Xcloud.id

Blog

  • Kelahiran XLSMART hingga Perluasan FWA Lewat 1,4 GHz

    Kelahiran XLSMART hingga Perluasan FWA Lewat 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Kaleidoskop industri telekomunikasi Indonesia pada 2025 merangkum sejumlah peristiwa penting mulai dari merger XL Axiata dengan Smartfren hingga lelang frekuensi 1,4 GHz.

    Di saat yang sama, kualitas internet bergerak menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dari negara-negara dengan ekosistem digital yang lebih matang di Asia Tenggara. 

    Berikut rangkuman kaleidoskop industri telekomunikasi sepanjang 2025 yang dihimpun Bisnis:

    Konsolidasi Operator Seluler: Lahirnya XLSmart

    Konsolidasi kembali menjadi kata kunci industri telekomunikasi pada 2025. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan restu atas penggabungan PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), dan PT Smart Telecom (ST) menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart). Persetujuan ini menandai lahirnya entitas baru di tengah pasar seluler yang semakin kompetitif dan padat modal.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan persetujuan diberikan setelah proses verifikasi faktual dan pertemuan langsung dengan manajemen perusahaan. “Maka hari ini kami setelah verifikasi faktual dengan bertemu, kami prinsipnya memberikan persetujuan kepada PT XLSmart Telecom Sejahtera,” kata Meutya di Kantor Komdigi (17/4/2025).

    Customer service melayani pelanggan XLSMART

    Namun, restu pemerintah disertai prasyarat. Komdigi mewajibkan XLSmart menambah 8.000 base transceiver station (BTS) serta meningkatkan kecepatan jaringan hingga 16% pada 2029. Kewajiban tersebut menjadi penyeimbang atas konsentrasi pasar yang menguat pascamerger.

    Konsolidasi XLSmart memperpanjang jejak merger di industri telekomunikasi nasional setelah Indosat dan Tri Indonesia bergabung pada awal 2022. PT Indosat Ooredoo Tbk. (ISAT) dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) saat itu mendapat persetujuan hampir bulat dari pemegang saham untuk membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison. 

    Di luar jaringan terestrial, layanan satelit juga menghadapi tantangan sepanjang 2025. SpaceX mengumumkan layanan Starlink tidak tersedia sementara bagi pelanggan baru di Indonesia karena kapasitas yang telah habis terjual.

    “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” tulis Starlink melalui laman resminya, pada 13 Juli 2025. 

    Kondisi tersebut mencerminkan tingginya permintaan akses internet berbasis satelit, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber dan seluler. SpaceX bahkan disebut tengah mencari pendanaan hingga Rp6,5 triliun untuk menambah kapasitas satelit.

    Tak berselang lama, SpaceX kembali membuka layanan bagi pelanggan baru di Indonesia per 23 Juli 2025. Ketersediaan ini mencakup segmen ritel, korporasi, hingga backhaul, dan ditampilkan melalui peta ketersediaan resmi Starlink.

    Peluncuran Starlink

    Penataan Spektrum Baru: Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Selain konsolidasi operator, 2025 juga diwarnai oleh penataan spektrum baru. Komdigi membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access. Spektrum ini dinilai strategis untuk memperluas akses internet tetap nirkabel. Hasil lelang yang diumumkan pada Oktober 2025 menunjukkan menguatnya peran pemain non-operator seluler besar. 

    PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran sebesar Rp403,7 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), menguasai regional II yang mencakup Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, serta regional III yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

    Jajaran direksi Surge WIFI

    Kualitas Internet Membaik, Regulasi Kian Ketat

    Di tengah berbagai tantangan, kualitas internet Indonesia menunjukkan perbaikan relatif. Data Speedtest Global Index menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh Asia Tenggara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps per November 2025. Meski demikian, jarak dengan negara seperti Brunei Darussalam dan Singapura masih cukup lebar.

    Pada sisi regulasi, pemerintah bersiap menerapkan kewajiban registrasi SIM card berbasis biometrik pengenalan wajah. Aturan ini akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026, dengan masa transisi sejak Januari 2026.

    “Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah.

    Peluncuran Satelit Nusantara Lima

    Penguatan infrastruktur telekomunikasi nasional pada 2025 tidak hanya bertumpu pada jaringan terestrial dan konsolidasi operator, tetapi juga pada pengembangan konektivitas berbasis satelit. Salah satu tonggak pentingnya adalah peluncuran Satelit Nusantara Lima yang diharapkan memperluas akses internet, khususnya ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang masih sulit dijangkau jaringan fiber optik dan seluler.

    Satelit Nusantara Lima resmi diluncurkan ke angkasa pada Kamis (11/9/2025) malam waktu Florida, Amerika Serikat, atau Jumat pagi waktu Indonesia, menggunakan roket SpaceX Falcon 9. Peluncuran ini semula dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2025, namun mengalami beberapa kali penundaan akibat faktor cuaca di lokasi peluncuran.

    Dengan kapasitas lebih dari 160 gigabit per detik (Gbps), Nusantara Lima menjadi salah satu satelit komunikasi terbesar di Asia saat ini. Satelit ini dirancang untuk memperluas jangkauan layanan internet tidak hanya di Indonesia, tetapi juga Malaysia dan Filipina, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem konektivitas regional.

    Satelit meluncur ke orbit

    Satelit tersebut diproduksi oleh Boeing Satellite Systems International Inc. dengan platform Boeing 702MP dan bobot peluncuran sekitar 7,8 ton. Nusantara Lima dirancang memiliki masa operasi lebih dari 15 tahun, didukung teknologi Ka-Band Very High Throughput Satellite (VHTS), XIPS Electrical Thruster, serta Gen 7 Channelizer untuk efisiensi dan stabilitas transmisi data.

    Bencana Alam dan Uji Ketahanan Infrastruktur Konektivitas

    Menjelang akhir tahun, industri telekomunikasi kembali diuji oleh bencana alam. Banjir dan tanah longsor menyebabkan lumpuhnya konektivitas di sejumlah wilayah Sumatra, terutama Aceh. Komdigi mencatat pemulihan layanan di Aceh mencapai 80%, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat hampir pulih sepenuhnya.

    “[Saat ini] yang memang masih kami akan fokus kerjanya untuk pemulihan [di Aceh] itu ada di wilayah Aceh Tamiang, kemudian di wilayah Gayo Lues, dan di wilayah Bener Meriah,” kata Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

    PT Telkomsel mengungkapkan tantangan utama pemulihan berasal dari sektor kelistrikan. Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut banyak infrastruktur listrik yang rusak akibat bencana.

    “Banyak sutet yang sudah rubuh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” katanya.

  • Mencari nahkoda birokrasi NTB

    Mencari nahkoda birokrasi NTB

    Sekda NTB ke depan diharapkan bukan hanya administrator andal, tetapi pemimpin birokrasi yang mampu menjembatani visi besar pembangunan dengan realitas lapangan.

    Mataram (ANTARA) – Seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan di tengah sorotan publik.

    Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif tertinggi di daerah, melainkan poros penggerak birokrasi, penentu irama kerja perangkat daerah, sekaligus jembatan antara visi politik kepala daerah dan mesin pemerintahan sehari-hari.

    Karena itulah, setiap fase seleksi Sekda selalu lebih dari sekadar urusan kepegawaian. Ia adalah cermin dari arah tata kelola yang ingin dibangun.

    Di NTB, dinamika seleksi kali ini terasa berbeda. Selain karena dilakukan secara terbuka dan mengikuti regulasi nasional, muncul pula pertanyaan yang berulang di ruang publik: Siapkah aparatur sipil negara (ASN) lokal memimpin birokrasi sendiri? atau justru figur dari luar daerah yang lebih dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman.

    Pertanyaan ini bukan soal sentimen kedaerahan, melainkan tentang kapasitas, adaptasi, dan keberanian daerah mempercayai sumber daya manusianya.

    Seleksi yang diikuti sepuluh ASN, dengan latar belakang beragam dari internal pemerintah provinsi hingga kementerian dan lembaga nasional, memperlihatkan bahwa jabatan Sekda NTB cukup diminati.

    Prosesnya juga telah memenuhi syarat minimal pendaftar, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap asesmen kompetensi di Badan Kepegawaian Negara.

