Blog

  • Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Litbang Kompas, menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) posisi ketiga sebagai partai politik yang mempunyai kinerja dan citra positif setelah Gerindra (88,3%) dan Demokrat (81,4%). Citra positif PKB mencapai 78,6% dengan tingkat kepuasan 73,1%. Posisi PKB lebih baik dari Golkar (76,5%), NasDem (76,5%), PKS (75,2%), PAN (72,6%), dan PDIP (56,3%).

    Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai citra dan approval rating tinggi dari PKB tidak lepas dari kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. PKB sebagai salah satu koalisi pemerintah mendapatkan apresiasi serupa.

    Karenanya, dia menegaskan, PKB siap sepenuhnya untuk menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo karena keberhasilan pemerintah akan berdampak positif bagi PKB, sebaliknya kegagalan pemerintah akan menjadi kegagalan PKB.

    “Ini menjadi modal bagi PKB untuk bisa total mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merealisasikan berbagai program prioritas seperti swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG),” kata Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (28/1/2025).

    Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut menambahkan, hasil survei dari Litbang Kompas akan menjadi bahan bakar bagi jajaran pengurus PKB di semua level untuk bekerja lebih keras. Jajaran PKB akan mendukung penuh pelaksanaan program prioritas Pemerintahan Prabowo seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga swasembada energi.

    “Pengurus PKB di semua level juga kader PKB di legislatif dan eksekutif sesuai arahan Gus Imin akan total mendukung dan menyukseskan berbagai program Pak Prabowo karena sekali lagi keberhasilan Pak Prabowo juga menjadi keberhasilan PKB sebaliknya jika gagal juga akan menjadi kegagalan PKB,” ujarnya. [kun]

  • Sebut Jaksa Tak Tersentuh Hukum, Ferry Irwandi Minta UU Kejaksaan Direvisi

    Sebut Jaksa Tak Tersentuh Hukum, Ferry Irwandi Minta UU Kejaksaan Direvisi

    GELORA.CO – Pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi mengkritik Revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 karena memunculkan kekhawatiran besar terhadap independensi hukum di Indonesia. 

    Salah satu sorotan utama adalah pasal yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan terhadap seorang jaksa hanya dapat dilakukan dengan izin Jaksa Agung. 

    Ketentuan ini dinilai memberikan imunitas yang berpotensi mengancam keadilan dan supremasi hukum.

    “Kita berbicara tentang sebuah lembaga yang semakin hari semakin overpower. Dengan ketentuan bahwa jaksa hanya dapat diproses hukum atas izin Jaksa Agung, ini memberikan hak imunitas yang sangat berbahaya,” ujar Ferry dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.

    Menurut Ferry, imunitas ini sebenarnya dapat diterima jika tujuannya untuk melindungi jaksa yang menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, bagaimana jika pelanggaran hukum dilakukan di luar tugas tersebut.

    “Ini yang menjadi masalah. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menangani jaksa yang terlibat tindak pidana di luar tugasnya,” tegasnya.

    Kasus-kasus sebelumnya telah membuktikan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Kejaksaan.

    Ferry menyebut contoh kasus jaksa yang memeras terdakwa di Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatra Utara, di mana hukuman hanya berupa mutasi tanpa konsekuensi pidana.

    Belum lagi vonis ringan Jaksa Pinangki dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum mampu menegakkan keadilan.

    “Ketika sebuah institusi memiliki hak imunitas yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai, risiko manipulasi, korupsi, dan tirani semakin besar,” jelas pria yang pernah menantang dukun santet se-Indonesia itu.

    “Tanpa check and balance yang jelas, Kejaksaan bisa berubah menjadi lembaga super body yang tidak terkendali, dan ini akan sangat berbahaya bagi negara demokratis kita,” kata Ferry.

    Ferry juga menyoroti revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 sebagai momen krusial di mana kekuasaan Kejaksaan justru semakin bertambah. Ia menilai beberapa pasal, termasuk Pasal 8 Ayat 5, sangat problematik.

    “Kalau KPK atau Polri ingin memproses seorang jaksa, harus ada persetujuan Jaksa Agung. Ini berarti, seorang jaksa yang melanggar hukum berpotensi dilindungi oleh sistem yang ada,” katanya.

    Untuk mengatasi permasalahan ini, pria kelahiran Jambi itu menyerukan perlunya revisi Undang-Undang Kejaksaan secara mendalam. Ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tubuh Kejaksaan.

    “Check and balance adalah fondasi dasar dari negara demokrasi. Tanpa itu, kita membuka pintu lebar-lebar untuk tirani dan ketidakadilan. Revisi undang-undang ini harus menjadi prioritas untuk melindungi keadilan dan kepentingan publik,” tandasnya.

  • Jaga Pasokan Energi Saat Libur Panjang, Pertamina Tambah 711 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Wilayah Jakarta – Halaman all

    Jaga Pasokan Energi Saat Libur Panjang, Pertamina Tambah 711 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Wilayah Jakarta – Halaman all

    Penambahan fakultatif selama libur panjang hingga akhir Januari ini dilakukan untuk 270 agen PSO dan 5.479 Pangkalan PSO di wilayah DKI Jakarta.

    Tayang: Selasa, 28 Januari 2025 21:22 WIB

    HO

    ARSIP. LPG 3 Kg di pangkalan resmi Jakarta. Masyarakat diimbau untuk melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah setempat 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menambah 711.800 tabung LPG 3 kg selama libur panjang periode 27-31 Januari 2025 di wilayah DKI Jakarta.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan, menyampaikan, penyaluran fakultatif ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi LPG masyarakat yang meningkat selama libur panjang hingga akhir Januari mendatang.

    “Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyalurkan tambahan tabung LPG 3 kg sebesar 40,4 persen dari total penyaluran reguler. Kami berharap dengan tambahan ini kebutuhan LPG masyarakat dapat tercukupi,” ungkap Eko dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya, penambahan fakultatif selama libur panjang hingga akhir Januari ini dilakukan untuk 270 agen PSO dan 5.479 Pangkalan PSO di wilayah DKI Jakarta.

    “Sebagai langkah antisipasi, Pertamina terus melakukan koordinasi dengan Pemkot di wilayah DKI Jakarta, monitoring ketersediaan stok di pangkalan setiap hari dan menyiagakan agen untuk menyuplai pangkalan yang stoknya habis, serta memastikan pembelian di pangkalan menggunakan KTP,” tambah Eko.

    “Kami juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina agar mendapatkan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah setempat,” sambungnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo

    Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo

    GELORA.CO – Warisan kasus hingga protek dari pemerintahan Joko Widodo dianggap menjadi problem kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto di momentum 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Warisan kasus dari PIK 2, CSR BI dan IKN itulah program keberlanjutan yang jadi problem 100 hari pemerintahan Pragib (Prabowo-Gibran)” kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.

    Menurut Hari, ke depan diyakini akan muncul persoalan keberlanjutan yang harus diselesaikan pemerintahan saat ini. Sehingga, diperlukan langkah pemangkasan dalam penggunaan keuangan negara dengan mengutamakan program penguatan pangan dan hunian layak.

    “Program keberlanjutan yang bermasalah baik ditunda atau dihentikan jika tidak memiiki manfaat strategis bagi bangsa dan negara,” pungkas Hari.

  • Pengakuan Pelaku Mutilasi Ngawi Jawa Timur, Pilih Hotel Sebagai Tempat Eksekusi karena Alasan Ini – Halaman all

    Pengakuan Pelaku Mutilasi Ngawi Jawa Timur, Pilih Hotel Sebagai Tempat Eksekusi karena Alasan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, NGAWI – Kasus mutilasi yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur, mengguncang banyak kalangan.

    Pelaku, Rochmat Tri Hartanto alias Antok, berusia 32 tahun, menyebut sejumlah alasan yang mengejutkan di balik tindakan brutalnya terhadap Uswatun Khasanah, 29 tahun.

    Dalam video berdurasi satu menit 45 detik yang beredar, Antok mengaku sengaja memilih hotel sebagai lokasi untuk mengeksekusi korban. 

    Dia menilai tempat tersebut lebih aman dijadikan lokasi pembunuhan dan mutilasi. 

    “Iya saya eksekusi di hotel karena aman. Biar aman,” ucap Antok, Selasa (28/1/2025).

    Secara blak-blakan, dia mengaku telah merencanakan pembunuhan di hotel tersebut, bahkan saat menyampaikannya tak terlihat ekspresi sedih atau penyesalan dari wajah pelaku.

    Perencanaan dan Eksekusi 

    Antok mengaku telah merencanakan pembunuhan ini.

