Blog

  • 8 Kode Redeem FF Baru dan Valid yang Berlaku Hari Ini, Selasa 28 Januari 2025

    8 Kode Redeem FF Baru dan Valid yang Berlaku Hari Ini, Selasa 28 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Garena kembali memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada para pemain. Kode ini bisa langsung diklaim pada hari ini, Selasa (28/1/2025).

    Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

    Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

    Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

    Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

    Kode Redeem FF Hari Ini

    Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Selasa (28/1/2025):

    THWINFCPRO
    FF2LMVJ9KDSV
    FF3GBLQRJ7PR
    8F3QZKNTLWBZ
    FF7MUY4ME6SC
    BLFY7MSTFXV2
    FFM6J4S2PB35
    FF9YDU7B6LZV

    Cara Klaim Kode Redeem FF

    Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

    Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

    Klik “Confirm” untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

    Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

    Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

    Masuk ke Info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

  • Mengamuk dan Palak Penjaga Konter HP, Pria Diduga Preman Ciputat Ditangkap Polisi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 Januari 2025

    Mengamuk dan Palak Penjaga Konter HP, Pria Diduga Preman Ciputat Ditangkap Polisi Megapolitan 28 Januari 2025

    Mengamuk dan Palak Penjaga Konter HP, Pria Diduga Preman Ciputat Ditangkap Polisi
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Aksi pria yang diduga preman pasar memalak penjaga konter ponsel di Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @seputartangsel pada Senin (27/1/2025), tampak pria berbaju lengan panjang hitam dan topi warna senada tiba-tiba mendatangi konter ponsel sambil mengamuk.
    Pria tersebut seketika melempar suatu benda ke arah konter dan marah-marah sambil menunjuk penjaga konter. 
    Sementara tangan kanannya menunjuk-nunjuk, tangan kiri pria berkacamata itu tampak menggenggam ponsel yang terpasang 
    earphone 
    dan rokok yang menyala. 
    “Kenapa bang?” tanya penjaga konter.
    Pria tersebut marah-marah diduga meminta uang ke penjaga konter. Dia juga melempar barang-barang yang dipajang di etalase konter, seperti toples bereisi kabel.
    Pria itu bahkan sempat membanting kursi plastik bewarna kuning ke etalase hingga pecah.
    Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan, insiden itu terjadi pada Jumat (24/1/2025). Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan warga. 
    Berangkat dari keterangan warga, polisi melakukan pencarian. Pada Senin (27/1/2025) pukul 02.30 WIB pelaku ditangkap.
    “Terhadap pelaku sudah diamankan pada Senin (27/1/2025) pukul 02.30 WIB di daerah Bogor, Jawa Barat oleh tim gabungan,” kata Bambang saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).
    Kini, polisi masih mendalami motif pelaku melakukan aksinya. 
    “Saat ini masih dalam proses pendalaman oleh tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur, Satreskrim Polres Tangsel, dan Subdit Resmob Ditkrimum PMJ,” ucap Bambang. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga emas Antam merosot jadi Rp1,597 juta per gram

    Harga emas Antam merosot jadi Rp1,597 juta per gram

    Ilustrasi – Emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nym/am.

    Harga emas Antam merosot jadi Rp1,597 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa, turun sebesar Rp12.000 per gram, dari Rp1.609.000 per gram menjadi Rp1.597.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun, yakni menjadi Rp1.447.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK No. 10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:



    – Harga emas 0,5 gram: Rp848.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.597.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.134.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.676.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.760.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp15.465.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp38.537.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp76.995.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp153.912.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp384.515.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp768.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.537.600.000.



    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

     

    Sumber : Antara

  • Kemenkop Fasilitasi Masyarakat dengan Pos Pengaduan Koperasi Terintegrasi Satgas Revitalisasi

    Kemenkop Fasilitasi Masyarakat dengan Pos Pengaduan Koperasi Terintegrasi Satgas Revitalisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah mendirikan pos pengaduan untuk menangani segala permasalahan koperasi di seluruh Indonesia. Pos pengaduan ini bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta akan terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi.

    “Pos pengaduan ini akan terhubung langsung dengan satgas yang baru dibentuk, untuk memfasilitasi mediasi, audiensi, dan pengawasan preventif terhadap permasalahan koperasi yang mungkin timbul ke depannya. Ini mencakup baik koperasi binaan pusat maupun permasalahan koperasi lainnya di daerah-daerah,” ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

    Pos pengaduan koperasi dari Kemenkop ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara lebih nyaman. Selain dapat datang langsung, masyarakat juga bisa mengajukan pengaduan secara online melalui berbagai saluran, seperti call center, email, telepon, WhatsApp, atau situs web.

    Menurut Budi Arie, pos pengaduan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

    Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, setiap pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

    “Diharapkan, ini dapat menciptakan suasana yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah,” kata Budi Arie.

    Budi Arie juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan, saran, atau masukan konstruktif demi perbaikan layanan.

    “Melalui pos pengaduan koperasi ini, kami berharap dapat mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, memastikan suara masyarakat didengar, dan mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi warga,” tutup Budi Arie.

  • DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia

    DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia

    Dokumentasi – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    DPR minta pemerintah bentuk tim usut penembakan PMI di Malaysia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    “Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan, dan tentu hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Oleh sebab itu, dia meminta semua instansi terkait harus segera berkoordinasi dan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia mengatakan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Polri, dan TNI diminta untuk dapat bergerak bersama.

    Selain itu, pemerintah harus mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Menurut dia, Kemenlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

    “Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban, serta mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Selain itu, korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air. Soleh menyampaikan duka yang mendalam kepada lima orang korban penembakan yang dilakukan petugas maritim Malaysia hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia serta tiga orang luka-luka.

    Ia juga mengecam keras penembakan yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima orang pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Rektor Unair soal Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Harus Untung! – Page 3

    Rektor Unair soal Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Harus Untung! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Mohammad Nasih, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah yang akan memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Namun, ia menekankan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

    “Jika niatan baik ini benar-benar direalisasikan, tentu dengan berbagai syarat yang jelas, kami akan menyambutnya dengan baik,” ujar Nasih di Surabaya, dikutip dari ANTARA, Selasa (28/1/2025).

    Tantangan Bisnis Tambang bagi Perguruan Tinggi

    Nasih menjelaskan bahwa bisnis tambang bukanlah sektor yang mudah dikelola, terutama jika lokasi tambang berada di daerah terpencil. Tantangan geografis dan logistik menjadi hambatan utama perguruan tinggi yang harus dihadapi.

    “Bisnis tambang tidak serta-merta memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Biasanya diperlukan waktu 3-4 tahun untuk mencapai profit, itupun dengan asumsi kondisi tambang masih dalam keadaan normal,” katanya.

    Ia juga menyoroti fakta bahwa beberapa konsesi tambang yang diberikan kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebelumnya merupakan tambang bekas yang telah ditinggalkan pengelola sebelumnya.

    Kondisi ini, menurut Nasih, membutuhkan identifikasi mendalam terkait potensi tambang yang tersisa serta langkah-langkah konservasi yang diperlukan.

    “Harus dipastikan, apakah tambang tersebut masih memiliki cadangan yang layak atau tidak. Jika tambang berada di lokasi yang sulit dijangkau atau memerlukan penggalian dalam, investasi yang dibutuhkan tentu sangat besar,” tambah Rektor Unair Surabaya itu.

     

  • Anwar Ibrahim Bertemu 4 Mata dengan Prabowo, Ternyata Ngomongin Ini

    Anwar Ibrahim Bertemu 4 Mata dengan Prabowo, Ternyata Ngomongin Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pertemuan 4 mata tersebut membicarakan sejumlah isu strategis terutama berkaitan dengan kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

    Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim berlangsung di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Senin (27/1/2025).

    “Usai istiadat Sambutan Negara di Istana Negara, saya dan Presiden Prabowo mengadakan pertemuan empat mata di Menara Berkembar Petronas,” ungkap Anwar Ibrahim dikutip dari akun sosial media miliknya, Selasa (28/1/2025).

    Foto: Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. (Instagram/anwaribrahim_my)
    Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. (Instagram/anwaribrahim_my)

    Anwar mengatakan pertemuan dengan Prabowo membicarakan tentang isu strategis kedua negara dan juga ASEAN.

    “Saya dan Presiden Prabowo senada mau persahabatan erat negara serumpun ini dipertahankan dan diperhebatkan sama ada dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan, kerja sama dalam brbagai bidang serta hubungan antara rakyat,” imbuhnya.

    Kerja sama keduanya lalu diimplementasikan ke masing-masing lembaga dan kementerian. Anwar berharap kerja sama ini menguntungkan Indonesia dan Malaysia.

    “Alhamdulillah, perbincangan yang berlandaskan kesepahaman, keyakinan dan kepercayaan ini membawa kepada beberapa kesepakatan, khususnya dalam merangkai beberapa isu penting antara Malaysia dan Indonesia,” jelasnya.

    (wur/wur)

  • Disporapar Probolinggo Intensif Kelola Kawasan Wisata Bromo untuk Cegah Kebocoran Tiket

    Disporapar Probolinggo Intensif Kelola Kawasan Wisata Bromo untuk Cegah Kebocoran Tiket

    Probolinggo (Sukapura) – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo terus memperkuat pengelolaan kawasan wisata Bromo dengan langkah strategis yang intensif.

    Selama empat hari terakhir, Disporapar menata dan menertibkan loket pintu masuk kawasan Bromo, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo, guna mencegah kebocoran tiket serta memaksimalkan pemeriksaan wisatawan yang memasuki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

    Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, menyatakan bahwa peningkatan volume kendaraan selama libur panjang menjadi tantangan bagi pengelolaan kawasan wisata.

    “Memang hari ini volume kendaraan meningkat karena memasuki waktu libur panjang. Hal ini tidak hanya terjadi di pintu masuk Probolinggo, tetapi juga di semua pintu masuk kawasan TNBTS,” ujar Heri, Sabtu (tanggal sesuai).

    Cegah Kebocoran Tiket dengan Tata Kelola Baru
    Heri menjelaskan bahwa terdapat praktik tidak sehat dari beberapa angkutan jasa wisata yang membeli tiket masuk setelah kegiatan wisata selesai. Situasi tersebut dinilai berpotensi merugikan pengelolaan kawasan wisata.

    “Tata kelola ini yang ingin kami perbaiki untuk mencegah kebocoran tiket,” tegasnya.

    Untuk memastikan penertiban berjalan efektif, Disporapar menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat Tengger, Forkopimka Sukapura, pelaku wisata, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.

    “Langkah kolaboratif ini dilakukan untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di loket Probolinggo. Pada hari ini saja, jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo mencapai sekitar 2.500 orang,” terangnya.

    Apresiasi Bagi Pelaku Wisata yang Tertib
    Heri menambahkan bahwa upaya penertiban ini dilakukan untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih tertib dan terorganisir bagi para pengunjung. Ia juga memberikan apresiasi kepada pelaku wisata yang mendukung regulasi yang telah diterapkan.

    “Terima kasih kepada seluruh pelaku wisata yang selama ini sudah baik, tertib, dan mengikuti regulasi. Ke depan, tentu semuanya kita sempurnakan. Apa yang kurang baik akan kami benahi menjadi lebih baik,” tambah Heri.

    Sejalan dengan Program Unggulan Pemerintah Daerah
    Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa pengembangan kawasan wisata Bromo merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Probolinggo.

    “Kami berharap semuanya menjadi lebih baik dan lebih tertib. Dukungan semua pihak, termasuk pelaku wisata, sangat penting agar kawasan ini menjadi objek wisata yang nyaman, aman, dan dapat dinikmati semua orang,” pungkasnya.

    Dengan langkah strategis ini, diharapkan kawasan wisata Bromo semakin tertata dan mampu menjadi destinasi unggulan yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. (ted)

  • Ayah Uswatun Khasanah di Blitar, Ungkap Fakta Mencengangkan Soal Nikah Siri

    Ayah Uswatun Khasanah di Blitar, Ungkap Fakta Mencengangkan Soal Nikah Siri

    Blitar (beritajatim.com) – Nur Khalim, ayah kandung Uswatun Khasanah, korban mutilasi dalam koper merah memberikan keterangan yang berbeda dengan keluarga lainnya.

    Keterangan yang berbeda sekaligus mencengangkan ini ada kaitannya dengan status pernikahan anaknya Uswatun Khasanah.

    Pria asal Garum Kabupaten Blitar itu sempat marah ketika Uswatun Khasanah mengenalkan Rohmad Tri Hartanto alias Antok sebagai suami sirinya. Nur Khalim tidak terima lantaran saat menikah, dirinya tidak diminta menjadi wali.

    Bahkan, Nur Khalim tidak diberitahu sebelumnya jika Uswatun Khasanah bakal melangsungkan pernikahan dengan Antok pria asal Tulungagung.

    “Saya sempat beberapa kali bertemu dengan pelaku ini. Dikenalkan namanya Anto sebagai suami siri si Uswa,” Ungkap Nur Khalim, Selasa (28/01/2025).

    Dari penuturannya, Nur Khalim baru mengetahui bahwa putrinya telah menikah dengan Antok saat keduanya pulang ke Blitar. Saat itu, Uswatun Khasanah langsung mengenalkan Antok dengan dirinya sebagai suami siri.

    Meski sempat marah dan tidak terima, namun Nur Khalim akhirnya luluh dan tak tega merusak kebahagiaan anaknya. Nur Khalim pun mengiyakan pernikahan siri Uswatun Khasanah dengan Antok yang tidak pernah ia ketahui.

    “Ya saya sempat marah karena tidak terima anak perempuan saya nikah tapi saya tidak jadi walinya,” bebernya.

    Dalam ingatan Nur Khalim, pengumuman pernikahan siri itu diucapkan Uswatun Khasanah 3 tahun yang lalu. Setelah itu Uswatun Khasanah dan Antok pun sering pulang ke Blitar bersama-sama. Ketika pulang Uswatun Khasanah dan Antok pun menginap di rumah neneknya selama 2-3 hari.

    “Pulang itu ya sekitar 3 kali. Uswa dan Anto ini kalau pulang ya menginap sehari dua hari. Orangnya juga gak banyak omong. Jarang ngobrol, hanya menyapa saja,” imbuhnya.

    Belakangan kemarahan dan kekecewaan Nur Khalim itu terbukti. Anak tercintanya yakni Uswatun Khasanah harus meregang nyawa di tangan Antok yang diakuinya sebagai suami siri.

    Usut punya usut, Uswatun Khasanah ternyata tidak pernah menikah siri dengan Antok. Pernikah itu ternyata hanya untuk menutupi kelakuan bejat Antok. Hal itu terungkap usai Antok ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi Uswatun Khasanah oleh Polda Jatim.

    Kini pihak keluarga berharap, pria yang sempat diakui sebagai suami siri Uswatun Khasanah itu dihukum mati.

    “Kalau saya berharap pelaku dihukum mati. Hukuman yang setimpal. Dia sudah berbuat sangat tega dengan anak saya,” pungkasnya. [owi/aje]

  • Menkop Bentuk Pos Pengaduan Terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi – Halaman all

    Menkop Bentuk Pos Pengaduan Terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam membangun dan memperkuat ekosistem perkoperasian yang kondusif, semakin melaju. 

    Setelah sebelumnya membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah, kali ini Menkop membentuk Pos Pengaduan terkait segala permasalahan koperasi di seluruh Indonesia.

    Menkop menjelaskan, dibentuknya Pos Pengaduan tersebut sebagai perpanjangan tangan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

    “Dan itu akan terintegrasi dengan Satgas yang baru dibentuk dalam hal mediasi, audiensi, serta upaya pengawasan preventif terhadap permasalahan koperasi yang akan timbul ke depannya. Baik binaan pusat maupun permasalahan koperasi lainnya yang ada di daerah-daerah,” kata Menkop Budi Arie, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Bahkan, lanjut Menkop, beberapa fasilitas juga telah tersedia sebagai sarana pendukung, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dalam menyampaikan keluhannya.

    “Pos pengaduan dapat disampaikan selain datang langsung secara offline, juga secara online melalui berbagai saluran seperti call center, email, telepon, WhatsApp, dan situs web,” ucap Menkop Budi Arie.

    Bagi Menkop Budi Arie, Pos Pengaduan ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

    Menkop menekankan bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seluruh pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah,” kata Menkop Budi Arie.

    Menkop pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu dalam menyampaikan pengaduan, saran, atau masukan yang konstruktif untuk perbaikan layanan. 

    “Melalui Pos Pengaduan ini, kami berharap dapat mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan mempermudah proses penyelesain setiap permasalah yang dihadapi oleh warga,” ujar Menkop Budi Arie.

    Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pos Pengaduan di:

    Alamat:
    Kementerian Koperasi Republik Indonesia,  Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

    Cal Center: 1500 587
    Email: surat@kop.go.id
    Whatsapp: +62 8111 451 587
    Website: https://kop.go.id/layanan