Xcloud.id

Blog

  • Adidas Tiba-Tiba Umumkan Bakal PHK 500 Karyawan, Mengapa?

    Adidas Tiba-Tiba Umumkan Bakal PHK 500 Karyawan, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pakaian olahraga terbesar kedua di dunia, Adidas, berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pekerjanya di kantor pusat Herzogenaurach, Jerman.

    Reuters dalam laporannya seperti dikutip Selasa (28/1/2025) menyebut, CEO Bjoern Gulden berencana memangkas hingga 500 pekerjanya. Informasi tersebut diperoleh dari seorang sumber yang ikut serta dalam pertemuan di mana angka tersebut diumumkan.

    Adidas tercatat mempekerjakan sekitar 5.800 orang di kota Bavaria. Rencana PHK terhadap karyawan Adidas pertama kali diberitakan oleh majalah Manager Jerman. 

    Kendati begitu, seorang juru bicara Adidas enggan untuk mengonfirmasi jumlah tersebut. Dia mengatakan, struktur perusahaan itu terlalu rumit dalam dunia yang terus berubah.

    Sementara itu, CNBC melaporkan bahwa Adidas akan memutuskan jumlah akhir karyawan yang akan kena PHK usai perusahaan melakukan sejumlah proses lebih lanjut. 

    Karyawan Adidas sendiri mengetahui pemangkasan tersebut pada Rabu pekan lalu, hanya satu hari usai perusahaan mengumumkan laba awal untuk kuartal liburannya dan pertumbuhan penjualan sebesar 19%. 

    Perusahaan tersebut mengharapkan penjualan tumbuh menjadi 5,97 miliar euro, lebih tinggi dari 5,68 miliar euro yang diperkirakan analis sebelum pengumuman, menurut LSEG.

    Alasan Adidas PHK

    Dalam sebuah pernyataan kepada CNBC, seorang juru bicara mengatakan model operasi Adidas saat ini telah menjadi “terlalu rumit” dan pemangkasan tersebut dirancang untuk menyederhanakan operasi.

    “Untuk menyiapkan adidas meraih kesuksesan jangka panjang, kami kini mulai mencermati bagaimana kami menyelaraskan model operasi kami dengan realitas cara kerja kami,” kata juru bicara tersebut.

    Dalam hal ini, juru bicara itu menyebut bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Dewan Pekerja untuk memastikan bahwa setiap perubahan ditangani dengan rasa hormat dan perhatian penuh dari semua karyawan.

    Juru bicara Adidas juga menegaskan, PHK tersebut bukan bagian dari program pemangkasan biaya, tetapi lebih merupakan upaya untuk menyesuaikan bisnisnya dengan perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.

    Adapun, Adidas telah merestrukturisasi bisnisnya dan menutup 2024 dengan catatan tinggi, yakni penjualan dan laba yang lebih tinggi dari perkiraan analis dan perusahaan. 

    Perusahaan ini mengandalkan gaya klasik Samba dan Gazelle untuk mendongkrak penjualan dan juga diuntungkan oleh perlambatan penjualan Nike, pesaing terbesarnya.

  • Pegadaian Digital Hadirkan Layanan Kirim Uang ke Luar Negeri, Praktis dan Terjangkau

    Pegadaian Digital Hadirkan Layanan Kirim Uang ke Luar Negeri, Praktis dan Terjangkau

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pegadaian hadirkan fitur layanan “Kirim Uang” berskala Internasional bagi para nasabah yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital. Fitur ini di Inisiasi oleh Pegadaian melihat tingginya layanan transfer uang lintas negara yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia ke luar negeri.

    Fitur “Kirim Uang” membantu masyarakat melakukan pengiriman dana yang bersumber dari Tabungan Rupiah dan akan langsung dikonversi menjadi mata uang asing (remittance) berdasarkan kebutuhan penerima di luar negeri. Hanya melalui genggaman tangan menggunakan Smartphone, fitur tersebut tentunya akan sangat membantu masyarakat karena tidak perlu datang ke tempat penukaran dan pengiriman uang ke luar negeri.

