Xcloud.id

Blog

  • Kejagung Pastikan Nadiem Sudah Sehat, Bisa Beraktivitas Kembali

    Kejagung Pastikan Nadiem Sudah Sehat, Bisa Beraktivitas Kembali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah sehat.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kondisi kesehatan itu dilaporkan oleh dokter yang merawat Nadiem.

    “Kalau menurut informasi dari penuntut umum, bahwa berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan sudah sehat, dan bisa melakukan aktivitas kembali,” ujar Anang di Kejagung, Senin (22/12/2025).

    Namun demikian, Anang masih belum bisa memastikan apakah Nadiem bakal bisa hadir dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (23/12/2025) besok.

    “Nanti kita lihat perkembangan besok,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Nadiem absen dalam sidang perdana atau dakwaan pada Selasa (16/12/2025). Kala itu, Founder Go-Jek ini masih dinyatakan dirawat di rumah sakit.

    Namun demikian, sidang dakwaan untuk terdakwa lainnya mulai dari Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur SD Ditjen Paudasmen, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan tetap dilanjutkan.

    Adapun, dalam sidang itu terungkap bahwa Nadiem Makarim diduga telah menerima aliran dana dalam perkara rasuah Chromebook ini sebesar Rp809 miliar.

  • 3 Mabes Polri Benarkan Wagub Babel Hellyana Ditetapkan Tersangka Kasus Ijazah Palsu Nasional

    3 Mabes Polri Benarkan Wagub Babel Hellyana Ditetapkan Tersangka Kasus Ijazah Palsu Nasional

    Mabes Polri Benarkan Wagub Babel Hellyana Ditetapkan Tersangka Kasus Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mabes Polri membenarkan telah menetapkan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu.
    Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (22/12/2025) malam.
    “Iya benar (Hellyana ditetapkan tersangka),” ujar Trunoyudo singkat.
    Sebelumnya, informasi penetapan status
    tersangka
    itu disampaikan kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara.
    Ia mengatakan telah menerima surat resmi dari Mabes Polri terkait penetapan tersangka terhadap Hellyana.
    “Benar terkait informasi tersebut. Kami juga sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Mabes Polri yaitu tentang perihal ijazah
    Wakil Gubernur
    yaitu Ibu Hellyana,” kata Herdika dalam keterangannya, Senin.
    Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pelapor, penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.
    Herdika menjelaskan, dugaan penggunaan
    ijazah palsu
    itu mengacu pada hasil penelusuran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
    Dalam data tersebut, Hellyana tercatat mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013 dan berstatus mengundurkan diri pada 2014.
    “Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya kuliah satu tahun saja,” terang Herdika.
    Kasus ini bermula ketika mahasiswa Universitas
    Bangka Belitung
    , Ahmad Sidik, bersama kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara, melaporkan Hellyana ke Bareskrim Polri atas dugaan kepemilikan ijazah palsu.
    Laporan itu diterima Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025.
    Hellyana diduga melanggar Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan/atau Akta Autentik, serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hore, Rata-Rata Gaji Pekerja di Indonesia Diproyeksi Naik 5,8% pada 2026

    Hore, Rata-Rata Gaji Pekerja di Indonesia Diproyeksi Naik 5,8% pada 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Survei Mercer memperkirakan rata-rata gaji karyawan di Indonesia akan meningkat sebesar 5,8% pada 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi kenaikan gaji tahun 2025 yang berada di level 6,3%.

    Berdasarkan Total Remuneration Survey Mercer 2025, kajian dilakukan terhadap tren dan kebijakan remunerasi pada lebih dari 7.000 jabatan di 588 perusahaan di Indonesia. 

    Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun laju kenaikan gaji diperkirakan melambat, seluruh perusahaan responden tetap merencanakan penyesuaian gaji pada 2026, sebagaimana dilakukan pada tahun sebelumnya.

    Kinerja individu, rentang gaji, serta kinerja perusahaan menjadi faktor utama yang memengaruhi penentuan kenaikan gaji pada 2026. Dari sisi sektor, industri kimia diproyeksikan mencatat kenaikan gaji tertinggi sebesar 6,2%. 

    Sementara itu, industri otomotif memperkirakan kenaikan yang lebih rendah, yakni sekitar 4,9%. Perbedaan ini mencerminkan variasi strategi kompensasi antar industri dalam menyikapi kondisi bisnis ke depan.

    Survei juga mencatat realisasi pembayaran bonus pada 2025 diperkirakan berada di bawah target, dengan rata-rata sebesar 16,6% dari gaji pokok tahunan, lebih rendah dibandingkan ekspektasi 17,5% pada 2024. Tingkat pengunduran diri sukarela karyawan diperkirakan relatif stabil di angka 5,2% pada 2025, sejalan dengan periode 2023–2024. 

    Namun, pengunduran diri non-sukarela diperkirakan meningkat, terutama di sektor teknologi tinggi, pertambangan, dan kontraktor pertambangan. Di sisi lain, rencana penambahan tenaga kerja juga melambat, dengan sekitar 20% perusahaan berencana merekrut karyawan baru pada 2026, turun dari 25% pada perkiraan sebelumnya.

     

     

  • Kredit Seret Meski BI Longgarkan Kebijakan Moneter, Ini Kata Pengusaha

    Kredit Seret Meski BI Longgarkan Kebijakan Moneter, Ini Kata Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tercatat telah memberikan berbagai pelonggaran kebijakan moneter dan insentif sepanjang 2025, salah satunya dengan total pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate) 125 basis poin (bps) hingga berada di level 4,75%. Bank sentral mengharapkan langkah ini dapat mengerek naik penyaluran kredit terkhusus di sektor riil.

    Namun demikian, hingga November 2025, kredit perbankan tercatat hanya tumbuh 7,74% secara tahunan (year-on-year/YoY). Persentase tersebut masih berada di bawah proyeksi BI terkait pertumbuhan kredit sebesar 8% hingga 11%.

    Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang memandang bahwa dunia usaha masih was-was dalam melakukan ekspansi sepanjang tahun ini.

    “Pelaku usaha dalam melakukan ekspansi masih penuh kehati-hatian terhadap kondisi ekonomi global dan lokal, sehingga permintaan kredit ke perbankan masih melihat kepastian dan peluang yang menjanjikan,” kata Sarman saat dihubungi Bisnis, Senin (22/12/2025).

    Lebih lanjut, dirinya menggambarkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih, geopolitik global yang masih bergejolak, perang tarif resiprokal, hingga pelambatan ekonomi global yang mempengaruhi dan menekan perekonomian nasional.

    Dia menegaskan bahwa hal ini menjadi beberapa faktor yang memengaruhi permintaan kredit ke perbankan oleh dunia usaha masih di bawah perkiraan pemerintah pada 2025.

    Terkait langkah pemerintah yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil ke depan, Sarman menilai bahwa percepatan agenda strategis nasional perlu segera dilakukan.

    Percepatan itu mencakup program hilirisasi, pengembangan energi terbarukan, program 3 juta rumah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dia juga menggarisbawahi pentingnya penyerapan anggaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Semakin banyak peluang yang dimiliki oleh sektor swasta maka peluang untuk menambah modal akan semakin meningkat,” ujar Sarman.

    Selain itu, pihaknya juga mengharapkan adanya kebijakan yang mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas, guna mendongkrak daya beli masyarakat.

    Pemerintah didorong agar dapat merancang kebijakan fiskal dan moneter yang menghasilkan stabilitas (pro-stability), pertumbuhan (pro-growth), dan berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor).

    “Kemudian peningkatan efisiensi biaya usaha serta pembinaan dan pemberdayaan UMKM, agar pelaku usaha ini juga memanfaatkan kredit perbankan yang ada,” tegasnya.

  • Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi Bakal Berbasis Desil, DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

    Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi Bakal Berbasis Desil, DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

    Jakarta (beritajatim.com)– Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru terkait penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi untuk menggantikan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    Melalui aturan baru tersebut, pemerintah akan memperjelas batasan penerima LPG 3 kilogram, termasuk kemungkinan pembatasan berdasarkan kelompok desil dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurut Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari, perubahan skema penyaluran LPG 3 kilogram, terlebih jika berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pembatasan desil tertentu, berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang memadai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang panjang dan terstruktur, termasuk simulasi model penyaluran terbaru.

    “Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami mekanisme baru yang akan diterapkan. Jangan sampai masyarakat kaget lalu panik, sehingga berlomba-lomba melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur 9 yang meliputi Kabuparen Bojonegoro,dan Kabupaten Tuban ini, Senin (22/12/2025).

    Ratna menegaskan, secara teoritis LPG 3 kilogram bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya rumah tangga pada desil 1 hingga 4 yang masuk kategori sangat miskin hingga rentan miskin, serta desil 5 yang tergolong pas-pasan. Namun, menurutnya, kejelasan dan validitas data menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran.

    “Dibutuhkan data penduduk berbasis desil yang benar-benar akurat di dalam DTKS. Tanpa data yang solid, kebijakan pembatasan justru berpotensi menimbulkan kesalahan penyaluran dan konflik di tingkat bawah,” kata Ratna.

    Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat di lapangan, mulai dari tingkat agen hingga pengecer. Pengawasan tersebut, lanjutnya, penting untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran subsidi, serta memastikan LPG 3 kilogram benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

    “Kami di DPR, khususnya Komisi XII, akan terus mengawal kebijakan ini agar tujuan subsidi tercapai, yaitu melindungi masyarakat kecil, tanpa menimbulkan gejolak di lapangan,” kata Ratna. [hen/suf]

  • ​Misbakhun Pastikan Kebijakan Strategis 2026 dan MBG Tepat Sasaran

    ​Misbakhun Pastikan Kebijakan Strategis 2026 dan MBG Tepat Sasaran

    Probolinggo: Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun memastikan bakal terus mengawal kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan saat menggelar kegiatan serap aspirasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitus Sholihin Genggong (BSG), Desa Temenggungan, Kabupaten Probolinggo.

    Dalam kunjungan tersebut, Misbakhun juga menyerahkan secara simbolis bantuan mobil operasional sekolah dari Kementerian Perhubungan.

    Misbakhun mengungkapkan, Presiden Prabowo mempersiapkan peta jalan kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama mencakup penguatan sistem subsidi, pengelolaan dana pendidikan, hingga pendanaan riset nasional.

    “DPR memastikan seluruh kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui dialog terbuka ini, kami ingin masyarakat paham arah kebijakan keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujar Misbakhun.

    Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Misbakhun merinci bahwa program ini akan menjangkau 81 juta siswa secara nasional.

    Di Kabupaten Probolinggo, implementasi MBG akan disokong oleh 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini.

    Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan.

    “MBG diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pedagang sayur, buah, hingga pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan,” katanya.

    Selain memaparkan program pemerintah, Misbakhun juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatra.

    Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden dan jajaran menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke titik bencana.

    “Jangan sampai kerja keras pemerintah yang sungguh-sungguh ini seolah tidak dihargai. Pemerintah sangat serius hadir membantu warga terdampak bencana,” tegasnya.

    Kegiatan serap aspirasi ini diakhiri dengan doa bersama untuk para korban bencana alam, sekaligus sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional dari masyarakat Probolinggo.

    Probolinggo: Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun memastikan bakal terus mengawal kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Hal tersebut disampaikan saat menggelar kegiatan serap aspirasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitus Sholihin Genggong (BSG), Desa Temenggungan, Kabupaten Probolinggo.
     
    Dalam kunjungan tersebut, Misbakhun juga menyerahkan secara simbolis bantuan mobil operasional sekolah dari Kementerian Perhubungan.

    Misbakhun mengungkapkan, Presiden Prabowo mempersiapkan peta jalan kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama mencakup penguatan sistem subsidi, pengelolaan dana pendidikan, hingga pendanaan riset nasional.
     
    “DPR memastikan seluruh kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui dialog terbuka ini, kami ingin masyarakat paham arah kebijakan keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujar Misbakhun.
     
    Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Misbakhun merinci bahwa program ini akan menjangkau 81 juta siswa secara nasional.
     
    Di Kabupaten Probolinggo, implementasi MBG akan disokong oleh 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini.
     
    Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan.
     
    “MBG diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pedagang sayur, buah, hingga pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan,” katanya.
     
    Selain memaparkan program pemerintah, Misbakhun juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatra.
     
    Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden dan jajaran menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke titik bencana.
     
    “Jangan sampai kerja keras pemerintah yang sungguh-sungguh ini seolah tidak dihargai. Pemerintah sangat serius hadir membantu warga terdampak bencana,” tegasnya.
     
    Kegiatan serap aspirasi ini diakhiri dengan doa bersama untuk para korban bencana alam, sekaligus sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional dari masyarakat Probolinggo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

  • Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

  • Said Abdullah Soroti Wacana Pilkada lewat DPRD, Usulkan Perkuat Penegakan Hukum

    Said Abdullah Soroti Wacana Pilkada lewat DPRD, Usulkan Perkuat Penegakan Hukum

    Said Abdullah Soroti Wacana Pilkada lewat DPRD, Usulkan Perkuat Penegakan Hukum
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan.
    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Said Abdullah menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam.
    “Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat.
    Kajian mendalam
    digunakan agar sebuah kebijakan menjawab akar masalah dan didasarkan pada kepentingan publik lebih luas,” ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (22/12/2025).
    Ia mengakui bahwa
    pilkada
    langsung selama ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat.
    Namun, menurut Said, esensi pilkada langsung terletak pada keterlibatan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin daerah.
    Jika diganti
    DPRD
    , kata dia, aspirasi rakyat bisa terdistorsi karena DPRD dan masyarakat memiliki perspektif berbeda mengenai figur kepala daerah.
    “Untuk mengurai masalah tingginya biaya pilkada tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan menggelar pilkada lewat DPRD. Itu
    jumping conclusion
    ,” tegas Said. 
    Ia menekankan bahwa solusi mengatasi mahalnya pilkada dapat ditempuh melalui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dengan memperkuat
    penegakan hukum
    terhadap
    politik uang
    .
    “Sosialisasi mengenai tingginya biaya pilkada langsung akan sia-sia jika tidak diiringi perbaikan pada sistem penegakan hukumnya. Kita perlu
    criminal justice system
    dalam konteks pelanggaran pemilihan umum (
    pemilu
    ) yang didominasi politik uang,” ujarnya.
    Said menekankan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus diperkuat.
    Menurutnya, Bawaslu perlu memiliki aparat penyidik independen atau melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus untuk menangani politik uang.
    “Pemberi dan penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana lebih berat, sementara kandidat yang terlibat dibatalkan pencalonannya,” kata Said.
    Selain itu, Said mengusulkan pembentukan badan
    ad hoc
    di setiap daerah, melibatkan KPK, Bawaslu, akademisi, dan praktisi hukum sebagai penyidik sementara untuk mengawasi praktik politik uang, terutama saat pilkada serentak.
    Menurutnya, langkah ini penting agar aparat yang kredibel dan cukup banyak dapat menangani praktik politik uang yang masif dan sistematis.
    “Pembenahan hukum akan menimbulkan efek jera, baik bagi pemberi maupun penerima politik uang, sehingga memperbesar peluang kemenangan bagi kandidat yang mengeluarkan biaya lebih rendah,” kata Said.
    Dari sisi masyarakat, Said menekankan pentingnya edukasi mengenai dampak negatif politik uang.
    Masyarakat harus memahami bahwa menerima politik uang merupakan tindak pidana yang merusak demokrasi serta mengurangi peluang daerah mendapatkan pemimpin berintegritas dan jujur.
    Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, organisasi, hingga tokoh sosial, untuk menyuarakan
    voter education
    guna membentuk pemilih cerdas.
    “Saya yakin jika kedua langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, persoalan biaya pilkada yang mahal dapat diantisipasi. Ini bukan bim salabim sekali jadi (solusi instan), butuh proses, dan kita optimistis hal itu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
    Said menambahkan, kunci sukses mengurai politik uang terletak pada komitmen bersama pemimpin politik, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membangun demokrasi di daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Tinjau PLTMG Nias, Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Nataru

    Wapres Gibran Tinjau PLTMG Nias, Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang musim libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT PLN (Persero) kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional, termasuk di wilayah kepulauan seperti Nias.

    Hal ini terungkap saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias yang memiliki kapasitas sekitar 25 megawatt (MW) pada Minggu, 21 Desember 2025.

    Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menegaskan kepada jajaran PLN pentingnya menjaga kestabilan sistem kelistrikan di kawasan tersebut, terutama saat kebutuhan listrik masyarakat meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat Kepulauan Nias, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, saya telah tegaskan pada PLN untuk menjaga pasokan energi di Nias,” ujar Wapres, dikutip Senin (22/12/2025).

    Wapres menambahkan bahwa ketersediaan listrik yang andal memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari.

    “Sehingga, ketersediaan listrik yang andal dapat memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” lanjutnya.

    Upaya PLN di Nias merupakan bagian dari strategi nasional perusahaan untuk memastikan bahwa listrik yang dibutuhkan masyarakat diterima dengan andal, aman, dan tanpa gangguan signifikan di seluruh pelosok negeri dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Lebih lanjut, Wapres berharap upaya menjaga sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah, khususnya wilayah kepulauan.

    “Saya juga berharap upaya menjaga sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan dapat menjadi fondasi penguatan pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan,” tandasnya.

    Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto.