Blog

  • Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tidak terdampak terhadap kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. 

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada sedikitpun pengurangan di situ,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Bendahara negara mengatakan, tahun 2025 ini pemerintah membelanjakan lebih dari Rp 3.600 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, perintah Presiden Prabowo untuk melakukan pemangkasan anggaran agar birokrasi semakin efisien. Pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Kementerian lembaga diminta oleh Bapak Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa lebih diefisienkan. Namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat,” jelas Sri Mulyani. 

    Berdasarkan MK tersebut, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. 

    Berikut 16 pos yang harus dipangkas K/L sesuai Surat No. S-37/MK.02/2025 :

    1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen

    2. Kegiatan seremonial: 56,9%

    3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%

    4. Kajian dan analisis: 51,5%

    5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%

    6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%

    7. Percetakan dan souvenir: 75,9%

    8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%

    9. Lisensi aplikasi: 21,6%

    10. Jasa konsultan: 45,7%

    11. Bantuan pemerintah: 16,7%

    12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%

    13. Perjalanan dinas: 53,9%

    14. Peralatan dan mesin: 28%

    15. Infrastruktur: 34,3%

    16. Belanja lainnya: 59,1%

  • Satu RT di Rorotan Masih Terendam Banjir Sore Ini, Ketinggian Air Capai 60 Cm
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Januari 2025

    Satu RT di Rorotan Masih Terendam Banjir Sore Ini, Ketinggian Air Capai 60 Cm Megapolitan 30 Januari 2025

    Satu RT di Rorotan Masih Terendam Banjir Sore Ini, Ketinggian Air Capai 60 Cm
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Banjir masih menggenangi RT 1, RW 05, Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, pada sore hari ini, Kamis (30/1/2025).
    Berdasarkan pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi,
    ketinggian air
    bervariasi antara 20 hingga 60 sentimeter.
    Menurut informasi dari warga setempat, air banjir mulai menunjukkan tanda-tanda penyusutan sore ini.
    Sebelumnya, ketinggian air di RT 001 mencapai satu meter pada pagi hari.
    Data yang dihimpun menunjukkan, sekitar 1.221 jiwa dari 400 keluarga terdampak banjir di wilayah tersebut.
    Sekitar 300 jiwa memilih mengungsi di dalam peti kemas milik PT Bestindo, sementara 150 jiwa lainnya menumpang di rumah tetangga.
    Beberapa warga juga memutuskan untuk tetap bertahan di rumah meskipun banjir masih menggenangi area tersebut.
    Saat ini, sebagian warga telah kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa banjir, meskipun air masih belum sepenuhnya surut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah Megapolitan 30 Januari 2025

    Bantah Pungli, SMKN 3 Depok Sebut Besaran Sumbangan Ditentukan Komite Sekolah
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Humas
    SMKN 3 Depok
    , Nurhayati mengatakan, pihaknya tidak pernah mematok besaran iuran sumbangan dari wali murid. Besaran sumbangan itu ditentukan oleh komite sekolah.
    Pihak SMKN 3 Depok mengeklaim tidak terlibat dalam perundingan rapat komite dengan orangtua murid terkait besaran iurang sumbangan.
    “Sumbangan ini kesepakatan, ketika mengadakan kesepakatan, kami dari pihak sekolah keluar itu, alias tidak di ruangan, hanya komite dan orangtua. Terus manfaatnya (sumbangan) dan lain sebagainya itu komunikasi antara komite dengan orangtua,” kata Nurhayati ketika ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (30/1/2025).
    Ketentuan ini disebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
    “Memang penggalangan dana di luar BOS dan BOPD, penggalangan dana sudah berdasarkan Pergub 97, itu memang kewenangan dari komite,” ujar Nurhayati.
    “Jadi memang orangtua banyak yang komunikasi ke komite dan kami menerima hasil kesepakatan (iuran sumbangan) itu, berapapun itu,” imbuh dia.
    Sejauh ini, besaran sumbangan yang diminta komite ke orangtua murid dari tahun ke tahun juga relatif turun.
    Terakhir diingat, iuran yang diminta ke orangtua murid sebesar Rp 700.000 untuk pengerukan tanah di lahan gedung baru SMKN 3 Depok.
    Hal ini dilakukan lantaran tanah bekas rawa pada gedung baru perlu perawatan agar pembangunan gedung sekolah tidak bermasalah.
    “Kalau tahun ini saja, bantuan komite untuk sarana sekolah di tahun 2024 itu Rp 400.000 (iuran per orang) dan itu hanya dibebankan di kelas 10 saja,” terang Nurhayati.
    Iuran itu direncanakan untuk pembangunan ruang BK, ruang UKS, dan atap tangga di gedung sekolah baru di Jalan H. Tabroni.
    Meski demikian, pihak sekolah tidak pernah memaksakan iuran itu harus dibayar.
    “Tentu kami terima apa adanya,” lanjut dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyelidiki dugaan pungli di SMKN 3 Depok yang disinyalir terkait iuran sekolah.
    “Kami dari Seksi Intelijen telah menelaah terkait dengan informasi tersebut (dugaan pungli),” ucap Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Depok, Alfa Dera dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    Hasil kajian awal itu nantinya akan dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sesegera mungkin.
    Pihak Kejari belum dapat merinci hasil temuan awal dugaan pungli ini.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Arif Ubaidillah mengimbau, pihak SMA dan SMK memastikan pengelolaan keuangan yang berasal dari negara benar-benar digunakan atas kepentingan pendidikan.
    “Penunjukkan komite sekolah juga harus sesuai aturan, sehingga komite benar-benar menjadi perwakilan orangtua murid,” tutur Ubaidillah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR Desak Penegakan Hukum dalam Polemik SHGB di Area Pagar Laut