    SEVP Transformation Office PT Pegadaian, Zulfan Adam mengatakan, tingginya arus pengiriman uang ke luar negeri untuk kebutuhan sekolah, bisnis, dan travelling yang sebagian besar dari kiriman orang tua dan kerabat menjadi peluang besar Pegadaian untuk mengembangkan teknologi di bidang transfer uang luar negeri.

    “Tentunya kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi prioritas dari PT Pegadaian. Harapannya fitur ini dapat mempermudah masyarakat dalam hal transfer uang ke luar negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam,” jelas Zulfan.

    Mata uang di dunia yang digunakan melalui Pegadaian Digital diantaranya USD (Dolar AS), CNY (Yuan), AED (Dirham), SAR (Saudi Riyal), SGD (Dolar Singapura), JPY (Yen), MYR (Ringgit), HKD (Dolar Hong Kong), AUD (Dolar Australia), EUR (Euro), GBP (Pound Sterling), serta berbagai mata uang tujuan lainnya. Kirim uang ke Internasional mulai dari Rp 45 ribu dan kirim uang domestik mulai dari Rp 15 ribu.

    Untuk dapat menggunakan fitur “Kirim Uang”, nasabah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

    1. Log-in pada aplikasi PDS

    2. Pastikan akun PDS adalah akun premium

    3. Pilih “Pembayaran dan Top Up”

    4. Pilih menu “Kirim Uang Western Union”

    5. Isi lengkap data informasi baik pengirim dan penerima

    6. Pilih metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi PDS

    7. Ceklis syarat & ketentuan

    8. Pada menu “notifikasi” akan muncul perintah untuk segera melakukan pembayaran dan lakukan transfer Virtual Account sesuai dengan bank yang dipilih.

    9. Setelah pembayaran sukses nomor MTCN akan muncul di notifikasi, nomor MTCN ini yang kemudian dapat digunakan untuk pencairan dana.

    Dengan adanya fitur ini, Pegadaian membuktikan komitmennya untuk terus bertransformasi dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah, melalui produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik yang berada di dalam negeri hingga mancanegara.

  • Publik Menanti Kejujuran Jokowi soal Pagar Laut

    Publik Menanti Kejujuran Jokowi soal Pagar Laut

    GELORA.CO -Publik sangat menantikan pernyataan jujur dari Presiden ke-7 Joko Widodo terkait sengkarut persoalan pagar laut di berbagai titik di perairan Indonesia.

    Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, sengkarut penanganan kasus pagar laut di pesisir laut utara Pulau Jawa membutuhkan langkah yang lebih serius. 

    Koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus makin padu. Pihak yang mengaku memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) harus segera dikonfirmasi.

    “Konfirmasi yang dimaksud, tidak hanya meminta keterangan dan bukti kepemilikan kepada Agung Sedayu Group (ASG),” kata Wildan kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

    “Menteri ATR/BPN sebelumnya bisa segera diundang untuk memberikan keterangan resmi dan terperinci. Untuk mendalami latar belakangnya kasus ini, Presiden RI ke-7 Joko Widodo bisa diundang untuk menjadi informan kunci guna mengungkap kasus ini,” sambungnya.

    Wildan menilai, apapun pernyataan resmi Jokowi atas kasus pagar laut tetap menarik untuk dicermati.

    “Publik Indonesia juga sedang menanti niat baik seorang Jokowi untuk ikut berbicara secara jujur atas kasus ini. Beliau bisa menjadi informan kunci. Namun perlu diingat juga, Jokowi tetaplah politikus yang akan selalu berhitung dalam mengomentari setiap kasus,” terang Wildan.

    Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, dalam kasus pagar laut di wilayah Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Provinsi Banten, Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah terkait yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN harus segera dimintai keterangan. 

    Upaya menggali keterangan kepada para elit politik dan mantan pejabat publik perlu dilakukan guna memberikan gambaran yang utuh atas kasus ini. 

    “Nah Kakanta dan Kanwil terkait juga harus dimintai keterangan. Sebab, SHGB yang dimiliki Agung Sedayu Group diperoleh setelah memenuhi serangkaian prosedur teknis yang bersifat baku,” kata Wildan.

    “Saya kira, Mas Nusron Wahid bisa dengan cakap menangani kasus ini. Beliau itu a very talented political person. Kasus ini memang bersinggungan secara politis dengan tokoh-tokoh di masa pemerintahan sebelumnya, namun tetap harus diungkapkan,” pungkas Wildan.

  • Presiden AS Donald Trump Minta CDC Berhenti Kerja Sama dengan WHO

    Presiden AS Donald Trump Minta CDC Berhenti Kerja Sama dengan WHO

    Jakarta –

    Staf di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) telah diperintahkan untuk berhenti berkomunikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut memo baru, yang memberikan pukulan signifikan terhadap upaya kesehatan global.

    Arahan tersebut dibuat sesuai dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump pada 20 Januari yang menarik AS dari WHO, menurut memo yang dikirim Minggu malam dari Wakil Direktur Kesehatan Global CDC Dr John Nkengasong kepada pimpinan senior lembaga tersebut.

    “Segera, semua staf CDC yang terlibat dengan WHO melalui kelompok kerja teknis, pusat koordinasi, dewan penasihat, perjanjian kerja sama, atau cara lain – secara langsung atau virtual – harus menghentikan aktivitas mereka dan menunggu arahan lebih lanjut,” kata memo tersebut, dikutip dari CNN.

    AS adalah salah satu penyandang dana terbesar WHO, dan hukum federal mengharuskan pemberitahuan satu tahun sebelum dukungan AS terhadap organisasi tersebut dapat ditarik.

    Perintah Trump mengklaim bahwa pemberitahuan penarikan yang sah telah diberikan selama masa jabatan pertamanya, pada tahun 2020, sehingga penarikan dapat segera terjadi.

    “Langkah ini gegabah. Pada dasarnya, memerintahkan CDC untuk tidak bekerja sama dengan WHO dalam memadamkan api akan membuat warga Amerika jauh lebih rentan,” kata Dr Lawrence Gostin, pakar kesehatan global di Universitas Georgetown yang mengelola pusat koordinasi WHO untuk hukum kesehatan nasional dan global, kepada CNN.

    Dengan merebaknya wabah virus Marburg yang mematikan dan flu burung H5N1 yang menyebar pada hewan di seluruh dunia, katanya, kurangnya koordinasi internasional mengenai kesehatan masyarakat sangatlah berbahaya.

    Gostin mengatakan dia juga diberitahu bahwa Trump telah menarik semua staf CDC yang diperbantukan ke kantor WHO di negara lain, sebuah tindakan yang dijabarkan dalam perintah Trump tanggal 20 Januari.

    CDC memiliki staf di jaringan kantor internasional di lebih dari 60 negara. Kantor-kantor ini dapat membantu memberikan peringatan dini saat terjadi wabah penyakit menular yang mengkhawatirkan.

    Gostin mengatakan bahwa jika Trump mencoba menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik dengan WHO, ada cara yang lebih baik untuk melakukannya.

    “Presiden Trump meminta CDC untuk menekan tombol jeda. Namun kenyataannya adalah virus tidak berhenti beredar sementara Gedung Putih memikirkan langkah selanjutnya,” katanya.

    “Jika Anda ingin mencari tahu seperti apa hubungan Anda dengan WHO di masa mendatang, Anda harus terus berjuang sampai Anda menemukan jawabannya, lalu bertindak. Anda tidak boleh menyerah begitu saja saat Anda mencoba mencari tahu sesuatu, karena musuh – yaitu virus – masih beredar dan menyebabkan kekacauan.”

    (suc/suc)

  • AKBP Bintoro dan 3 Anggota Lain Dipatsus Buntut Dugaan Pemerasan

    AKBP Bintoro dan 3 Anggota Lain Dipatsus Buntut Dugaan Pemerasan

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya tengah menangani dugaan pemerasan Rp 20 miliar oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Total 4 orang telah dilakukan penempatan khsusus (patsus) terkait peristiwa tersebut.

    “4 orang telah dipatsus (penempatan khusus) dalam tahap penyelidikan di Bid Propam Polda Metro Jaya, dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

    Ade Ary menyebut pendalaman dugaan pemerasan itu masih berlangsung. Dia menyebut Polda Metro akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran secara prosedural.

    “Terkait pendalaman peristiwa tersebut, masih terus berjalan dan akan kami usut tuntas,” sebutnya.

    Berikut 4 orang yang dipatsuskan tersebut:
    – B (mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel)
    – ⁠G (mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel)
    – ⁠Z (Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel)
    – ⁠ND (Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel)

    Sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya menangani dugaan pemerasan Rp 20 miliar mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Bintoro saat ini diamankan oleh Paminal Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan.

    Patsus atau penempatan khusus adalah prosedur yang diterapkan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik.

    Adapun kasus ini sendiri diusut oleh Polda Metro Jaya. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diduga memeras terhadap dua tersangka kasus pembunuhan, AN dan MBH alias BH.

    Keduanya diduga dicekoki narkoba hingga overdosis. Mereka juga diduga setelahnya diperkosa dan meninggal dunia. Perkara itu dilaporkan ke Polres Jaksel dan teregistrasi dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel dan LP/B/1179/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel pada April 2024.

    AKBP Bintoro selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel saat itu mengusutnya. Namun narasi yang viral menyebutkan AKBP Bintoro melakukan pemerasan karena mengetahui salah satu tersangka memiliki hubungan kekerabatan dengan bos salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan.

    Tanggapan AKBP Bintoro

    AKBP Bintoro buka suara terkait dugaan tersebut. Dia membantah tuduhan pemerasan dan menyebut hal itu fitnah belaka.

    “Pihak tersangka atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya, semua ini fitnah,” kata Bintoro, dilansir Antara, Senin (27/1).

    “Pada saat olah TKP, ditemukan obat-obat terlarang dan juga senjata api. Singkat cerita, kami dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang saat itu saya menjabat sebagai Kasat Reskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi,” imbuhnya.

    AKBP Bintoro mengatakan perkara dengan 2 tersangka itu sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan segera disidangkan. Dia menepis telah melakukan pemerasan untuk menghentikan perkara itu.

    “Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan,” ucapnya.

    “Hari ini, saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya,” imbuhnya.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Disebut Bahas Pembelian Rudal BrahMos Senilai US0 Juta Saat Lawatan ke India

    Prabowo Disebut Bahas Pembelian Rudal BrahMos Senilai US$450 Juta Saat Lawatan ke India

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan India dikabarkan membahas potensi kesepakatan ekspor atau penjualan rudal BrahMos yang senilai ₹3.800 crore atau sekitar US$450 juta ke Indonesia.

    Mengutip Surat Kabar Mint pada Selasa (28/1/2025), kesepakatan itu memperkuat hubungan pertahanan dan kerja sama antara kedua negara dalam pembangunan kapal. Diketahui, India menjadi salah satu negara yang mampu memproduksi kapal induk secara mandiri.

    Pada Minggu (26/1/2025), salah satu pejabat senior Indonesia mengatakan Indonesia memiliki minat untuk bekerja sama dengan India dalam pembangunan kapal induk, selama pertemuan bilateral yang baru saja terjadi.

    “Pejabat India juga tengah berupaya meningkatkan kerja sama dengan Jakarta [Indonesia] di bidang pembuatan kapal,” kata pejabat senior Indonesia yang tak disebutkan namanya itu.

    Sebelumnya, India tengah mengirimkan rudah BrahMos ke Filipina dengan pesanan senilai lebih dari US$335 juta. Pengiriman yang sedang berlangsung ini pun akan dilanjutkan dengan pengiriman tambahan. 

    Diketahui pula, rudal jelajah supersonik hasil kerja sama India dan Rusia ini turut menarik perhatian negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, hingga beberapa negara di Timur Tengah.

    Hubungan Indonesia dengan India

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan lawatan kenegaraan ke India pada 23-26 Januari kemarin atas undangan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Pada saat yang bersamaan, Prabowo juga menjadi tamu kehormatan dalam peryaan Hari Republik India yang ke-76.

    Sekretaris Timur Kementerian Luar Negeri India, Jaideep Mazumdar menyatakan bahwa kerja sama di sektor pertahanan menjadi salah satu hal penting yang dibahas.

    “Topik yang dibicarakan mencakup latihan bersama, koordinasi yang lebih besar, pertukaran pelatihan, hingga perbaikan dan perawatan platform bersama,” tuturnya dikutip dari Mint, Selasa (28/1/2025).

    Tak hanya soal itu, Indonesia dan India juga diketahui menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam lima bidang yakni kesehatan, maritim, pengobatan tradisional, pengembangan digital, dan pertukaran budaya. 

    Selain itu juga kedua negara bersepakat untuk bekerja sama di bidang energi, mineral, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdana Menteri India, Narendra Modi menyatakan Indonesia adalah mitra penting bagi India di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

    “Kami berdua berkomitmen untuk menjaga perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berdasarkan aturan di seluruh wilayah ini. Kami sepakat bahwa kebebasan navigasi harus dijamin sesuai dengan hukum internasional,” pungkas Narendra.

  • Perkuat Harmoni Keberagaman di Indonesia, Kemenag Susun Kurikulum Berbasis Cinta – Halaman all

    Perkuat Harmoni Keberagaman di Indonesia, Kemenag Susun Kurikulum Berbasis Cinta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama menyusun Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) untuk mendorong agama menjadi elemen yang membangun kedamaian dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.

    Kepala PKUB Muhammad Adib Abdushomad mengatakan penyusunan kurikulum ini untuk menindaklanjuti arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar. 

    Penyusunan KBC ini untuk memperkuat harmoni keberagaman di Indonesia. 

    Agama harus menjadi kekuatan pemersatu yang memberikan dampak positif nyata.

    “Jika umat berjarak dengan pemuka agamanya, maka itu adalah kegagalan. Agama harus impactful agar keberagaman ini menjadi harmoni,” ujar Adib melalui keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

    Kurikulum ini juga diharapkan menjadi dasar dalam memperkenalkan nilai-nilai cinta yang universal sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dalam keberagaman.

    Rapat pembahasan KBC dihadiri sejumlah tokoh lintas agama. 

    Mereka turut memberikan pandangan tentang cinta sebagai nilai yang mengikat dan mempersatukan.

    Mohammad Shofan, dari Teras Kebhinekaan misalnya, berbagi pengalaman tentang program “Living Our Values Everyday” (LOVE), yang sebelumnya berhasil membangun atmosfer cinta di kalangan guru agama. 

    Dirinya menekankan bahwa cinta hanya dapat tumbuh bersama nilai-nilai baik lainnya dan menjadi dasar bagi kehidupan sosial yang harmonis.

    Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, perwakilan dari Agama Hindu, berbicara tentang pentingnya cinta dalam etika dan moral. 

    Dia menyebut konsep “Tri Hita Karana” yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), hubungan manusia dengan sesama manusia (pawongan), dan hubungan manusia dengan alam (palemahan).

    Sementara itu, Romo Agustinus Heri Wibawa dari Katolik menjelaskan bahwa cinta sejati akan hidup jika mampu merangkul semua elemen dalam relasi manusia, Tuhan, dan alam. 

    Cinta bukanlah cinta jika hanya untuk dirinya sendiri, tetapi cinta akan menjadi cinta jika ia menjadi berkat untuk semuanya. 

    Ia juga menekankan pentingnya kurikulum ini memiliki arah yang jelas, apakah akan menjadi bagian dari pendidikan karakter atau program prioritas pemerintah.

    “Dengan pendekatan cinta, segala aspek kehidupan akan harmoni,” pungkas Adib. 

    Kurikulum ini diharapkan menjadi fondasi untuk menjawab tantangan keberagaman dengan cara yang universal dan berlandaskan cinta kasih.

  • Mobil Rusak Akibat Lubang di Tol Cipali Bisa Diganti Rugi, Begini Cara Klaimnya

    Mobil Rusak Akibat Lubang di Tol Cipali Bisa Diganti Rugi, Begini Cara Klaimnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengelola jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan memohon maaf karena lubang di beberapa titik di tol tersebut. Lubang ini membuat sejumlah kendaraan mengalami kerusakan.

    Direktur Operasional Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan Rinaldi mengungkapkan pihaknya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengendara. Perusahaan juga siap untuk memberikan ganti rugi untuk mobil yang mengalami kerusakan akibat lubang-lubang di Tol Cipali tersebut.

    ”Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan berkomitmen untuk dapat mengganti kerugian yang menimpa pengguna jalan, serta segera melakukan penanganan lubang di ruas Tol Cipali,” kata Rinaldi dalam keterangannya di Jakarta,  dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).

    Untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan pengelola jalan tol tersebut, pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan akibat lubang lubang di Tol Cipali (KM 72–KM 188 Tol Transjawa) dapat melakukan klaim melalui call center Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan di nomor (0260) 7600 600 atau melalui pesan singkat whatsapp di nomor 0853-1629-2905. 

    Klaim ganti rugi akan diproses maksimal 14 hari kerja setelah dokumen klaim dilengkapi oleh pengguna jalan.

    Di sisi lain, sejumlah langkah telah diambil untuk menangani kerusakan, termasuk perbaikan menggunakan metode patching, pemasangan rambu-rambu tambahan, dan pengerahan 12 tim lapangan yang bekerja secara intensif di lokasi-lokasi terdampak. Koordinasi dengan Patroli Jalan Raya (PJR) juga dilakukan guna memastikan proses berjalan dengan aman dan efisien.  

    “Kami akan melakukan langkah-langkah terbaik untuk mencegah masalah ini terulang kembali, tanpa mengabaikan aspek keselamatan baik bagi pekerja maupun pengguna jalan,” ujar Rinaldi terkait kendaran yang rusak akibat lubang di Tol Cipali. 
     

  • Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    Komnas HAM Bakal Gali Keterangan Kemlu dan KP2MI Soal Dugaan 5 PMI Ditembak Aparat Malaysia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM RI menyatakan melakukan pemantauan kasus dugaan penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

    Koordinator Subkomisi Pemantauan (Komisioner) Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terkait kasus tersebut.

    “Komnas HAM melakukan pemantauan kasus penembakan PMI di Malaysia. (Komnas HAM) akan meminta keterangan dan berkoordinasi dengan Dirjen Perlindungan WNI dan Kementerian P2MI atas peristiwa penembakan itu,” kata Uli saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (28/1/2025).

    “Komnas HAM (mendorong) adanya penyelidikan secara independen dan imparsial atas peristiwa tersebut,” tegas dia.

     

    Wakil Menteri P2MI Mengecam

    Diberitakan sebelumnya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    Ia juga mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bilamana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan berlebihan.

    Selain itu, ia mengatakan pihaknya akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    Hal itu, lanjut dia, termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan Pekerja Migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang ilegal.

    Ia menyampaikan hal itu saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan pada Minggu (26/1/2025).

    “Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap lima orang Pekerja Migran yang telah menyebabkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka,” kata Christina.

    Kejadian itu dilaporkan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 pukul 03.00 dini hari di Perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia.

    Dilaporkan, Petugas Patroli Maritim Malaysia mendapati kapal yang berisi 5 pekerja migran Indonesia.

    Petugas Patroli Maritim Malaysia kemudian diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia.

    Akibat penembakan tersebut 1 WNI dilaporkan tewas, 1 kritis, dan 3 lainnya luka-luka.

    Selain itu, mereka yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit wilayah Selangor Malaysia.

     

    Menlu Dorong Investigasi

    Diberitakan juga sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia).

    Sugiono juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya satu orang WNI dan juga kepada para korban lainnya yang mengalami luka dalam insiden penembakan tersebut.

    Selain itu, Sugiono juga mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut.

    “Mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,” dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (27/1/2025).

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono  (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Juga diberitakan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha menerima informasi korban tewas dalam insiden itu merupakan warga Provinsi Riau berinisial B.

    Pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari Polis Diraja Malaysia (PDRM).

    Ia mengatakan saat ini jenazah B tengah diautopsi otoritas Malaysia.

    Jenazah B, kata dia, akan direpatriasi ke tanah air setelah autopsi selesai.

    “Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi,” kata Judha kepada wartawan Senin (27/1/2025).

    Judha mengatakan KBRI Kuala Lumpur akan mengurus semua prosedur pemulasaran jenazah B dan juga memfasilitasi repatriasi jenazah ke daerah asalnya.  

    Sementara itu, kata dia, empat WNI yang menjadi korban luka-luka telah mendapat perawatan di rumah sakit.

    KBRI Kuala Lumpur, kata dia, juga sudah mendapat informasi kekonsuleran yang sebelumnya diajukan untuk menemui para korban luka-luka. 

    Pertemuan dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025) besok.

    “Sedangkan untuk empat WNI luka, KBRI mendapatkan informasi bahwa mereka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisi mereka stabil,” kata dia.

     

    DPR Akan Bentuk Tim

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya melalui Komisi terkait bakal membentuk tim untuk penanganan insiden tersebut.

    Dasco mengatakan pembentukan tim ditujukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Dasco menegaskan DPR juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Menurutnya tim itu perlu dibentuk agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” ungkap dia.

    Dasco juga meminta Kementerian P2MI melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Ia juga meminta Kementerian P2MI menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” kata dia.

    Dasco juga mengecam tindakan penembakan tersebut.

    Ia menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Iq mengatakan DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    DPR RI, kata dia, juga akan meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” kata Dasco.

  • Harga MinyaKita Naik Gila-gilaan, Masuk Status Waspada!

    Harga MinyaKita Naik Gila-gilaan, Masuk Status Waspada!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan status waspada terhadap harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, lantaran harganya yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Merujuk Panel Harga Bapanas, Selasa (28/1/2025), pukul 10.00 WIB, harga MinyaKita secara rata-rata nasional mencapai Rp17.557 per liter. Jumlah tersebut meningkat 11,83% dibanding HET yang dipatok pemerintah yakni Rp15.700 per liter.

    Berdasarkan data sementara Bapanas, harga MinyaKita terendah terjadi di Kepulauan Riau sebesar Rp15.860 per liter. Kondisi ini membuat Kepulauan Riau masuk dalam zona hijau atau aman lantaran harganya masih sedikit lebih tinggi atau 1,02% terhadap HET.

    Sementara itu, Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan harga MinyaKita tertinggi, yakni sebesar Rp19.667 per liter. Harga yang melambung tersebut menempatkan Papua Barat Daya ke dalam zona merah atau perlu intervensi lantaran di atas HET atau lebih dari 5%.

    Adapun, disparitas harga MinyaKita di Papua Barat Daya dengan HET yakni sebesar 25,27%.

    Selain Kepulauan Riau dan Papua Barat Daya, provinsi lainnya berada pada zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

    Gorontalo, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan belum melaporkan harga MinyaKita di provinsinya sehingga tidak diketahui apakah harga komoditas tersebut berada dalam zona hijau, kuning, atau merah.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya sempat mengungkap biang kerok melambungnya harga MinyaKita di pasaran, bahkan melampaui HET yang ditetapkan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Isy Karim mengakui harga Minyakita secara rata-rata nasional masih di atas HET, yakni Rp17.000 per liter. Salah satu penyebabnya karena jalur distribusi Minyakita yang menyimpang. 

    Dia menyebut, pedagang mengambil Minyakita dari pedagang lain yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Untuk itu, pemerintah berencana untuk memperbaiki jalur distribusi minyak goreng kemasan tersebut.

    “Yang ingin kami perbaiki itu memang jalur distribusi. Karena banyak yang di pasar itu, yang pedagang itu memperoleh dari pedagang lain. Dan itu yang sedang kami telusuri ke atas. Yang masih kita akan tindakan yang di level D2 [distributor lini 2],” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (21/1/2025).