Xcloud.id

Blog

  • Fakta Terbaru Coran Penyangga Tower Rubuh di Bekasi, Satu Korban Tewas Belum Berhasil Dievakuasi

    Fakta Terbaru Coran Penyangga Tower Rubuh di Bekasi, Satu Korban Tewas Belum Berhasil Dievakuasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sebuah coran penyangga tower provider yang sedang dibangun di atas musala di Jalan Mista Raya, Kavling Bumi Indah Sejahtera, RT 08/RW 05, Desa Karang Satria, Kabupaten Bekasi ambruk pada Senin (27/1/2025) pukul 10.00 WIB. 

    Saat insiden terjadi, terdapat tujuh pekerja yang tengah beraktivitas di lokasi. 

    Akibat peristiwa tersebut, enam pekerja mengalami luka-luka, sementara satu pekerja lainnya dinyatakan meninggal setelah tertimpa coran penyangga tower. 

    TribunJakarta.com, mengumpulkan fakta-fakta terbaru terkait coran penyangga tower provider yang ambruk di Bekasi.

    Belum Berhasil Dievakuasi

    Proses pembongkaran tower yang coran penyangganya runtuh di Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, masih terkendala oleh cuaca hujan. 

    Hingga saat ini, petugas gabungan baru berhasil menurunkan empat tiang tower sejak dimulainya pembongkaran pada Selasa (28/1/2025) pukul 03.30 WIB. 

    “Sudah dilakukan dari jam 04.30 WIB tadi sampai jam 11.00 WIB. Itu kurang lebih baru empat tiang tower paling atas yang bisa diturunkan,” ungkap personel Basarnas Unit Siaga SAR Bekasi, Boby Yoenartha Putra, di lokasi kejadian. 

    Boby menjelaskan, selain faktor cuaca, lamanya pembongkaran juga disebabkan oleh penggunaan alat manual. 

    “Untuk pembongkaran tower sendiri memang menggunakan alat manual. Jadi memang waktunya cukup lama,” kata Boby. 

    Akibat kondisi tersebut, petugas tidak dapat memastikan kapan jasad korban dapat dievakuasi. 

    “Untuk target kami tidak bisa memastikan karena yang paling kami utamakan adalah safety dari teman-teman yang bekerja,” imbuhnya. 

    Warga Mengungsi

    Sebanyak 100 dari 46 kepala keluarga (KK) yang terdampak reruntuhan coran penyangga tower diungsikan ke tempat aman. 

    “Jadi total warga itu yang diungsikan ada lebih kurang 46 KK dengan jumlah jiwanya lebih kurang 100 jiwa,” kata Ketua RT 08/RW 05 Desa Karang Satria, Listiawati di kediamannya, Selasa (28/1/2025). 

    Listiawati menjelaskan, warga yang terdampak diungsikan ke rumah warga yang tak jauh dari kediaman mereka. 

    Lokasi pengungsian di luar radius 150 meter dari lokasi tower telah ditentukan petugas. 

    “Mereka ngungsi ada ke beberapa rumah warga yang memang jauh dari radius, ada juga yang ke keluarganya yang memang di luar dari lingkungan di sini,” ungkap dia. 

    Selama di pengungsian, pengurus RT setempat membuka dapur umum untuk memasok makanan bagi pengungsi.

    Selain memasak, pengurus RT juga bertugas untuk mendistribusikan makanan ke warga terdampak yang mendiami tempat pengungsian. 

    “Dapur umum ini yang masak adalah ibu-ibu pengurus RT. Jadi ibu-ibu pengurus RT kita masak bareng di situ, kita sebarkan ke warga yang terdampak atau yang masuk radius itu,” imbuh dia. 

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dubes RI Singapura Tegaskan Tak Ada Kendala Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia

    Dubes RI Singapura Tegaskan Tak Ada Kendala Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia

    loading…

    Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo memastikan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi buronan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Singapura Suryopratomo memastikan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi buronan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia. Yang diperlukan adalah surat permohonan esktradisi dan dokumen yang menyatakan Paulus Tannos akan diproses hukum.

