebut, jajaran Bakamla berharap beban hidup korban bencana yang masih berada di lokasi dapat diringankan.

    Sebelumnya, Bakamla RI telah mengirimkan bantuan tahap pertama melalui KN. Pulau Nipah-321 dengan total muatan 70 ton.

    KN. Pulau Dana-323 bertolak dari Dermaga Macgobar, Batam, pada Kamis (18/12/2025) menuju Lhokseumawe sebagai bagian dari rangkaian pengiriman bantuan logistik untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bus Cahaya Trans Harusnya Dilarang Beroperasi

    Bus Cahaya Trans Harusnya Dilarang Beroperasi

    Jakarta –

    Bus Cahaya Trans berpelat B-7201-IV yang kecelakaan di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah harusnya tidak boleh beroperasi.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan hasil ramp check bus Cahaya Trans bernomor kendaraan B 7201 IV yang mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas simpang susun exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, tidak laik jalan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan berdasarkan hasil pengecekan pada aplikasi MitraDarat, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

    “Adapun untuk data BLU-e, ditemukan data kendaraan tersebut terakhir melakukan uji berkala pada tanggal 3 Juli 2025. Sedangkan hasil ramp check kendaraan yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dinyatakan tidak laik jalan dan dilarang operasional,” kata Aan dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara.

    Bus melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling. Hal itu juga diduga karena kurangnya konsentrasi pengemudi dan tidak paham medan jalan saat menuruni simpang susun krapyak.

    Akibatnya, lanjut Aan, bus mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang dan samping akibat benturan keras dengan pembatas jalan. Terdapat korban jiwa sebanyak 16 orang dan satu orang luka ringan.

    Untuk mendalami penyebab kecelakaan tersebut, tambah Aan, saat ini pihaknya telah menerjunkan petugas ke lapangan dan aktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jasa Marga serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    Ia juga mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan bus untuk wajib mengoperasikan armada yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai perizinannya.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengungkap sopir yang mengendarai bus tersebut merupakan sopir cadangan. Sopir itu bergantian dengan sopir utama di Subang.

    “Jadi untuk informasi awal, ini adalah sopir pengganti atau cadangan, di mana pada saat berangkat dari Bogor menuju ke Jogja, sempat berhenti di Subang untuk berganti sopir,” ungkapnya di RSUP Dr Kariadi, Senin (22/12/2025).

    “Dan saat ini sopir sudah diamankan untuk diambil keterangannya oleh pihak kepolisian. Pengemudinya dua. Selamat semua alhamdulillah,” lanjut Artanto.

    (riar/rgr)

  • Puluhan Sopir Bus AKDP–AKAP Jalani Tes Urine dan Ramp Check di Terminal Bunder Gresik

    Puluhan Sopir Bus AKDP–AKAP Jalani Tes Urine dan Ramp Check di Terminal Bunder Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Puluhan sopir bus yang melayani rute Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menjalani tes urine sopir bus di Terminal Bunder Gresik, Rabu (23/12/2025). Selain tes urine, bus yang dikemudikan juga wajib menjalani ramp check bus untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan angkutan umum.

    Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Satlantas Polres Gresik, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gresik. Pemeriksaan dilakukan terhadap pengemudi dan awak bus yang beroperasi di Terminal Bunder Gresik.

    Kasatlantas Polres Gresik AKP Nur Arifin mengatakan, tes urine sopir bus dilakukan untuk memastikan pengemudi dan kru bus bebas dari penyalahgunaan narkoba serta berada dalam kondisi fisik yang sehat sebelum mengemudikan angkutan umum.

    “Dari hasil pemeriksaan, tercatat sebanyak 20 driver dan kondektur mengikuti tes urine dan pemeriksaan kesehatan. Seluruhnya dinyatakan negatif narkoba dan dalam kondisi sehat, sehingga layak untuk mengemudikan angkutan umum,” ujarnya.

    Perwira Menengah Pertama (Pama) Polres Gresik tersebut menambahkan, ramp check bus AKDP dan AKAP dilakukan untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan. Pemeriksaan meliputi kondisi teknis kendaraan, seperti sistem pengereman, lampu, ban, serta kelengkapan administrasi angkutan umum.

    Selain pemeriksaan teknis, petugas juga memberikan edukasi kepada para sopir bus terkait keselamatan berlalu lintas. Edukasi ini diberikan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat.

    “Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya, khususnya menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru),” imbuhnya.

    Sementara itu, salah seorang penumpang bus, Firman (29), warga Pulopancikan, Kabupaten Gresik, mengaku puas dengan adanya kegiatan tes urine dan ramp check kendaraan bus di Terminal Bunder Gresik.

    “Kalau bisa kegiatan seperti ini kontinyu dilakukan, tidak hanya bersifat seremonial menjelang Nataru atau Lebaran,” pungkasnya. [dny/beq]

  • Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan untuk tidak memberikan izin terkait dengan pesta kembang api pada malam puncak tahun baru 2026.

    Sigit menyampaikan alasan penggunaan kembang api tidak direkomendasikan karena saat ini Indonesia tengah berduka akibat bencana banjir yang melanda Sumatra.

    Dengan demikian, Sigit berharap agar masyarakat juga memiliki kondisi kebatinan yang sama dengan korban Sumatra.

    “Yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” ujar Sigit di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, sebaiknya masyarakat bisa merayakan pergantian tahun baru dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berdoa untuk korban bencana di Sumatra.

    “Kita imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatra, doa untuk negeri,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan soal pelaksanaan teknis maupun imbauan terhadap pemberian izin kembang api bakal diserahkan ke Polda jajaran.

    “Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau,” pungkasnya.

    Sebelumnya,  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa perayaan Tahun Baru 2026 di Ibu Kota digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Saya segera memutuskan, kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Yang pertama, yang paling utama, menyambut tahun baru itu bagaimana? Adalah nggak ada kemeriahan yang berlebihan,” ujar Pramono melalui akun Instagram.

    Menurut dia, perayaan Tahun Baru di Jakarta akan diarahkan pada kegiatan yang lebih bermakna, termasuk menyediakan ruang khusus bagi masyarakat untuk merenung dan berdoa.

    “Yang kedua, pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa. Terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” kata Pramono.