Xcloud.id

Blog

  • Pabrik Plasma Pertama RI Diharapkan Akhiri Krisis Pasokan Obat Derivat di RS

    Pabrik Plasma Pertama RI Diharapkan Akhiri Krisis Pasokan Obat Derivat di RS

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menilai kehadiran pabrik fraksionasi plasma darah nasional pertama di Indonesia akan mengakhiri kekhawatiran akan keterbatasan pasokan obat derivat plasma yang selama ini bergantung 100% impor. 

    Pabrik yang dibangun melalui kerja sama SK Plasma dan Indonesia Investment Authority (INA) itu disebut langkah strategis dalam memperkuat ketahanan obat nasional. Operasional pabrik akan dimulai pada Desember 2026 mendatang. 

    Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi mengatakan, pihaknya sebagai penyerap farmasi nasional lega dengan kabar pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah tersebut yang akan menghasilkan obat derivat plasma (plasma derived medicinal products/PDMP) seperti albumin, imunoglobulin, dan faktor pembekuan darah.

    “Produksi dalam negeri akan mengurangi risiko kekosongan obat yang selama ini sering terjadi akibat keterlambatan impor,” kata Hanafi kepada Bisnis, Senin (22/12/2025). 

    Sebab, selama ini Indonesia hampir 100% bergantung pada impor PDMP. Kondisi ini membuat ketahanan obat derivat plasma sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga internasional, serta risiko geopolitik dan logistik.

    Dia pun meyakini dengan beroperasinya pabrik fraksionasi plasma di dalam negeri, ketergantungan impor berpotensi berkurang signifikan secara bertahap.

    “Ketersediaan obat pun menjadi lebih terjamin dan terkontrol, serta mendukung amanat kemandirian farmasi nasional,” terangnya. 

    ARSSI menilai inisiatif pembangunan pabrik fraksionasi plasma ini sejalan dengan kebijakan strategis nasional, khususnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 (ketahanan kefarmasian), dan Permenkes No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang industri farmasi.

    Hanafi menyebut, kehadiran fasilitas produksi obat derivat juga akan memberikan kepastian akan pasokan yang lebih baik, terutama untuk kasus gawat darurat dan penyakit kronis.

    “Hal ini juga untuk memikirkan ketersediaan stok untuk rumah sakit swasta yang di ujung pelosok Indonesia,” imbuhnya. 

    Di sisi lain, dalam jangka menengah dan panjang, pengelola rumah sakit juga berharap biaya produksi lokal lebih terkendali dibandingkan harga impor. 

    “Hal ini membuka peluang harga PDMP menjadi lebih rasional dan stabil, meskipun pada fase awal operasional efisiensi belum langsung optimal,” jelasnya. 

    Dengan harga dan pasokan yang lebih stabil, dia memperkirakan beban klaim BPJS untuk terapi berbasis PDMP berpotensi lebih terkendali. 

    Namun, ARSSI menekankan pentingnya sinkronisasi harga e-katalog, dengan harga riil di lapangan. Tak hanya itu, diperlukan evaluasi tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs), yang ke depan menjadi Indonesia Diagnosis Related Group (INA DRG), serta kejelasan skema pengadaan.

    “Ini penting agar rumah sakit tidak mengalami mismatch tarif dan biaya riil,” pungkasnya. 

  • Gadis Belia di Indragiri Hulu Diperkosa 10 Remaja Bejat Berulang Kali

    Gadis Belia di Indragiri Hulu Diperkosa 10 Remaja Bejat Berulang Kali

    GELORA.CO –  Seorang gadis di bawah umur di Indragiri Hulu (Inhu) menjadi korban pelecehan seksual 10 remaja pria berulang kali. Peristiwa ini terungkap setelah orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indragiri Hulu pada Selasa (16/12/2025).

    Dari hasil penyelidikan dan pengembangan perkara, diketahui bahwa korban yang masih berusia belia diduga diperkosa berkali-kali dalam kurun waktu tertentu di beberapa lokasi berbeda di wilayah Rengat.

    “Begitu menerima laporan, penyidik langsung melakukan langkah-langkah penanganan, mulai dari pemeriksaan korban secara humanis, visum et repertum, pengumpulan barang bukti, hingga penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat,” jelas Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran, Senin (22/12/2025).

    Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut diduga melibatkan sekitar 10 orang remaja. Hingga saat ini, lima tersangka telah diamankan oleh Polres Inhu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

    Seluruh terduga pelaku yang diamankan diketahui masih berusia anak dan remaja, sehingga penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

    Misran menegaskan bahwa identitas korban maupun pelaku anak tidak akan dipublikasikan demi melindungi masa depan dan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

    “Kasus ini kami tangani dengan sangat hati-hati. Perlindungan korban menjadi prioritas utama, termasuk pendampingan psikologis dan koordinasi dengan pihak terkait agar korban mendapatkan pemulihan yang layak,” ungkaonya.

    Para terduga pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

    Sementara itu, Polres Inhu juga terus melakukan pengembangan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya.

    Misran mengimbau kepada para orangtua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, membangun komunikasi yang terbuka, serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan indikasi kekerasan atau kejahatan terhadap anak.

    “Kejahatan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” tegasnya.

  • Mahfud MD Sebut 1.037 Orang Ditangkap Polisi Imbas Demo Agustus Yogyakarta 22 Desember 2025

    Mahfud MD Sebut 1.037 Orang Ditangkap Polisi Imbas Demo Agustus Yogyakarta 22 Desember 2025

    Mahfud MD Sebut 1.037 Orang Ditangkap Polisi Imbas Demo Agustus
    Tim Redaksi

    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD menyebut ada 1.037 orang yang ditangkap berkaitan dengan aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu.
    Mahfud mengatakan, pihaknya sudah memberikan saran kepada
    Kapolri
    untuk mendata kembali orang-orang yang ditangkap.
    Mahfud MD
    menegaskan, bahwa
    Komisi Percepatan Reformasi Polri
    tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus, termasuk peristiwa demonstrasi pada akhir
    Agustus
    2025 yang berujung pada penangkapan.
    “Sering orang salah sangka bahwa komisi itu menyelesaikan kasus gitu ya. Sehingga banyak laporan macam-macam ke komisi ya,” ujar Mahfud MD seusai acara dengar pendapat yang digelar oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri di Fakultas Hukum UGM, Senin (22/12/2025).
    KPRP
    , lanjut Mahfud MD, tidak boleh melakukan intervensi secara hukum terkait dengan perkara tersebut.
    “Komisi Reformasi tidak menyelesaikan kasus, termasuk peristiwa akhir Agustus. Itu tidak boleh diputuskan, apalagi diintervensi secara hukum oleh Komisi Reformasi,” tuturnya.
    Namun demikian, KPRP dapat memberikan saran kepada Kapolri.
    Mahfud mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan saran agar mendata kembali orang-orang yang ditangkap.
    Sebab, jumlah yang ditangkap menurutnya cukup banyak, yakni 1.037 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
    “Kita minta Kapolri ini terlalu banyak. Indonesia baru sejarah sekarang loh polisi nangkap 1.000 orang lebih untuk demo. Meskipun itu di seluruh Indonesia. Tolong dong disisir lagi,” katanya.
    Diungkapkan Mahfud MD, Kapolri kooperatif dengan saran dari KPRP.
    Dari 1.037 orang yang ditangkap tersebut, nantinya ada yang akan ditangguhkan penahanannya dan ada juga yang
    dibebaskan
    .
    Menurut Mahfud MD, perlu dilakukan pendataan terhadap orang-orang yang ditangkap sehingga mereka yang tidak bersalah bisa dibebaskan.
    “Supaya disisir banyak orang yang tidak bersalah. Yang hanya ikuti-ikutan gitu lalu mem-forward sebuah itu lalu ditangkap juga, dianggap provokator. Itu supaya dibebaskan, ada yang ditangguhkan, ada yang dibebaskan. Lalu ada yang dipercepat,” ucapnya.
    “Dipercepat itu artinya kalau sudah memenuhi syarat, ajukan nanti ke pengadilan biar segera diputus. Kita kan tidak boleh mengatakan yang sudah jelas BAP-nya sudah selesai lalu dikatakan sudah lepas atau ditangguhkan, kan, tidak boleh. Itu sudah urusan hakim,” imbuhnya.
    Mahfud kembali menuturkan, yang disampaikan KPRP kepada Kapolri tersebut merupakan saran.
    “Tapi itu saran, ya, bukan keputusan. Nanti semua orang melapor ke komisi. Komisi tidak menyelesaikan kasus. Kalau kasus itu, kalau pelanggaran dari polisi ada Irwasum, ada Provos, Propam, Irwasda dan macam-macam lah. Lapor ke situ,” urainya.
    Mahfud mengatakan, saat ini Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun masukan dari berbagai pihak.
    “Tantangan untuk reformasi sampai saat ini tidak ada. Semua, karena ini masih dalam tahap serap aspirasi. Jadi semua pro-kontranya dicatat dulu baru kita pilih,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga Benih Lobster, KPK Umumkan Ada Celah Korupsi

    Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga Benih Lobster, KPK Umumkan Ada Celah Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah celah korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Penemuan celah korupsi merupakan hasil monitoring dan pencegahan KPK yang sepanjang 2025 telah menyelesaikan 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan kajian tersebut mencakup identifikasi potensi korupsi pada sejumlah program strategis, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, pinjaman luar negeri, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta budi daya Benih Bening Lobster (BBL).

    Selain itu, KPK juga mengkaji Program Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai memiliki kerentanan korupsi pada aspek desain kebijakan, regulasi, dan tata kelola program.

    “Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan,” kata Tanak dalam konferensi pers laporan kinerja KPK akhir tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program MBG, khususnya terkait mekanisme pengadaan melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper). Skema tersebut dinilai berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan program, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas.

    Tanak mengimbau para pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan regulasi, penataan mekanisme pengadaan, serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

    “Selain itu, dalam kajian Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan kajian kebijakan budidaya Benih Bening Lobster (BBL), KPK mengidentifikasi sejumlah kelemahan tata kelola dan regulasi,” jelasnya.

    Tanak menambahkan, sebagian rekomendasi hasil kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dalam bentuk rencana aksi.

    Senada dengan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa hasil kajian dari kedeputian pencegahan dan monitoring menunjukkan mekanisme pengadaan bantuan pemerintah masih memiliki proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

    Ke depan, hasil kajian tersebut akan disampaikan melalui kanal jaga.id pada akhir 2025 agar dapat dipantau oleh publik.

    “Selain dilakukan secara informasi, secara aplikasi, itu juga dikoordinasikan dengan pihak kementerian lembaga yang membidangi apa yang menjadi bahan kajian,” tandasnya.

  • BTN Siapkan Uang Tunai Rp 19,67 Triliun Sambut Natal dan Tahun Baru

    BTN Siapkan Uang Tunai Rp 19,67 Triliun Sambut Natal dan Tahun Baru

    BTN Siapkan Uang Tunai Rp 19,67 Triliun Sambut Natal dan Tahun Baru

  • ESDM Lelang 8 Blok Migas, Pengusaha Butuh Stabilitas Regulasi dan Dukungan Fiskal

    ESDM Lelang 8 Blok Migas, Pengusaha Butuh Stabilitas Regulasi dan Dukungan Fiskal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Aspermigas) menilai rencana pemerintah melelang delapan wilayah kerja (WK) migas berpotensi mendukung peningkatan produksi migas nasional dalam jangka panjang.

    Kendati demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen pemenang lelang serta kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif.

    Ketua Aspermigas Moshe Rizal menilai secara prinsip lelang blok migas tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi migas nasional.

    “Kalau lelang ini berhasil, lalu pemenangnya berkomitmen dan konsisten menjalankan eksplorasi hingga produksi, tentu itu akan meningkatkan produksi migas kita. Itu jelas harus dilakukan,” ujar Moshe kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

    Meski begitu, Moshe mengingatkan bahwa dampak lelang terhadap produksi tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Pasalnya, proses dari eksplorasi hingga produksi komersial membutuhkan waktu panjang dan penuh tantangan.

    Berdasarkan pengalaman industri, rata-rata waktu dari penandatanganan kontrak kerja sama hingga produksi komersial pertama atau first oil/first gas mencapai sekitar 14 tahun.

    Padahal, secara regulasi, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hanya diberikan waktu eksplorasi 6 tahun yang dapat diperpanjang hingga 10 tahun.

    “Setelah eksplorasi, masih ada proses plan of development atau POD yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Jadi memang sangat panjang,” jelas Moshe.

    Dia mencontohkan proyek migas Masela yang telah berjalan lebih dari 1 dekade. Namun, realisasinya masih menghadapi berbagai kendala. Situasi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pelajaran agar tidak terulang pada WK yang akan dilelangkan.

    Untuk itu, Aspermigas mewanti-wanti pemerintah agar menghindari intervensi berlebihan terhadap rencana pengembangan yang telah disusun KKKS, selama tidak merugikan kepentingan nasional. Moshe menegaskan bahwa menjaga iklim investasi menjadi kunci agar komitmen eksplorasi dan produksi dapat berjalan sesuai rencana.

    “Kontrak ditandatangani bukan berarti pekerjaan selesai. Di tengah jalan bisa saja investornya mundur, penemuannya tidak ekonomis, atau iklim investasinya berubah sehingga investasi direm. Semua itu bisa menunda produksi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Moshe menilai keberhasilan lelang delapan WK migas juga ditentukan oleh kesiapan pemerintah dalam memberikan kepastian bagi calon investor, baik dari sisi fiskal maupun hukum. Kepastian tersebut mencakup stabilitas regulasi serta kualitas dan kelengkapan data yang disiapkan sebelum lelang.

    “Semakin banyak dan akurat data yang diberikan, investor akan semakin percaya diri. Kalau datanya minim, mereka akan ragu-ragu dan bisa melirik negara lain, karena Indonesia bukan satu-satunya tujuan investasi migas,” kata Moshe.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan lelang WK migas tahap III 2025. Dalam lelang kali ini, terdapat delapan WK yang ditawarkan.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini menawarkan delapan WK migas. Kedelapan WK itu yakni WK Tapah, WK Nawasena, WK Mabalo, WK Arwana III, WK Tuah Tanah, WK Rangkas, WK Akimeugah I, dan WK Aki Meugah II.

    “Kami akan menyampaikan pengumuman lelang wilayah kerja migas tahap III tahun 2025 ini untuk delapan wilayah kerja yang ditawarkan,” ucap Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman dalam acara pengumuman penawaran WK Migas Tahap III 2025 yang disiarkan secara daring, Senin (22/12/2025).

    Laode menyebut, jadwal dan mekanisme lelang wilayah WK tersebut telah dipublikasikan di situs web resmi Kementerian ESDM.

    Dia mengatakan, lelang dengan mekanisme penawaran langsung memiliki batas waktu pengajuan dokumen hingga 5 Februari 2026, sedangkan lelang dengan mekanisme reguler batas waktunya adalah pengajuan dokumen hingga tanggal 21 April 2026.

  • Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan di Tengah Kericuhan Aksi Protes Tanah Lapang di Simalungun Medan 22 Desember 2025

    Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan di Tengah Kericuhan Aksi Protes Tanah Lapang di Simalungun Medan 22 Desember 2025

    Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan di Tengah Kericuhan Aksi Protes Tanah Lapang di Simalungun
    Tim Redaksi
    SIMALUNGUN, KOMPAS.com
    – Kapolsek Bangun AKP Radiaman Simarmata melepaskan dua kali tembakan ke udara saat protes warga berujung ricuh di Lapangan Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (22/12/2025) sore.
    “Sebagai peringatan kepada masyarakat untuk membubarkan (diri) karena ada pemukulan terhadap seseorang,” ucap Radiaman saat diwawancarai awak media di Lapangan Rambung Merah.
    Kericuhan dipicu penolakan warga atas rencana pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (
    KDMP
    ) di atas tanah lapang yang selama ini digunakan sebagai lapangan sepak bola.
    Situasi memanas saat Pemerintah Nagori Rambung Merah menjadwalkan rapat pembahasan aset tersebut di Balai Seni dan Budaya Kantor Nagori.
    Bentrokan pecah ketika Pangulu Nagori Rambung Merah, Tumpal Hasudungan Sitorus, berjalan keluar dari kompleks perkantoran menuju area lapangan. Di saat yang sama, ratusan warga tengah menggelar protes dengan memasang spanduk dan berorasi.
    “Yang saya lihat Pangulu keluar dikejar mau dipukul, datang anaknya memukul seseorang ini. Massa kan banyak sehingga mau dikeroyok lah, karena mau bela bapaknya,” kata Radiaman menjelaskan kronologi kejadian.
    Radiaman menyebutkan ada sekitar 200 orang di lokasi, namun kericuhan fisik melibatkan sekitar 40 orang. Akibat insiden tersebut, sedikitnya dua orang mengalami luka akibat pukulan, yakni anak Pangulu dan seorang pendemo.
    Menurut Radiaman, warga keberatan karena pembangunan gedung KDMP dianggap akan mengganggu fungsi lapangan sebagai sarana olahraga. Meski lokasi pembangunan sempat dipindah, penolakan warga tetap menguat.
    “Belakangan ini banyak masyarakat menolak karena ini lapangan sepak bola. Itulah mungkin pemicunya. Permintaan masyarakat seperti itu. Kemarin dipindahkan baru dibangun lagi,” katanya.
    Sebagai tindak lanjut, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan mediasi lanjutan antara warga dan pemerintah desa.
    “Kami sudah koordinasi ini akan diundang kembali mediasi untuk jalan keluar yang terbaik. Berhubung ini mau Natal kalau boleh secepatnya,” kata Radiaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPJS Ketenagakerjaan dan PGI Kolaborasi Perkuat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Gereja

    BPJS Ketenagakerjaan dan PGI Kolaborasi Perkuat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Gereja

    Liputan6.com, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan bersama Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pendeta serta para pekerja di lingkungan gereja. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor keagamaan.

    Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto dengan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty. Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berkomitmen untuk mendorong kepesertaan aktif bagi Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan ruang lingkup meliputi sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan Pendeta di sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).

    Eko Nugriyanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang mengabdikan diri di bidang pelayanan keagamaan. Penandatanganan PKS dengan PGI merupakan langkah untuk mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia, dengan iuran mulai dari Rp 16.800 per bulan diharapkan seluruh pekerja aktif terlindungi dari risiko kerja.

    “Pendeta dan pekerja gereja memiliki peran penting dalam pelayanan sosial dan spiritual kepada masyarakat. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan tenang,” ujar Eko.

    Perbesar

    Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto dengan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty.. (Sumber: BPJS Ketenagakerjaan)

    Pada kesempatan yang sama Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menyambut baik penandatanganan PKS ini sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja di seluruh Indonesia. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan nilai-nilai gereja dalam menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan bagi sesama.

    “Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, para Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas pelayanan, tanpa harus khawatir terhadap risiko kerja yang mungkin terjadi,” ungkap Jacklevyn.

    Dengan ditandatanganinya PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berharap semakin banyak Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja yang terdaftar sebagai peserta aktif, sehingga para pekerja dapat terlindungi dari risiko kerja mulai dari berangkat menuju tempat kerja, saat bekerja, sampai kembali ke rumah setelah bekerja.

    Perbesar

    Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pendeta serta para pekerja di lingkungan gereja. (Sumber: BPJS Ketenagakerjaan)

    Penandatanganan PKS ini menjadi ruang kolaborasi lanjutan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan gereja-gereja anggota PGI di seluruh Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif gereja dalam mendaftarkan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara inklusif.

     

    (*)

  • Lahan Huntara di Sumut dan Aceh Disiapkan Jadi Tempat Relokasi Warga Terdampak Banjir

    Lahan Huntara di Sumut dan Aceh Disiapkan Jadi Tempat Relokasi Warga Terdampak Banjir

    Liputan6.com, Jakarta – Upaya pemulihan warga terdampak banjir bandang di Sumatera Utara dan Aceh mulai bergerak ke tahap yang lebih konkret. Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dukungan percepatan penanganan bencana, khususnya dalam penyediaan lokasi hunian sementara (huntara), yang menjadi kunci relokasi warga dari kawasan rawan banjir.

    Di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang, kepastian lokasi huntara menguat setelah areal perkebunan milik PTPN disiapkan untuk mendukung relokasi. Langkah ini dinilai membuka jalan bagi percepatan pemindahan warga dari permukiman lama yang rusak berat dan tak lagi layak huni atau bahkan hilang tersapu banjir beserta lumpur.

    Respons serupa juga tampak di berbagai wilayah lain terdampak banjir. Sejak akhir November lalu, dukungan logistik, alat berat, hingga penanganan pengungsi menjangkau sedikitnya 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh.

    Warga Batang Toru Siap Direlokasi

    Di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pemerintah daerah menetapkan relokasi sebagai solusi jangka menengah bagi warga yang selama ini bermukim di bantaran Sungai Batang Toru. Kawasan tersebut rusak parah akibat banjir bandang dan dinilai berisiko tinggi jika kembali dihuni.

    Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan, relokasi akan memanfaatkan lahan perkebunan PTPN IV yang berada di wilayah setempat. Luas lahan yang disiapkan lebih dari lima hektare dan diperkirakan dapat menampung sekitar 227 kepala keluarga.

    “Insya Allah akan segera dibangun hunian bagi warga di daerah aliran Sungai Batang Toru yang sudah tidak layak lagi dihuni. Kami berharap proses administrasi dan teknis bisa berjalan cepat karena kebutuhan warga sangat mendesak,” ujar Gus Irawan, Senin (22/12/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat PTPN IV yang, sambil menunggu pembangunan huntara, meminjamkan rumah karyawan yang kosong untuk ditempati sementara oleh warga terdampak.

     

     

     

     

  • Jasa Marga: 666.993 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Puncak Arus Nataru Bergeser Efek WFA

    Jasa Marga: 666.993 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Puncak Arus Nataru Bergeser Efek WFA

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mencatat terdapat 666.993 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek dalam periode 18 Desember hingga pukul 06.00 WIB pada 22 Desember 2025, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan 8,9% dibandingkan dengan kondisi normal.

    Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan jumlah tersebut memang meningkat, tetapi masih lebih rendah 2,9% dari periode yang sama tahun lalu. Padahal, puncak arus lalu lintas diprediksi terjadi pada 20–21 Desember 2025.

    Rivan menduga hal ini merupakan efek dari kebijakan Work From Anywhere (WFA). Jasa Marga pun memperkirakan puncak arus kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek akan bergeser.

    “Ini barangkali ada pengaruh ditetapkannya WFA pada 29–30 [Desember], maka akan terjadi peningkatan pada tanggal 23 maupun 24, terutama 24,” tuturnya dalam konferensi pers di kantor Jasamarga Tollroad Command Center, Senin (22/12/2025).

    Secara umum, mayoritas kendaraan bergerak ke arah Cikampek maupun ke Trans Jawa. 

    Adapun, angka pergerakan ini merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung). 

    Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 8,1% jika dibandingkan lalin normal (617.273 kendaraan) pada periode yang sama. 

    Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju tiga arah, mayoritas 305.432 kendaraan (45,8%) menuju ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 202.226 kendaraan (30,3%) menuju arah Barat (Merak), dan 159.335  kendaraan (23,9%) menuju arah Selatan (Puncak).

    Dalam mengantisipasi kepadatan, Jasa Marga juga mengoptimalkan berbagai teknologi berbasis digital untuk memantau kondisi dan antisipasi. 

    Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol dengan tidak lagi menggunakan window time.

    Mengacu kebijakan sebelumnya, Kemenhub memberlakukan window time atau penetapan waktu pada hari-hari tertentu yang memungkinkan angkutan barang tetap dapat melintas di jalan tol selama masa pembatasan.

    Dengan ketiadaan window time, kini seluruh kendaraan yang masuk kategori pembatasan, dilarang melewati jalan tol sampai dengan 4 Januari 2026. 

    Selain itu, Jasa Marga telah memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% di sejumlah ruas strategis mulai hari ini, Senin (22/12/2025).  

    Hal ini sebagai bentuk stimulus bagi pengguna jalan tol selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan pada puncak arus, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan jauh selama Libur Nataru. 

    Rivan turut menyarankan pengguna jalan untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Travoy yang dilengkapi berbagai fitur pendukung perjalanan, seperti CCTV real time, informasi tarif tol, resi transaksi digital, serta informasi fasilitas dan layanan di rest area.

    Selain itu, Jasa Marga mengingatkan pengguna jalan untuk memastikan kendaraan dan pengendara dalam keadaan prima, mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan, dan beristirahat di Travoy Rest Area apabila merasa lelah demi menjaga keselamatan selama perjalanan.