Xcloud.id

Blog

  • Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen dan mengenai kepuasan publik. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  memiliki citra positif paling rendah, sementara Partai Gerindra paling tinggi.

    Citra positif PDIP sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu 53,1 persen.

    Sementara itu, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen. Angka tersebut paling tinggi dibandingkan parpol lainnya.

    Kemudian citra positif Partai Demokrat berada di urutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai Nasdem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional (PAN) menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen

  • Dedi Mulyadi Berencana Mengajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Masuk dalam Pemerintahannya

    Dedi Mulyadi Berencana Mengajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Masuk dalam Pemerintahannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah mantan menteri akan ada dalam pemerintahan baru Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi.

    Politisi Partai Gerindra itu berencana mengajak tokoh-tokoh berpengalaman seperti Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti untuk menjadi penasihat dalam upaya percepatan pembangunan di Jawa Barat.

    Dedi mengatakan pihaknya harus menggandeng orang-orang yang ahli. “Pak Ignasius akan kita gandeng sebagai penasihat di bidang transportasi. Saya juga tanggal 1 Februari (2025) akan menemui Bu Susi untuk menjadi pakar di bidang kelautan, karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025 sebagaimana dikutip dari Antara.

    Dedi juga akan mengundang para pakar ketika dia menjabat nanti untuk membantu Jawa Barat, di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang menurutnya sangat ahli dalam administrasi dan penataan birokrasi. “Walaupun dia adalah eselon satu di Mensesneg, tetap dia di balik itu adalah pakar utamanya di bidang administrasi dan penataan birokrasinya keren,” ujarnya.

    Dia mengakui bahwa para mantan menteri tersebut diajak untuk memberikan masukan dan arahan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing.

    Dengan melibatkan para tokoh berpengalaman ini, Dedi berharap dapat memanfaatkan wawasan dan pengetahuan mereka untuk memajukan berbagai sektor yang ada di Jawa Barat, seperti sektor energi, transportasi, dan kelautan, yang memang merupakan keahlian Jonan dan Susi.

    Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (bs-sam/fajar)

  • Kemenko Infrastruktur Tanggapi HGB Pagar Laut di Kohod Tangerang

    Kemenko Infrastruktur Tanggapi HGB Pagar Laut di Kohod Tangerang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagar laut sepanjang 30 Km yang berada di Tangerang, Banten mencuri atensi publik belakangan ini. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi & Informasi Publik Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa Menteri Koordinator  Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY) sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN.

    “Ini menunjukkan bahwa beliau concern terkait isu ini, serta sebagai bentuk upaya mencari solusi terbaik, mengingat Kementerian ATR/BPN berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Herzaky  dalam pernyataan resminya, Selasa (28/1/2025).

    AHY menyadari soal penerbitan SHM (Surat Hak Milik) dan SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) dalam kasus Kohod Tangerang, otoritas ada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya.

    “Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantah. Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantah maupun kerja Juru Ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB itu,” kata Herzaky.

    Juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut. RTRW Prov Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB.

    “Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” sebut Herzaky.

    AHY mempercayakan Menteri ATR/BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya.

    “Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut,” sebut Herzaky.

    (hoi/hoi)

  • Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Dimulai Pekan Kedua Februari 2025, Cek Kesehatan Gratis Libatkan 10.000 Puskesmas dan 20.000 Klinik Swasta

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenkes Widyawati saat berbincang dalam program Beritasatu Utama di BTV, Selasa (28/1/2025). “Betul, insyaallah pada pekan kedua Februari akan diluncur cek kesehatan gratis. Kita menyebutnya program cek kesehatan gratis,” ujarnya.

    Widyawati menjelaskan, anggaran program tersebut sebanyak Rp 4,7 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan mengenai kelengkapan alat kesehatan yang dibutuhkan. Beberapa puskemas sudah memiliki alat pemeriksaan dasar,” ungkapnya.

    Menurut Widyawati, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah mengecek langsung ke beberapa daerah mengenai kelengkapan alat pemeriksaan kesehatan mendasar tersebut. “Menkes juga sudah turun, bahkan sampai ke puskesmas terpencil pun alat pemeriksaan kesehatan dasar ini sudah terpenuhi,” katanya.

    Widyawati menambahkan, jika ada puskesmas yang belum memiliki kelengkapan alat kesehatan, dapat merujuk ke puskesmas lainnya. “Itu sudah ada pemetaaannya,” ucapnya terkait program cek kesehatan gratis.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, program cek kesehatan gratis ini akan digelar secara bertahap mulai Februari 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program.

    “Bagi Presiden Prabowo tidak ada pilihan lain selain menggebrak melalui intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cek kesehatan gratis merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025,” urainya.

    Dikatakan Dedek, program ini akan dimulai sekitar Februari 2025.

    “Datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, tunjukkan kartu identitas. Dapatkan pemeriksaan (cek) kesehatan lengkap, secara gratis. Mudah caranya dan nilainya tidak sedikit apabila dibayar dengan kantong pribadi. Dapatkan hak, pertahankan pola hidup sehat agar tetap produktif dan makin sejahtera, demi masa depan keluarga dan bangsa,” tuturnya.

    Dedek juga menjelaskan program ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Pada usia balita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital.

    Nantinya dalam program cek kesehatan gratis itu apabila terdeteksi, penyakit ini akan ditangani lebih awal sehingga bisa mencegah risiko retardasi mental pada anak.

  • KPK Rilis Harta Kekayaan Raffi Ahmad Pekan Ini

    KPK Rilis Harta Kekayaan Raffi Ahmad Pekan Ini

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik selebritas Raffi Ahmad pekan ini. FOTO/INSTAGRAM

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) milik selebritas Raffi Ahmad pekan ini. Raffi menjadi salah satu pihak yang wajib menyampaikan LHKPN setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis/Jumat minggu ini,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

    Terkait kekayaan penyelenggara negara, KPK membuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengakses. Masyarakat yang ingin mengetahui jumlah kekayaan penyelenggara negara bisa mengakses laman elhkpn.kpk.go.id.

    Baca Juga

    Penyampaian LHKPN merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara kepada KPK. Hal itu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

    LHKPN menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.

    (abd)

  • Pengeroyokan Petugas SPBU di Surabaya, Polisi Buru Para Pelaku

    Pengeroyokan Petugas SPBU di Surabaya, Polisi Buru Para Pelaku

    Surabaya (beritajatim.com) – Pada 26 Januari 2025, sebuah insiden pengeroyokan terjadi di SPBU Pertamina 54.601.81 di Jalan Dinoyo, Surabaya.

    Insiden tersebut melibatkan tujuh orang pelaku yang mengeroyok dua petugas SPBU setelah terjadi cekcok. Unit Reskrim Polsek Tegalsari kini tengah memburu pelaku dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

    Kapolsek Tegalsari, Kompol Rizki Santoso, mengonfirmasi bahwa polisi masih mendalami identitas pelaku yang terlibat dalam kejadian ini. “Masih proses pendalaman identitas,” ujar Rizki saat dihubungi pada Selasa (28/1/2025).

    Pengeroyokan tersebut bermula saat petugas SPBU, Aziz Muktamarudin (25), menegur salah satu pelanggan yang sedang merokok di area SPBU. Aziz yang tengah bertugas saat itu meminta pelanggan untuk mematikan rokoknya demi keselamatan.

    Namun, permintaan tersebut ditanggapi dengan kekerasan. “Korban pertama adalah Aziz, dia petugas SPBU yang mengingatkan salah satu pelaku agar tidak merokok. Kemudian dilerai oleh Reza (ketika Aziz dikeroyok). Reza pun dipukul pelaku,” terang Kompol Rizki.

    Insiden tersebut semakin memanas ketika pelaku yang merasa tersinggung kembali ke SPBU pada pukul 17.00 WIB dengan membawa enam teman lainnya. Mereka mengeroyok Aziz dan rekannya, Reza.

    Aziz mengalami luka cukup parah, dengan lebam di mata kiri dan robekan di pelipis kanan. “Luka robek di pelipis, kepala belakang ini benjol, ada lebam di mata kiri dan bibir bawah berdarah,” jelas Aziz.

    Aziz yang terluka kemudian ditolong oleh rekannya dan langsung melapor ke Polsek Tegalsari dengan menyertakan bukti rekaman CCTV dari SPBU. Selain Aziz, Reza juga mengalami pukulan dari para pelaku yang kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

    Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bertindak di luar batas dan selalu mengedepankan keselamatan di tempat umum. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan kekerasan terhadap petugas yang seharusnya mendapat perlindungan saat menjalankan tugasnya. [ram/suf]

  • Evaluasi 100 Hari Kerja Prabowo: Swasembada Pangan Bisa Terwujud?

    Evaluasi 100 Hari Kerja Prabowo: Swasembada Pangan Bisa Terwujud?

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Belum pakai Coretax, Begini Cara Lapor SPT Tahunan 2024 lewat e-Filing

    Belum pakai Coretax, Begini Cara Lapor SPT Tahunan 2024 lewat e-Filing

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pelaporan SPT Tahun Pajak 2024 yang telah mulai sejak 1 Januari 2025 belum dapat menggunakan sistem inti perpajakan atau Coretax. 

    Untuk itu, untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Badan akan tetap pada e-Filing maupun e-Form di DJP Online. 

    Sementara pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax baru dapat dilakukan pada 2026 alias SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025. 

    “SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan pembetulan tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan e-Filing. Lapor tahunan dengan Coretax akan berlaku untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya,” tulis Ditjen Pajak dalam akun Instagram @ditjenpajakri, dikutip pada Selasa (28/1/2025). 

    Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan sendiri mulai beroperasi pada 1 Januari 2025. Nantinya, semua layanan administrasi perpajakan akan dilakukan di aplikasi Coretax termasuk pelaporan SPT. 

    Kendati demikian, Coretax baru akan mencatat transaksi perpajakan mulai tahun pajak 2025. Oleh sebab itu, pelaporan SPT tahun pajak 2024—karena belum tercatat di Coretax—masih dilakukan dengan cara lama atau melalui laman DJP Online.

    Adapun, pelaporan SPT 2024 untuk WP OP sudah dapat dilakukan sejak 1 Januari 2025 dan ditutup pada 31 Maret 2025.

    Sementara itu, tenggat waktu WP Badan melaporkan SPT 2024 pada 30 April 2025.

    Sebelumnya, Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan untuk tahun depan, pelaporan SPT melalui Coretax akan lebih mudah karena ada fitur prepopulated atau pengisian otomatis.  

    Prepopulated merupakan metode pengisian dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian SPT, di mana data pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT WP yang diisi secara elektronik (e-filing). 

    Notabenenya, fitur prepopulated telah diterapkan beberapa tahun belakangan. Hanya saja, cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2.

    Untuk diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Untuk 2025, pemerintah berharap pendapatan negara dapat mencapai Rp3.005,1 triliun. Di mana Rp2.189,3 triliun berasal dari penerimaan pajak. 

    Berikut ini cara lapor SPT Tahunan 2024 melalui DJP Online 

    Pastikan telah memiliki EFIN (nomor identitas digital)
    Wajib pajak masuk ke situs djponline.pajak.go.id  
    Setelah berhasil login, wajib pajak silakan klik kolom buat SPT pada sebelah kanan
    WP harus mengisi tahun pajak dari SPT yang akan dilaporkan
    Pilih status SPT, normal atau pembetulan
    Tekan SPT Tahunan 1770 S atau 1770 SS
    Isi kolom yang tersedia sesuai dengan bukti potong yang ada
    Klik simpan dan menuju langkah berikutnya
    Wajib pajak akan diminta untuk mengisi jawaban dari beberapa pertanyaan Mengisi status kewajiban perpajakan suami istri. Ada beberapa kolom yang harus diisi
    Masuk pada halaman terakhir untuk persetujuan SPT tahunan yang sudah dilaporkan
    Klik setuju dan masuk ke langkah berikutnya Laporan SPT tahunan sudah disimpan
    Langkah selanjutnya submit SPT
    Wajib pajak akan menerima tanda bukti pelaporan lewat e-mail mengenai nama WP, NPWP, status SPT, dan tanggal penyampaian.

  • Warga Sambut Baik Pemasangan 100 Lampion di Sekitar Masjid Tjia Kang Hoo

    Warga Sambut Baik Pemasangan 100 Lampion di Sekitar Masjid Tjia Kang Hoo

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Pemasangan ratusan lampion yang dilakukan pengurus Masjid Tjia Kang Hoo di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur menjelang Imlek 2576 Kongzili disambut baik warga.

    Ketua Yayasan Haji Abdul Soleh, Pranowo mengatakan sejak satu pekan lalu pemasangan lampion dimulai warga di sekitar Masjid Tjia Kang Hoo sudah menyatakan dukungan.

    Pemasangan 100 lampion menjelang Imlek 2576 Kongzili dilakukan untuk menghormati, sekaligus menjaga budaya leluhur mereka sebagai keturunan Tionghoa.

    “Kita punya dakwah dengan cara kita sendiri. Mereka responnya sangat baik, sangat mendukung, sangat senang,” kata Pranowo di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2025).

    Tak hanya mendukung, warga keturunan Tionghoa bahkan membantu pengurus Masjid Tjia Kang Hoo untuk memasang lampion dari akses Jalan Tipar Raya menuju Jalan Haji Soleh.

    Bagi warga etnis Tionghoa yang bermukim di lingkungan RW 07, perbedaan keyakinan beragama bukan penghalang untuk saling menghormati serta hidup rukun bermasyarakat.

    Di wilayah Kelurahan Pekayon pun terdapat Vihara, Gereja, dan Masjid, di mana masing-masing umat beragama hidup berdampingan dengan saling menghormati.

    “Jadi pada saat pemasangan lampion ini warga sekitar yang bukan Muslim ikut membantu. Makanya Alhamdulillah responnya sangat-sangat senang dari mereka,” ujarnya.

    Pranowo menuturkan sejak awal pembangunan Masjid Tjia Kang Hoo hingga kini digunakan untuk menunaikan salat berjemaah, warga sekitar memang sudah mendukung pembangunan.

    Bahkan kini banyak warga berbeda keyakinan datang untuk sekadar melihat arsitektur Masjid Tjia Kang Hoo yang memadukan Islam dengan budaya Tionghoa, dan Betawi.

    “Mereka datang, bahkan hampir setiap hari yang ada di lingkungan sini itu walaupun mereka non Muslim mereka datang. Ada di depan (masjid), mereka mendekat ke sini. Responnya baik,” tuturnya.

    Caption foto : Lampion yang dipasang di sekitar area Masjid Tjia Kang Hoo, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2025). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA

    —
    Dikirim dari aplikasi Mail untuk Android

  • ASN pindah ke Kota Nusantara dapat fasilitas perkantoran

    ASN pindah ke Kota Nusantara dapat fasilitas perkantoran

    Perpindahan ASN dibutuhkan untuk bangun ekosistem perkotaan.

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mendapatkan fasilitas perkantoran dan digitalisasi yang mumpuni.

    “Fasilitas perkantoran dan digitalisasi untuk ASN di Kota Nusantara,” ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa.

    Bahkan, kata dia, 70 persen dapat bekerja di mana saja dan 30 persen kerja di kantor.

    OIKN menyiapkan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan fasilitas lainnya bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara.

    Menurut dia, yang perlu dipersiapkan dengan baik menyangkut ketersediaan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk menunjang ASN beserta keluarga ketika sudah tinggal di Kota Nusantara.

    Akselerasi pembangunan untuk memfasilitasi keluarga ASN yang ikut pindah ke Kota Nusantara. Hal ini, lanjut dia, agar mendapatkan pelayanan sekolah dan pusat layanan kesehatan yang layak.

    “Penyediaan tempat ibadah juga jadi fokus OIKN untuk kepindahan ASN ke Kota Nusantara,” katanya lagi.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pendataan dalam memastikan perpindahan ASN ke Kota Nusantara dapat dilakukan tanpa ada kendala

    OIKN terus aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat menyangkut pemindahan ASN. Dikatakan pula bahwa belum dipastikan kepindahan tersebut.

    “Perpindahan ASN dibutuhkan untuk bangun ekosistem perkotaan,” demikian Alimuddin.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025