Blog

  • Kenapa Orang China Tersebar & ‘Menguasai’ Dunia? Ini Jawabannya

    Kenapa Orang China Tersebar & ‘Menguasai’ Dunia? Ini Jawabannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dari hampir 8 miliar penduduk bumi, warga keturunan Tionghoa mencakup 18% populasi atau sekitar 1,4 miliar jiwa. Ini belum mencakup kaum peranakan Tionghoa yang tersebar dan sudah berasimilasi dengan kebudayaan lokal di seluruh dunia. Tentu, jika ditotal sudah pasti akan melebihi 1,4 miliar jiwa.

    Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi?

    Dalam sejarah modern, bukti awal eksistensi penyebaran orang China adalah keberadaan Jalur Sutra.

    Jalur Sutra pertama kali berdiri pada 130 SM yang menghubungkan Asia Timur dengan Mediterania. Lewat jalur ini, pedagang-pedagang China menjual komoditasnya ke Timur Tengah dan Eropa.

    Salah satu bukti kesohoran pedagang China adalah adanya ungkapan terkenal dari jazirah Arab yang berbunyi “Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri China”. Konon, ungkapan tersebut adalah hadist atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang dikisahkan kembali oleh para sahabatnya. Jika benar Nabi Muhammad SAW yang hidup tahun 534-632 Masehi berkata demikian, tentu saja China sudah punya reputasi baik di mata orang Arab.

    Menurut Yang Fuchang dalam “China-Arab Relations in the 60 Years’ Evolution” (Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 2018), hadirnya ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa China telah dianggap memiliki kejayaan besar di jazirah Arab pada saat itu.

    Selain itu, selama membentang 4.000 km, Jalur Sutra juga tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga sebagai tempat bermukim. Karena berfungsi sebagai tempat bermukim, terjadi interaksi dengan penduduk lokal yang melahirkan generasi baru yang keturunan China.

    Hal ini juga terjadi di daerah lain, seperti rute perdagangan China ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Interaksi ini kelak melahirkan kawasan-kawasan pecinan di seluruh dunia yang membuat mereka ada dimana-mana.

    Secara garis besar, penyebaran penduduk China terbagi menjadi dua babak.

    Pertama, pada abad ke-16. Penyebabnya karena mereka dibutuhkan oleh dunia seiring masifnya kolonialisme oleh negara-negara Eropa. Orang China dibutuhkan tenaga dan pikirannya untuk menjadi pekerja atau pedagang di negeri orang.

    Salah satu yang membutuhkan adalah Gubernur Jenderal VOC, J.P Coen. Saat mendirikan Batavia, Coen ingin orang China menjadi pengisi wilayah. Coen menganggap orang China punya etos kerja yang baik dibanding pribumi. Atas dasar inilah, terjadi migrasi besar orang China ke Batavia.

    Kedua, migrasi pada pertengahan abad ke-19. Pada babak kedua, alasan orang China bermigrasi dipicu oleh tingginya permintaan pekerja China oleh negara-negara Barat yang mulai menghapuskan penggunaan budak kulit hitam.

    Selain itu pula, di babak kedua ini, migrasi juga didasari oleh dinamika politik internal, seperti perang, dan bencana alam. Kedua hal ini membuat orang-orang China terpaksa bermigrasi dan memulai hidup baru di negeri orang. Terkait ini ada banyak orang-orang keturunan China di Indonesia yang leluhurnya tiba di Tanah Air akibat terusir imbas perang dan bencana alam. 

    (mfa/mfa)

  • SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang Ilegal, AHY Dorong Investigasi Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan

    SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang Ilegal, AHY Dorong Investigasi Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong dilakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) secara ilegal di kawasan pagar laut Tangerang, Banten.

    Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra mengatakan Menko AHY sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, sebagai upaya mencari solusi terbaik terkait kasus SHGB dan SHM tersebut. 

    “Menko AHY menyadari soal penerbitan SHM dan SHGB dalam kasus Kohod Tangerang, otoritas ada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya. Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala Kantah. Tetapi, sebagai menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini,” kata Herzaky dalam keterangan resminya, Selasa (28/1/2025).

    Melihat perkembangannya, lanjut Herzaky, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantor Pertanahan maupun kerja juru ukur terkait terbitnya SHM dan SHGB pagar laut di Tangerang. 

    Menurutnya perlu juga diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah bisa mengeluarkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW), padahal fisiknya adalah laut. 

    “RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB,” ujar juru bicara Partai Demokrat itu.

    Herzaky mengatakan AHY menginginkan dilakukan investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam terbitnya SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang.

    “Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Herzaky.

    Herzaky mengajak publik mempercayakan menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah secara tuntas polemik penerbitan SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang. 

    “Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut,” kata Herzaky.

  • Tokoh & Ekonom Dunia Siap Kupas Hal Ini di BRI Microfinance Outlook

    Tokoh & Ekonom Dunia Siap Kupas Hal Ini di BRI Microfinance Outlook

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.

    Hal tersebut dibuktikan lewat penyelenggaraan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang keenam kalinya, di ICE BSD City Nusantara pada 30 Januari sampai 2 Februari 2025. Tidak hanya itu, dalam event tersebut juga gelar seminar menarik yakni BRI Microfinance Outlook 2025 dengan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth”.

    Menariknya, pada acara tersebut BRI akan menghadirkan Paul Romer. Ia adalah ekonom Amerika yang dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi pada 2018 lalu. Penghargaan ini diraih atas kontribusinya terhadap pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan hubungannya dengan inovasi teknologi.

    Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menjelaskan, kehadiran Paul Romer menjadikan BRI Microfinance Outlook 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Akan ada peraih Nobel Prize, Paul Romer. Nanti kita akan minta dia untuk bagaimana mengeksplorasi rakyat yang di Indonesia, grassroot dalam kerangka mereka bisa beradaptasi dengan perubahan,” terangdia dalam Press Conference BRI UMKM EXPO(RT) 2025, beberapa waktu lalu.

    Untuk diketahui, karya Romer menyoroti bagaimana kemajuan teknologi yang membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dari aktivitas ekonomi manusia. Di samping itu Romer menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terus-menerus memerlukan intervensi pemerintah melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan serta dan undang-undang kekayaan intelektual.

    Selain Paul Romer, acara ini juga akan dihadiri pakar dan ahli ekonomi dari dalam dan luar negeri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

    Tidak ketinggalan, hadir juga Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues, Mereka akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

    “Ada lagi Albert Francis Park dari Chief Economist of Asian Development Bank. Kita minta dia untuk mengeksplorasi pentingnya pembiayaan. Saya yakin nanti adause casedari negara lain,” imbuhSupari.

    (dpu/dpu)

  • Minimalisir Kemacetan, Wihara Dharma Bhakti Glodok Tak Gelar Acara Khusus dalam Perayaan Imlek 2025 – Halaman all

    Minimalisir Kemacetan, Wihara Dharma Bhakti Glodok Tak Gelar Acara Khusus dalam Perayaan Imlek 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan lebih umat Konghucu datang silih berganti ke Wihara Dharma Bhakti, Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Diketahui, Hari Raya Imlek 2025 jatuh pada Rabu (29/1/2025) besok.

    Pantauan Tribunnews.com sekira pukul 17.00 WIB, Wihara Dharma Bhakti banyak didatangi umat yang hendak melakukan sembahyang.

    Umat dapat bersembahyang di dua lantai yang terdapat pada gedung tempat ibadah tersebut.

    Di saat para umat sembahyang, ada lebih dari tiga orang personel pihak keamanan Wihara Dharma Bhakti.

    Pengurus Yayasan Wihara Dharma Bhakti, Kong Tet Sen, mengatakan tidak ada acara khusus dalam rangka perayaan Imlek 2025 ini.

    Hal itu dikarenakan pihaknya meminimalisir terjadinya kemacetan di kawasan sekitar wihara.

    “Enggak ada (acara khusus), tahun ke tahun biasa saja. Untuk sembahyang saja paling,” kata Kong Tet Sen, kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).

    Sementara itu, Yunus, seorang pria yang sejak tahun 2011 bekerja di Wihara Dharma Bhakti mengatakan jumlah umat yang datang belum tergolong banyak, pada Selasa ini.

    Hal ini menurutnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

    Ia menilai, hal ini terjadi dikarenakan H-1 perayaan Imlek 2025 jatuh di dua tanggal merah atau terjepit.

    “Ini belum ramai. Mungkin besok (hari H Imlek 2025),” ucapnya, kepada Tribunnews.com.

    Selanjutnya, pria berkaus merah itu mengatakan, Wihara Dharma Bhakti kini tidak menggunakan lilin merah berukuran jumbo khas perayaan Imlek.

    Alasannya, menurut Yunus, karena Wihara Dharma Bhakti pernah mengalami kebakaran.

    Diketahui, kebakaran di Wihara Dharma Bhakti terjadi pada 2015.

    “Iya sekarang enggak pakai. Takut soalnya. Dulu kan pernah kebakaran,” ungkap Yunus.

    Sementara itu, satu di antara beberapa umat yang melakukan sembahyang di Wihara Dharma Bhakti, Jonathan (27), mengungkapkan waktu yang ditunggu-tunggu saat Imlek adalah ketika dia dapat berkumpul bersama sanak keluarganya.

    Jonathan tampak bersembahyang seorang diri pada Selasa siang ini. 

    Ia menyebut, keluarganya akan mulai berkumpul nanti malam menjelang detik-detik pergantian tahun atau puncak perayaan Imlek.

    “Biasanya Imlek ya kita bagi-bagi angpao. Misalnya dari keluarga yang sudah menikah itu bagi-bagi angpao ke yang belum menikah,” ucapnya.

    Lebih lanjut, pada Imlek 2025 ini, Jonathan mengharapkan agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju ke depannya.

    “Harapannya, semoga untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia bisa lebih maju lagi kedepannya. Dijauhkan dari hal-hal negatif, bencana alam,” ucap Jonathan.

  • JK Sentil Pemerintah Belum Ungkap Dalang Pagar Laut, Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidana – Halaman all

    JK Sentil Pemerintah Belum Ungkap Dalang Pagar Laut, Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belum terungkapnya dalang pemasangan pagar laut di Tangerang Banten membuat heran Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla menyinggung soal kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa sosok pemiliknya.

    “Saya katakan bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu dua hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya (mutilasi). Tapi ini (kasus pagar laut) 30 kilometer enggak ada yang tahu siapa (pemiliknya)” kata Jusuf Kalla, Senin (27/1/2025).

    Padahal, kata Jusuf Kalla, berdasar keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu.

    Pemerintah Kabupaten Tangerang mengaku pada bulan September 2024 sudah melaporkan temuan adanya pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

    Tapi setelah berbulan-bulan berlalu kasus ini juga belum tuntas dan sekarang kasusnya mencuat ke publik.

    Bahkan hingga kini petugas gabungan melakukan pembongkaran pagar laut meski tak diketahui pemiliknya.

    Jusuf Kalla menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang sebagai hal yang kelewatan.

    “Ini kelewatan negeri ini,” ujar Jusuf Kalla saat ditemui dalam kegiatan di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

    Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidanakan

    Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD mendesak pemerintah untuk bersikap tegas soal pagar laut di Tangerang.

    Mahfud MD menyebut sertifikat ilegal yang terbit tak hanya dibatalkan namun bisa dipidanakan.

    Pasalnya sertifikat yang terbit merupakan produk kolusi melanggar hukum.

    “Sertifikat ilegal HGB utk laut tak bs hanya dbatalkan tapi hrs dipidanakan krn merupakan produk kolusi melanggar hukum,” buka akun @mohmahfudmd pada Selasa (28/1/2025).

    Mahfud MD bahkan menerangkan jelas vonis MK yang melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta maupun perorangan.

    Ia menegaskan jika kasus pagar laut beda dengan reklamasi.

    “Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Thn 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir utk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dgn reklamasi,” pungkas cuitannya.

    Lalu Mahfud MD menanggapi pertanyaan soal sikap mantan Wamen ATR, Raja Juli yang mengaku tak tahu menahu soal sertifikat pagar laut.

    Baik tahu atau tak tahu, kasus tersebut tetap harus dipidanakan.

    Belum Terungkap

    Dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono  mengatakan belum diketahui siapa dalam pembangunan.

    Dia menyatakan akan memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dan akan menyampaikannya dalam jangka waktu 20 hari mendatang.

    Sementara Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya hingga kini belum menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus pagar laut misterius di perairan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Kami hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa saja yang ada di lapangan, ada tindak pidana atau tidak, tapi karena sudah diambil alih KKP, kita tunggu saja dari KKP, sementara kami masih belum temukan tindak pidana,” ungkap Direktur Polairud Polda Metro Jaya, Kombes Pol Joko Sadono dalam Breaking News Kompas TV pada Senin (27/1/2025).

    Penyelidikan kasus ini kini berada di bawah koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Polda Metro Jaya menunggu hasil temuan dari PSDKP KKP sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

    “Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum yang lain,” kata Joko.

    Kasus ini bermula dari penemuan pagar bambu misterius yang ditancapkan ke dasar laut di awal Januari 2025.

    Penemuan tersebut sempat menghebohkan publik dan memicu berbagai spekulasi di masyarakat.

    Merespons temuan tersebut, KKP melakukan penyegelan terhadap pagar laut pada Kamis (9/1/2024).

    Sembilan hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (18/1/2025), pagar laut tersebut akhirnya dibongkar dalam operasi yang melibatkan sekitar 600 prajurit TNI AL dan warga setempat.

  • Gusdurian minta pemerintah usut tuntas kasus pagar laut

    Gusdurian minta pemerintah usut tuntas kasus pagar laut

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa, Qotrunnada Munawaroh Wahid, meminta pemerintah mengusut tuntas permasalahan pagar laut yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

    “Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkara ini bagaimana,” kata Alissa saat menggelar jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, permasalahan pagar laut merupakan bukti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah.

    Hal tersebut, kata dia, terlihat dari adanya unsur pembiaran dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu untuk memasangkan pagar laut demi kepentingan korporasi.

    Kondisi itu, lanjut Alissa, mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut.

    “Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu,” jelas dia.

    Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.

    Maka dari itu, dia berharap pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa laut tersebut bukanlah disediakan untuk korporasi melainkan untuk masyarakat Indonesia.

    “Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling,” kata dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Kerja Prabowo: Anggaran Infrastruktur Dipangkas, PSN Belum Jelas

    100 Hari Kerja Prabowo: Anggaran Infrastruktur Dipangkas, PSN Belum Jelas

    Bisnis.com, JAKARTA – Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat memasuki 100 hari kerja pada hari ini, Selasa (28/1/2025). Sebelumnya, keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Meski telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, sektor infrastruktur tampak menjadi salah satu yang kurang tersentuh sepanjang 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menyoroti keputusan pemerintah yang belum kunjung menerbitkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Pasalnya, dokumen itu diperlukan sebagai pedoman awal rencana pembangunan Indonesia sepanjang satu periode pemerintahan.

    “Satu hal yang patut diperhatikan yakni RPJMN sebagai dokumen teknokratis kebijakan ekonomi itu belum. Sampai saat ini juga belum di-publish dan belum diresmikan,” kata Yose dalam Diskusi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo yang dilakukan secara Daring, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Padahal, tambah Yose, pemerintahan baru semestinya sudah harus merilis dokumen RPJMN terhitung 3 bulan sejak dilantik.Dengan demikian, dirinya meminta agar hal itu dapat segera direalisasikan guna mempertajam arah pembangunan nasional.

    “Jadi policy-nya masih ad hoc, masih kelihatannya seperti masih di tahap kampanye. Sehingga retorika-retorika itu yang masih terus kemungkinan dikeluarkan. Padahal tentu dunia bisnis, dunia usaha dan akademisi sudah menunggu-nunggu arah kebijakan itu seperti apa,” ujarnya.

    Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

    Selain masalah pembentukan dokumen RPJMN yang tidak kunjung terlihat, isu mengenai pemangkasan anggaran infrastruktur juga menjadi salah satu yang disorot sepanjang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kabar terbarunya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa Anggaran Infrastruktur bakal dipangkas hingga 34,3%.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun,” tulis Sri Mulyani dalam suratnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memproyeksi pemangkasan itu bakal berdampak pada kondisi ekonomi nasional.

    “Infrastruktur itu kan sebagian besar belanja modal. Kalau belanja modal berkurang, biasanya government expenditure dalam pembentukan PDB atau ekonomi secara umum pasti mengalami koreksi gitu ya. Jadi saya kira ya dampak ekonominya masih agak cukup besar lah begitu ya,” kata Tauhid.

  • B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Beritasatu Economic Outlook 2025 yang akan digelar di Westin Hotel Jakarta pada Kamis (30/1/2025) dengan mengangkat tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Forum eksklusif ini akan menghadirkan para ahli ekonomi terkemuka dan pembuat kebijakan untuk memberikan analisis mendalam mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025.

    Direktur Pemberitaan B-Universe Apreyvita Wulansari mengatakan forum ini merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Kami berharap melalui acara ini, para pelaku bisnis dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mengambil keputusan strategis yang tepat di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Beritasatu Economic Outlook 2025 juga hadir sebagai wadah untuk networking bagi para pemimpin perusahaan,” ujar Apreyvita.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman yang akan menyampaikan keynote speech. Acara akan dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Eniya Listiani Dewi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono, dan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies Surya Darma.

    Sesi dua membahas “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Edwin Hidayat Abdullah, VP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rangga Dian Fadillah, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    Sementara sesi tiga mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global” dengan narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yudi Sastro, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, dan Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bustanul Arifin.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten dan topik-topik yang relevan, kami berharap forum ini dapat menginspirasi pemimpin bisnis untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan,” tutup Apreyvita.

  • Pengembang Diminta Aktif Siapkan Skema Bantuan Penyediaan Hunian untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Pengembang Diminta Aktif Siapkan Skema Bantuan Penyediaan Hunian untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Fahri Hamzah meminta pengembang aktif menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi MBR

    Tayang: Selasa, 28 Januari 2025 19:06 WIB

    Dok: Kementerian PKP

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat diskusi bersama Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta, Senin (27/1/2025) malam. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta pengembang aktif menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

    Kepada Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta, Fahri meminta mereka tidak beralasan tak ada dana untuk menyiapkan skema tersebut.

    “Jangan bicara tidak ada uang. Uang ada dan banyak untuk rakyat,” kata Fahri ketika diskusi bersama para asosiasi di Yogyakarta, dikutip dari siaran pers pada Selasa (28/1/2025).

    “Dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang, yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah,” lanjutnya.

    Fahri menyebut Kementerian PKP sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah, dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

    Selain kepada pengembang, ia juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    Pemda diharapkan aktif mengajukan proposal bantuan program perumahan.

    Sebab, menurut Fahri, Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

    Adapun Kementerian PKP juga tengah diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa agar mereka dapat terlibat lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Normalisasi jalur KA di Grobogan belum selesai, 28 KA harus memutar

    Normalisasi jalur KA di Grobogan belum selesai, 28 KA harus memutar

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Normalisasi jalur KA di Grobogan belum selesai, 28 KA harus memutar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang masih memberlakukan pola operasi perjalanan kereta api memutar dan membatalkan beberapa perjalanan KA pada Senin, 27 Januari 2025. Langkah ini diambil, karena normalisasi jalur KA pada Km 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug di Kabupaten Grobogan belum selesai.

    Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo menyampaikan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama KAI. Oleh karena itu, jalur yang terdampak luapan air harus ditutup untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara intensif. KAI telah mengerahkan tim tanggap darurat yang terdiri dari ratusan petugas prasarana, alat berat, dan material pendukung lainnya untuk memulihkan kondisi secepat mungkin.

    “Saat ini, KAI fokus lakukan mobilisasi peralatan berat seperti crane, eksavator, dan perancah besi ke lokasi. Tim Tanggap Darurat Daop 4 Semarang saat ini juga melakukan pekerjaan pengisian karung dengan batu kricak, kirim bantalan beton, dan pekerjaan pembuatan tanggul menggunakan alat berat sebagai upaya kesiapan dalam penanganan nantinya,” ungkapnya.

    KAI kembali menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan kereta api yang terjadi saat ini kepada seluruh pelanggan yang terdampak. “Dengan penutupan jalur tersebut, perjalanan KA yang melewati lintas Semarang-Surabaya maupun sebaliknya pasti terganggu. Sehingga KAI melakukan rekayasa pola operasi memutar atau melalui jalur alternatif, dan membatalkan beberapa perjalanan KA sampai dengan normalisasi jalur yang terdampak tersebut selesai dikerjakan,” terangnya.

    Berikut perjalanan KA yang menerapkan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan rute perjalanan pada 27 s.d. 31 Januari 2025 sebagai berikut:

    Memutar via Gambringan-Gundih-Brumbung:

    1.    KA Harina (125) relasi Surabaya-Bandung

    2.    KA Harina (126) relasi Bandung-Surabaya

    3.    KA Ambarawa Ekspres (231) relasi Surabaya-Semarang

    4.    KA Ambarawa Ekspres (232) relasi Semarang-Surabaya

    5.    KA Ambarawa Ekspres (229) relasi Surabaya-Semarang

    6.    KA Ambarawa Ekspres (230) relasi Semarang-Surabaya

    7.    KA Dharmawangsa Ekspres (132) relasi Jakarta-Surabaya

    8.    KA Dharmawangsa Ekspres (131) relasi Surabaya-Jakarta

    Memutar via Surabaya-Solo-Brumbung:

    1.    KA Argo Bromo Anggrek (1) relasi Surabaya-Jakarta

    2.    KA Argo Bromo Anggrek (2) relasi Jakarta-Surabaya

    3.    KA Sembrani (61) relasi Surabaya-Jakarta

    4.    KA Sembrani (62) relasi Jakarta-Surabaya

    5.    KA Sembrani (63) relasi Surabaya-Jakarta

    6.    KA Sembrani (64) relasi Jakarta-Surabaya

    7.    KA Pandalungan (77) relasi Jember-Jakarta

    8.    KA Pandalungan (78) relasi Jakarta-Jember

    9.    KA Jayabaya (107) relasi Malang-Jakarta

    10.    KA Jayabaya (108) relasi Jakarta-Malang

    11.    KA Gumarang (129) relasi Surabaya-Jakarta

    12.    KA Gumarang (130) relasi Jakarta-Surabaya

    13.    KA Blambangan Ekspres (186) relasi Jakarta-Ketapang

    14.    KA Blambangan Ekspres (185) relasi Ketapang-Jakarta

    15.    KA Kertajaya (219) relasi Surabaya-Semarang

    16.    KA Kertajaya (220) relasi Semarang-Surabaya

    17.    KA Airlangga (235) relasi Surabaya-Jakarta

    18.    KA Airlangga (236) relasi Jakarta-Surabaya

    Memutar via Surabaya-Yogyakarta-Purwokerto-Cirebon:

    1.    KA Argo Bromo Anggrek (3) relasi Surabaya-Jakarta

    2.    KA Argo Bromo Anggrek (4) relasi Jakarta-Surabaya

    Daftar Pembatalan Perjalanan KA tanggal 27 s.d. 31 Januari 2025 sebagai berikut:

    1.    KA Blora Jaya (227) relasi Cepu-Semarang

    2.    KA Blora Jaya (228) relasi Semarang-Cepu

    3.    KA Kedung Sepur (546) relasi Semarang-Ngrombo

    4.    KA Kedung Sepur (545) relasi Ngrombo-Semarang

    5.    KA Kedung Sepur (548) relasi Semarang-Ngrombo

    6.    KA Kedung Sepur (547) relasi Ngrombo-Semarang

    7.    KA Tegal Bahari (169) relasi Tegal-Jakarta

    8.    KA Tegal Bahari (170) relasi Jakarta-Tegal

    KAI juga menerapkan layanan pengembalian tiket secara penuh atau penjadwalan ulang perjalanan tanpa biaya tambahan. Selain itu, penumpang terdampak atas keterlambatan kereta api juga diberikan service recovery sesuai ketentuan. 

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Saat ini, kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk percepatan penanganan di lokasi terdampak,” tambahnya.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal kereta api atau pengembalian tiket bagi pelanggan terdampak, masyarakat dapat menghubungi layanan media sosial KAI121, e- mail: cs@kai.id, dan Whatsapp KAI121 (0811-1211-1121).

    “Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak selama masa penanganan ini. Keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas kami,” tutur Franoto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (28/1). 

    Sumber : Radio Elshinta