Xcloud.id

Blog

  • TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa TNI dan Polri mendapatkan kekuasaan yang sangat besar untuk memegang monopoli fisik serta senjata. Kekuasaan itu, terangnya, berasal dari rakyat 

    Prabowo menjelaskan bahwa kekuasaan dari negara untuk memonopoli senjata itu adalah suatu kekuasaan khusus. 

    “Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo kepada para pimpinan TNI-Polri di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    Presiden ke-8 RI itu lalu mengingatkan bahwa para prajurit maupun perwira digaji dan diberikan fasilitas dari uang rakyat. Maka itu, mereka diharapkan bisa memberikan dedikasi dan pengorbanan yang tinggi. 

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata, dan dengan kepercayaan demikian besar dengan menyerahkan kekuasaan ke saudara-saudara diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” tutur pria yang juga mantan Danjen Kopassus itu. 

    Adapun Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama jajaran Kepala Staf Angkatan. 

    Pada perhelatan rapat pimpinan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan turut memberikan materi kepada para pejabat dan pimpinan tinggi kedua lembaga. 

  • Dirut KAI Commuter: Stasiun Karet Sudah Tak Layak Buat Naik Turun Penumpang Megapolitan 30 Januari 2025

    Dirut KAI Commuter: Stasiun Karet Sudah Tak Layak Buat Naik Turun Penumpang Megapolitan 30 Januari 2025

    Dirut KAI Commuter: Stasiun Karet Sudah Tak Layak Buat Naik Turun Penumpang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Utama
    KAI Commuter
    Asdo Artriviyanto menyatakan
    Stasiun Karet
    tidak lagi memenuhi syarat sebagai tempat naik turun penumpang.
    Dengan keputusan ini, penumpang yang sebelumnya menggunakan Stasiun Karet akan dialihkan ke
    Stasiun BNI City
    .
    “Kalau teman-teman media lihat, kondisi Karet memang sudah tidak memenuhi syarat untuk naik turun penumpang,” ujar Asdo saat ditemui di Kantor PT Kereta Commuter Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).
    Menurut dia, rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City telah ada sejak tahun 2020.
    KAI Commuter bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta dalam pengelolaan kawasan Dukuh Atas.
    Asdo meyakini penumpang akan lebih nyaman jika naik turun melalui BNI City, terlebih stasiun itu dinilai lebih bagus dan peronnya lebih luas.
    “Makanya kalau teman-teman lihat, ada Skybridge yang menghubungkan dari Dukuh Atas ke Sudirman, terus dari Sudirman kami bikin selasar ke arah BNI City,” ungkap Asdo.
    Meskipun Stasiun Karet akan diintegrasikan, Asdo memastikan bahwa pelanggan setia Commuter Line tetap dapat mengakses stasiun tersebut. Nantinya, Stasiun Karet akan difungsikan sebagai area publik.
    “Konsepnya sudah ada. Jadi, teman-teman, pelanggan bisa menikmati wilayah Stasiun Karet ini menjadi pedestrian dan area untuk publik untuk tenant, jajanan, dan sebagainya,” jelasnya.
    Saat ini, KAI Commuter sedang membangun selasar dan kanopi untuk menghubungkan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City.
    Pada bagian paling ujung Barat, Stasiun BNI City sudah dibuatkan hall.
    “Jadi, penumpang yang dari pintu Stasiun Karet bisa langsung masuk ke Stasiun BNI City, tidak perlu jauh-jauh sampai ke Timur atau ke Tengah, bisa langsung dari Barat yang sudah kami bangunkan hall saat ini,” tambah Asdo.
    Pembangunan hall di Stasiun BNI City direncanakan akan rampung pada April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Prabowo ke TNI-Polri: Harus Selalu Bersama Rakyat

    Pesan Prabowo ke TNI-Polri: Harus Selalu Bersama Rakyat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menekankan peran penting TNI-Polri sebagai penegak kedaulatan dan hukum. Prabowo berpesan agar para pimpinan TNI-Polri harus menjadi pemimpin yang baik.

    “Saya kira tadi saya sampaikan kepada para pimpinan TNI Polri saya sampaikan peran mereka sangat penting mereka penegak kedaulatan, mereka penjaga kedaulatan mereka penegak hukum. Jadi saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo mengingatkan rakyat menaruh harapan besar kepada TNI-Polri. Menurutnya, TNI-Polri harus melindungi dan mengayomi rakyat.

    “Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat, rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat,” ujarnya.

    Prabowo juga berpesan kepada TNI-Polri untuk terus mawas diri dan mengoreksi diri. Ia menekankan TNI-Polri harus berada di bersama rakyat.

    “Dan saya tentunya minta TNI dan Polri kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat, membangun,” ujarnya.

    (eva/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Paulus Tannos Akan Langsung Ditahan setelah Diekstradisi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut buronan kasus pengadaan E-KTP, Paulus Tannos (PT) akan langsung ditahan jika proses ekstradisi yang bersangkutan telah rampung. Bos PT Shandipala Arthaputra itu sementara ini tengah ditahan di Singapura. 

    “Sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa perkara, Muhammad Nazarudin juga, begitu pula kita langsung melakukan proses penahanan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    “Intinya adalah begitu yang bersangkutan bisa didatangkan kembali ke Indonesia maka proses pelimpahan ke persidangan dapat segera dilakukan,” ungkap Tessa. 

    Disampaikan Tessa, Kementerian Hukum (Kemenkum) juga optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan. 

    “Dari Pemerintah Singapura melalui CPIB juga memberikan persyaratan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia dan itu KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan saat ini sedang bersama-sama memenuhi persyaratan tersebut,” tutur Tessa. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah terus berupaya merampungkan proses ekstradisi Paulus Tannos. Koordinasi dengan direktur OPHI, KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Luar Negeri juga dilakukan. Sudah disepakati juga terkait waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan proses tersebut. 

    “Saya perlu menegaskan batas waktu untuk mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan dan itu akan berakhir pada 3 Maret 2025. Namun, saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat kelengkapan berkas ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dipenuhi,” tutur Supratman.

  • Prabowo di Rapim TNI-Polri: Masa Depan Seluruh Bangsa, Ada di Atas Pundak Saudara – Page 3

    Prabowo di Rapim TNI-Polri: Masa Depan Seluruh Bangsa, Ada di Atas Pundak Saudara – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut memberikan pengarahan secara tertutup di Rapim yang dihadiri ratusan perwira tinggi TNI-Polri itu.

    Prabowo tiba di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.21 WIB. Eks Danjen Kopassus itu hadir didampingi sejumlah menteri.

    Hadir dalam rapat para pimpinan TNI-Polri di antaranya, Panglima TNI Jenderal TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir juga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

    Rapim TNI-Polri ini merupakan agenda yang digelar rutin setiap tahun. Rapim tahun ini mengambil tema “Sinergitas TNI-Polri guna mendukung terwujudnya Asta Cita”.

    Dalam sambutan awal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, arahan dari Presiden Prabowo akan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan bangsa kedepan. Harapannya, TNI-Polri bisa memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara.

    “Suatu penghormatan bagi kita semua di tengah-tengah padatnya kegiatan kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada perwira TNI-Polri guna menjadi bekal dalam menghadapi tantangan ke depan, sehingga dapat memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara,” kata Sigit.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • Buron Satu Bulan, Guru Ngaji Cabuli Murid di Ciledug Ditangkap di Serang Banten – Halaman all

    Buron Satu Bulan, Guru Ngaji Cabuli Murid di Ciledug Ditangkap di Serang Banten – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap W (40), guru ngaji yang mencabuli sejumlahnya muridnya di Ciledug, Tangerang, Banten.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan W ditangkap di Kampung Rancapanjang, Desa Sehat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

    Ade Ary menjelaskan, polisi berhasil meringkus guru ngaji itu setelah melakukan pengamatan CCTV dan analisis IT.

    Dari situ, polisi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan pelaku yang ternyata bersembunyi di wilayah Serang.

    “Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Ade Ary pada Kamis (30/1/2025).

    Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai sebesar lebih dari Rp21 juta.

     Selain itu, polisi menyita tiga unit handphone (HP) dan beberapa kartu ATM milik W, serta baju koko, sarung, dan peci pelaku.

    Modus Pelaku

    Pencabulan tersebut terjadi pada Senin (23/12/2024). Saat itu pelaku berpura-pura mendapatkan mimpi bahwa tangannya sakit.

    “Dan yang bisa menyembuhkan adalah air mani dari korban. Sehingga pelaku melakukan pencabulan terhadap korban anak tersebut,” beber Ade Ary.

    Ade Ary mengungkapkan, sejumlah korban mengaku dipaksa memegang kemaluan pelaku hingga mengeluarkan sperma.

    “Atas kejadian tersebut pelapor selaku orang tua korban datang ke Polres Metro Tangerang Kota guna membuat laporan polisi,” ungkap Kabid Humas.

    Pelaku sempat buron selama sekitar satu bulan sebelum akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

  • Kasus Anak ASN Kemhan yang Tabrak Orang di Jakbar Berakhir Damai, Simak Penjelasan Polisi – Halaman all

    Kasus Anak ASN Kemhan yang Tabrak Orang di Jakbar Berakhir Damai, Simak Penjelasan Polisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi membenarkan kasus anak aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berinisial MSK yang menabrak orang dan sejumlah kendaraan di Palmerah, Jakarta Barat, berakhir damai.

    MSK diketahui menggunakan mobil pelat dinas Kemenhan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto membenarkan hal tersebut.

    Namun, dirinya mengaku tak ikut campur mengenai kompensasi apa yang diberikan oleh pelaku terhadap para korban.

    “Itu tentunya pihak keluarga (yang hadir) dari yang buat testimoni itu pengendara mobil (pelaku),” kata Joko saat dihubungi Warta Kota, Kamis (30/1/2025).

    “Intinya kami berani menyelesaikan masalah karena sudah ada kesepakatan di antara semua pihak yang berperkara,” pungkasnya.

    Diketahui, MSK menabrak sejumlah pengendara hingga alami luka serius.

    Bahkan, salah seorang pejalan kaki bernama Teguh Ramadhan atau TR (25) meninggal dunia akibat pelaku melajukan mobilnya secara ugal-ugalan. 

    Dalam video yang beredar, nampak pelaku mengenakan kaos biru garis-garis, menyampaikan permohonan maafnya kepada korban dan keluarga korban.

    Ia juga tampil dengan satu mata yang tertutup perban lantaran sebelumnya babak belur dihajar massa. 

    “Kepada korban dan keluarga korban, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bersedia memaafkan saya,” kata Slamet di hadapan para korban, Kamis.

    Ia kemudian menyalami sejumlah korban yang mengalami luka serius akibat perbuatannya.

    Korban pertama yang ia salami bahkan kini mengenakan tongkat sebagai alat bantu jalan. 

    Sementara korban lainnya nampak sudah sehat.

    Slamet menyalami masing-masing dari korban dan menerima sejumlah nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya.

    “Udah ya terakhir, jangan diulangi lagi, kasihan yang enggak bisa jalan,” kata salah satu korban yang kakinya masih dibalut perban.

    Jadi Tersangka

    Polisi sebelumnya telah menetapkan MSK (24) sebagai tersangka. Walau demikian, tersangka belum sempat ditahan polisi.

    Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan, penahanan terhadap MSK belum dilakukan lantaran yang bersangkutan masih menjalani perawatan di rumah sakit. 

    “Sementara belum karena masih dalam perawatan,” kata Joko saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).

    Terkait penetapan tersangka tersebut, Joko hanya memberikan keterangan singkat. 

    “Intinya sudah naik tersangka,” kata ujar Joko.

    Pelat dinas dicabut

    Kemenhan mencabut pelat dinas dari ASN setelah anaknya menjadi tersangka.

    MSK diduga mengemudikan mobil berpelat dinas Kemenhan milik orangtuanya yang menabrak empat orang di Palmerah. 

    “Untuk PNS Kemenhan sudah dicabut pelat dinasnya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Selain mencabut pelat dinas, Kemenhan juga memberikan sanksi administratif lain kepada orangtua MSK.

    “Tidak akan diberikan perpanjangan maupun kesempatan untuk menggunakan pelat dinas Kemenhan lagi,” tegas Frega.

    Sebelumnya, sebuah mobil merek Toyota Innova yang dikemudikan MSK menabrak sejumlah orang dan pengendara di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, pada Senin (20/1/2025) dini hari.

    Setelah menabrak, MSK terus melaju ke Jalan Palmerah Barat Raya dan kembali menabrak sepeda motor.

    “Mobil itu tetap melaju. Sesampainya di dekat apotek Rawa Belong, (mobil) oleng ke kanan, masuk ke jalur berlawanan dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya,” jelas Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto.

    Setelah kecelakaan, MSK sempat dikeroyok massa saat mencoba melarikan diri. Akibat kejadian ini, empat orang mengalami luka-luka, yaitu TR (26), TN (23), S (29), dan ME (26), yang langsung dilarikan ke rumah sakit.

    Korban meninggal di rumah sakit

    TR (26), korban kecelakaan tersebut  meninggal pada Selasa (21/1/2025) saat dirawat di Rumah Sakit Pelni.

    “Betul (meninggal) sore kemarin sekitar jam 14.30 WIB. Lanjut dibawa ke kampung di Indramayu,” ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

    TR mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Perutnya mengalami luka robek setelah ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan anak dari seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu.

    “Saudara TR mengalami luka di bagian perut robek, selanjutnya dirawat di RS Pelni, Petamburan,” tambah Joko.

    Namun, Joko tidak mengetahui dengan pasti penyebab kematian TR. Pihak kepolisian saat ini sedang memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Kendati demikian, Joko enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan tersebut.

    “Meninggal kan medis yang tahu, kalau saya kan peristiwa laka, penyidik urusannya,” jelasnya.

    (Warta Kota/Kompas.com/Tribunnews)

  • KPK Sebut Proses Ekstradisi Buronan Kasus E-KTP Paulus Tannos Terus Dikebut

    KPK Sebut Proses Ekstradisi Buronan Kasus E-KTP Paulus Tannos Terus Dikebut

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proses merampungkan ekstradisi terhadap buronan kasus pengadaan e-KTP, Paulus Tannos masih terus dilakukan. Pemerintah Indonesia kini tengah fokus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengekstradisi Tannos.

    “Dari pemerintah Singapura melalui CPIB juga memberikan persyaratan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh pemerintah Indonesia dan itu KPK, Kementerian Hukum, Polri, dan kejaksaan saat ini sedang bersama-sama memenuhi persyaratan tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Disampaikan Tessa, Kementerian Hukum (Kemenkum) juga optimistis proses ekstradisi Paulus Tannos bisa segera dilakukan. Dia meyakini ekstradisi dapat terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    “Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Kementerian Hukum juga positif saudara PT dapat dipulangkan dalam waktu dekat, tidak sampai terpenuhi 45 harinya. Kita berharap juga hal tersebut dapat segera terlaksana,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyebut pemerintah tengah berupaya mengekstradisi buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos. Ekstradisi tersebut ditargetkan rampung secepatnya.

    “Dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari. Selama 45 hari itu untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya dalam waktu dekat,” kata Supratman saat dijumpai di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Disampaikan Supratman, Indonesia punya waktu 45 hari untuk merampungkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengekstradisi bos PT Shandipala Arthaputra itu dari Singapura. Hal itu berdasarkan kesepakatan ekstradisi antara kedua negara.

    Supratman menekankan, ekstradisi tidak bisa dilakukan secara instan. Dia menegaskan ada hak dan kewajiban yang mesti diperhatikan para pihak terkait dalam proses ekstradisi kali ini. Namun, dia menerangkan tidak ada kendala dalam proses sejauh ini.

    “Karena ini kan menyangkut soal strategi dan yang lain-lainnya. Karena itu nanti kalau terkait kasusnya jangan tanya di Kementerian Hukum. Itu nanti tanyakan ke KPK dan untuk pelaksananya nanti juga dengan Divisi Hubinter ya di Mabes Polri,” ungkap Supratman.

    Diberitakan, Paulus Tannos berhasil diamankan di Singapura. Dia sudah dalam pencarian KPK akibat tersandung kasus e-KTP.

  • Semrawut Simpang Susun Cileunyi Bawah Tol Cisumdawu,

    Semrawut Simpang Susun Cileunyi Bawah Tol Cisumdawu,

    JABAR EKSPRES – Berdirinya Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), tepatnya bagian bawah flyover kondisinya kian semrawut tidak teratur, bahkan tergolong kumuh memprihatinkan.

    Keberadaan kawasan Simpang Susun Cileunyi alias di bawah flyover Tol Cisumdawu, yang berada di wilayah Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung itu tak hanya marak terminal bayangan tapi kini menjamur pedagang kaki lima (PKL) liar.

    Salah seorang pengendara sepeda motor, Nasrul Nasrudin (27) mengaku, cukup terganggu dengan keberadaan angkot yang kerap memarkirkan kendaraan bahkan sampai membaris.

    BACA JUGA: Kasus Tol Cisumdawu Masih Belum Usai, MAKI Terus Kawal Jalannya Sidang

    “Risih aja lihatnya jadi gak teratur lalu lintas, kadang bikin macet juga. Kalau dibilang jalan raya lebih mirip pangkalan angkot, tapi mau disebut pangkalan atau terminal itu kan jalan raya,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (30/1).

    Pria berdomisili Kecamatan Rancaekek itu memaparkan, jika keberadaan terminal bayangan hingga kini menjamur juga PKL liar, dinilai merusak estetika dan mengganggu pandangan.

    “Kalau tertata disediakan memang area berdagang dan ada titik pangkalan resmi, saya rasa akan lebih enak. Jadinya enggak acak-acakan, kesannya jadi kumuh,” paparnya.

    Nasrul berharap, agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui dinas terkait, dapat mengambil tindakan dengan menyediakan ruang agar penataan kawasan Simpang Susun Cileunyi, tepatnya di bawah Jalan Tol Cisumdawu tidak semrawut.

    Dia juga menambahkan, dengan terkelolanya pangkalan angkot serta area berdagang bagi pelaku UMKM, dapat menghindari potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

    “Biar enggak kumuh, kemudian biar pedagang dan angkot juga lebih aman. Takutnya pembeli atau penumpang angkot meleng, bisa saja keserempet motor atau mobil,” beber Nasrul.

    “Soalnya mau gimana juga itu jalan raya satu arah, kendaraan yang lewat sudah pasti kecepatannya lumayan tinggi,” tukasnya.

    Melalui pantauan Jabar Ekspres di lokasi, selain jadi terminal bayangan bagi angkot, kios-kois liar pun menjamur, baik di kolong jembatan atau pun di pinggir-pinggir jalan kawasan Simpang Susun Cileunyi.

    Dampaknya, kawasan pun jadi kumuh dan kerap jadi sumber kemacetan. Pasalnya, kawasan Simpang Susun Cileunyi ini menjadi akses kendaraan dari sejumlah arah, yang melintas pun mulai dari roda dua hingga empat bahkan lebih seperti truk, bus dengan volume tinggi.

  • Legislator DPR RI dari Jember Ini Soroti Kekalahan Rakyat dalam Sejumlah Konflik Agraria

    Legislator DPR RI dari Jember Ini Soroti Kekalahan Rakyat dalam Sejumlah Konflik Agraria

    Jember (beritajatim.com) –  Muhammad Khozin, legislator DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan bangsa Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang, menyoroti kekalahan rakyat dalam sejumlah konflik agraria.

    “Ketika rakyat berhadapan dengan negara, sudah bisa ditebak siapa yang kalah, pasti rakyat,” kata Gus Khozin, sapaan akrab Khozin, dalam siaran persnya, usai rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kamis (30/1/2025) siang.

    Khozin lantas mencontohkan konflik antara PT Kereta Api Indonesia dengan masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ratusan keluarga yang telah puluhan tahun tinggal di area tersebut dan membayar pajak rutin harus digusur PT KAI yang berbekal grondkaart era pemerintah kolonial Belanda sebagai dasar pemberian sertifikat oleh BPN.

    Persoalan lainnya di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep. BPN memberikan 19 sertifikat hak milik (SHM) yang diklaim sebelumnya daratan dan belakangan mengalami abrasi. BPN merespons persoalan ini normatif sehingga berpotensi memunculkan letupan-letupan sosial.

    Dengan banyaknya persoalan tanah yang berujung pada kekalahan rakyat di hadapan negara, Khozin menagih peta jalan penyelesaian konflik agraria kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia juga mendorong dilakukannya penyelesaian jalan tengah dalam banyak persoalan pertanahan, khususnya di Pulau Jawa.

    “Saya mendorong perlu upaya win-win solution, misalnya warga diberi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) hingga beberapa waktu yang disepakati sembari dilakukan pendekatan persuasif agar tidak terjadi gesekan di masyarakat,” kata alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini.

    Pemerintah juga diminta tak sekadar mencabut SHM yang dianggap bermasalah, seperti dalam perkara pagar laut Tangerang. “Setelah dicabut SHM nya tentu harus ada langkah penindakan baik pidana maupun administratif khususnya di internal ATR/BPN,” kata Khozin bersemangat. [wir]