    Komisi II DPR Desak Penegakan Hukum dalam Polemik SHGB di Area Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR mendorong agar adanya proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pihak terkait yang terlibat dalam polemik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo.

    Bahkan, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan dirinya kerap kali menyampaikan jika memang HGB tersebut dijadikan sebagai agunan di perbankan, pihaknya juga akan siap mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut.

    “Kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya,” katanya seusai rapat dengan Menteri ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2025).

    Rifqi menuturkan pihaknya mengapresiasi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid karena telah memberikan penjelasan rinci dan didukung dengan fakta-fakta, misalnya pembeberan berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang.

    “Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi, hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini,” ucapnya.

    Tak sampai di situ, legislator NasDem ini mengemukakan pihaknya turut mengapresiasi keberanian dan ketegasan pemerintah, terkhusus Menteri ATR/BPN karena telah membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang, Banten.

    “Bagi Komisi II DPR yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi, kami berikan support,” jelasnya.

    Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, juga memandang bahwa kejadian ini tak cukup hanya dengan pemberian sanksi berat, para pihak terlibat harus melalui proses hukum karena ini termasuk dalam kejahatan.

    “Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum karena ini kejahatan. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, supaya ada efek jera. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus kuat sekuatnya,” katanya dalam rapat, Selasa (30/1/2025).

  • Rumah Terbakar di Situbondo, Seorang Perempuan Tewas Terjebak di Kamar

    Rumah Terbakar di Situbondo, Seorang Perempuan Tewas Terjebak di Kamar

    SITUBONDO – Kebakaran melanda sebuah rumah di Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur, pada Kamis 30 Januari dini hari sekitar pukul 02.10 WIB. Peristiwa tragis ini menewaskan pemilik rumah, Satimah (59), yang terjebak di dalam kamar tidurnya.

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Situbondo saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

    “Tim identifikasi (Inafis) telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab kebakaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” ujar Kasi Humas Polres Situbondo, AK Sutrisno dikutip ANTARA.

    Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat oleh menantu dan anak korban, Wawan Sugiyono dan Nuril Ilma Sulistyawati, yang tinggal di rumah sebelah. Melihat kobaran api, keduanya segera meminta pertolongan warga sekitar.

    Warga yang berdatangan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan mendobrak pintu rumah yang terkunci. Saat berhasil masuk ke dalam kamar, korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia, dengan posisi tubuh telungkup di tempat tidurnya.

    Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan.

    Saat ini, jasad korban telah dibawa ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian.

  • KCI Akan Terima 23 Trainset KRL Baru di 2025, Ada Impor dari China

    KCI Akan Terima 23 Trainset KRL Baru di 2025, Ada Impor dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter/KCI) akan menerima 23 rangkaian kereta (trainset) KRL baru yang berasal dari perusahaan China, CRRC Sifang serta dari PT INKA sepanjang 2025. 

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan, sebanyak 11 trainset impor dari China serta 12 trainset dari INKA akan datang secara bertahap. Saat ini trainset tersebut masih dalam tahap produksi. 

    “Jadi total ada 23 KRL baru nanti, mudah-mudahan di semester II akan terasa dampak peningkatan kapasitasnya,” kata Asdo dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2025). 

    Secara terperinci, Asdo memaparkan kontrak pengadaan 11 trainset dengan China dilakukan pada 31 Januari 2024. CRRC menyanggupi pengerjaan trainset dapat rampung dalam 13 bulan. Asdo mengatakan, kontrak dengan perusahaan China ini mengalami percepatan dibandingkan dengan jadwal awal. 

    “Sementara itu, untuk trainset buatan INKA akan datang sesuai kontrak yakni paling cepat di Juli 2025. Kalau tidak ada keterlambatan, mudah-mudahan on time,” jelas Asdo. 

    Asdo memaparkan jika uji dinamis pertama sesuai dengan aturan Dirjen Perkeretaapian, rangkaian KRL harus menempuh 4.000 kilometer melintasi Jabodetabek sebelum beroperasi melayani penumpang. 

    Senada, retrofit dua trainset dari INKA juga diharapkan dapat diterima pada tahun ini. Secara total rangkaian trainset yang diterima dari INKA berjumlah 14 yaitu 12 trainset baru dan retrofit 2 trainset. 

    Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menargetkan rangkaian gerbong atau trainset yang dipesan dari INKA akan selesai pada kuartal I/2025. Adapun, pengoperasiannya paling lama akan dilakukan pada semester II/2025. 

    “Dari INKA sudah mulai delivery ke KCI di awal 2025, kami usahakan dengan rangkaian-rangkaian yang baru kami gunakan untuk layanan penumpang paling lama di semester II/2025,” kata Broer di Stasiun Rawa Buaya, Kamis (12/9/2024).

  • Gugurkan Kandungan di Kamar Hotel, Dua Sejoli di Sunter Jakut Ditangkap Polisi – Page 3

    Gugurkan Kandungan di Kamar Hotel, Dua Sejoli di Sunter Jakut Ditangkap Polisi – Page 3

    Keesokan harinya, ZPA lalu mengalami kontraksi dan melahirkan janin di kamar mandi rumahnya.

    “Janin yang tidak bergerak dibersihkan, dibungkus plastik, lalu disimpan di jok motor MFS sebelum akhirnya dibuang di lokasi kejadian,” ujar dia.

    Fuady mengatakan, janin ditemukan warga di di Jalan Walang Baru VI, Tugu Utara, Koja pada Minggu 26 Januari pukul 04.30 WIB. Terkait kejadian ini, pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Hasilnya, kedua pelaku berhasil ditangkap.

     

  • PDAM Surabaya Perbaiki Pipa di Jalan Deles, Ini Wilayah Terdampak

    PDAM Surabaya Perbaiki Pipa di Jalan Deles, Ini Wilayah Terdampak

    Surabaya (beritajatim.com)– Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya mengumumkan adanya perbaikan kebocoran pipa berdiameter 300 mm di Jalan Deles, tepatnya di samping Kampus ITATS. Pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/1/2025) mulai pukul 21.00 WIB hingga selesai, dengan estimasi pengerjaan sekitar empat jam.

    Akibat perbaikan ini, sejumlah wilayah akan mengalami gangguan suplai air, mulai dari tekanan air yang mengecil hingga mati total. Beberapa wilayah terdampak di antaranya:

    Klampis Harapan,
    Klampis Semolo,
    Klampis Anom,
    Semolowaru Utara, dan sekitarnya.

    “Kami mengimbau warga di wilayah terdampak untuk menampung air secukupnya sebelum pekerjaan perbaikan dimulai,” kata Direktur Operasional PDAM Surya Sembada, Nanang Widyatmoko, Kamis (30/1/2025).

    Sebagai langkah antisipasi, PDAM Surya Sembada menyediakan layanan air tangki gratis bagi warga yang terdampak. Setiap satu tangki air dapat digunakan oleh lima hingga tujuh kepala keluarga.

    “Bagi warga yang membutuhkan air tangki gratis, dapat menghubungi Call Center kami di 0-800-192-6666 atau melalui WA Center di nomor 08123316666. Pengajuan harus dikoordinasikan melalui ketua RT atau RW setempat,” jelas Nanang.

    PDAM Surya Sembada juga memastikan bahwa tim teknis akan bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan perbaikan dan memulihkan pasokan air di wilayah terdampak. Warga diimbau untuk bersabar dan memanfaatkan layanan yang telah disediakan. [asg/beq]

  • Sahli Kapolri Sebut AKBP Bintoro Terima Suap, Bukan Pemerasan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Januari 2025

    Sahli Kapolri Sebut AKBP Bintoro Terima Suap, Bukan Pemerasan Megapolitan 30 Januari 2025

    Sahli Kapolri Sebut AKBP Bintoro Terima Suap, Bukan Pemerasan
    Editor

    JAKARTA, KOMPAS.com

    Staf Ahli Kapolri
    ,
    Aryanto Sutadi
    , menilai kasus yang menjerat eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan,
    AKBP Bintoro
    , lebih tepat disebut sebagai dugaan suap daripada pemerasan.
    “Saya dapat keterangan dari Polda bahwa itu ternyata kasusnya lebih tepat disebut penyuapan,” ujar Aryanto, Rabu (29/1/2025), dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    .
    Bintoro diduga menyalahgunakan wewenangnya saat masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
    Ia diduga memeras tersangka berinisial AN, pelaku pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap seorang remaja perempuan, FA (16).
    Namun, penanganan kasus pelecehan di Polres Jakarta Selatan mandek sejak April 2024.
    Kasus ini baru mencuat setelah AKBP Bintoro dipindahkan dari jabatannya.
    Setelah itu, kasus kembali berjalan dan akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
    Saat itu, pelaku merasa dirugikan karena adanya dugaan pemerasan sebelumnya untuk menyelesaikan kasus pelecehan dan pembunuhan.
    “Dari situ baru terungkap bahwa kasusnya dahulu sempat ditunda-tunda. Kemudian setelah diambil alih dan yang bersangkutan dipindahkan, kasus diteruskan ke kejaksaan,” jelas Aryanto.
    Kini, Propam Polda Metro Jaya telah mengambil tindakan dengan menempatkan empat anggota polisi dalam tempat khusus (patsus) untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik.
    Berikut keempatnya:
    Dari hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi bahwa kasus yang melibatkan Bintoro dan ketiga anggota Polres Jaksel lainnya lebih mengarah pada suap, bukan pemerasan.
    “Saya dapat keterangan dari Polda bahwa itu ternyata kasusnya lebih tepat disebut penyuapan,” kata Aryanto.
    “Karena kalau pemerasan itu satu pihak. Misalnya, penyidik bilang, ‘Kamu bayar segini, kalau tidak, saya kirim berkasnya’,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Jakarta

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ratusan pendamping sosial Daerah Khusus Jakarta untuk bersama-sama melaksanakan tugas yang berdampak nyata ke masyarakat. Hal itu, kata Gus Ipul, sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mari kita membiasakan diri bekerja dengan proses yang jelas, terukur, punya target dan hasilnya bermanfaat nyata untuk mereka yang memerlukan perhatian kita,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada ratusan pilar sosial Jakarta, hari ini. Sebanyak 798 pilar sosial hadir dalam dialog bersama Gus Ipul, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

    Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan arahan Prabowo selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini. Ia berharap arahan tersebut dapat menjadi acuan seluruh pihak, terutama pilar sosial, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

    Dalam menjalankan tugas, Kemensos memiliki perhatian kepada seluruh masyarakat yang termasuk 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial). Adapun 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.

    “Cita-cita kita bisa melihat orang kecil bisa tersenyum dan tertawa, yang cukup pangan, sandang, dan papan,” ucapnya.

    Dalam memastikan kesejahteraan 12 PAS, Gus Ipul menjelaskan para pilar sosial harus mampu mendorong setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar terlepas dari bantuan sosial. Ia mengatakan terdapat proses bisnis yang menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan tugas kerjanya.

    “Kita harus bekerja dengan proses bisnis yang terukur,” papar Gus Ipul.

    “Tidak ada lagi namanya DTKS karena presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal,” jelasnya.

    Para praktiknya, lanjut Gus Ipul, proses pemutakhiran DTSEN akan mengandalkan para pilar sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan data yang dihimpun telah akurat melalui pemutakhiran data.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap seluruh pendamping sosial berperan aktif dalam pemutakhiran data tersebut.

    “Setelah datanya akurat, maka di intervensi, pertama diberikan perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos),” tutur Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tercakup ke dalam program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.

    “Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi di program Linjamsos, maka digeser ke pemberdayaan sosial. Tapi kalau fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dilakukan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Setelah direhabilitasi, maka dibawa ke pemberdayaan sosial. Itulah cara kerja Kemensos,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul pun menekankan pilar sosial harus mampu menggeser penerima manfaat ke program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

    “Ini (program Bansos) sementara, jangan mereka dipendam di sini seumur hidup. Makanya diperlukan pendamping supaya bisa bergeser ke sini (program pemberdayaan sosial),” jelasnya.

    Ia mengungkapkan saat ini, Kemensos memiliki proses bisnis yang jelas dan terukur. Masyarakat yang awalnya penerima Bansos, maka dengan adanya dukungan dari seluruh pilar sosial, dapat “meluluskan” penerima Bansos, atau yang disebut graduasi, dari program Kemensos untuk selanjutnya dapat mandiri dan berdaya.

    Selain itu, bagi mereka yang telah digraduasi juga dapat diarahkan ke program-program Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

    “Jadi ini harus terukur. Tidak boleh orang nyaman di sini (menjadi penerima Bansos), dan ini tugas para pendamping untuk menggeser mereka ke pemberdayaan,” ungkapnya.

    Dalam arahannya, Gus Ipul juga meminta para pilar sosial untuk selalu mengikuti perkembangan informasi di berbagai media sosial resmi milik Kemensos.

    “Ikuti terus medsos Kemensos, bisa jadi ada informasi terbaru seperti peraturan dan program prioritas Presiden yang harus kita tindaklanjuti, juga agar tidak terbawa hoax,” ujarnya.

    Gus Ipul mengatakan kerja Kemensos adalah kerja bersama. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    “Kita itu bekerja sebagai satu bagian. Kemensos, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, termasuk DPR adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Suksesnya pilar sosial adalah sukses kami, sukses kami adalah sukses pilar sosial,” tegas Gus Ipul.

    Di akhir arahannya, Gus Ipul memberikan pesan kepada seluruh pihak, khususnya pilar sosial, untuk bekerja secara terpadu dan terukur.

    “Mari kita gandeng tangan, mari kita samakan pikiran dan hati kita agar kesejahteraan sosial di DKJ terus meningkat di masa-masa mendatang,” katanya.

    Sementara itu Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo (Pasha Ungu) angkat bicara terkait kinerja Kemensos. Menurutnya, Kemensos tepat dipimpin oleh Gus Ipul karena memiliki rekam jejak yang dekat dengan masyarakat serta memiliki kapasitas mumpuni.

    “Saya yakin Gus Ipul orang yang paling tepat menduduki kursi Mensos. Bagaimana dekat dengan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos, baru empat bulan tapi prestasi Kemensos luar biasa,” ucap Pasha.

    Salah satu bukti kinerja Kemensos di bawah arahan Gus Ipul, kata Pasha, adalah saat merespons bencana banjir yang melanda masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

    “Tentu tugas Gus Ipul tidak mudah, tidak mengurusi satu orang saja tapi 20 persen masyarakat rentan di Indonesia yang perlu didukung oleh teman-teman pendamping sekalian,” lanjutnya.

    Senada, salah satu pilar sosial Zainal Arifin (53) mengungkapkan di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kemensos memiliki kerja yang jelas dan lebih terukur.

    “Arahan Pak Menteri sangat jelas. Di tambah lagi di bawah kepemimpinan Gus Ipul kami lebih bersemangat lagi. Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Menteri Sosial yang baru ini,” kata Zainal.

    Zainal yang merupakan Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengatakan selama berkiprah sebagai anggota Tagana, baru kali ini ada sosok menteri sosial yang begitu dekat dengan pilar-pilar sosial.

    “Saya di Tagana dari tahun 2007, dari menteri ke menteri yang ada, hanya Pak Mensos Saifullah ini yang humoris, jadi sangat humoris dan bagus sekali pak Saifullah Yusuf ini,” papar Zainal.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M. Husni dan anggota Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo atau biasa dikenal Pasha Ungu.

    Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Alfiansyah atau yang biasa dikenal Komeng, kemudian ada juga anggota DPD RI lainnya seperti Pdt. Penrad Siagian dan Adib Fuad.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu