Xcloud.id

Blog

  • Hashim Djojohadikusumo Bongkar Dalang Penyebar Isu Prabowo Miliki Lahan Sawit Jutaan Hektare di Sumatera

    Hashim Djojohadikusumo Bongkar Dalang Penyebar Isu Prabowo Miliki Lahan Sawit Jutaan Hektare di Sumatera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki ratusan ribu hingga jutaan hektare kebun sawit di Sumatera dan sejumlah daerah lain merupakan fitnah yang sengaja disebarkan melalui media sosial.

    Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Gekira di Jakarta. Ia menekankan bahwa Prabowo sama sekali tidak memiliki lahan sawit di Indonesia, bahkan tidak satu hektare pun.

    “Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektare lahan sawit di Sumatera. Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran,” ujar Hashim dikutip pada Senin (22/12/2025).

    “Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya satu hektare pun lahan sawit. Dimanapun di Indonesia, tidak punya. Ini fitnah,” tambahnya.

    Hashim menekankan bahwa narasi tersebut bukan sekadar kesalahan informasi, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk merusak reputasi Presiden Prabowo.

    Terutama di tengah kebijakan pemerintah yang tengah melakukan penertiban dan pembenahan sektor sumber daya alam.

    “Tiap hari di sosial media, fitnah-fitnah dan fitnah terus. Ya, seolah-olah pemerintah bertanggung jawab atas bencana alam,” tukasnya.

    Ia menyebut ada indikasi kuat adanya gerakan terorganisir yang sengaja menggiring opini publik untuk mendiskreditkan pemerintah.

    “Ya, so ini, ini ada indikasi. Ada indikasi, ada gerakan masif untuk menjelekin pemerintah,” lanjut Hashim.

  • Cicil BYD Atto 1 Bisa Bayar Rp 1 Jutaan per Bulan, Begini Skemanya

    Cicil BYD Atto 1 Bisa Bayar Rp 1 Jutaan per Bulan, Begini Skemanya

    Jakarta –

    Harga BYD Atto 1 termurah naik Rp 4 juta. Meski begitu, kamu masih bisa kok nyicil BYD Atto 1 Rp 1 jutaan per bulan. Berikut ini skemanya.

    BYD Atto 1 varian terendah naik harga pada bulan lalu. Kalau sebelumnya Atto 1 termurah dibanderol Rp 195 juta, kini naik Rp 4 juta menjadi Rp 199 juta. Meski begitu, kamu yang mau beli dengan cara kredit dan cicilan rendah, masih bisa lho!

    Misalnya buat kamu yang mau beli BYD Atto 1 termurah tapi cicilannya Rp 1 jutaan, ternyata masih bisa asalkan uang mukanya besar. Berdasarkan simulasi yang dilakukan detikOto, paling tidak uang mukanya sebesar 70 persen dari harga untuk bisa mendapat cicilan Rp 1 juta per bulan. Skema lengkapnya berikut ini.

    Skema Cicilan BYD Attp 1 Rp 1 Jutaan per Bulan

    Harga: Rp 199 juta
    DP 70 persen: Rp 139,3 juta

    Tenor: 48 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 146..269.282
    Cicilan per bulan: Rp 1,886 jutaTenor: 60 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 146.040.973
    Cicilan per bulan: Rp 1,652 juta

    Harga: 199 juta
    DP 80 persen: Rp 159,2 juta

    Tenor: 36 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 165.696.153
    Cicilan per bulan: Rp 1,618 jutaTenor: 48 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 165.408.282
    Cicilan per bulan: Rp 1,324 jutaTenor: 60 bulan
    Total pembayaran pertama: Rp 165.253.973
    Cicilan per bulan: Rp 1,164 juta

    Itu tadi skema cicilan BYD Atto 1 Rp 1 jutaan per bulan. Risikonya jelas uang muka yang sangat besar. Kalau kamu bayar uang mukanya rendah, maka risikonya cicilannya tinggi. Contoh buat kamu yang membayar DP 20 persen sekitar Rp 39,8 juta, maka cicilan per bulannya paling rendah Rp 4 jutaan per bulan.

    Spesifikasi BYD Atto 1 Termurah

    Menyoal spesifikasi, BYD Atto 1 termurah ini mengusung baterai 30,08 kWh dengan jarak tempuh 300 km. Untuk pengecasan, versi Dynamic dibekali sistem DC charging 30 kW. Di atas kertas, BYD Atto 1 punya tenaga 55 kW dan torsi 135 Nm. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi 0-50 km/jam dalam 4,9 detik, serta kecepatan maksimal hingga 130 km/jam. Bicara fitur, sebagai varian terendah tentu tak selengkap varian tertingginya. Namun BYD Atto 1 Dynamic ini sudah dilengkapi dengan empat airbag, rear view camera, 3 radar, electric parking brake, cruise control system, electronic stability control, anti-lock braking system, hill-start assist contol, hingga traction control system.

    (dry/din)

  • Sengkarut Panjang Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Kini Tersangka

    Sengkarut Panjang Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Kini Tersangka

    Sengkarut Panjang Ijazah Palsu, Wagub Babel Hellyana Kini Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sengkarut dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, memasuki babak baru.
    Mabes Polri membenarkan bahwa Hellyana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
    Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (22/12/2025) malam.
    “Iya benar (Hellyana ditetapkan tersangka),” ujar Trunoyudo singkat.
    Penetapan tersangka terhadap Hellyana sebelumnya diungkap kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara.
    Ia mengaku telah menerima surat resmi dari Mabes Polri yang menyatakan status hukum Wakil Gubernur Bangka Belitung tersebut.
    “Benar terkait informasi tersebut. Kami juga sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Mabes Polri yaitu tentang perihal ijazah Wakil Gubernur yaitu Ibu Hellyana,” kata Herdika dalam keterangannya, Senin.
    Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pelapor, penetapan tersangka Hellyana tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.
    Herdika menjelaskan, dugaan penggunaan
    ijazah palsu
    tersebut mengacu pada hasil penelusuran data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
    Dalam data PDDIKTI, Hellyana tercatat mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013.
    Namun, status akademiknya disebut mengundurkan diri pada 2014.
    “Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya kuliah satu tahun saja,” terang Herdika.
    Menurut dia, temuan tersebut menjadi salah satu dasar kuat bagi pelapor untuk meyakini adanya dugaan penggunaan ijazah yang tidak sah.
    Di sisi lain, kuasa hukum Hellyana membantah kabar yang menyebut kliennya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri.
    Kuasa hukum Hellyana, M. Zainul Arifin, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum pernah menerima surat penetapan tersangka secara resmi dari Mabes Polri.
    “Sampai hari ini tidak pernah ada surat penetapan tersangka yang kami terima secara resmi dari penyidik. Karena itu, kami meminta publik dan media untuk tidak berspekulasi serta menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum,” kata Zainul dalam keterangannya, Senin.
    Menurut Zainul, informasi yang beredar di publik dinilai prematur dan berpotensi menyesatkan.
    Ia pun meminta semua pihak menghormati proses hukum yang masih berjalan.
    Zainul juga menegaskan, apabila benar terdapat dugaan pemalsuan ijazah dalam perkara ini, maka secara hukum kliennya justru merupakan pihak yang dirugikan, bukan pelaku tindak pidana.
    “Jika pun ada dugaan pemalsuan ijazah, maka secara hukum klien kami justru adalah pihak yang paling dirugikan. Tidak mungkin peristiwa seperti itu berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain yang memiliki peran dan kepentingan,” tegas Zainul.
    Lebih lanjut, Zainul menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen dan alat bukti kepada penyidik, termasuk bukti keaslian ijazah serta dokumen yang menunjukkan bahwa Hellyana pernah menempuh pendidikan secara sah.
    “Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen, termasuk bukti keaslian ijazah dan bukti bahwa klien kami benar pernah kuliah di Azzahra. Fakta-fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan objektif dalam proses hukum,” lanjutnya.
    Zainul menambahkan, Hellyana bersikap kooperatif dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
    Namun, ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
    “Kami menghormati proses penyidikan, tetapi kami juga meminta agar asas praduga tak bersalah dijunjung tinggi dan tidak ada trial by the press,” pungkas Zainul.
    Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung bernama Ahmad Sidik, yang didampingi kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara.
    Laporan dugaan kepemilikan ijazah palsu itu dilayangkan ke Bareskrim Polri dan diterima Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025.
    Dalam laporan tersebut, Hellyana diduga melanggar Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan/atau Akta Autentik.
    Selain itu, ia juga disangkakan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lemhannas kirim bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera

    Lemhannas kirim bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) bekerja sama dengan Alumni P4N 63 Lemhannas RI, TNI AU dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan bantuan logistik berupa kebutuhan pokok untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Senin (22/12).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, dijelaskan upaya itu dilakukan untuk meringankan beban para korban sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

    “Kami percaya bantuan akan didistribusikan oleh BNPB sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Kami sampaikan amanah ini dan terima kasih berkenan menyalurkan bantuan kami,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam siaran pers tersebut.

    Bantuan tersebut dikerahkan Ace kepada Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat.

    Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan non pangan seperti pakaian, pembalut, popok, dan kebutuhan dasar lain sebanyak 71 kantong.

    Bantuan tersebut dikirimkan menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Ace berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Dia juga meminta dukungan dari berbagai pihak untuk saling bergotong royong membantu pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

    “Saya kira akan bagus kalau kita memiliki semangat gotong royong, empati, dan semangat bekerja sama.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelahiran XLSMART hingga Perluasan FWA Lewat 1,4 GHz

    Kelahiran XLSMART hingga Perluasan FWA Lewat 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Kaleidoskop industri telekomunikasi Indonesia pada 2025 merangkum sejumlah peristiwa penting mulai dari merger XL Axiata dengan Smartfren hingga lelang frekuensi 1,4 GHz.

    Di saat yang sama, kualitas internet bergerak menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dari negara-negara dengan ekosistem digital yang lebih matang di Asia Tenggara. 

    Berikut rangkuman kaleidoskop industri telekomunikasi sepanjang 2025 yang dihimpun Bisnis:

    Konsolidasi Operator Seluler: Lahirnya XLSmart

    Konsolidasi kembali menjadi kata kunci industri telekomunikasi pada 2025. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan restu atas penggabungan PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), dan PT Smart Telecom (ST) menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart). Persetujuan ini menandai lahirnya entitas baru di tengah pasar seluler yang semakin kompetitif dan padat modal.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan persetujuan diberikan setelah proses verifikasi faktual dan pertemuan langsung dengan manajemen perusahaan. “Maka hari ini kami setelah verifikasi faktual dengan bertemu, kami prinsipnya memberikan persetujuan kepada PT XLSmart Telecom Sejahtera,” kata Meutya di Kantor Komdigi (17/4/2025).

    Customer service melayani pelanggan XLSMART

    Namun, restu pemerintah disertai prasyarat. Komdigi mewajibkan XLSmart menambah 8.000 base transceiver station (BTS) serta meningkatkan kecepatan jaringan hingga 16% pada 2029. Kewajiban tersebut menjadi penyeimbang atas konsentrasi pasar yang menguat pascamerger.

    Konsolidasi XLSmart memperpanjang jejak merger di industri telekomunikasi nasional setelah Indosat dan Tri Indonesia bergabung pada awal 2022. PT Indosat Ooredoo Tbk. (ISAT) dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) saat itu mendapat persetujuan hampir bulat dari pemegang saham untuk membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison. 

    Di luar jaringan terestrial, layanan satelit juga menghadapi tantangan sepanjang 2025. SpaceX mengumumkan layanan Starlink tidak tersedia sementara bagi pelanggan baru di Indonesia karena kapasitas yang telah habis terjual.

    “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” tulis Starlink melalui laman resminya, pada 13 Juli 2025. 

    Kondisi tersebut mencerminkan tingginya permintaan akses internet berbasis satelit, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber dan seluler. SpaceX bahkan disebut tengah mencari pendanaan hingga Rp6,5 triliun untuk menambah kapasitas satelit.

    Tak berselang lama, SpaceX kembali membuka layanan bagi pelanggan baru di Indonesia per 23 Juli 2025. Ketersediaan ini mencakup segmen ritel, korporasi, hingga backhaul, dan ditampilkan melalui peta ketersediaan resmi Starlink.

    Peluncuran Starlink

    Penataan Spektrum Baru: Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Selain konsolidasi operator, 2025 juga diwarnai oleh penataan spektrum baru. Komdigi membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access. Spektrum ini dinilai strategis untuk memperluas akses internet tetap nirkabel. Hasil lelang yang diumumkan pada Oktober 2025 menunjukkan menguatnya peran pemain non-operator seluler besar. 

    PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran sebesar Rp403,7 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), menguasai regional II yang mencakup Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, serta regional III yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

    Jajaran direksi Surge WIFI

    Kualitas Internet Membaik, Regulasi Kian Ketat

    Di tengah berbagai tantangan, kualitas internet Indonesia menunjukkan perbaikan relatif. Data Speedtest Global Index menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh Asia Tenggara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps per November 2025. Meski demikian, jarak dengan negara seperti Brunei Darussalam dan Singapura masih cukup lebar.

    Pada sisi regulasi, pemerintah bersiap menerapkan kewajiban registrasi SIM card berbasis biometrik pengenalan wajah. Aturan ini akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026, dengan masa transisi sejak Januari 2026.

    “Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah.

    Peluncuran Satelit Nusantara Lima

    Penguatan infrastruktur telekomunikasi nasional pada 2025 tidak hanya bertumpu pada jaringan terestrial dan konsolidasi operator, tetapi juga pada pengembangan konektivitas berbasis satelit. Salah satu tonggak pentingnya adalah peluncuran Satelit Nusantara Lima yang diharapkan memperluas akses internet, khususnya ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang masih sulit dijangkau jaringan fiber optik dan seluler.

    Satelit Nusantara Lima resmi diluncurkan ke angkasa pada Kamis (11/9/2025) malam waktu Florida, Amerika Serikat, atau Jumat pagi waktu Indonesia, menggunakan roket SpaceX Falcon 9. Peluncuran ini semula dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2025, namun mengalami beberapa kali penundaan akibat faktor cuaca di lokasi peluncuran.

    Dengan kapasitas lebih dari 160 gigabit per detik (Gbps), Nusantara Lima menjadi salah satu satelit komunikasi terbesar di Asia saat ini. Satelit ini dirancang untuk memperluas jangkauan layanan internet tidak hanya di Indonesia, tetapi juga Malaysia dan Filipina, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem konektivitas regional.

    Satelit meluncur ke orbit

    Satelit tersebut diproduksi oleh Boeing Satellite Systems International Inc. dengan platform Boeing 702MP dan bobot peluncuran sekitar 7,8 ton. Nusantara Lima dirancang memiliki masa operasi lebih dari 15 tahun, didukung teknologi Ka-Band Very High Throughput Satellite (VHTS), XIPS Electrical Thruster, serta Gen 7 Channelizer untuk efisiensi dan stabilitas transmisi data.

    Bencana Alam dan Uji Ketahanan Infrastruktur Konektivitas

    Menjelang akhir tahun, industri telekomunikasi kembali diuji oleh bencana alam. Banjir dan tanah longsor menyebabkan lumpuhnya konektivitas di sejumlah wilayah Sumatra, terutama Aceh. Komdigi mencatat pemulihan layanan di Aceh mencapai 80%, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat hampir pulih sepenuhnya.

    “[Saat ini] yang memang masih kami akan fokus kerjanya untuk pemulihan [di Aceh] itu ada di wilayah Aceh Tamiang, kemudian di wilayah Gayo Lues, dan di wilayah Bener Meriah,” kata Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

    PT Telkomsel mengungkapkan tantangan utama pemulihan berasal dari sektor kelistrikan. Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut banyak infrastruktur listrik yang rusak akibat bencana.

    “Banyak sutet yang sudah rubuh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” katanya.

  • Mencari nahkoda birokrasi NTB

    Mencari nahkoda birokrasi NTB

    Sekda NTB ke depan diharapkan bukan hanya administrator andal, tetapi pemimpin birokrasi yang mampu menjembatani visi besar pembangunan dengan realitas lapangan.

    Mataram (ANTARA) – Seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan di tengah sorotan publik.

    Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif tertinggi di daerah, melainkan poros penggerak birokrasi, penentu irama kerja perangkat daerah, sekaligus jembatan antara visi politik kepala daerah dan mesin pemerintahan sehari-hari.

    Karena itulah, setiap fase seleksi Sekda selalu lebih dari sekadar urusan kepegawaian. Ia adalah cermin dari arah tata kelola yang ingin dibangun.

    Di NTB, dinamika seleksi kali ini terasa berbeda. Selain karena dilakukan secara terbuka dan mengikuti regulasi nasional, muncul pula pertanyaan yang berulang di ruang publik: Siapkah aparatur sipil negara (ASN) lokal memimpin birokrasi sendiri? atau justru figur dari luar daerah yang lebih dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman.

    Pertanyaan ini bukan soal sentimen kedaerahan, melainkan tentang kapasitas, adaptasi, dan keberanian daerah mempercayai sumber daya manusianya.

    Seleksi yang diikuti sepuluh ASN, dengan latar belakang beragam dari internal pemerintah provinsi hingga kementerian dan lembaga nasional, memperlihatkan bahwa jabatan Sekda NTB cukup diminati.

    Prosesnya juga telah memenuhi syarat minimal pendaftar, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap asesmen kompetensi di Badan Kepegawaian Negara.

    Di atas kertas, mekanisme berjalan sesuai aturan. Namun, di balik prosedur itu, ada wacana yang lebih mendalam tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam birokrasi daerah.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 47 Ribu Ekstasi Disembunyikan Dalam Tas Ransel, Bakal Dikirim ke Pekanbaru

    47 Ribu Ekstasi Disembunyikan Dalam Tas Ransel, Bakal Dikirim ke Pekanbaru

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi menangkap dua orang dan menyita sembilan bungkus paket berisi 47 ribu butir narkotika jenis ekstasi di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Ekstasi itu dibawa dengan menggunakan sepeda motor.

    Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan oleh Tim Opsnal Subdit III yang dipimpin Kompol Ade Zaldi. Hal itu usai mendapatkan informasi adanya penjemputan ekstasi dalam jumlah besar di Kota Dumai, Jumat (12/12).

    “Petugas mengamankan dua tersangka berinisial R (47) dan rekannya W beserta sembilan bungkus paket diduga ekstasi yang dibawa menggunakan sepeda motor,” kata Kombes Putu Yudha di Pekanbaru, Senin (22/12).

    Dari hasil penggeledahan, polisi menyita dua tas ransel hitam berisi sembilan paket diduga ekstasi. Selain itu juga dua unit telepon seluler, serta satu unit sepeda motor Yamaha Vixion.

    Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka R mengaku barang haram tersebut akan diserahkan kepada tersangka lain berinisial F (34) di Kota Pekanbaru.

    Tim kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka F di sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Durian, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pada Sabtu (13/12) dini hari.

    “Barang bukti rencananya akan dikirim dan diedarkan ke Provinsi Jambi yang dikendalikan via ponsel oleh bandar yang berada di Jambi,” papar Kombes Putu.

    Dari hasil pengembangan di Jambi telah diamankan 2 orang tersangka inisial FA (39) dan AF (37). Seluruh tersangka dan barang bukti saat ini diamankan di Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengembangan jaringan lebih lanjut, serta penyidikan tindak pidana pencucian uang.

  • Akhir Cerita Gugatan Pendidikan SMA Gibran di PN Jakpus, Hakim Tegaskan Jalurnya Bukan Perdata

    Akhir Cerita Gugatan Pendidikan SMA Gibran di PN Jakpus, Hakim Tegaskan Jalurnya Bukan Perdata

    Akhir Cerita Gugatan Pendidikan SMA Gibran di PN Jakpus, Hakim Tegaskan Jalurnya Bukan Perdata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gugatan perdata mengenai riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kandas di tengah jalan. 
    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.
    “Jadi, setelah saya cek itu, di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat. Menyatakan, Pengadilan Negeri (tidak) berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat,” ujar Juru Bicara PN Jakpus Sunoto saat ditemui di lobi PN Jakpus, Senin (22/12/2025).
    Sunoto mengatakan, majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (
    PTUN
    ).
    Untuk itu, gugatan perdata yang diajukan oleh Subhan tidak dapat dilanjutkan di PN Jakpus.
    Namun, pihak-pihak yang tidak puas atas putusan ini masih bisa mengajukan upaya hukum lanjutan.
    Sunoto memaparkan, status Gibran dapat dipersoalkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment melalui MPR RI.
    “Berkaitan dengan status wakil presiden, berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden yang telah dilantik hanya dapat dipersoalkan, ya, hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme impeachment oleh MPR bukan melalui gugatan perdata,” ujar Sunoto.
    Menurutnya, pemakzulan Gibran dari kursi Wapres tidak dapat dilakukan melalui gugatan perdata, seperti yang dicoba dilakukan oleh Subhan.
    Menurut hakim, keputusan KPU merupakan obyek perkara yang hanya bisa diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Bawaslu.
    “Substansi gugatan mempersoalkan keputusan KPU yang merupakan keputusan tata usaha negara yang berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,” lanjut Sunoto.
    Untuk itu, gugatan perdata ini berhenti di tahap putusan sela, tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian.
    Adapun sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025, perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
    Pertama, kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat bersekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, Subhan menilai, dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA.
    Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    Subhan Palal, warga sipil penggugat perdata Gibran, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang sesat setelah menyatakan gugatannya tidak dapat dilanjutkan.
    “Pengadilan sesat,” ujar Subhan saat dihubungi, Senin (22/12/2025) sore.
    Subhan menambahkan, Pakar Hukum Tata Negara yang dihadirkan KPU dalam sidang lalu, Ida Budhiati, telah menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan seseorang yang belum memegang jabatan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili.
    “Keterangan ahli dari KPU kemarin menerangkan jika PMH itu dilakukan oleh orang perseorangan seperti Tergugat I sebelum terpilih menjadi Wapres, maka PN (Pengadilan Negeri) [yang berwenang] mengadili PMH itu,” lanjutnya.
    Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat mengadili perkara terkait seorang pejabat negara atau institusi negara.
    Subhan menilai, Gibran telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres).
    “Perbuatan melawan hukumnya terjadi pada saat Gibran mendaftar cawapres yang tidak memenuhi syarat pendidikannya menurut UU Pemilu,” imbuh Subhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Larangan Kembang Api Tahun Baru di Jakarta Tahun Ini

    Larangan Kembang Api Tahun Baru di Jakarta Tahun Ini

    Jakarta –

    Perayaan tahun baru 2026 di Jakarta kali ini akan berbeda. Kembang api dilarang dinyalakan saat pergantian tahun nanti.

    Dirangkum detikcom, Senin (22/12), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta.

    “Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta.

    Pramono mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

    “Nanti akan ada SE Sekda. Tentunya kalau SE Sekda sudah keluar, orang-orang akan menaatinya. Semua kegiatan yang memerlukan perizinan, baik di hotel, mal, maupun acara lainnya, kami minta tidak mengadakan kembang api,” katanya.

    Pramono menegaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Sumatera. Pemprov DKI ingin perayaan Tahun Baru di Jakarta berlangsung lebih khidmat dan penuh empati.

    “Tahun ini kami memilih tidak ada kembang api. Kita ingin menyambut tahun baru dengan doa bersama, karena musibah yang terjadi menyangkut kita semua,” ujarnya.

    Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri.

    “Sedangkan jika ada perorangan yang menyalakan kembang api, tentunya kami tidak bisa mengatur itu. Namun, semua kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang diadakan di perhotelan maupun di pusat perbelanjaan dan sebagainya, semuanya kita minta untuk tidak mengadakan kembang api,” kata Pramono.

    Pramono juga memastikan tidak akan ada razia pedagang kembang api menjelang Tahun Baru. Menurutnya, pendekatan persuasif lebih diutamakan agar suasana pergantian tahun tetap kondusif.

    “Saya tidak mengadakan razia. Kita sedang menyambut tahun baru, jangan sampai membuat orang tidak bahagia,” katanya.

    Sebelumnya, Pramono juga ingin semua pihak di Jakarta mengedepankan empati terhadap korban bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dia tidak ingin perayaan tahun baru mewah di tengah suasana duka akibat bencana.

    “Yang paling utama, tidak ada kemeriahan yang berlebihan, apalagi yang bersifat mewah-mewah. Saya tidak menginginkan itu,” kata Pramono.

    Sebagai pengganti kembang api, Pemprov DKI menyiapkan konsep perayaan Tahun Baru dengan doa bersama lintas agama, pertunjukan musik, serta video mapping dan atraksi drone di sejumlah titik, termasuk di Bundaran HI yang menjadi lokasi utama perayaan.

    “Tanpa kembang api, esensi menyambut tahun baru tidak akan berkurang,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/rfs)

  • Huawei MatePad 12X Resmi Hadir di Indonesia, Ini Keunggulan Tablet PC-Lite Setara Laptop

    Huawei MatePad 12X Resmi Hadir di Indonesia, Ini Keunggulan Tablet PC-Lite Setara Laptop

    Liputan6.com, Jakarta – Huawei Indonesia resmi membawa Huawei MatePad 12X ke Tanah Air. Tablet ini ditujukan untuk profesional dan kreator membutuhkan perangkat kerja ringkas namun bertenaga, seiring meningkatnya ritme kerja fleksibel dan mobilitas tinggi.

    Huawei menilai, kebutuhan perangkat produktivitas kini tidak lagi terpaku pada laptop. Oleh karena itu, MatePad 12X dikembangkan sebagai tablet berperforma setara PC untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas penting secara lebih praktis, cepat, dan efisien.

    Senior Account Manager Huawei Indonesia, Edy Supartono, pada acara Hands-On MatePad 12X, Senin (22/12/2025), mengatakan, tablet ini dirancang untuk menjawab kebutuhan produktivitas pengguna modern yang membutuhkan perangkat fleksibel namun tetap bertenaga.

    “Apa yang membuat tablet Huawei terasa seperti laptop itu ada dua, dari sisi software dan hardware. Karena itulah MatePad 12X kami sebut sebagai PC-Lite,” ujar Edy.

    Spesifikasi Produktivitas PC-Level

    Dari sisi perangkat lunak, Huawei MatePad 12X mengandalkan PC-Level WPS Office 3.0 dirancang untuk menangani kebutuhan kerja intens. Pengguna dapat membuka banyak dokumen dalam satu tampilan tab, menyisipkan dokumen atau tautan langsung ke file lain, hingga mengolah tablet pivot dan rumus matematika kompleks seperti di laptop.

    Fitur multi-window view memungkinkan pengguna menjalankan beberapa dikumen sekaligus dalam layar. Toolbar dibuat intuitf dengan tampilan menyerupai versi desktop. Hal ini membuat pengguna tidak perlu beradaptasi ulang seperti pada aplikasi office versi mobile.

    “Interface-nya ini sangat familiar seperti office di laptop. Bahkan membuka banyak file di tablet ini justru lebih praktis karena cukup pakai tab,” jelas Edy.