    Menurut Tommy, sapaan Suryopratomo, Pemerintah Singapura sangat membantu dalam kelancaran proses pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia. “Tidak ada kendala. Singapura sangat supported,” kata Tommy kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Tommy menjelaskan, proses ekstradisi masih terus berjalan. Selain itu, pemerintah juga harus menunjukkan dokumen yang memastikan Paulus Tannos akan diseret ke meja sidang di Indonesia.

    “Sekarang tinggal menyampaikan surat permohonan ekstradisi dan surat pendukung bahwa PT akan menjalani penuntutan pidana setelah diekstradisi,” ujarnya.

    Tommy menegaskan, sejauh ini tidak ditemui permasalahan dwi kewarganegaraan Paulus Tannos. Diketahui, yang bersangkutan memiliki paspor Guinea Bissau.

    “Sejauh ini tidak pernah ada masalah kewarganegaraan. Ini masalah proses saja,” ucapnya.

    Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan Paulus Tannos diterbangkan ke Indonesia. Sebab kata dia, hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Hukum. “Tanya Dirjen AHU kalau kapan, karena surat permintaan dari sana,” pungkasnya.

    (abd)

  • Kepanikan Warga hingga Sopir Truk Pasir Saat Banjir Lahar Dingin dari Gunung Semeru

    Kepanikan Warga hingga Sopir Truk Pasir Saat Banjir Lahar Dingin dari Gunung Semeru

    Lumajang, BeritaSatu.com – Hujan yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur membuat banjir lahar dingin, Selasa (28/1/2025). Banjir yang membawa material sisa erupsi ini menerjang daerah sungai lahar. Akibatnya, warga dan sopir truk pasir berusaha mengamankan diri.

    Banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang wilayah Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro membuat warga panik. Mereka terpaksa menyeberangi aliran banjir yang disertai material vulkanik sebelum debit air semakin meningkat.

    Tak hanya warga, sejumlah armada truk pasir dan alat berat bergegas menyelamatkan diri keluar dari aliran sungai setelah mendapat informasi banjir lahar menerjang Sungai Leprak tersebut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, getaran banjir lahar terekam di seismogram dengan amplitudo mencapai 30 milimeter.

    “Ini segera mau pulang, padahal belum selesai muat pasir ke truk. Karena, dapat kabar ada banjir jadi mengamankan diri dari pada terjebak banjir tidak bisa pulang,” kata Wahyudi, salah seorang pekerja tambang pasir.

    Dampak dari banjir tersebut mengakibatkan satu pemukiman di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Candipuro terisolir. Wilayah dusun tersebut berada di seberang sungai, dengan akses satu-satunya melalui jembatan limpas yang membentang di Sungai Leprak.

    Sehingga, aktivitas warga dari dusun maupun luar dusun tersebut mengalami hambatan akibat peristiwa ini. Hal tersebut sebagaimana yang dialami Safrizal, salah seorang kurir ekspedisi yang mengalami kendala untuk mengantar paket pelanggan akibat derasnya aliran banjir.

    “Ini tidak bisa mengantar paket, karena satu-satunya jalan cuma lewat sini. Jadi, kalau seperti ini terkendala kondisi alam, mau bagaimana lagi. Mungkin seharusnya pihak terkait bisa membangun jembatan gantung sebagai solusinya,” katanya.

    Diketahui, banjir lahar dingin ini terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit air di aliran sungai mengalami peningkatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut.

  • Sritex Pailit, Opsi Going Concern Ditentukan Lewat Voting Kamis Besok

    Sritex Pailit, Opsi Going Concern Ditentukan Lewat Voting Kamis Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Niaga Semarang akan melakukan voting untuk mengambil keputusan mengenai opsi Going Concern atau keberlangsungan usaha PT Sri Rejeki Isman. Tbk alias Sritex dan tiga anak usahanya, pada Kamis (30/1/2024).

    Opsi Going Concern semula tidak bakal ditempuh oleh  kurator karena pihak debitur yakni Sritex, dianggap kurang koorperatif. Namun demikian, dalam rapat verifikasi kreditur yang berlangsung pekan lalu, kurator akhirnya terbuka dengan segala opsi, termasuk going concern. Hanya saja mekanisme penentuannya melalui voting. 

    “Hari Kamis (30/1/2025) agendanya adalah voting untuk usulan Going Concern,” ujar tim kurator dari Kantor Hukum Nurma Sadikin & Partner kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Going Concern atau keberlangsungan usaha telah diatur dalam Undang-undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang alias PKPU. Pasal 104 ayat 1 UU tersebut secara eksplisit mengatur tentang peran kurator dalam proses going concern. 

    Adapun mekanisme mengenai pengambilan keputusan mengenai going concern diatur dalam Pasal 179 ayat 1 dan pasal 180 UU Kepailitan. Pasal 180 bahkan secara eksplisit memaparkan bahwa usul going concern wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditur yang mewakili lebih dari 1/2 atau setengah dari semua piutang.

    Tak Lolos Verifikasi 

    Sementara itu, dalam rapat kreditur yang berlangsung pekan lalu, tim kurator menyatakan bahwa 115 Tagihan kreditur konkuren dalam kasus kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex tidak lolos verifikasi.

    “Yang ditolak itu ada 115 kreditur, 80-an sudah terverifikasi untuk yang [kreditur] konkuren. Belum [termasuk kreditur] separatis dan preferen, itu sudah diverifikasi sebelumnya,” jelas Nurma C.Y. Sadikin, anggota Tim Kurator dalam kasus kepailitan Sritex.

    Nurma menjelaskan bahwa rapat kreditur tersebut diagendakan untuk melakukan verifikasi tagihan piutang dari para kreditur.

    Bantahan dan sanggahan dilontarkan baik oleh pihak debitur yang diwakili manajemen grup Sritex maupun dari pihak kreditur. Nurma menyebut bahwa respon tersebut relatif wajar dalam proses verifikasi tagihan piutang.

    Dalam daftar tagihan yang diterima Tim Kurator, tercatat ada Rp32,6 triliun piutang yang ditagihkan oleh kreditur dalam kasus kepailitan Sritex.

    Dari jumlah tersebut, tagihan dari kreditur separatis tercatat sebesar Rp24,7 triliun, tagihan kreditur konkuren Rp7,2 triliun, sementara tagihan kreditur preferen di angka Rp691 miliar.

    Setelah proses verifikasi, Nurma menjelaskan bahwa ada kemungkinan nominal tagihan piutang tersebut menyusut. “Di bawah itu pasti, karena kami juga sudah memverifikasi kembali dan ada banyak tagihan yang kami tolak. [Penyebabnya] ada banyak hal, yang jelas tidak memenuhi sesuai undang-undang,” jelasnya kepada wartawan.

    Jumlah tagihan yang telah selesai diverifikasi bakal diumumkan kembali oleh Tim Kurator. Lebih lanjut, jumlah tersebut juga bakal digunakan sebagai acuan persentase suara dalam proses voting kelangsungan usaha atau Going Concern yang rencananya bakal dilangsungkan pada Kamis (30/1/2025) pekan depan.

    “Jadi kalau masalah voting, itu teknis saja sebenarnya. Mau diambil per kepala atau sistem tagihan per suara. Kalau kami sifatnya memfasilitasi, jadi mau dijadikan hari ini atau dua minggu lagi, tidak masalah dari kami. Karena itu usulan para kreditur,” jelas Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator.

    Denny melanjutkan bahwa apabila opsi Going Concern tersebut diambil, maka para debitur yang dalam hal ini adalah manajemen grup Sritex bakal kehilangan haknya untuk menguasai aset perusahaan yang telah diputus pailit. Tim Kurator sendiri bakal melakukan audit untuk menentukan kajian kelayakan atau feasibility studies atas opsi Going Concern tersebut.

  • Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor, Pemerintah Malaysia Didesak Transparan dan Bertanggung Jawab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

    Lima orang jadi korban, di mana satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

    Insiden yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Tanjung Rhu, Malaysia ini menuai kecaman berbagai pihak terutama dari Indonesia.

    Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) H.M Arsyad Cannu mengutuk keras insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga dilakukan Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran kita dan mendoakan agar empat orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan,” kata Arsyad Cannu saat ditemui awak media di Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Arsyad mengecam tindakan berlebihan APMM yang diduga terjadi karena pekerja migran tersebut akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal.

    “Pemerintah Malaysia harus bertanggungjawab dan mengusut tuntas penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam kasus ini,” tegas Arsyad. 

    Menurutnya, tindakan represif pihak keamanan Maritim Malysia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan telah melecehkan martabat Bangsa Indonesia.

    “Kami meminta agar peristiwa hukum tersebut diselidiki secara transparan dan meminta kepada Pemerintah  Malaysia untuk memulihkan hak korban dan menyampaikan permintaan maaf,” ujar Arsyad.

    DPR Kecam

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengecam kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

    Putih Sari mendesak pemerintah Indonesia mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan penyelidikan transparan atas kejadian tersebut.

    “Kami tentu Komisi IX DPR RI mengutuk tindakan tersebut. Kami dukung pemerintah meminta penyelidikan dilakukan secara transparan,” ujar Putih Sari, Selasa (28/1/2025).

    Politikus Partai Gerindra ini juga berharap para pelaku dihukum sesuai aturan setempat.

    “Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai aturan untuk menunjukkan bukti rasa menghargai Malaysia terhadap Indonesia,” katanya.

    Terlebih lagi, penembakan ini terjadi tidak lama sebelum Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

    “Ke depan tentu tidak boleh ada lagi kasus seperti ini, terlebih lagi baru saja Presiden Prabowo berkunjung ke Malaysia dalam rangka meningkatkan kerja sama antar negara,” kata dia. 

    Diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025) dini hari.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur tengah memonitor insiden penembakan lima WNI tersebut.

    Peristiwa ini bermula ketika petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut.

    Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.

    Penembakan tersebut dilakukan oleh APMM setelah WNI diduga melakukan perlawanan terhadap petugas.

    Akibat kejadian penembakan lima WNI di Malaysia, satu orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan tiga lainnya mengalami luka dan satu berada dalam kondisi kritis.

    WNI yang terluka kemudian menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia.

  • Publik Diminta Percayakan Urusan Pagar Laut ke Menteri ATR/BPN

    Publik Diminta Percayakan Urusan Pagar Laut ke Menteri ATR/BPN

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat memperhatikan polemik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut.

    Staf Khusus Menko AHY sekaligus politikus Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa ketua umumnya sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN terkait polemik ini.

    “Ini menunjukkan bahwa beliau concern terkait isu ini, serta sebagai bentuk upaya mencari solusi terbaik, mengingat Kementerian ATR/BPN berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa, 28 Januari 2025.

    Lanjut dia, Menko AHY menyadari soal penerbitan SHM (Surat Hak Milik)SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) dalam kasus Kohod Tangerang, otoritas ada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya.

    “Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantah. Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantah maupun kerja Juru Ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB itu,” jelasnya.

    Menurutnya, hal itu juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut.

    “RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB,” ungkapnya.

    “Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” beber Herzaky.

    Oleh karena itu, dia, mengajak masyarakat untuk mempercayakan kepada Menteri ATR/BPN dalam menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

    “Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut,” pungkasnya.

  • Terungkap Biaya Kompensasi yang Diterima 46 KK Terkait Izin Tower Maut di Bekasi, Ini kata Ketua RT – Halaman all

    Terungkap Biaya Kompensasi yang Diterima 46 KK Terkait Izin Tower Maut di Bekasi, Ini kata Ketua RT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Tower provider di Kavling Bumi Indah Sejahtera, RT 08 RW 05, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi sorotan karena penyangganya ambruk.

    Tujuh orang menjadi korban ambruknya penyangga tower tersebut, satu di antaranya meninggal dunia.

    Ternyata pendirian tower tersebut, telah disetujui warga setempat. 

    Listiawati Ketua RT setempat mengatakan, pihak kontraktor pembangunan tower sudah mengajukan izin ke lingkungan dan dilakukan sosialisasi ke warga. 

    “Tower ini kalau dari perizinannya dia izin ke kita untuk pendirian, awal itu dibangun kalau bahasanya mereka tower sementara,” kata Listiawati, Selasa (28/1/2025). 

    Tower sementara yang dimaksud berada di titik yang sama, hanya saja ukurannya lebih kecil dan rencananya akan digantikan dengan konstruksi baru. 

    “Tower sementara yang ukurannya lebih kecil itu dan kemudian itu kurang lebih dibangun dari bulan September Oktober November Desember awal Januari kemarin dibangun mulai tower permanen yang warna merah putih ini,” ucapnya. 

    Listiawati menjelaskan, bangunan yang menjadi lokasi pendirian tower merupakan musala Yayasan Nurul Iman yang biasa digunakan santri. 

    “Itu musala santri Yayasan Nurul Iman, semenjak pendirian tower itu dinonaktifkan sementara,” jelasnya.

    Sebagai pengurus lingkungan, Listiawati tahu betul dinamika awal yang muncul di warga saat ada proyek pendirian tower. 

    Awal kata dia, ada sejumlah warga yang belum mengerti dan sempat menolak. Kemudian hadirlah pihak kontraktor proyek PT TBG. 

    “Setelah bertemu langsung dengan pihak dari TGB-nya dijelaskan segala macam dan mereka menerima aja dan dengan dibuktikan mereka tanda tangan persetujuan warga,” ungkapnya. 

    Listiawati tidak begitu paham ketika ditanya soal analisis dampak lingkungan, serta spesifikasi bangunan tower yang berdiri di atas gedung musala. 

    “Tidak paham kalau soal itu dan jadi saya hanya perizinan kepada warga aja bahwa kita ini bukan lokasi pertama terkait dengan pendirian tower di tengah permukiman karena di satu RW kita ini aja ada kurang lebih sekitar 5 atau 6,” tuturnya.

    Listiawati melanjutkan perusahaan kontraktor pembangunan tower juga memberikan kompensasi ke warga. 

    “Ada (kompensasi) dan nilainya beda-beda tergantung radius (rumah warga dengan lokasi tower),” kata Listiawati. 

    Kompensasi diberikan kepada 46 kartu keluarga (KK) warga yang tinggal di dekat tower, nilainya mulai dari Rp1.000.000 sampai paling besar Rp5.000.000. 

    “Untuk total 44 KK yang setelah kejadian (tower ambruk) mereka kami ungsikan,” ungkapnya.

    Kompensasi diberikan hanya sekali, selanjutnya proyek pembangunan tower berjalan dimulai sejak pertengahan 2024.

    Setelah insiden runtuhnya coran tower, Listiawati mengungkapkan, beberapa warga terdampak juga menginginkan adanya kompensasi dari perusahaan.

    Alasannya, warga terdampak mengalami trauma mendalam lantaran tempat tinggal mereka dibayang-bayangi reruntuhan tower setinggi 25 meter itu. Akan tetapi, Listiawati mengklaim, mayoritas warga tak masalah apabila tidak mendapat kompensasi asalkan pembangunan tower tidak dilanjutkan.

    “Mayoritas warga bilangnya kita tidak dikasih kompensasi tidak jadi masalah yang penting ini proyek selesai (tidak dilanjutkan) sudah,” imbuh dia.

    Sebelumnya diberitakan, sebuah coran penyangga tower provider yang tengah dibangun di atas musala di Jalan Mista Raya, Kavling Bumi Indah Sejahtera, RT 08/RW 05, Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, ambruk pada Senin (27/1/2025) pada pukul 10.00 WIB.

    Setidaknya terdapat tujuh pekerja yang tengah beraktivitas saat insiden ini terjadi.

    Akibat peristiwa ini, enam pekerja mengalami luka dan satu pekerja lain dinyatakan meninggal dunia tertimpa coran penyangga tower. 

    Hingga kini, petugas masih kesulitan mengevakuasi jenazah korban yang tertimpa reruntuhan coran penyangga tower. Petugas khawatir apabila evakuasi dipaksakan justru membuat tower setinggi 25 meter itu ambruk ke permukiman warga. (Tribun Jakarta/Kompas.com)

  • Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    GELORA.CO – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) lebih memilih menyampaikan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 dengan menggelar konferensi pers dengan awak media ketimbang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini agar pesan yang disampaikan mengena ke seluruh intansi/pejabat pemerintahan yang saat ini menjabat.

    “Kenapa ini (pesan) saya sampaikan terbuka ke media? Agar cepat sampai ke penyelenggara negara eksekutif, yudikarif, dan legislatif. Karena dengan bantuan rekan-rekan pers bisa cepat sampai ke mereka-mereka tanpa harus prosedural dan protokoler,” kata salah satu tokoh di GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Tentu dengan tersiarnya kabar melalui media, pemangku kebijakan di pemerintahan dapat mengetahui pesan kebangsaan lebih lengkap dan menyeluruh.

    Di sisi lain, Lukman mewakili GNB tidak ingin momentum pesan kebangsaan ini disamakan dengan evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo.

    Sebab, GNB masih menaruh harapan besar dalam pemerintahan Prabowo.

    “Evaluasi 100 hari kami tidak dalam posisi mengevaluasi kinerja pemerintah, kami hanya ingin hanya menyampaikan pesan itu 10 point pesan kebangsaan karena kami masih menaruh harapan ke pemerinthan ini,” kata Lukman.

    Adapun 10 point kebangsaan yang dimaksud, pertama, demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    Kedua, semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    Kelima, seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    Keenam, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua  institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    Ketujuh, Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    Kedelapan, Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    Kesepuluh, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa.

  • Gara-gara Copet, Kerapan Sapi di Bangkalan Ricuh

    Gara-gara Copet, Kerapan Sapi di Bangkalan Ricuh

    Bangkalan (beritajatim.com) – Kerapan Sapi yang digelar di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. diwarnai aksi kericuhan lantaran terjadi aksi pencopeten penoton.

    Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, aksi pencopetan itu bermula saat ia mendatangi kerumunan massa yang sedang menonton kerapan sapi. Namun saat pelaku hendak mengambil uang korban di saku jaket, korban langsung sadar. “Langsung diteriaki oleh korban maling,” terangnya, Selasa (28/1/2025).

    Pelaku yakni AB (41), warga Desa Karpote, Kecamatan Blega, Bangkalan. Pelaku langsung ciut saat polisi yang ada di lokasi turut mengamankan. “Uang yang diambil pelaku sebesar Rp 625 ribu,” imbuhnya.

    Setelah pelaku diamankan, korban yakni AW (48) asal Kabupaten Pamekasan memilih tak membuat laporan. Ia hanya meminta pelaku mengembalikan uang tersebut. “Keduanya sepakat damai dan sudah menandatangani pernyataan yang sudah di buat,” pungkasnya.[sar/kun]

  • Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di panggung dunia, dua tokoh dengan visi besar untuk negaranya mencuri perhatian, Donald Trump di Amerika Serikat dan Prabowo Subianto di Indonesia.

    Meski keduanya mengusung nasionalisme sebagai landasan kepemimpinan, mereka lahir dari situasi politik yang berbeda.

    Trump muncul sebagai antitesis politik liberal di AS, sedangkan Prabowo menavigasi tantangan politik dan ekonomi domestik yang kompleks.

    Donald Trump, politisi Partai Republik yang dikenal dengan pendekatan populis dan konservatifnya, tidak pernah segan menantang status quo politik Amerika.

    Dalam kampanyenya, ia mengusung slogan legendaris “Make America Great Again,” menandai keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Amerika di pentas global.

    Saat pelantikannya, Trump menggambarkan momen itu sebagai awal dari “zaman keemasan baru” untuk Amerika Serikat.

    Baginya, kedaulatan nasional adalah prioritas utama, dan kebijakannya mencerminkan tekad tersebut.

    Dengan dukungan kuat dari basis konservatif, Trump relatif leluasa mengimplementasikan ide-idenya, meskipun sering kali menuai kritik dari pihak oposisi.

    Sementara itu, di belahan dunia lain, Prabowo Subianto baru saja memulai perjalanan sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober 2024.

    Sebelumnya, ia dikenal sebagai oposisi Presiden Joko Widodo, namun pada 2019 ia bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

    Pada Pilpres 2024, ia berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk memenangkan kontestasi politik yang penuh dinamika.