    Ia berjanji untuk bertemu dengan korban di Terminal Gayatri Tulungagung, sebelum mengajaknya ke sebuah hotel di Kediri, tempat di mana segalanya berakhir tragis, Minggu (19/1/2025).

    Sementara itu, Uswatun Khasanah, seorang ibu tunggal dengan dua anak, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan.

    Bagian tubuhnya terpisah-pisah dan ditemukan di berbagai lokasi: di dalam koper merah di Ngawi, di Ponorogo, dan di Trenggalek.

    Berdasarkan pengakuan Antok, peristiwa terjadi setelah terjadi percekcokan antara mereka, ia tak kuasa menahan amarahnya dan menganiaya korban sampai tak bernyawa.

    Menurut penyelidikan, motif Antok berkaitan dengan sakit hati dan kecemburuan.

    Ia mengeklaim telah menjalin hubungan selama tiga tahun dengan Uswatun, meski keduanya memiliki keluarga masing-masing.

    Antok sudah menikah secara siri dengan korban yang berstatus janda, namun ia juga memiliki istri sah dan dua anak.

    Antok mengaku sakit hati karena korban berselingkuh dengan pria lain, meski ia sering mengirim uang kepada Uswatun. 

    “Dia sering saya kirim uang, tapi tetap saja berselingkuh,” ujar Antok, menunjukkan rasa marah.

    Lebih dalam lagi, Antok menyebut bahwa Uswatun pernah mendoakan anak perempuannya dengan kata-kata yang menyakitkan. “Dia mendoakan kalau nanti sudah besar, anak ini akan jadi… mohon maaf, PSK,” ungkapnya dengan nada penuh kemarahan.

    Setelah menghabisi nyawa Uswatun, Antok terpaksa memutilasi jasadnya agar dapat disembunyikan.

    Dia menghabiskan sekitar 3,5 jam untuk memotong jasad dengan menggunakan pisau dapur. 

    PS Kanit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, menjelaskan tersangka pernah memotong kambing sehingga mengetahui titik jasad korban dapat dipotong menggunakan pisau dapur.

    “Dia sudah saya interogasi. Dia cerita, saya sering motong kambing, saya tahu sendi sendinya, saya paham karena sendi sama seperti manusia.” 

    “Bukan sering motong kambing. Tapi pernah motong kambing. Dia ini pintar. Berpengalaman. Sering lihat YouTube,” tuturnya, dikutip dari TribunJatim.com.

    “Eksekusi di kamar mandi. Sendi-sendi dipotong. Kalau bagian leher ‘dibelek’ dulu (sayatan berkali-kali). Pisau beli di minimarket,” terangnya.

    Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, menerangkan korban berulang kali minta dinikahi secara sah dengan syarat tersangka menceraikan istrinya.

    Namun, permintaan itu enggan dipenuhi tersangka.

    “Intinya banyak yang bikin pelaku marah. Yang terakhir si korban datang ke rumah pelaku, mendobrak tempat istri sah pelaku, iya kepingin segera dinikahi,” tukasnya.

    Korban semakin geram saat mengetahui istri tersangka hamil anak kedua.

    “Korban itu kecewa dengan pelaku karena istri sahnya punya anak lagi. Dan disumpah serapah kalau lahir didoain jadi ini dan itu (doa buruk),” terangnya.

    Rekaman CCTV jadi kunci

    Rekaman CCTV dari Hotel di Kediri, jadi kunci mengungkap kasus penemuan koper merah berisi mayat perempuan yang telah dimutilasi di Ngawi.

    Video rekaman CCTV itu menunjukkan tersangka, Rohman Tri Hartanto, 32, kesulitan membawa koper merah dari kamar hotel pada malam hari dan baru mengangkatnya kembali ke bagasi belakang mobil pada keesokan paginya sekitar pukul 05.20 WIB.

    Koper yang tampak berat tersebut ternyata berisi jasad korban yang telah dipotong menjadi beberapa bagian.

    Dalam rekaman yang diungkap polisi dan viral di media sosial tersebut, terlihat pula seorang pria yang duduk di teras hotel yang belakangan diketahui adalah kerabat tersangka.

    Polisi menyebutkan kerabat ini membantu mengantar tersangka ke hotel dan menjemputnya setelah kejadian, meskipun ia mengaku tidak mengetahui tindakan keji tersebut.

    “Kerabatnya diminta untuk mengantar tersangka ke hotel, lalu dijemput kembali untuk diantarkan ke rumah neneknya di Tulungagung,” ujar Kombes Pol Farman, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim.

    Tersangka akhirnya ditangkap oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur pada Sabtu (25/1/2025) malam di Madiun.

    Dari pengembangan penyelidikan, polisi berhasil menemukan bagian tubuh korban yang terdiri dari kepala dan kaki dan dibuang tersebar di sejumlah lokasi seperti Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek.

  • DKI jelaskan soal kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta

    DKI jelaskan soal kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho angkat bicara terkait viralnya keluhan warga soal kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 kilogram yang terjadi belakangan ini.

    Hari di Jakarta, Selasa, membenarkan bahwa memang terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di berbagai lokasi karena pemerintah mengurangi kuota gas elpiji bersubisidi pada 2025 ini.

    “Dikarenakan antara usulan kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji di 2024, ada pengurangan sekitar 1,6 persen,” ujarnya.

    Sejak awal, kata dia, kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 metrik ton (MT), sementara realisasi penyaluran elpiji pada 2024 sebesar 414.134 MT.

    Kemudian, kelangkaan ini juga terjadi karena adanya tanggal merah, namun tidak diizinkan melakukan penambahan kuota yang ada. Sehingga, untuk penyaluran tanggal merah pada 27 Januari dan 29 Januari mengambil 50 persen dari alokasi minggu sebelumnya.

    “Kesimpulan berdasarkan pengecekan di lapangan, penyaluran di Kota Jakarta hingga saat ini masih terpantau cukup. Namun, memang berdasarkan pengamatan di lapangan, permintaan sedang tinggi,” jelas Hari.

    Untuk mengamankan stok, lanjut Hari, telah diberikan penyaluran di tanggal merah (1 Januari 2025) untuk Kota DKI Jakarta dengan total 233.040 tabung dengan menarik 50 persen dari tanggal 3 Januari 2025.

    Upaya lain yang dilakukan adalah memonitor ketersediaan stok di pangkalan dengan foto laporan kondisi pangkalan setiap pagi dan sore hari serta meminta agen untuk segera menyuplai ke wilayah yang stok di pangkalan sudah kosong dan akan habis.

    “Langkah selanjutnya untuk mengamankan stok, pada hari Senin (27/1) diberikan penyaluran sebanyak 218.600 tabung dengan menarik 50 persen dari tanggal 15 hingga 17 Januari 2025, 110.440 tabung tambahan 24 persen sebagai fakultatif, dan total tambahan di tanggal 27 Januari 2025 sebanyak 329.040 tabung,” jelas Hari.

    Sementara untuk mengamankan stok elpiji, pada hari Rabu (29/1) diberikan penyaluran sebanyak 208.080 tabung menarik 50 persen dari tanggal 22 sampai 24 Januari 2025, 36.880 tabung tambahan 8 persen sebagai fakultatif, dan total tambahan di tanggal 29 Januari 2025 sebanyak 244.960 tabung.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, Ekonom Sebut Energi Pembangunan Tersedot Reorganisasi Kementerian

    100 Hari Prabowo-Gibran, Ekonom Sebut Energi Pembangunan Tersedot Reorganisasi Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming memimpin Indonesia, arah kebijakan ke depan dinilai belum tampak jelas.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih sibuk melakukan reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L) serta menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

    Fokus ini dipicu oleh keputusan politik pemerintahan yang melakukan penyesuaian nomenklatur hingga menambah jumlah K/L, termasuk penambahan menteri, wakil menteri, maupun pejabat setara yang totalnya mencapai ratusan.

    “Saya berharap setelah SOTK tersusun dan terisi, pemerintah bisa bergerak kencang merealisasikan janji dan program kerja,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang nantinya juga akan bertugas di sektor kakao dan kelapa.

    Di sisi lain, Teguh melihat saat ini hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggema, meskipun cakupan dan ketersediaan pendanaan program tersebut menjadi isu yang berujung pada efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun.

    Teguh menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi andalan pemerintah dengan berbagai penghematan atau bahkan pemotongan anggaran agar memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.

    “Tetapi seperti pengalaman sebelumnya, misalnya pada 2015, efisiensi atau pemotongan anggaran sering tidak begitu efektif karena berdampak pada kinerja pemerintahan itu sendiri,” jelasnya.

    Senada dengan Teguh, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, juga menilai bahwa kinerja setiap menteri belum tampak dalam 100 hari pertama ini, terutama karena sebagian besar kementerian baru belum memiliki kantor dan belum ada nomenklaturnya.

    Salah satu contohnya adalah Kementerian Koordinator Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan, yang masih menumpang di Graha Mandiri.

    “Sementara itu, kebijakan MBG masih bersifat sentralistik dan perlu dilakukan evaluasi terhadap standar higienis serta finansialnya. Program MBG memangkas anggaran yang sangat besar, dan pemangkasan ini salah satunya didorong oleh program tersebut,” ujarnya.

    Esther pun mendorong agar anggaran dialokasikan untuk program prioritas lainnya, bukan hanya MBG, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, swasembada pangan dan energi, infrastruktur, serta riset dan pengembangan teknologi.

    “Padahal, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat banyak, misalnya melalui peningkatan investasi ke Indonesia,” lanjutnya.

    Adapun, Selasa (28/1/2025) menandai 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Selama periode ini, sejumlah gebrakan kebijakan ekonomi telah diumumkan.

    Pada awal November 2024, Prabowo menerapkan kebijakan penghapusan tagihan piutang macet 67.000 UMKM senilai total Rp2,4 triliun.

    Namun, kebijakan kontroversial terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi sorotan di akhir 2024. Prabowo akhirnya memutuskan mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah, disertai insentif fiskal untuk mendukung daya beli masyarakat.

    Terakhir, pada hari ke-95 masa jabatannya, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja K/L dan daerah senilai total Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk program MBG.

  • Fakta Terbaru Coran Penyangga Tower Rubuh di Bekasi, Satu Korban Tewas Belum Berhasil Dievakuasi

    Fakta Terbaru Coran Penyangga Tower Rubuh di Bekasi, Satu Korban Tewas Belum Berhasil Dievakuasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sebuah coran penyangga tower provider yang sedang dibangun di atas musala di Jalan Mista Raya, Kavling Bumi Indah Sejahtera, RT 08/RW 05, Desa Karang Satria, Kabupaten Bekasi ambruk pada Senin (27/1/2025) pukul 10.00 WIB. 

    Saat insiden terjadi, terdapat tujuh pekerja yang tengah beraktivitas di lokasi. 

    Akibat peristiwa tersebut, enam pekerja mengalami luka-luka, sementara satu pekerja lainnya dinyatakan meninggal setelah tertimpa coran penyangga tower. 

    TribunJakarta.com, mengumpulkan fakta-fakta terbaru terkait coran penyangga tower provider yang ambruk di Bekasi.

    Belum Berhasil Dievakuasi

    Proses pembongkaran tower yang coran penyangganya runtuh di Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, masih terkendala oleh cuaca hujan. 

    Hingga saat ini, petugas gabungan baru berhasil menurunkan empat tiang tower sejak dimulainya pembongkaran pada Selasa (28/1/2025) pukul 03.30 WIB. 

    “Sudah dilakukan dari jam 04.30 WIB tadi sampai jam 11.00 WIB. Itu kurang lebih baru empat tiang tower paling atas yang bisa diturunkan,” ungkap personel Basarnas Unit Siaga SAR Bekasi, Boby Yoenartha Putra, di lokasi kejadian. 

    Boby menjelaskan, selain faktor cuaca, lamanya pembongkaran juga disebabkan oleh penggunaan alat manual. 

    “Untuk pembongkaran tower sendiri memang menggunakan alat manual. Jadi memang waktunya cukup lama,” kata Boby. 

    Akibat kondisi tersebut, petugas tidak dapat memastikan kapan jasad korban dapat dievakuasi. 

    “Untuk target kami tidak bisa memastikan karena yang paling kami utamakan adalah safety dari teman-teman yang bekerja,” imbuhnya. 

    Warga Mengungsi

    Sebanyak 100 dari 46 kepala keluarga (KK) yang terdampak reruntuhan coran penyangga tower diungsikan ke tempat aman. 

    “Jadi total warga itu yang diungsikan ada lebih kurang 46 KK dengan jumlah jiwanya lebih kurang 100 jiwa,” kata Ketua RT 08/RW 05 Desa Karang Satria, Listiawati di kediamannya, Selasa (28/1/2025). 

    Listiawati menjelaskan, warga yang terdampak diungsikan ke rumah warga yang tak jauh dari kediaman mereka. 

    Lokasi pengungsian di luar radius 150 meter dari lokasi tower telah ditentukan petugas. 

    “Mereka ngungsi ada ke beberapa rumah warga yang memang jauh dari radius, ada juga yang ke keluarganya yang memang di luar dari lingkungan di sini,” ungkap dia. 

    Selama di pengungsian, pengurus RT setempat membuka dapur umum untuk memasok makanan bagi pengungsi.

    Selain memasak, pengurus RT juga bertugas untuk mendistribusikan makanan ke warga terdampak yang mendiami tempat pengungsian. 

    “Dapur umum ini yang masak adalah ibu-ibu pengurus RT. Jadi ibu-ibu pengurus RT kita masak bareng di situ, kita sebarkan ke warga yang terdampak atau yang masuk radius itu,” imbuh dia. 

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dubes RI Singapura Tegaskan Tak Ada Kendala Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia

    Dubes RI Singapura Tegaskan Tak Ada Kendala Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia

    loading…

    Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo memastikan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi buronan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Singapura Suryopratomo memastikan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi buronan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia. Yang diperlukan adalah surat permohonan esktradisi dan dokumen yang menyatakan Paulus Tannos akan diproses hukum.

    Menurut Tommy, sapaan Suryopratomo, Pemerintah Singapura sangat membantu dalam kelancaran proses pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia. “Tidak ada kendala. Singapura sangat supported,” kata Tommy kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Tommy menjelaskan, proses ekstradisi masih terus berjalan. Selain itu, pemerintah juga harus menunjukkan dokumen yang memastikan Paulus Tannos akan diseret ke meja sidang di Indonesia.

    “Sekarang tinggal menyampaikan surat permohonan ekstradisi dan surat pendukung bahwa PT akan menjalani penuntutan pidana setelah diekstradisi,” ujarnya.

    Tommy menegaskan, sejauh ini tidak ditemui permasalahan dwi kewarganegaraan Paulus Tannos. Diketahui, yang bersangkutan memiliki paspor Guinea Bissau.

    “Sejauh ini tidak pernah ada masalah kewarganegaraan. Ini masalah proses saja,” ucapnya.

    Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan Paulus Tannos diterbangkan ke Indonesia. Sebab kata dia, hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Hukum. “Tanya Dirjen AHU kalau kapan, karena surat permintaan dari sana,” pungkasnya.

    (abd)

  • Kepanikan Warga hingga Sopir Truk Pasir Saat Banjir Lahar Dingin dari Gunung Semeru

    Kepanikan Warga hingga Sopir Truk Pasir Saat Banjir Lahar Dingin dari Gunung Semeru

    Lumajang, BeritaSatu.com – Hujan yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur membuat banjir lahar dingin, Selasa (28/1/2025). Banjir yang membawa material sisa erupsi ini menerjang daerah sungai lahar. Akibatnya, warga dan sopir truk pasir berusaha mengamankan diri.

    Banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang wilayah Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro membuat warga panik. Mereka terpaksa menyeberangi aliran banjir yang disertai material vulkanik sebelum debit air semakin meningkat.

    Tak hanya warga, sejumlah armada truk pasir dan alat berat bergegas menyelamatkan diri keluar dari aliran sungai setelah mendapat informasi banjir lahar menerjang Sungai Leprak tersebut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, getaran banjir lahar terekam di seismogram dengan amplitudo mencapai 30 milimeter.

    “Ini segera mau pulang, padahal belum selesai muat pasir ke truk. Karena, dapat kabar ada banjir jadi mengamankan diri dari pada terjebak banjir tidak bisa pulang,” kata Wahyudi, salah seorang pekerja tambang pasir.

    Dampak dari banjir tersebut mengakibatkan satu pemukiman di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Candipuro terisolir. Wilayah dusun tersebut berada di seberang sungai, dengan akses satu-satunya melalui jembatan limpas yang membentang di Sungai Leprak.

    Sehingga, aktivitas warga dari dusun maupun luar dusun tersebut mengalami hambatan akibat peristiwa ini. Hal tersebut sebagaimana yang dialami Safrizal, salah seorang kurir ekspedisi yang mengalami kendala untuk mengantar paket pelanggan akibat derasnya aliran banjir.

    “Ini tidak bisa mengantar paket, karena satu-satunya jalan cuma lewat sini. Jadi, kalau seperti ini terkendala kondisi alam, mau bagaimana lagi. Mungkin seharusnya pihak terkait bisa membangun jembatan gantung sebagai solusinya,” katanya.

    Diketahui, banjir lahar dingin ini terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit air di aliran sungai mengalami peningkatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut.