Blog

  • Bos TransJakarta Buka Suara Usai Ribut Ibu-ibu vs Anak Muda Rebutan Duduk

    Bos TransJakarta Buka Suara Usai Ribut Ibu-ibu vs Anak Muda Rebutan Duduk

    Jakarta

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) buka suara soal heboh ribut-ribut seorang ibu paruh baya dengan perempuan muda di bus rebutan duduk. Beredar narasi, seorang ibu-ibu paruh baya mulanya meminta tempat duduk kepada seorang perempuan muda, namun tidak diberikan.

    Perempuan itu menilai dirinya tidak duduk di zona kursi prioritas dan juga sedang sakit. Sementara si ibu menilai dirinya sebagai orang tua berhak untuk duduk. Akhirnya keduanya cekcok dan adu mulut dalam bus. Si ibu tetap berdiri dan si perempuan muda tetap duduk.

    Merespons hal ini, Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan pemahaman mengenai fasilitas tempat duduk di dalam armada. Dia pun menyampaikan empati terdalam atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan imbas kejadian tersebut.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas pengalaman kurang menyenangkan yang dialami oleh pelanggan kami. Transjakarta adalah milik bersama, dan kami ingin setiap perjalanan menjadi momen yang aman serta nyaman bagi semua pelanggan tanpa terkecuali,” ujar Welfizon Yuza dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

    Kursi merupakan area umum yang dapat digunakan oleh seluruh pelanggan. Transjakarta mengapresiasi sikap toleransi antar-pelanggan apabila ada pelanggan yang sedang dalam kondisi kesehatan kurang fit.

    Namun, khusus untuk kursi prioritas hanya disediakan khusus bagi penumpang lansia alias lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, hingga orang tua yang membawa anak atau balita.

    “Kami akan menginstruksikan petugas di lapangan untuk lebih proaktif dalam mensosialisasikan aturan kursi prioritas serta membantu memediasi jika terjadi kendala antar-pelanggan di dalam bus,” tambah Welfizon.

    Transjakarta menyediakan berbagai kanal bagi pelanggan yang mengalami gangguan atau merasa tidak nyaman selama menggunakan layanan. Pelanggan dapat segera melapor melalui petugas di halte yang bertugas.

    Laporan juga bisa diberikan lewat call center Transjakarta di nomor 1500-102, hingga saluran resmi pengaduan melalui media sosial (Direct Message).

    “Kami mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menciptakan budaya bertransportasi yang santun. Masukan dari pelanggan sangat berarti bagi kami untuk terus meningkatkan standar layanan Transjakarta,” tutup Welfizon.

    Lihat juga Video: Emak-emak Pendukung Tom Lembong Cekcok dengan Petugas di PN Tipikor

    (acd/acd)

  • ​Kebakaran Besar di Grogol, 109 Orang Terpaksa Mengungsi

    ​Kebakaran Besar di Grogol, 109 Orang Terpaksa Mengungsi

    Jakarta: Sebanyak 109 warga terpaksa mengungsi imbas kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Jalan Karya Dalam, RT 013 RW 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin, 22 Desember 2025 malam Wib.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, api yang mulai berkobar sejak pukul 19.33 WIB itu menghanguskan sedikitnya tujuh rumah warga dan satu bangunan indekos. Setidaknya sebanyak 35 KK (kepala keluarga) terdampak dari kebakaran ini.

    “Objek terdampak total tujuh rumah tinggal, satu kos-kosan. Warga terdampak 35 KK (kepala keluarga) dengan 109 jiwa harus mengungsi,” kata Yohan dikutip dari Antara, Selasa, 23 Desember 2025.
     
    Korban kebakaran mengungsi

    Para korban telah dievakuasi ke dua titik pengungsian yang disiapkan oleh petugas gabungan. Bantuan darurat pun segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

    “Ada bantuan darurat tenda dari BPBD dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga telah didirikan di sekitar lokasi. Titik pengungsian lain di Masjid Al Muttaqiin,” ujar Yohan.
     

    Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya menjelang tengah malam setelah petugas berjibaku hampir empat jam di lokasi kejadian.

    Dalam proses pemadaman, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) mengerahkan 20 unit mobil pemadam dengan dukungan 100 personel ke lokasi kejadian.
     
    Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik

    Berdasarkan data sementara BPBD dan Gulkarmat, kebakaran diduga dipicu oleh gangguan pada instalasi listrik. “Penyebab kebakaran belum ada pastinya. Tapi sementara dugaan korsleting listrik,” ucap Yohan.

    Saat kejadian, kobaran api disertai asap hitam tampak membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Kondisi permukiman yang padat serta banyaknya bangunan berbahan kayu membuat api cepat merambat ke bangunan lain.

    Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman guna mencegah meluasnya kebakaran. Warga sekitar juga turut membantu proses pemadaman dengan peralatan seadanya.

    Jakarta: Sebanyak 109 warga terpaksa mengungsi imbas kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Jalan Karya Dalam, RT 013 RW 002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin, 22 Desember 2025 malam Wib.
     
    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, api yang mulai berkobar sejak pukul 19.33 WIB itu menghanguskan sedikitnya tujuh rumah warga dan satu bangunan indekos. Setidaknya sebanyak 35 KK (kepala keluarga) terdampak dari kebakaran ini.
     
    “Objek terdampak total tujuh rumah tinggal, satu kos-kosan. Warga terdampak 35 KK (kepala keluarga) dengan 109 jiwa harus mengungsi,” kata Yohan dikutip dari Antara, Selasa, 23 Desember 2025.
     

    Korban kebakaran mengungsi

    Para korban telah dievakuasi ke dua titik pengungsian yang disiapkan oleh petugas gabungan. Bantuan darurat pun segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

    “Ada bantuan darurat tenda dari BPBD dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga telah didirikan di sekitar lokasi. Titik pengungsian lain di Masjid Al Muttaqiin,” ujar Yohan.
     

     
    Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya menjelang tengah malam setelah petugas berjibaku hampir empat jam di lokasi kejadian.
     
    Dalam proses pemadaman, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) mengerahkan 20 unit mobil pemadam dengan dukungan 100 personel ke lokasi kejadian.
     

    Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik

    Berdasarkan data sementara BPBD dan Gulkarmat, kebakaran diduga dipicu oleh gangguan pada instalasi listrik. “Penyebab kebakaran belum ada pastinya. Tapi sementara dugaan korsleting listrik,” ucap Yohan.
     
    Saat kejadian, kobaran api disertai asap hitam tampak membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Kondisi permukiman yang padat serta banyaknya bangunan berbahan kayu membuat api cepat merambat ke bangunan lain.
     
    Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman guna mencegah meluasnya kebakaran. Warga sekitar juga turut membantu proses pemadaman dengan peralatan seadanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Tanpa Taufan Pawe, Munafri–Muhidin Bertemu di Makassar, Golkar Sulsel Konsolidasi

    Tanpa Taufan Pawe, Munafri–Muhidin Bertemu di Makassar, Golkar Sulsel Konsolidasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir menjemput langsung Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Muhidin M Said, di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Botolempangan, Makassar, Selasa (23/12/2025).

    Munafri yang akrab disapa Appi tampak mengenakan atribut kuning kebesaran Partai Golkar. Ia menunggu di depan kantor DPD I Golkar Sulsel bersama jajaran pengurus DPD I serta sejumlah ketua DPD II kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

    Muhidin tiba di kantor Golkar, pukul 13.30 Wita. Kader partai berlambang pohon beringin, telah bersiaga menunggu sejak sekitar pukul 12.00 Wita.

    Pada momentum tersebut, terdapat pemandangan menarik. Dari sekian banyak kader dan pimpinan Golkar yang hadir, Munafri Arifuddin dipercaya untuk mengalungkan bunga sekaligus memasangkan passapu kepada Muhidin M Said yang baru saja turun dari kendaraan dan memasuki area kantor DPD I Golkar Sulsel.

    “Selamat datang di Makassar pak Ketua,” ucap Munafri Rifuddin alias Appi.

    “Terima kasih, Pak Wali,” jawab Muhidin M Said, sambil bersalaman dengan Munafri Arifuddin setibanya di lokasi.

    Muhidin M Said yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Sulawesi, selanjutnya langsung memimpin rapat konsolidasi dan koordinasi kader Golkar se-Sulawesi Selatan.

    Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari penguatan soliditas internal partai serta penyelarasan langkah strategis Golkar Sulsel ke depan, dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan dan kader di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

  • Menteri UMKM Klaim Pedagang Pakaian Impor Bekas Mau Jual Produk Lokal

    Menteri UMKM Klaim Pedagang Pakaian Impor Bekas Mau Jual Produk Lokal

    Jakarta

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pedagang barang bekas (thrifting) impor, khususnya pakaian bekas mulai sepakat untuk menjual produk lokal. Peralihan ini sebagai tindak lanjut dari penertiban barang bekas impor.

    Maman menekankan secara hukum, mendatangkan pakaian bekas dari luar negeri merupakan tindakan ilegal. Sebab, ada regulasi yang melarang soal impor barang bekas, termasuk pakaian.

    “Semua produk-produk baik itu barang-barang equipment apapun untuk mengimpor barang bekas itu dilarang. Jadi secara aturan di situ,” ujar Maman di Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

    Maman menyadari penegakan hukum ini berdampak langsung pada para pedagang pakaian bekas. Mereka bisa terancam kehilangan mata pencaharian jika hanya dilarang tanpa diberi solusi.

    “Di situlah kami masuk untuk melakukan pembicaraan program substitusi produk. Supaya mereka tetap ke depan pasca aturan ini berjalan ditegakkan, mereka tetap masih bisa berlanjut aktivitas ekonominya dengan menjual produk-produk dalam negeri kita,” terang Maman.

    Saat ditanya apakah para pedagang sudah sepakat untuk berhenti menjual baju bekas impor, Maman menyebut sebagian sudah sepakat. Ia menyebut komunikasi dengan para pelaku usaha thrifting sudah masuk ke tahap teknis.

    “Sudah ada sebagian yang sudah mulai setuju kok. Bahkan pembicaraannya juga sudah mulai di mana lokasinya atau titiknya segala macam, sudah mulai ke situ,” tambah Maman.

    (rea/ara)

  • Sopir bus di Terminal Tanjung Priok jalani tes urine hingga kesehatan

    Sopir bus di Terminal Tanjung Priok jalani tes urine hingga kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah sopir atau pengendara bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Tanjung Priok, Jakut wajib menjalani tes urine dan kesehatan untuk memastikan mereka layak untuk berkendara.

    “Sampai saat ini, beberapa sopir yang sudah kami cek dan periksa kesehatannya dan belum ada yang ditemukan urine mereka mengandung narkoba,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan kegiatan ini dilakukan mulai dari Selasa pagi dengan melakukan pengecekan kesehatan para pengemudi bus yang membawa penumpang dari Terminal Tanjung Priok menuju sejumlah wilayah baik di Jawa maupun Bali.

    “Kami bersama Wali Kota, Kajari, Kepala BNNK Jakut bekerja sama memantau pengecekan kesehatan ini,” kata dia.

    Ia mengatakan pengemudi mengikuti pengecekan kesehatan antara lain tensi dan gula darah dan sampai saat ini belum ditemukan adanya pengendara atau sopir yang mengalami gangguan kesehatan.

    “Kami berharap dengan adanya pengecekan kesehatan ini, kami bisa mengidentifikasi awal apakah ada sopir yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga dapat dikatakan layak untuk mengemudi kendaraan sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan khususnya dalam rangka Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” kata dia.

    Ia mengatakan kegiatan ini dilakukan setiap hari selama Angkutan Natal dan Tahun baru, bersama-sama dengan dinas kesehatan kemudian BNNK, Dokkes polres dan semua pemangku kepentingan.

    “Kami imbau para sopir untuk jaga kesehatan, jaga, jangan sampai terlalu lelah, gunakan waktu istirahat semaksimal mungkin sehingga mereka layak mengendarai kendaraan,” kata dia

    Ia mengatakan jika ada pengendara yang ditemukan tidak layak berkendara maka akan disampaikan ke perusahaan untuk menggantinya.

    “Jangan dipaksakan, apabila sopir ini tidak layak atau sakit atau ada gejala lain sehingga akan berdampak fatal terhadap penumpang,” katanya.

    Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kombes Pol Irwan Andy mengatakan kegiatan tes urine di Terminal Tanjung Priok ini dilakukan setiap hari selama Angkutan Natal dan Tahun Baru.

    “Setiap sopir yang masuk, kami periksa untuk memastikan mereka tidak tersangkut penyalahgunaan narkotika,” katanya.

    Ia mengimbau para sopir agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika karena ini akan berdampak bagi penumpang mereka.

    “Kami ingin memastikan seluruh sopir bebas dari penyalahgunaan narkotika,” kata dia

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TASPEN Ingatkan Peserta Tentang Pentingnya Autentikasi Awal Bulan agar Pembayaran Pensiun Tepat Waktu

    TASPEN Ingatkan Peserta Tentang Pentingnya Autentikasi Awal Bulan agar Pembayaran Pensiun Tepat Waktu

    Liputan6.com, Jakarta – PT TASPEN (Persero) terus mendorong peserta pensiun untuk melakukan autentikasi secara rutin setiap awal bulan sebagai langkah memastikan pembayaran manfaat pensiun tetap aman dan tepat sasaran. Autentikasi menjadi proses verifikasi identitas peserta untuk memastikan yang bersangkutan masih berhak menerima dana pensiun bulanan.

    Seiring transformasi digital layanan, TASPEN menghadirkan kemudahan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen. Melalui aplikasi ini, peserta dapat melakukan verifikasi diri dengan cepat, aman, dan praktis dari mana saja, tanpa perlu datang ke kantor cabang TASPEN. Bahkan, bagi peserta yang telah melakukan enrollment, autentikasi dapat dilakukan tanpa login maupun registrasi ulang.

    Autentikasi memiliki sejumlah manfaat penting bagi peserta, mulai dari menjamin hak peserta agar manfaat diterima tepat waktu, mencegah penyaluran dana kepada pihak yang tidak berhak, hingga meningkatkan efisiensi dan akurasi data peserta. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi digital layanan dana pensiun nasional.

    Proses autentikasi melalui Andal by Taspen tergolong sederhana. Peserta cukup membuka aplikasi, memilih menu autentikasi, memasukkan Nomor TASPEN (NOTAS), lalu melakukan swafoto untuk verifikasi. Setelah dikirim, proses autentikasi langsung selesai.

    Hingga kini, lebih dari 2,5 juta peserta pensiun tercatat telah memanfaatkan layanan digital tersebut. TASPEN mengimbau peserta untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan. Peserta diminta tidak memberikan data pribadi, OTP, PIN, maupun informasi rekening kepada pihak yang mengaku sebagai petugas TASPEN.

    Apabila peserta mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut, TASPEN menyediakan sejumlah kanal resmi yang dapat dihubungi, mulai dari website www.taspen.co.id, Call Center 1500919, hingga layanan email melalui tanya.taspen@taspen.co.id dan ppid@taspen.co.id. Selain itu, peserta juga dapat mengakses informasi dan berinteraksi melalui media sosial resmi TASPEN di Facebook, Instagram @taspen, X (Twitter) @taspen, LinkedIn, YouTube, serta TikTok @taspen.

    TASPEN Andal Melayani

  • Mantan Kadis Bener Meriah Terdakwa Korupsi Tembakau Dituntut 2,5 Tahun Penjara

    Mantan Kadis Bener Meriah Terdakwa Korupsi Tembakau Dituntut 2,5 Tahun Penjara

    BANDA ACEH – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bener Meriah, Aceh, menuntut mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah yang menjadi terdakwa korupsi pengembangan tembakau dengan hukuman 2,5 tahun atau dua tahun enam bulan penjara.

    Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asmadi Syam dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin, 22 Desember.

    Persidangan dengan majelis hakim diketuai Saptika Handhini serta didampingi Ani Hartati dan M Arief Hamdani masing-masing sebagai hakim anggota.

    Terdakwa, Ahmad Ready menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah pada 2013. Terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengembangan tembakau pada di dinas tersebut.

    Selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa Ahmad Ready bayar denda Rp50 juta dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

    Selain terdakwa Ahmad Ready, JPU juga menuntut terdakwa lainnya dalam perkara yang sama yakni atas nama Usman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) pengembangan tanaman tembakau pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara.

    Terdakwa Usman dituntut secara in absentia atau tanpa kehadirannya di persidangan karena hingga kini namanya sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah berulang kali dipanggil secara patut.

    JPU juga menuntut terdakwa Usman membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

    Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa Usman membayar uang pengganti kerugian negara Rp139,48 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar, maka dipidana selama satu tahun enam bulan penjara.

    JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    Berdasarkan fakta di persidangan, kata JPU, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah pada 2013 mengelola anggaran untuk pengembangan tembakau bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Rp581,7 juta.

    Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan di antaranya pengadaan bibit tembakau, pengadaan pisau rajang tembakau, pengadaan tikar jemur, pengadaan keranjang, sosialisasi dampak merokok, studi banding, dan lainnya.

    Kegiatan, kata JPU, dilaksanakan perusahaan CV Makmur Jaya dan CV Citra Pesangan. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian kegiatan tidak dilaksanakan. Sedangkan anggaran tetap dicairkan.

    “Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, kegiatan pengembangan tembakau tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp443,4 juta,” kata JPU.

    Atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan mengajukan nota pembelaan. Majelis hakim melanjutkan persidangan pada pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.

  • Hampir 70% Gas Bumi RI Diserap Domestik, Industri Konsumen Terbesar

    Hampir 70% Gas Bumi RI Diserap Domestik, Industri Konsumen Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 3.895,85 billion British thermal unit per day (BBtud) sepanjang Januari-September 2025.

    Angka tersebut mencapai 69% dari total konsumsi gas bumi yang mencapai 5.594,52 BBtud, sedangkan 1.698 BBtud lainnya disalurkan untuk ekspor.

    Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan menuturkan, serapan gas bumi untuk sektor domestik hingga kuartal ketiga tahun ini telah jauh melampaui angka ekspor.

    “Sampai dengan bulan September 2025, rata-rata pemanfaatan gas bumi sebesar 5.594 BBtud, gas yang diserap domestik sebesar 3.895 BBtud, dan ekspor sebesar 1.698 BBtud sehingga pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 69,65%,” ucapnya dalam acara Seminar Nasional ‘Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional’ yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

    Perinciannya, pemanfaatan gas bumi dialokasikan ke beberapa sektor dalam negeri. Alokasi itu seperti untuk bahan bakar gas (BBG) sebanyak 8,47 BBtud, city gas sebesar 12,72 BBtud, industri sebesar 1.419,10 BBtud, dan pupuk sebesar 680,65 BBtud.

    Lalu, kelistrikan sebesar 740,17 BBtud, domestik LNG sebesar 745 BBtud, lifting minyak sebesar 203,22 BBtud, serta domestik LPG sebesar 86,51 BBtud.

    Sementara itu, ekspor gas pipa tercatat mencapai sebesar 412,82 BBtud dan ekspor gas alam cair (LNG) sebesar 1.285,82 BBtud.

    “Sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar, yang kedua ekspor LNG, urutan ketiga adalah domestik LNG, dan kelistrikan berada di urutan ke empat,” tutur Hendra.

    Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa kebijakan energi ke depan akan terus memprioritaskan alokasi gas untuk kebutuhan domestik, terutama sektor industri yang menjadi konsumen terbesar.

    Adapun, strategi pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui percepatan produksi dan eksplorasi, sembari menjaga iklim investasi yang positif dan keekonomian proyek.

    “Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri dan kebutuhan ekspor akan diturunkan secara bertahap,” katanya.

    Di sisi lain, pemerintah juga terus mengembangkan blok-blok migas raksasa baru serta pembangunan infrastruktur pipa transmisi seperti Cirebon-Semarang (Cisem) II dan Dumai-Sei Mangkei untuk menjaga ketahanan pasokan dalam negeri.

    “Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah terjadinya natural decline di beberapa lapangan, yang menyebabkan penurunan ke pasaran gas pipa domestik. Kami berharap produksi gas bumi dari WK [Wilayah Kerja] South Andaman, WK Masela, WK Genting, dan lainnya nanti dapat memberikan penambahan produksi yang signifikan,” ucap Hendra.

  • Pembahasan UMP Jakarta 2026 Alot, Buruh Tuntut Kenaikan Segini

    Pembahasan UMP Jakarta 2026 Alot, Buruh Tuntut Kenaikan Segini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 di Dewan Pengupahan Provinsi mengalami deadlock alias tak membuahkan hasil.

    Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso berujar bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam dan mengerucut pada tiga usulan rentang alfa UMP 2026 dari buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

    “Deadlock-nya itu ada tiga angka rekomendasi. Apindo memberikan rekomendasi alfa 0,55. Pemerintah memberikan rekomendasi di angka 0,75. Buruh memberikan rekomendasi tetap 100% sesuai KHL [kebutuhan hidup layak],” kata Winarso di sela-sela unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Apabila dirupiahkan, dia berujar bahwa besaran KHL tersebut mencapai sekitar Rp5.898.511. Angka ini di atas UMP Jakarta pada 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

    Sementara itu, usulan dari Apindo akan menghasilkan kenaikan UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5,6 juta, sedangkan usulan Pemprov DKI akan setara dengan kisaran Rp5,7 juta. 

    Menurutnya, bola penentuan besaran UMP 2026 saat ini ada di tangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pasalnya, sidang Dewan Pengupahan Provinsi terkait pembahasan UMP DKI Jakarta telah berakhir kemarin. Dewan Pengupahan diperkirakan akan kembali menggelar sidang terkait besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta besok.

    “Konsep notulensi yang kemarin disidangkan sudah sampai ke Balai Kota, tinggal Gubernur mengambil kira-kira angka mana yang akan ditetapkan,” ujar Winarso.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditargetkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

    Dia menyebut Pemprov Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP 2026 juga akan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

  • Isi Garasi Wagub Babel yang Ditetapkan Tersangka Dugaan Ijazah Palsu

    Isi Garasi Wagub Babel yang Ditetapkan Tersangka Dugaan Ijazah Palsu

    Jakarta

    Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Hellyana ditetapkan tersangka terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Menilik sisi lain dari Hellyana, berikut ini isi garasinya.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Hellyana punya harta sebesar Rp 5.647.500.000 (Rp 5,6 miliaran).

    Khusus isi garasinya, Hellyana memiliki koleksi dengan taksiran Rp 826.500.000 (Rp 826 jutaan). Nilai tersebut terbagi atas enam jenis kendaraan bermotor:

    1. Mobil, Toyota Avanza tahun 2012 senilai Rp 90 juta
    2. Mobil, Toyota Alphard tahun 2007 senilai Rp 300 juta
    3. Mobil, Toyota Avanza tahun 2015 senilai Rp 110 juta
    4. Motor, Yamaha Nmax tahun 2015 senilai Rp 20 juta
    5. Motor, Yamaha 44B tahun 2011 senilai Rp 6,5 juta
    6. Mobil, Toyota Fortuner tahun 2017 senilai Rp 300 juta

    Demikian informasi terkait isi garasi Hellyana. Dari daftar tersebut, dia tidak memiliki mobil terbaru keluaran 2020 ke atas.

    Hellyana ditetapkan tersangka dugaan ijazah palsu

    Diberitakan detikcom sebelumnya, dilihat dari surat pemberitahuan yang beredar, Hellyana ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.

    Hellyana sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan dokumen ijazah palsu. Laporan tersebut dilayangkan oleh Ahmad Sidik, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, didampingi kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara, Senin (21/7) lalu.

    “Jadi, kita datang ke SPKT Mabes Polri untuk membuat laporan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Wagub Babel H,” kata Herdika usai membuat laporan.

    Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/339/VII/2025/Bareskrim Polri tertanggal 21 Juli 2025. Sidik menyerahkan tiga bukti kepada penyidik Bareskrim di antaranya fotokopi ijazah milik Hellyana yang dikeluarkan Universitas Azzahra tahun 2012.

    Kemudian, ada tangkapan layar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek yang menyatakan Hellyana masuk Universitas Azzahra pada 2013.

    “Satu tangkapan layar dari laman pangkalan data PD Dikti milik Kemendiktisaintek yang tercatat di situ bahwa wagub ini baru masuk ke Universitas Azzahra itu tahun 2013 dan mengundurkan diri tahun 2014,” ungkap Herdika.

    “Namun kita dapatkan data di fotokopi ijazah beliau ini terbit di tahun 2012. Jadi ijazahnya dulu terbit, baru masuk kuliah dan itu pun sudah mengundurkan diri 2014,” lanjutnya.

    (riar/rgr)