Blog

  • Buruh Geruduk Rapat Penetapan Upah Minimum Sulsel, Paksa Masuk Ruangan

    Buruh Geruduk Rapat Penetapan Upah Minimum Sulsel, Paksa Masuk Ruangan

    Liputan6.com, Jakarta – Puluhan buruh menggeruduk rapat pleno penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Continent Center Point Panakkukang, Kota Makassar Sulawesi Selatan pada Jumat (19/12/2025) malam.

    Dari pantauan Liputan6.com, kegaduhan terjadi kala rapat tersebut hendak dimulai sekitar pukul 20.00 Wita. Sejumlah buruh memaksa masuk ke dalam ruang rapat namun tak dibiarkan oleh pihak penyelenggara.

    “Kenapa ditutup, ini bukan rapat khusus. Buka pintunya,” kata salah seorang buruh sambil mendorong pintu.

    Seorang pegawai dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pun sempat berupaya untuk berkomunikasi dengan para buruh yang berada di depan pintu ruangan rapat. Ia meminta agar buruh tetap tenang dan menunggu hasil dari rapat pleno.

    Namun, para buruh tetap memaksa agar pintu tersebut dibuka agar para buruh bisa mendengar langsung hasil rapat pleno penetapan UMP Sulsel tahun 2026.

    “Buka sedikit saja pintunya. Kawan-kawan buruh ingin melihat hasilnya,” ujarnya.

  • Cerita Megawati Cek Gudang Bantuan Bencana, Heran Isinya Cuma Mie Instan

    Cerita Megawati Cek Gudang Bantuan Bencana, Heran Isinya Cuma Mie Instan

    Jakarta

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat mengecek sebuah gudang di lokasi bencana yang hanya berisi mie instan. Dia mengaku heran karena gudang itu hanya ada satu jenis makanan.

    “Pernah Ibu, di sebuah tempat. Bantuannya mana? Waktu itu sudah wapres. Wah, dikasih tahu gudang. Isinya hanya apa? Hanya mie. Lah, kok mie? Mau bikin mie-nya itu di mana ya? Mie itu, apa sih? Ah, instan,” kata Megawati dalam Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

    Dia menyebut, relawan yang turun membantu korban bencana harus punya kepekaan mengenai kebutuhan korban bencana. Terlebih mie juga perlu dimasak menggunakan alat masak.

    “Jadi kamu mesti lihat ini. Apa yang diperlukan. Karena kalau mie semua, kembung perut orang. Loh, iya dong? Terus mie-nya mau diapakan? Jadi apa? Instan itu ya, yang pakai plastik itu toh,” jelasnya.

    Dia menyarankan, agar relawan yang turun ke lokasi bencana membuka dapur umum. Sehingga bahan mentah yang ada dapat diolah menjadi makanan.

    Dalam hal ini, Megawati menyebut bencana yang dia lihat saat itu adalah bencana kering seperti misalnya kebakaran. Sehingga perlu berhati-hati bila membuat masakan dengan api.

    “Di Baguna ini kan saya buat dapur umum. Jadi tidak ada perintah lagi. Begitu Bagunan turun, harus buka dapur umum. Dan pada waktu seperti sekarang, dapur umumnya harus dapur umum dengan masakannya itu basah,” imbuh dia.

    (dek/dek)

  • Seberapa Laris Sedan Listrik di Indonesia?

    Seberapa Laris Sedan Listrik di Indonesia?

    Jakarta

    Sedan listrik rupanya kurang diminati. Buktinya, penjualannya amat minim. Berkaca pada data distribusi wholesales yang dirilis

    Semakin menyedihkan terlihat pada segmen sedan, dengan kapasitas mesin 1500 cc – 3001 cc. Segmen sedan ini seakan semakin ditinggalkan, dengan mengalami penurunan penjualan hingga 6.206 unit. Dengan total penjualan Januari-November 2024 mencapai 10.015 unit, dan Januari-November 2025 hanya mencapai 3.809 unit.

    Bahkan sedan berbasis listrik pun tidak mampu mengangkat penjualan segmen sedan pada november 2025. Berikut data penjualan sedan listrik:

    1. AION ES: 0 (nol) unit

    2. BMW i7 xDrive60 Limousine RHD A: 1 unit

    3. BMW i4 eDrive35 Gran Coupe AT: 10 unit

    4. BMW 218 AT: 0 (Nol) unit

    5. BMW 218i Gran Coupe: 0 (Nol) unit

    Ilustrasi saat AION ES hadirkan di GIIAS 2024 Foto: M Luthfi Andika/detik.com

    6. BMW 218i Gran Coupe F74: 1 unit

    7. BYD Seal Dynamic: 0 (Nol) unit

    8. BYD Seal Premium Extended Range: 16 unit

    9. BYD Seal Performance: 13 unit

    10. Hyundai Ioniq: 0 (Nol) unit

    11. Hyundai Genesis G80 EV: 1 unit

    12. Morris Garage Cyberster: 2 unit

    13. Volvo ES90 Electric Vehicles: 1 unit

    14. BMW i5 eDrive40: 42 unit

    15. BMW i5 M60 xDrive A/T: 0 (nol) unit

    16. BMW i5 eDrive40 (12HH) A/T: 1 unit

    17. BMW i7 M70 xDrive AT S: 0 (Nol) unit

    18. Mercedes-Benz EQE 350 (V295): 0 (Nol) unit.

    19. Mercedes-Benz EQS 450+ (V297): 0 (Nol) unit.

    (lth/dry)

  • Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Dikembalikan, Laode M Syarif: Kebodohan Diselimuti Kesombongan

    Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Dikembalikan, Laode M Syarif: Kebodohan Diselimuti Kesombongan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyorot tajam terkait bantuan beras 30 ton.

    Bantuan ini disebut datang dari bantuan negara asing yaitu Uni Emirat Arab (UEA).

    Bantuan beras hingga 30 ton ini ditujukan ke lokasi terdampak banjir di Kota Medan.

    Namun yang disorot oleh Laode M Syarif adalah kabar soal bantuan tersebut yang dikembalikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia memberikan sindiran dan menyebut hal ini sebagai kesombongan.

    “Ketika Kebodohan diselimuti kesombongan 😩,” tulisnya dikutip Jumat (19/12/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang ditujukan bagi korban banjir.

    Wali Kota Medan Rico Waas menyebut pengembalian ini dilakukan usai pihaknya melakukan pengecekan regulasi dari Pemerintah Pusat.

    “Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu,” ujar Rico

    Adapun alasan pengembalian ini dilakukan lantaran pemerintah pusat memang tidak mengizinkan bantuan dari asing untuk korban bencana.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia

    Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia

    Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait bantuan dari Malaysia.
    Sebagai informasi, pernyataan Tito yang menyebut bantuan medis yang dikirim dari
    Malaysia
    senilai kurang Rp 1 miliar tidak seberapa dibandingkan dengan sumber daya penanggulangan bencana yang dilakukan Indonesia .
    Pernyataan itu yang disampaikan Tito dalam podcast “Suara Lokal Mengglobal” pada Kamis (11/12/2025) ini memicu polemik khususnya dari warga Malaysia.
    Tito menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
    “Saya ingin mengklarifikasi apa yang saya jelaskan pada saat podcast saya dengan Pak Helmy Yahya. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu ya,” kata Tito saat ditemui
    Kompas.com
    di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Tito mengatakan dirinya justru sangat menghormati warga di Malaysia, termasuk diaspora Aceh yang ada di Negeri Jiran.
    Mantan Kapolri pun memberikan apresiasi tinggi atas bantuan dari Malaysia terhadap warga di Aceh.
    “Sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh. Tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati. Termasuk juga dengan pemerintah Malaysia yang hubungannya sangat baik selama ini, saling bantu,” ucap dia.
    Hanya saja, ia ingin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sejak awal juga sudah bekerja keras untuk menangani bencana di tiga provinsi Sumatera.
    Namun, justru bantuan dari luar negeri yang lebih tersorot.
    Tito kembali menegaskan, tidak ada sama sekali niat untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
    “Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan, saya lebih maksudkan kepada pemberitaan-pemberitaan itu, tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras juga diberikan apresiasi. Kira-kira seperti itu maksud saya,” jelas dia.
    “Tidak ada yang maksud negatif sedikitpun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia,” tegas Tito lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Pengakuan Wanita Dinikahi Ustaz Jebolan Ajang TV, Kesal Diporoti untuk Operasi Perbesar Kelamin

    Viral Pengakuan Wanita Dinikahi Ustaz Jebolan Ajang TV, Kesal Diporoti untuk Operasi Perbesar Kelamin

    GELORA.CO – Media sosial dihebohkan oleh pengakuan seorang jemaah wanita yang mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari seorang ustaz bernama Zaky.

    Sosok ustaz tersebut disebut pernah dikenal publik setelah tampil dalam ajang pencarian bakat dakwah yang disiarkan di televisi.

    Kisah ini mencuat setelah wanita bercadar itu menyampaikan pengalamannya dalam sebuah perbincangan bersama dokter sekaligus kreator konten, Richard Lee.

    Tayangan yang diunggah ke platform YouTube pada Kamis (18/12/2025) itu dengan cepat menyita perhatian warganet dan memicu berbagai reaksi.

    Seiring viralnya video tersebut, publik pun mulai menelusuri identitas ustaz Zaky yang disebut dalam pengakuan tersebut.

    Mengaku Dipaksa Berhubungan di Kasur

    Dalam keterangannya, wanita itu mengaku kerap diperlakukan layaknya pasangan suami istri, meski hubungan mereka disebut belum sah secara hukum maupun agama. Ia menyebut tindakan tersebut terjadi berulang kali dan membuatnya merasa tertekan.

    Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sering dimintai bantuan finansial oleh sang ustaz.

    Menurut pengakuannya, permintaan uang tersebut berkaitan dengan berbagai kebutuhan pribadi, mulai dari pembayaran listrik hingga layanan internet.

    “Dia menghubungi saya kalau ada maunya saja. Minta uang untuk bayar listrik, wifi, dan keperluan lain,” ujarnya.

    Meski sempat merasa ada kejanggalan, wanita tersebut mengaku tetap memberikan bantuan karena percaya pada janji pernikahan yang disampaikan kepadanya.

    “Saya berpikir waktu itu dia akan menjadi calon suami saya,” tuturnya.

    Permintaan Uang hingga Alasan Operasi Pribadi

    Wanita itu mengklaim telah meminjamkan uang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan sehari-hari hingga pembelian barang elektronik.

    Bahkan, ia menyebut sang ustaz sempat meminta dana untuk keperluan operasi pembesaran alat kelamin.

    “Dia minta uang Rp10 juta atau Rp15 juta, itu ada di chat,” katanya menegaskan.

    Namun, untuk permintaan tersebut, ia mengaku menolak memberikan uang.

    Menurut pengakuannya, total uang yang telah dipinjamkan mencapai Rp97 juta.

    Sayangnya, janji pernikahan yang diharapkan tak pernah terealisasi.

    Lebih mengejutkan lagi, setelah komunikasi terputus, ia mendapati dirinya telah diblokir dan sang ustaz justru menikah dengan wanita lain.

    Total Kerugian Hampir Rp100 Juta

    Merasa dirugikan, wanita tersebut berusaha menagih utang melalui istri baru sang ustaz.

    Namun, jawaban yang diterimanya dinilai tidak memberikan solusi.

    “Istrinya bilang kenapa nggak datang langsung atau hubungi suaminya,” ujarnya.

    “Padahal saya sudah diblokir,” tambahnya.

    Karena tidak ada kejelasan, ia sempat meminta bantuan orang lain untuk menagih langsung. 

    Hasilnya, sang ustaz mengembalikan barang-barang yang dibeli dari uang pinjaman, berupa televisi dan kulkas.

    “Katanya daripada bayar uangnya, ambil saja barangnya,” jelasnya.

    Sementara untuk uang tunai, ustaz tersebut disebut hanya sanggup mengembalikan Rp10 juta dari total Rp97 juta.

  • KPK OTT Kajari dan Kasintel HSU: Dugaan Awal Pemerasan

    KPK OTT Kajari dan Kasintel HSU: Dugaan Awal Pemerasan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan pada Kamis, 18 Desember. Kegiatan ini terjadi karena diduga ada penyerahan uang yang berkaitan dengan pemerasan.

    “Dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Desember.

    Pihak yang diamankan saat ini sudah berada di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Budi bilang, mereka di antaranya Albertinus P. Napitulu yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara dan Asis Budianto selaku Kasintel Kejari Hulu Sungai Utara.

    “Dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ungkapnya.

    Dalam operasi senyap, komisi antirasuah juga menemukan uang ratusan juta rupiah. Tapi, Budi tak memerinci berapa jumlahnya.

    Adapun komisi antirasuah punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan melalui OTT. Status hukum maupun konstruksi perkaranya akan disampaikan melalui konferensi pers.

    Sebagai informasi, KPK terhitung menggelar tiga OTT sejak Rabu malam, 17 Desember. Pertama, kegiatan dilaksanakan di Tangerang, Banten dan Jakarta.

    Dari operasi ini, ada sembilan orang diamankan dan salah satunya adalah jaksa. Pemeriksaan masih dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

    Setelah pemeriksaan dilakukan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih kasus tersebut karena sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 17 Desember atau bertepatan saat operasi senyap dilakukan.

    Berikutnya, KPK juga menggelar OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada 10 orang yang sudah diamankan.

    Kemudian, komisi antirasuah menginformasikan adanya OTT di Hulu Sungai Tengah, Kalsel. Enam orang diamankan dalam kegiatan pada Kamis malam.

  • Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    Belajar Adab Dulu Sebelum Bicara!

    GELORA.CO – Eks Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.

    Kritik tersebut muncul menyusul pernyataan Tito yang membandingkan nilai bantuan Malaysia dengan bantuan pemerintah Indonesia untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.

    Rais Yatim menilai pernyataan Tito tidak mencerminkan etika komunikasi pejabat publik, terlebih menyangkut isu kemanusiaan dan hubungan antarnegara.

    Ia bahkan menyarankan agar Tito terlebih dahulu mempelajari adab dan budi bahasa sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

    Seorang menteri seharusnya tahu adab dan budi bahasa. Tito perlu disekolahkan dahulu

    Menurut Rais, membandingkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk angka berpotensi menyinggung perasaan dan merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

    Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan seharusnya dilihat dari niat dan manfaatnya, bukan semata nilai nominal.

    Polemik ini bermula dari reaksi warganet Malaysia terhadap pernyataan Tito Karnavian yang menyebut nilai bantuan Malaysia setara Rp1 miliar.

    Sejumlah warganet menilai perbandingan tersebut tidak sesuai dengan nilai kurs dan konteks bantuan yang diberikan.

    Kritik dari Malaysia juga mendapat perhatian pegiat media sosial Indonesia, Chusnul Chotimah.

    Ia mengaku prihatin karena pernyataan pejabat Indonesia justru menuai kecaman dari negara tetangga.

    Chusnul turut mengaitkan Tito Karnavian sebagai bagian dari warisan pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia menilai polemik ini kembali membuka perdebatan soal cara komunikasi pejabat publik di era sebelumnya.

    Sebelumnya, Tito Karnavian telah memberikan klarifikasi melalui podcast SLM – Suara Lokal Mengglobal.

    Ia menyebut bantuan yang ramai diperbincangkan tersebut bukan berasal dari pemerintah Malaysia, melainkan dari pihak swasta, sehingga menurutnya tidak tepat disebut sebagai bantuan antarnegara.

    Meski sudah dijelaskan, polemik belum mereda.

    Pernyataan Tan Sri Rais Yatim justru mempertegas sorotan publik terhadap pentingnya etika, kehati-hatian, serta sensitivitas diplomasi dalam penyampaian pernyataan pejabat negara.

  • Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
    bantuan logistik
    , hingga percepatan pembangunan
    hunian
    tetap bagi masyarakat terdampak.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
    anggaran belanja tidak terduga
    (BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
    “Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
    Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
    Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
    Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh. 
    “Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
    Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
    Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
    Tito juga menyampaikan rencana
    groundbreaking
    pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
    Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
    “Akan ada
    groundbreaking
    di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
    Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
    Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
    Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
    Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Contraflow di Tol Japek-Jagorawi Mulai Hari Ini, Catat Waktunya

    Contraflow di Tol Japek-Jagorawi Mulai Hari Ini, Catat Waktunya

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas tol Jagorawi dan Jakarta-Cikampek (Japek) jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Simak jadwalnya!

    Rekayasa lalu lintas dimulai hari ini. Penerapan contraflow disesuaikan dengan kondisi jalan, serta berdasarkan pertimbangan Korlantas Polri.

    Berikut ini jadwal penerapan contraflow, seperti dikutip dari akun instagram @kemenhub151.

    Tol Jakarta-Cikampek (Arah Cikampek KM 47 – KM 70)

    19 Desember 2025: 16.00-24.00 WIB23 Desember 2025: 16.00-24.00 WIB24 Desember 2025: 16.00-24.00 WIB26 Desember 2025: 06.00-14.00 WIB28 Desember 2025: 06.00-14.00 WIB

    Tol Jakarta-Cikampek (Arah Jakarta KM 70 – KM 47)

    21 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB26 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB27 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB28 Desember 2025: 18.00-24.00 WIB29 Desember 2025 – 1 Januari 2026: 00.00-08.00 WIB dan 18.00-24.00 WIB

    Tol Jagorawi (Arah Jakarta KM 21 – KM 8)

    21 Desember 2025: 14.00-19.00 WIB23-26 Desember 2025: 14.00-19.00 WIB2-4 Januari 2026: 14.00-19.00 WIB

    Puncak arus mudik

    Plt Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ahmad Yani, menyampaikan prediksi puncak arus mudik libur Natal dan tahun baru 2025. Dia mengatakan ada dua kali puncak arus mudik pada Natal dan tahun baru.

    “Kemudian puncak mudik di darat diperkirakan antara tanggal 24 dan 25 (Desember 2024), itu puncak pertama. Puncak keduanya tanggal 30 dan 31 (Desember 2024),” kata Ahmad Yani saat jumpa pers di kantornya, Kamis (12/12/2024).

    Ahmad juga mengatakan 45 persen masyarakat diprediksi melakukan perjalanan ke tempat wisata saat akhir tahun. Dia mengatakan pemerintah sudah mengantisipasi kepadatan lalin di sejumlah tempat wisata.

    “Hasil survei yang dilakukan BKT lebih dari 45 persen di Nataru ini melakukan perjalanan ke tempat wisata. Kita harus mewaspadai lokasi yang dominan di setiap daerah,” jelasnya.

    “Contoh di Jabar ada dua paling menarik untuk orang bepergian di sana, Puncak, kedua Lembang. Ketiga di Jateng ada Dieng, di Jatim ada Batu, di Jogja ada Bantul tempat wisata baru,” imbuhnya.

    Ahmad juga menyampaikan prediksi arus balik. Dia mengatakan puncak arus balik akan terjadi pada awal Januari 2025.

    “Arus baliknya perkiraan kita mulai tanggal 1 dan 2 (Januari 2025),” ujarnya.

    (riar/din)