    Di atas kertas, mekanisme berjalan sesuai aturan. Namun, di balik prosedur itu, ada wacana yang lebih mendalam tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam birokrasi daerah.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 47 Ribu Ekstasi Disembunyikan Dalam Tas Ransel, Bakal Dikirim ke Pekanbaru

    47 Ribu Ekstasi Disembunyikan Dalam Tas Ransel, Bakal Dikirim ke Pekanbaru

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi menangkap dua orang dan menyita sembilan bungkus paket berisi 47 ribu butir narkotika jenis ekstasi di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Ekstasi itu dibawa dengan menggunakan sepeda motor.

    Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan oleh Tim Opsnal Subdit III yang dipimpin Kompol Ade Zaldi. Hal itu usai mendapatkan informasi adanya penjemputan ekstasi dalam jumlah besar di Kota Dumai, Jumat (12/12).

    “Petugas mengamankan dua tersangka berinisial R (47) dan rekannya W beserta sembilan bungkus paket diduga ekstasi yang dibawa menggunakan sepeda motor,” kata Kombes Putu Yudha di Pekanbaru, Senin (22/12).

    Dari hasil penggeledahan, polisi menyita dua tas ransel hitam berisi sembilan paket diduga ekstasi. Selain itu juga dua unit telepon seluler, serta satu unit sepeda motor Yamaha Vixion.

    Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka R mengaku barang haram tersebut akan diserahkan kepada tersangka lain berinisial F (34) di Kota Pekanbaru.

    Tim kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka F di sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Durian, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pada Sabtu (13/12) dini hari.

    “Barang bukti rencananya akan dikirim dan diedarkan ke Provinsi Jambi yang dikendalikan via ponsel oleh bandar yang berada di Jambi,” papar Kombes Putu.

    Dari hasil pengembangan di Jambi telah diamankan 2 orang tersangka inisial FA (39) dan AF (37). Seluruh tersangka dan barang bukti saat ini diamankan di Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengembangan jaringan lebih lanjut, serta penyidikan tindak pidana pencucian uang.

  • Akhir Cerita Gugatan Pendidikan SMA Gibran di PN Jakpus, Hakim Tegaskan Jalurnya Bukan Perdata

    Akhir Cerita Gugatan Pendidikan SMA Gibran di PN Jakpus, Hakim Tegaskan Jalurnya Bukan Perdata

    Akhir Cerita Gugatan Pendidikan SMA Gibran di PN Jakpus, Hakim Tegaskan Jalurnya Bukan Perdata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gugatan perdata mengenai riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kandas di tengah jalan. 
    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.
    “Jadi, setelah saya cek itu, di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat. Menyatakan, Pengadilan Negeri (tidak) berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat,” ujar Juru Bicara PN Jakpus Sunoto saat ditemui di lobi PN Jakpus, Senin (22/12/2025).
    Sunoto mengatakan, majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (
    PTUN
    ).
    Untuk itu, gugatan perdata yang diajukan oleh Subhan tidak dapat dilanjutkan di PN Jakpus.
    Namun, pihak-pihak yang tidak puas atas putusan ini masih bisa mengajukan upaya hukum lanjutan.
    Sunoto memaparkan, status Gibran dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment melalui MPR RI.
    “Berkaitan dengan status wakil presiden, berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden yang telah dilantik hanya dapat dipersoalkan, ya, hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme impeachment oleh MPR bukan melalui gugatan perdata,” ujar Sunoto.
    Menurutnya, pemakzulan Gibran dari kursi Wapres tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, seperti yang dicoba dilakukan oleh Subhan.
    Menurut hakim, keputusan KPU merupakan obyek perkara yang hanya bisa diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Bawaslu.
    “Substansi gugatan mempersoalkan keputusan KPU yang merupakan keputusan tata usaha negara yang berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,” lanjut Sunoto.
    Untuk itu, gugatan perdata ini berhenti di tahap putusan sela, tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian.
    Adapun sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025, perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
    Pertama, kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat bersekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, Subhan menilai, dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA.
    Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    Subhan Palal, warga sipil penggugat perdata Gibran, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang sesat setelah menyatakan gugatannya tidak dapat dilanjutkan.
    “Pengadilan sesat,” ujar Subhan saat dihubungi, Senin (22/12/2025) sore.
    Subhan menambahkan, Pakar Hukum Tata Negara yang dihadirkan KPU dalam sidang lalu, Ida Budhiati, telah menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan seseorang yang belum memegang jabatan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili.
    “Keterangan ahli dari KPU kemarin menerangkan jika PMH itu dilakukan oleh orang perseorangan seperti Tergugat I sebelum terpilih menjadi Wapres, maka PN (Pengadilan Negeri) [yang berwenang] mengadili PMH itu,” lanjutnya.
    Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat mengadili perkara terkait seorang pejabat negara atau institusi negara.
    Subhan menilai, Gibran telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres).
    “Perbuatan melawan hukumnya terjadi pada saat Gibran mendaftar cawapres yang tidak memenuhi syarat pendidikannya menurut UU Pemilu,” imbuh Subhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Larangan Kembang Api Tahun Baru di Jakarta Tahun Ini

    Larangan Kembang Api Tahun Baru di Jakarta Tahun Ini

    Jakarta –

    Perayaan tahun baru 2026 di Jakarta kali ini akan berbeda. Kembang api dilarang dinyalakan saat pergantian tahun nanti.

    Dirangkum detikcom, Senin (22/12), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta.

    “Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta.

    Pramono mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

    “Nanti akan ada SE Sekda. Tentunya kalau SE Sekda sudah keluar, orang-orang akan menaatinya. Semua kegiatan yang memerlukan perizinan, baik di hotel, mal, maupun acara lainnya, kami minta tidak mengadakan kembang api,” katanya.

    Pramono menegaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Sumatera. Pemprov DKI ingin perayaan Tahun Baru di Jakarta berlangsung lebih khidmat dan penuh empati.

    “Tahun ini kami memilih tidak ada kembang api. Kita ingin menyambut tahun baru dengan doa bersama, karena musibah yang terjadi menyangkut kita semua,” ujarnya.

    Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri.

    “Sedangkan jika ada perorangan yang menyalakan kembang api, tentunya kami tidak bisa mengatur itu. Namun, semua kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang diadakan di perhotelan maupun di pusat perbelanjaan dan sebagainya, semuanya kita minta untuk tidak mengadakan kembang api,” kata Pramono.

    Pramono juga memastikan tidak akan ada razia pedagang kembang api menjelang Tahun Baru. Menurutnya, pendekatan persuasif lebih diutamakan agar suasana pergantian tahun tetap kondusif.

    “Saya tidak mengadakan razia. Kita sedang menyambut tahun baru, jangan sampai membuat orang tidak bahagia,” katanya.

    Sebelumnya, Pramono juga ingin semua pihak di Jakarta mengedepankan empati terhadap korban bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dia tidak ingin perayaan tahun baru mewah di tengah suasana duka akibat bencana.

    “Yang paling utama, tidak ada kemeriahan yang berlebihan, apalagi yang bersifat mewah-mewah. Saya tidak menginginkan itu,” kata Pramono.

    Sebagai pengganti kembang api, Pemprov DKI menyiapkan konsep perayaan Tahun Baru dengan doa bersama lintas agama, pertunjukan musik, serta video mapping dan atraksi drone di sejumlah titik, termasuk di Bundaran HI yang menjadi lokasi utama perayaan.

    “Tanpa kembang api, esensi menyambut tahun baru tidak akan berkurang,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/rfs)

  • Huawei MatePad 12X Resmi Hadir di Indonesia, Ini Keunggulan Tablet PC-Lite Setara Laptop

    Huawei MatePad 12X Resmi Hadir di Indonesia, Ini Keunggulan Tablet PC-Lite Setara Laptop

    Liputan6.com, Jakarta – Huawei Indonesia resmi membawa Huawei MatePad 12X ke Tanah Air. Tablet ini ditujukan untuk profesional dan kreator membutuhkan perangkat kerja ringkas namun bertenaga, seiring meningkatnya ritme kerja fleksibel dan mobilitas tinggi.

    Huawei menilai, kebutuhan perangkat produktivitas kini tidak lagi terpaku pada laptop. Oleh karena itu, MatePad 12X dikembangkan sebagai tablet berperforma setara PC untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas penting secara lebih praktis, cepat, dan efisien.

    Senior Account Manager Huawei Indonesia, Edy Supartono, pada acara Hands-On MatePad 12X, Senin (22/12/2025), mengatakan, tablet ini dirancang untuk menjawab kebutuhan produktivitas pengguna modern yang membutuhkan perangkat fleksibel namun tetap bertenaga.

    “Apa yang membuat tablet Huawei terasa seperti laptop itu ada dua, dari sisi software dan hardware. Karena itulah MatePad 12X kami sebut sebagai PC-Lite,” ujar Edy.

    Spesifikasi Produktivitas PC-Level

    Dari sisi perangkat lunak, Huawei MatePad 12X mengandalkan PC-Level WPS Office 3.0 dirancang untuk menangani kebutuhan kerja intens. Pengguna dapat membuka banyak dokumen dalam satu tampilan tab, menyisipkan dokumen atau tautan langsung ke file lain, hingga mengolah tablet pivot dan rumus matematika kompleks seperti di laptop.

    Fitur multi-window view memungkinkan pengguna menjalankan beberapa dikumen sekaligus dalam layar. Toolbar dibuat intuitf dengan tampilan menyerupai versi desktop. Hal ini membuat pengguna tidak perlu beradaptasi ulang seperti pada aplikasi office versi mobile.

    “Interface-nya ini sangat familiar seperti office di laptop. Bahkan membuka banyak file di tablet ini justru lebih praktis karena cukup pakai tab,” jelas Edy. 

  • Varian 16 Pro Turun Drastis Jelang Libur Natal

    Varian 16 Pro Turun Drastis Jelang Libur Natal

    Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru 2025, distributor resmi Apple di Indonesia, iBox, terpantau melakukan penyesuaian harga secara besar-besaran untuk lini iPhone 16 Series.

    Penurunan harga paling mencolok menyasar model premium, yakni iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max, dengan nilai potongan mencapai jutaan rupiah dibandingkan dengan harga yang pernah ditulis oleh Bisnis awal Desember kemarin..

    Menurut pantauan data dari laman resmi iBox pada Senin (22/12/2025), iPhone 16 Pro kini dibanderol mulai dari Rp17.499.000 untuk varian kapasitas 128GB. Harga tersebut menunjukkan penurunan sekitar 20% dari harga normal sebelumnya yang berada di kisaran Rp21.999.000.

    Sementara itu, varian tertinggi iPhone 16 Pro Max kapasitas 256GB saat ini dipatok seharga Rp21.499.000, turun dari harga awal Rp25.999.000.

    Penurunan harga paling mencolog ditemukan pada iPhone 16 Pro Max varian 1TB yang kini dihargai Rp29.499.000, atau hemat sekitar Rp5,5 juta dari harga pada awal Desember.

    Berikut adalah update harga iPhone 17 Pro Max hingga iPhone 15 dibandingkan dengan harga pada awal Desember 2025:

    Harga iPhone 17 Pro Max

    256GB: Rp 25.749.000

    512GB: Stok habis

    1TB: Stok habis

    2TB: Rp 43.999.000

    Harga iPhone 17 Pro

    256GB: Rp 23.749.000

    512GB: Rp 28.249.000

    1TB: Rp 32.999.000

    Harga iPhone 16 Pro Max

    256GB: Rp 21.499.000 (sebelumnya Rp 21.999.000)

    512GB: Rp 25.499.000 (sebelumnya Rp 26.499.000)

    1TB: Rp 29.499.000 (sebelumnya Rp 31.499.000)

    Harga iPhone 16 Pro 

    128GB: Rp 17.499.000 (sebelumnya Rp 17.999.000)

    256GB: Rp 19.999.000 (sebelumnya Rp 20.499.000)

    512GB: Rp 23.499.000 (sebelumnya Rp 24.499.000)

    1TB: Rp 27.999.000 (sebelumnya Rp 28.999.000)

    Harga iPhone 16

    128GB: Rp 14.999.000 

    256GB: Rp 16.499.000 

    512GB: Rp 20.999.000

    Harga iPhone 16 Plus

    128GB: Rp 17.249.000 

    256GB: Rp 19.749.000

    512GB: Rp 22.999.000 

    Harga iPhone 15

    128GB: Rp 11.249.000

    Harga iPhone 15 Plus

    128GB: Rp 13.499.000

    256GB: Rp 15.999.000

    Adapun informasi ketersediaan produk dapat diperoleh melalui situs resmi iBox atau dengan mengunjungi gerai iBox terdekat secara langsung. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Hukuman Penjara 1.000 Tahun Lamanya untuk Gangster El Salvador

    Hukuman Penjara 1.000 Tahun Lamanya untuk Gangster El Salvador

    Jakarta –

    Ratusan anggota kriminal di El Savador dihukum otoritas setempat. Beberapa penjahat menerima hukuman penjara hingga 1.000 tahun.

    Kantor Jaksa Agung El Salvador, seperti dilansir AFP, Senin (22/12), mengatakan bahwa sebanyak 248 anggota geng jalanan Mara Salvatrucha, atau yang lebih dikenal sebagai MS-13, telah menerima “hukuman yang patut menjadi contoh” atas 43 tindak pembunuhan dan 42 tindak penghilangan paksa, di antara kejahatan-kejahatan lainnya.

    Tidak disebutkan lebih lanjut soal tanggal penjatuhan hukuman itu atau apakah para terdakwa diadili secara massal.

    Dalam pernyataan via media sosial X, Kantor Jaksa Agung El Salvador menyebut satu terpidana dijatuhi hukum 1.335 tahun penjara, sedangkan 10 terpidana lainnya menerima hukuman mulai dari 463 tahun penjara hingga 958 tahun penjara.

    Sejak Maret 2022, Presiden Nayib Bukele menindak keras geng-geng kriminal di bawah keadaan darurat yang memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah. Lebih dari 90.000 orang telah ditahan, dan sekitar 8.000 orang dibebaskan telah dinyatakan tidak bersalah.

    Pemerintah Klaim Hukuman Berat Kurangi Angka Pembunuhan

    Operasi yang digencarkan Presiden Bukele melawan geng kriminal telah mengurangi angka pembunuhan ke tingkat terendah dalam sejarah di negara Amerika Tengah tersebut, tetapi kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh pasukan keamanan melakukan pelanggaran.

    Menurut pemerintah El Salvador, geng kriminal MS-13 dan satu geng lainnya, Barrio 18, bertanggung jawab atas kematian sekitar 200.000 orang selama tiga dekade. Kedua geng kriminal itu pernah menguasai sekitar 80 persen wilayah negara itu, dan El Salvador menjadi salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.

    Geng-geng kriminal tersebut, sebut kantor Kejaksaan Agung El Salvador, memeras “para korban yang memiliki bisnis, meminta sejumlah uang yang berbeda-beda jumlahnya sebagai imbalan agar tidak menyakiti mereka”.

    “Beberapa orang terpaksa menutup bisnis mereka karena takut akan ancaman tersebut,” kata kantor Kejaksaan Agung El Salvador dalam pernyataannya.

    Amerika Serikat (AS) telah menetapkan MS-13 dan beberapa geng kriminal lainnya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan sebagai organisasi teroris asing.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/rfs)

  • Pernah Kalah Pilkada, Ini Profil Wagub Bangka Belitung Tersangka Kasus Ijazah Palsu

    Pernah Kalah Pilkada, Ini Profil Wagub Bangka Belitung Tersangka Kasus Ijazah Palsu

    Liputan6.com, Jakarta – Polri menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Dalam perkara ini, Hellyana dilaporkan oleh seorang mahasiswa bernama Ahmad Sidik.

    “Iya benar (ditetapkan tersangka),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin (22/12/2025).

    Sidik yang merupakan mahasiswa Universitas Bangka Belitung menemukan adanya ketidaksesuaian terkait tahun kelulusan Hellyana dari Universitas Azzahra.

    Hellyana mengklaim lulus dari Universitas Azzahra pada tahun 2012. Namun, pada sistem PD Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Hellyana tercatat sebagai mahasiswa Universitas Azzahra pada 2013 dan berstatus tidak aktif sejak 2014.

    Informasi yang dirangkum Liputan6.com, Hellyana lahir pada tanggal 26 Juli 1977 di Tanjung Pandan. Dia menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dari tahun 1992 hingga 1995.

    Hellyana pernah menjabat sebagai anggota DPRD Bangka Belitung selama dua periode berturut-turut, yakni dari tahun 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia melanjutkan kiprah di tingkat provinsi sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019–2024, di mana ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi I.

    Hellyana juga tercatat sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka Belitung.

    Pada Pemilihan umum Bupati Belitung 2018, ia maju sebagai calon Bupati Belitung didampingi oleh Junaidi Rachman, namun kalah dengan pasangan Sahani Saleh-Isyak Meirobie.

    Pada Pemilihan umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2024, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendampingi Hidayat Arsani selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

  • Deretan Aplikasi Ini ‘Curi’ Data Penggunanya, Ada Roblox dan Candy Crush

    Deretan Aplikasi Ini ‘Curi’ Data Penggunanya, Ada Roblox dan Candy Crush

    JAKARTA – Penelitian terbaru yang dilakukan pakar struktur Teknologi Informasi (TI) mengungkapkan sejumlah aplikasi yang mengumpulkan data pribadi penggunanya. Daftar ini mencakup aplikasi populer.

    Ada aplikasi gim seperti Roblox hingga media sosial seperti TikTok dan Instagram. Pengumpulan data pengguna ini dilakukan sebagai imbalan dari layanan gratis yang ditawarkan pengembang ke publik. Biasanya, data ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan iklan.

    Berdasarkan laporan yang disusun oleh Marin Marinčić, pakar dari Nsoft, data ini dibuat berdasarkan laporan privasi resmi yang diserahkan oleh masing-masing pengembang aplikasi ke Apple. Artinya, Apple mengetahui bahwa aplikasi ini mengumpulkan data penggunanya.

    Keluarga besar Meta, yaitu Facebook, Instagram, Messenger, dan Threads, menempati urutan teratas sebagai aplikasi yang paling mengkhawatirkan. Keempat aplikasi ini membagikan sekitar 68,6 persen data pribadi pengguna kepada pihak ketiga.

    Aplikasi media sosial lainnya seperti LinkedIn, TikTok, dan X juga tercatat sebagai pengumpul data yang sangat aktif. Sebagian besar dari mereka menggunakan lebih dari 50 persen data pelanggan untuk menjalankan fungsi dasar aplikasi tersebut.

    Yang cukup mengejutkan, aplikasi permainan seperti Candy Crush Saga dan Roblox turut masuk ke dalam daftar aplikasi pengumpul data pengguna. Namun, masing-masing aplikasi ini mengumpulkan data untuk kebutuhan yang berbeda.

    Roblox tidak membagikan data mereka sedikit pun ke pihak ketiga, sedangkan Candy Crush membagikan 8,6 persen data pengguna ke pihak ketiga. Untuk kebutuhan iklan, masing-masing aplikasi ini memanfaatkan lebih dari 20 persen data penggunanya.

    Duolingo juga masuk ke dalam daftar ini. Aplikasi edukasi bahasa tersebut tercatat membagikan 20 persen data pribadinya kepada pihak luar untuk keperluan analisis. Aplikasi WhatsApp Business juga perlu diwaspadai karena memerlukan 57,1 persen informasi pribadi untuk berfungsi secara optimal.

    Berbeda dengan versi standar, pesan di WhatsApp Business tidak menggunakan enkripsi ujung-ke-ujung sehingga dapat dibaca oleh pihak pengembang. Platform video YouTube juga dikenal sebagai pengumpul data dengan membagikan 31,4 persen informasi penggunanya ke perusahaan luar.

    Di sisi lain, Amazon mengumpulkan banyak informasi, tetapi hanya membagikan kurang dari 6 persen datanya kepada pihak ketiga. Perusahaan ritel ini lebih banyak menggunakan data pengguna untuk mempersonalisasi pengalaman belanjanya.

    Melihat daftar aplikasi ini, pastikan untuk selalu memeriksa laporan privasi di App Store atau Play Store sebelum mengunduh aplikasi baru. Selain itu, pahami detail dari jenis data apa yang akan diambil dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan.