Xcloud.id

Blog

  • Menteri PPPA Usul Tenda Keluarga dan Toilet Terpisah di Pengungsian Sumatera

    Menteri PPPA Usul Tenda Keluarga dan Toilet Terpisah di Pengungsian Sumatera

    Menteri PPPA Usul Tenda Keluarga dan Toilet Terpisah di Pengungsian Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mengusulkan adanya tenda berbasis keluarga bagi warga terdampak bencana di Sumatera.
    Arifatul menilai tenda pengungsian berbasis keluarga dapat mencegah potensi
    kekerasan seksual
    di daerah pengungsian.
    “Kemudian yang kedua adalah kami mengusulkan koordinasi bahwa
    tenda berbasis keluarga
    . Ini untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan adanya kekerasan,” ucap Arifatul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/12/2025).
    Selain itu, Arifatul juga mengusulkan pemisahan toilet antara perempuan dan laki-laki.
    “Yang ketiga adalah kami juga mengusulkan toilet yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini yang prioritas kami lakukan,” ucapnya.
    Trauma healing
    Atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian PPPA sudah berupaya maksimal berkolaborasi mengatasi dampak bencana di Sumatera.
    Sejak awal bencana terjadi, Kementerian PPPA langsung berkoordinasi dengan dinas terkait keadaan korban perempuan dan anak.
    “Yang bisa kita jangkau, kita lakukan
    trauma healing
    dan yang prioritas adalah pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak,” ucapnya.
    Di sisi lain, Arifatul juga akan melakukan
    penguatan ekonomi
    terhadap perempuan di lokasi yang terdampak bencana.
    “Penguatan ekonomi akan kita lakukan berbasis kearifan lokal masing-masing. Jadi kita dari pemerintah bersinergi, berkolaborasi bersama-sama untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat kita di daerah bencana,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klaim Fiktif 340 Pasien BPJS, 2 Eks Karyawan BPJS jadi Tersangka

    Klaim Fiktif 340 Pasien BPJS, 2 Eks Karyawan BPJS jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Jakarta telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan klaim fiktif Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah Jakarta periode 2014-2024.

    Kasi Ops Kejati Jakarta, Adhya Satya mengatakan dua tersangka yang ditetapkan pihaknya kali ini adalah eks Karyawan BPJS Jakarta bagian verifikasi permohonan klaim.

    “Di mana pada hari ini, Senin tanggal 22 Desember 2025, Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan kembali dua orang sebagai tersangka dalam perkara klaim fiktif,” ujar Adhya di Kejati Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Dia menambahkan, dua eks karyawan BPJS itu berinisial SL dan SAN. Keduanya diduga telah bekerja sama dengan RAS yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.

    Kerja sama itu meliputi pencairan klaim BPJS ketenagakerjaan. Sebelum pencairan, RAS memberikan informasi terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dokumen untuk pencairan BPJS.

    “Bahwa SL dan SAN sudah mengetahui bahwa dokumen klaim yang dimasukkan oleh tersangka RAS semuanya adalah fiktif,” imbuhnya.

    Dalam kerja sama ini, SL dan SAN diduga mendapatkan fee sebesar 25% dari setiap klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dicairkan.

    “Yang ketiga, bahwa berdasarkan kesepakatan, SL dan SAN akan mendapatkan fee sebesar 25% dari setiap klaim JKK yang telah dicairkan,” pungkasnya.

    Adapun, untuk kepentingan penyidikan, SL dan SAN telah ditahan selama 20 hari ke depan. SL ditahan di Rutan Salemba Jakarta Selatan, sementara SAN di rutan klas 1 Cipinang.

    340 Peserta BPJS Diklaim

    Sementara itu, Kasidik Kejati Jakarta, Suyanto R Sumarta mengatakan total kerugian dalam kasus ini mencapai Rp21 miliar. Kerugian negara itu dihitung dari klaim BPJS sekitar 340 peserta.

    Menurut Suyanto, ratusan pasien BPJS Ketenagakerjaan yang diklaim tersangka ini tidak pernah menggunakan maupun dirawat menggunakannya di rumah sakit.

    “Jadi dari 21 Miliar itu atas lebih dari 300 pasien, Pak. Jadi lebih dari 300 pasien itu diklaim seolah-olah pernah melakukan perawatan di rumah sakit. Faktanya, 340 sekian itu tidak pernah melaksanakan atau dirawat di rumah sakit,” ujar Suyanto.

  • Sembilan Desa Hilang Pasca-banjir Sumatra-Aceh, Ini Kata Mendes PDT dan Transmigrasi

    Sembilan Desa Hilang Pasca-banjir Sumatra-Aceh, Ini Kata Mendes PDT dan Transmigrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak sembilan desa hilang akibat bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) dan Transmigrasi, Yandri Susanto menyebut desa-desa tersebut bukan sekadar rusak, melainkan hilang secara fisik.

    “Memang ada sekitar sembilan desa kalau tidak salah hilang. Hilang, bukan rusak, hilang,” kata Yandri Susanto di Gedung Sekretariat Provinsi Jatim, Senin (22/12/2025). Ia menjelaskan, wilayah yang sebelumnya merupakan permukiman desa, kini berubah menjadi aliran sungai.

    Sejak awal kejadian banjir, Kementerian Desa telah memerintahkan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk melakukan pendataan menyeluruh. Pendataan meliputi desa yang hilang, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, hingga desa yang terdampak.

    Menurut Yandri, meski jumlah korban jiwa di desa-desa tersebut tidak besar, dampak sosialnya sangat signifikan. “Banyak yang mengungsi, banyak yang kehilangan rumah, itu yang paling banyak,” ujarnya.

    Sebagian besar desa yang hilang berada di wilayah Aceh. Saat ini, Kemendes PDT terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan langkah penanganan pascabencana bagi desa-desa terdampak. [tok/suf]

  • BPH Migas Minta Stok BBM Dijaga hingga Lebaran 2026

    BPH Migas Minta Stok BBM Dijaga hingga Lebaran 2026

    Liputan6.com, Palu – Komite BPH Migas yang juga Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Erika Retnowati, memastikan pengawasan pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya dilakukan selama periode Natal dan Tahun Baru, tetapi juga berlanjut hingga Hari Raya Idul Fitri. Hal ini mengingat jarak waktu antara Nataru dan Lebaran yang relatif berdekatan.

    Erika menyampaikan BPH Migas secara rutin membentuk posko setiap momentum besar keagamaan untuk memantau pergerakan dan distribusi BBM. Pemantauan tersebut bahkan telah dilakukan sejak beberapa bulan sebelum periode Nataru.

    “Ya, jadi kami dari BPH Migas memang setiap kali Natal atau Idul Fitri selalu membentuk Posko yang akan memonitor pergerakan dan penyaluran BBM,” ujar Erika dalam Konferensi Pers usai meninjau SPBU 7494116 di Jl. Prof. Moh. Yamin, Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/12/2025).

    Dalam rangka menjaga keandalan pasokan, BPH Migas juga meminta agar tingkat stok BBM ditingkatkan sejak periode Natal. Berdasarkan pemantauan, Pertamina telah berupaya memenuhi standar ketahanan stok yang ditetapkan.

    “Alhamdulillah dari Pertamina ini sudah berusaha untuk bisa memenuhi standar stock yang ditetapkan BBM-nya selama 23 hari,” tutur Erika.

    Saat ini, rata-rata ketahanan stok BBM berada di kisaran 20 hingga 23 hari dan masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun. BPH Migas meminta agar kondisi tersebut tetap dijaga mengingat periode puasa dan Lebaran akan segera tiba setelah pergantian tahun.

    “Jadi kita minta itu stock itu dijaga sampai dengan hari raya Idul Fitri,” ujar Erika.

    Dengan pengawasan berkelanjutan melalui posko serta pemantauan stok secara berkala, BPH Migas berharap ketersediaan BBM tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga perayaan Idul Fitri mendatang.

       

  • Video: Temuan IDAI soal Trauma Anak-anak Korban Bencana Sumatera

    Video: Temuan IDAI soal Trauma Anak-anak Korban Bencana Sumatera

    Video: Temuan IDAI soal Trauma Anak-anak Korban Bencana Sumatera

  • KPK Sita Rp400 Juta Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu

    KPK Sita Rp400 Juta Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lebih dari Rp400 juta setelah menggeledah rumah dinas Bupati Indragiri Hulu. 

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pemerasan di lingkungan pemerintahan Riau.

    “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di wilayah Riau, KPK kemudian melakukan penggeledahan diantaranya di rumah dinas Bupati Indragiri Hulu,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita dokumen dan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura.

    “Uang yang diamankan sekitar lebih dari Rp400 juta,” jelas Budi.

    Budi menjelaskan penyitaan uang dan penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus pemerasan yang menyeret Gubernur Riau, Abdul Wahid.

    “Dugaan awal, terkait dengan proyek-proyek di Riau. Temuan ini masih didalami,” ucap Budi.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penggeledahan berlangsung pada Kamis (18/12/2025). Penggeledahan mendapat pengawalan ketat aparat Brimob yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung selama beberapa jam.

    Sejumlah ruangan di kantor bupati dilaporkan menjadi sasaran penggeledahan. Petugas KPK juga memeriksa kendaraan dinas milik Bupati Indragiri Hulu.

    Perkara Pemerasan oleh Abdul Wahid

    Pada Senin (3/11/2025), KPK menggelar OTT di Riau dan mengamankan 10 orang yang merupakan penyelenggara negara. Gubernur Riau, Abdul Wahid termasuk dalam operasi senyap itu.

    Setelah melakukan pemeriksaan intensif, terungkap bahwa pada Maret 2025, Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat bersama 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid yakni sebesar 2,5%. 

    Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp106 miliar).

    Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengancam para pejabat PUPR PKPP dengan dicopot jabatan jika tidak memberikan nominal uang tersebut. Permintaan ini dikenal sebagai “Jatah Preman” di mana Abdul Wahid mendapatkan Rp4,05 miliar.

    Abdul Wahid menggunakan uang hasil pemerasan untuk pergi ke luar negeri mulai dari ke Inggris hingga Brasil. Bahkan kala itu mencanakan dalam waktu dekat ini ingin lawatan ke Malaysia.

  • BUMN Karya Kerahkan Alat Berat Bantu Pemulihan di Sumatera

    BUMN Karya Kerahkan Alat Berat Bantu Pemulihan di Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – PT Nindya Karya bergerak cepat mendukung penanganan darurat dan percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera melalui penyaluran bantuan logistik, dukungan infrastruktur, serta pengerahan sumber daya di lapangan.

    Sebagai wujud respon cepat, PT Nindya Karya hadir di lokasi bencana sejak H+3 pascakejadian bencana 25 November 2025, tepatnya pada 28 November 2025, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum, keluarga besar Danantara–BUMN, Holding BUMN Danareksa, serta BUMN Karya lainnya, guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Penyaluran bantuan difokuskan pada tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan mempercepat pemulihan wilayah, memastikan akses vital kembali berfungsi, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

    Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap menuju titik-titik terdampak dengan mempertimbangkan keterbatasan akses akibat bencana. Bantuan logistik yang disalurkan meliputi sembako dan pakaian layak pakai yang didistribusikan ke lokasi pengungsian dan permukiman warga sebagai bentuk dukungan awal bagi masyarakat terdampak.

    Selain bantuan logistik, PT Nindya Karya turut mengerahkan peralatan dan tim lapangan untuk mendukung penanganan darurat infrastruktur. Di Provinsi Aceh, dukungan meliputi 1 unit Wheel Loader, 12 unit Dump Truck, 7 unit Excavator, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 1 unit Tandon Air.

    Di Sumatera Utara, perusahaan menurunkan 1 unit Grader, 16 unit IPA Mobile, 2 unit Wheel Loader, 6 unit Dump Truck, 4 unit Excavator, 1 unit Tangki BBM, 1 unit Truck Self Loader, 1 unit Buldozer, 1 unit pengiriman Jembatan Bailey, serta 2 unit Vibro Roller. Sementara di Sumatera Barat, dukungan diberikan berupa 1 unit Wheel Loader dan 10 unit Excavator.

     

  • Daftar 7 Provinsi yang Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Besaran Kenaikannya

    Daftar 7 Provinsi yang Sudah Umumkan UMP 2026, Cek Besaran Kenaikannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tujuh provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang batas penetapan pada 24 Desember 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat pada 24 Desember. Kebijakan pengupahan itu akan berlaku pada 1 Januari 2026.

    Sejauh ini, tujuh gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga Gorontalo.

    Berikut daftar 7 provinsi yang sudah umumkan UMP 2026 dan besaran kenaikannya:

    1. Sumatra Utara

    Kenaikan UMP Sumatra Utara (Sumut) 2026 telah ditetapkan sebesar 7,9% oleh Gubernur Bobby Nasution pada Jumat (19/12/2025) lalu. Dengan demikian, UMP Sumut 2026 naik dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971, atau bertambah sekitar Rp236.412.

    2. Sumatra Selatan

    Adapun, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10%. Secara nominal, upah minimum itu naik dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963, atau sekitar Rp261.392.

    3. Kalimantan Tengah

    Berikutnya, UMP 2026 di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah ditetapkan naik oleh Gubernur Agustiar Sabran sebesar 6,12%. Dengan demikian, UMP Kalteng 2026 naik sekitar Rp212.516 menjadi Rp3.686.138.

    4. Sulawesi Utara

    Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP Sulut 2026 naik 6,01% atau atau sekitar Rp227.205 menjadi Rp4.002.630.

    5. Nusa Tenggara Barat (NTB)

    Kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) NTB 2026 sebesar Rp2.673.861 (Rp2,67 juta). Jumlah tersebut naik 2,72% dari upah minimum NTB tahun sebelumnya sebesar Rp2.602.931. Artinya, terdapat kenaikan UMP 2026 sekitar Rp70.930.

    6. Sumatra Barat

    Selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3% dibandingkan UMP pada tahun sebelumnya.

    Penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatra Barat Tahun 2026. Sementara untuk SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

    “UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk tahun 2026 kami naikkan sebesar 6,3%, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga besarannya menjadi Rp3,18 juta. Sementara UMSP kami tetapkan sebesar Rp3,21 juta,” katanya, Senin (22/12/2025).

    7. Gorontalo

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.405.144. Jumlah tersebut naik 5,7% dibandingkan UMP Gorontalo tahun sebelumnya senilai Rp3.221.731. Secara nominal, kenaikan tersebut mencapai Rp183.413.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan bahwa kenaikan UMP 2026 ini ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang berkisar Rp3,39 juta.

    “Bila dibandingkan dengan UMP tahun 2025, maka terdapat kenaikan kurang lebih Rp183.413 atau naik 5,7%, sehingga angka UMP ini berada di atas kebutuhan hidup layak masyarakat Provinsi Gorontalo,” kata Gusnar seperti dikutip dari laman Pemprov Gorontalo, Senin (22/12/2025).

  • F-PDIP DPRD DKI Dorong Jakarta Manfaatkan Ruang Publik Ala Barcelona Megapolitan 22 Desember 2025

    F-PDIP DPRD DKI Dorong Jakarta Manfaatkan Ruang Publik Ala Barcelona Megapolitan 22 Desember 2025

    F-PDIP DPRD DKI Dorong Jakarta Manfaatkan Ruang Publik Ala Barcelona
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta meniru konsep pengelolaan ruang publik seperti di Barcelona, Spanyol.
    Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai Jakarta perlu mengadopsi gerakan The Commons agar aset daerah bisa dinikmati seluruh rakyat, bukan hanya kalangan elit.
    “Mungkin nanti bisa dibahas, katanya ada satu fenomena di kota Barcelona, ada gerakan the common,” kata Rio dalam diskusi publik
    “Refleksi Akhir Tahun 2025: Jejak Aspirasi Rakyat Jakarta”
     di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Barat, Senin (22/12/2025).
    Rio menjelaskan, konsep ini memungkinkan masyarakat dari kalangan bawah mengakses ruang publik terbuka untuk kegiatan sosial dan ekonomi mereka.
    “Bagaimana rakyat-rakyat terpinggirkan melakukan gerakan untuk menggunakan ruang-ruang terbuka untuk kehidupan sosial ekonomi mereka itu,” ucapnya.
    Menurut Rio, pengelolaan aset di Jakarta sering terlalu berorientasi bisnis sehingga ruang publik sulit dijangkau masyarakat miskin.
    Padahal ruang publik juga seharusnya berfungsi sosial, terutama mengingat kesenjangan sosial yang tinggi di Jakarta.
    “Jakarta sesungguhnya adalah kota yang sangat ekstrem. Ekstrem yang kayanya kaya banget, ekstrem yang miskinnya miskin banget, kesenjangannya sangat terlihat,” ujar Rio.
    Selain pemanfaatan ruang publik ala Barcelona, PDI-P menekankan pembangunan infrastruktur juga harus merata.
    Rio mencontohkan perbaikan jalan yang seharusnya tidak hanya di jalan protokol, tetapi juga di perkampungan.
    “Bagaimana pembangunan jalan tidak hanya jalan-jalan di ruang-ruang mainstream, tetapi ruang-ruang kampung kota juga diperhatikan,” tegasnya.
    Rio menegaskan, status Jakarta sebagai Kota Global tidak berarti jika warganya tidak merasakan keadilan sosial.
    “Bagi kami mau Kota Global atau tidak, yang penting bahwa rakyat dan warga Jakarta mendapatkan keadilan yang hadirnya nyata di tengah-tengah kehidupan mereka,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat! Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sepanjang 2026

    Catat! Jadwal Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sepanjang 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) secara resmi telah menetapkan kalender kegiatan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan untuk sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil oleh bank sentral sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya, terutama terkait proses perumusan bauran kebijakan ekonomi nasional.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penetapan jadwal ini sangat penting agar masyarakat dan pelaku pasar dapat memantau arah kebijakan moneter secara berkala.

    “RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi BI untuk mengevaluasi efektivitas bauran kebijakan yang telah ditempuh serta menentukan langkah strategis ke depan,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, RDG Bulanan akan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dalam satu kesatuan. Pada hari pertama, agenda difokuskan pada hasil evaluasi mendalam terhadap kondisi saat ini dan prospek perekonomian global maupun domestik. Selain itu, dibahas pula stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran untuk mengintegrasikan berbagai opsi kebijakan.

    Memasuki hari kedua, rapat akan masuk ke tahap pengambilan keputusan. Di hari inilah para petinggi BI membahas rekomendasi dan secara resmi menetapkan kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran yang akan diumumkan kepada publik. Kalender ini menjadi rujukan penting bagi para investor dan pelaku usaha dalam memitigasi risiko ekonomi di masa mendatang.