Xcloud.id

Blog

  • 5 Didampingi Jokowi dan SBY di Parade Senja, Prabowo: Saya Bangga Ditemani Dua Mantan Presiden Nasional

    5 Didampingi Jokowi dan SBY di Parade Senja, Prabowo: Saya Bangga Ditemani Dua Mantan Presiden Nasional

    Didampingi Jokowi dan SBY di Parade Senja, Prabowo: Saya Bangga Ditemani Dua Mantan Presiden
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    bangga didampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam
    Upacara Parade Senja
    di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di sela-sela santap malam retret kepala daerah, tepatnya di Rumah Makan Husein Akademi Militer.
    Acara tersebut dihadiri oleh ribuan taruna yang tampil dalam defile Parade Senja, serta ratusan kepala daerah yang mengikuti retret (pembekalan).
    “Tentunya kita bersyukur atas semua pengabdian, semua presiden sebelum saya menjabat. Khususnya saya ingin ucapkan terima kasih Pak SBY dan Pak Jokowi, 20 tahun Bapak telah mengendalikan bangsa dan negara,” kata Prabowo dalam sambutan tersebut.
    Dalam sambutannya itu, Prabowo sempat menyinggung SBY yang merupakan lulusan Akademi Militer.
    Prabowo pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada SBY dan Jokowi yang masing-masing memiliki pengalaman memimpin negara selama 10 tahun.
    Dengan kondisi geopolitik di dunia saat ini, Prabowo mensyukuri bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh SBY dan Jokowi yang mampu menjaga negara tetap damai, menghindari perpecahan, serta menghindari adanya gangguan dari negara lain.
    “Kalau lihat dunia sekarang, kita bersyukur punya pemimpin-pemimpin yang baik, yang menjaga bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, saya merasa sangat bangga hari ini saya ditemani oleh dua mantan presiden. Hadir dalam parade senja di Akademi Militer ini, dan mungkin sudah tradisi tiap parade senja dihadiri oleh tamu-tamu di luar pasti hujan,” kata Prabowo.
    Saat Upacara Parade Senja, Presiden Prabowo Subianto bersama presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 Joko Widodo menaiki kendaraan taktis Maung bersama untuk memeriksa pasukan.
    Di atas Maung buatan PT Pindad, Prabowo berdiri di depan, kemudian di barisan kedua ada SBY dan Jokowi serta di belakang mereka ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
    Di sepanjang perjalanan memeriksa pasukan, Prabowo melihat kesiapan para taruna yang juga telah berbaris di tengah hujan dan gemuruh petir.
    Adapun santap malam merupakan rangkaian dari retret kepala daerah di
    Akmil Magelang
    yang berlangsung pada tanggal 21—28 Februari 2025.
    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Risiko PHK Industri Hotel Imbas Efisiensi Anggaran, Menpar: Dampaknya Sementara

    Risiko PHK Industri Hotel Imbas Efisiensi Anggaran, Menpar: Dampaknya Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai para pekerja di industri perhotelan imbas efisiensi anggaran pemerintah. 

    Merespons hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan sejauh ini pihaknya belum mendengar kabar adanya rencana PHK di sejumlah hotel. 

    “Nanti kami klarifikasi lagi dengan mereka [Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI],” kata Widiyanti ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia mengakui, kebijakan efisiensi anggaran, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, memang dapat berdampak negatif terhadap industri perhotelan dalam negeri. Kendati begitu, dia meyakini dampak tersebut hanya bersifat sementara. “Memang ada dampak, tapi kami rasa itu akan sementara,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Industri perhotelan dan restoran tengah mengantisipasi penurunan bisnis imbas efisiensi anggaran pemerintah. Pengusaha hotel dan restoran pun akan mengambil langkah efisiensi maupun penyesuaian untuk mempertahankan bisnisnya. 

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Hal ini mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut. 

    Jika terjadi penurunan aktivitas di daerah-daerah tersebut, pengusaha kemungkinan akan menangguhkan sementara aktivitas kerja untuk pekerja harian maupun merekrut pekerja baru. Padahal, sektor ini berkontribusi positif terhadap pembukaan lapangan kerja. 

    “Kalau di sisi kami kan justru membuka lapangan pekerjaan, itu yang justru memicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Maulana kepada Bisnis. 

    Penurunan bisnis hotel dan restoran, menurutnya, juga akan memberikan dampak rambatan ke pendapatan asli daerah (PAD). 

    “Tentu pertama PAD-nya akan menurun di setiap kota karena pajak hotel-restoran itu lima besar [sumber] pendapatan asli daerah,” tuturnya.

  • Menteri Trenggono: Pagar laut Tangereng dilimpahkan ke kepolisian

    Menteri Trenggono: Pagar laut Tangereng dilimpahkan ke kepolisian

    Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana (kepolisian). Dan kita dari sisi KKP, ada juga sudah melimpahkan ke sana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, kepada aparat penegak hukum kepolisian.

    “Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana (kepolisian). Dan kita dari sisi KKP, ada juga sudah melimpahkan ke sana,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Trenggono menyampaikan hal itu ketika Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendalami soal pagar laut Tangerang dalam sesi pendalaman pada rapat kerja tersebut.

    Dalam sesi pendalaman itu, Johan menyoroti soal kesepakatan rapat yang dilakukan sebelumnya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Januari 2025, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan agar melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

    “Itu bukan hanya soal bapak bekerja dalam batas kewenangan saja, di poin tiga itu ada lagi soal koordinasi aparat penegak hukum lain, pemerintah daerah dan institusi lain. Dan juga poin kelima yaitu merespon secara cepat cepat semua opini opini publik yang terkait dengan itu,” kata Johan dalam rapat itu.

    Merespon hal itu, Menteri Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan ranah dan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai kasus tersebut.

    “Bahwa kemudian sesuai dengan ranah dan kewenangan, sudah kita lakukan. Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa kemudian kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain atau aparat yang lain, sudah kita lakukan Pak,” ucap Trenggono.

    Selain itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

    Selama melalukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri.

    “Bahkan (kepolisian) ikut di dalam proses. Nah sekarang saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan begitu juga. Nanti kami jelaskan. Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut juga bersama-sama di Kantor KKP untuk melakukan penyidikan,” kata Trenggono.

    “Dan satu lagi, kemudian kita juga dijadikan sebagai saksi ahli di sana. Itu koordinasinya Pak,” timpal Trenggono menjawab pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI Johan.

    Trenggono menegaskan bahwa kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus tersebut hanya sebatas pemberian sanksi administrasi. Sedangkan yang berkaitan dengan pidana, merupakan ranah dari pihak kepolisian.

    Pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf merupakan pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Trenggono mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut Tangerang, yaitu inisial A selaku kepala desa dan inisial T selaku perangkat desa.

    Dia mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapan untuk membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

    Sementara itu, ketika awak media menemui Trenggono seusai rapat tersebut menanyakan apakah setelah ditetapkannya Kades Kohod dan stafnya sebagai pelaku, investigasi KKP terhadap pemagaran laut itu berlanjut. Trenggono mengaku bahwa saat ini pihaknya menjadi tim ahli dari kasus itu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasintel Kejari di Kalbar Gelapkan Aset Korban Kasus Robot Trading Fahrenheit

    Kasintel Kejari di Kalbar Gelapkan Aset Korban Kasus Robot Trading Fahrenheit

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menangkap mantan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berinisial AZ yang menggelapkan aset korban kasus robot trading Fahrenheit dengan terdakwa HS.

    “Atas bujuk rayu kuasa hukum korban yaitu BG dan OS, sebagian di antaranya senilai Rp 11,5 miliar diberikan kepada oknum jaksa inisial AZ yang saat ini menjabat selaku kasi intel Kejaksaan Negeri Landak Kalimantan Barat, dan sisanya diambil oleh dua orang kuasa hukum itu,” kata Kepala Kejati Jakarta Patris Yusrian Jaya dalam konferensi pers di Jakarta. 

    Patris menjelaskan, pada 23 Desember 2023 dilaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti kasus robot trading Fahrenheit sebesar kurang lebih Rp 61,4 miliar.

    Seharusnya, uang tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada korban yang diwakili oleh kuasa hukum korban yakni BG dan OS. Namun ternyata, kedua kuasa hukum korban tersebut menyusun rencana dan membujuk sang JPU berinisial AZ untuk menggelapkan dana.

    Saat pengembalian aset, kedua kuasa hukum dan jaksa berinisial AZ hanya mengembalikan sebesar Rp 38,2 miliar. Kemudian, sisanya senilai Rp 23,2 miliar dibagikan kepada oknum jaksa inisial AZ dengan nilai Rp 11,5 miliar dan uang lainnya untuk kuasa hukum korban.

    “Atas tindakan tersebut, penyidik Kejati Jakarta telah memeriksa beberapa pihak pada 24 Februari 2025 yaitu satu orang oknum jaksa berinisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

    Dalam penetapan tersebut, Kejati DKI juga memblokir rekening, menyita aset rumah, dan uang yang dititipkan kepada istri tersangka. Kini kuasa hukum inisial BG telah dimintai keterangan dan diperoleh alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. 

    Sementara itu, satu orang kuasa hukum korban inisial OS berstatus saksi dinyatakan belum memenuhi panggilan. “Untuk itu kuasa hukum korban, OS diimbau agar kooperatif menjalani proses hukum dengan memenuhi panggilan penyidik,” ucapnya.

    Saat ini, tersangka BG sedang diperiksa dan tersangka oknum jaksa AZ telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. 

    Pasal yang disangkakan terhadap jaksa bernisial A yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pasal yang disangkakan terhadap kuasa hukum berinisial BG dalam kasus robot trading Fahrenheit yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Safe Deposit Box Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Dibongkar KPK, 150 Gram Logam Mulia hingga Uang Disita

    Safe Deposit Box Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Dibongkar KPK, 150 Gram Logam Mulia hingga Uang Disita

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar safe deposit box milik Antonius N. S. Kosasih pada Rabu, 25 Februari. Langkah ini dilakukan untuk mengusut kasus korupsi investasi fiktif yang menjerat eks Dirut PT Taspen (Persero) tersebut.

    “KPK melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap safe deposit box milik tersangka ANSK di sebuah bank swasta nasional,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Februari.

    Dari penggeledahan itu, Tessa bilang, penyidik kemudian menyita barang yang ada di dalamnya. Termasuk logam mulia hingga uang senilai miliaran rupiah.

    “Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing terdiri dari dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan euro yang apabila dirupiahkan sekitar Rp2,5 miliar,” tegasnya.

    Selain itu, penyidik juga mengambil dokumen kepemilikan aset yang ditemukan. Seluruh temuan ini kemudian akan didalami lebih lanjut.

    “Kami menyampaikan apresiasi terhadap pihak bank yang bekerjasama untuk melakukan penyitaan ini,” ujar juru bicara berlatar belakang penyidik tersebut.

    “Dan KPK juga menghimbau kepada lembaga-lembaga keuangan untuk bekerjasama menginformasikan secara dini kepada KPK terkait dengan kepemilikan safe deposit box untuk nama-nama tersangka yang selama ini diumumkan oleh KPK,” sambung Tessa.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menahan eks Direktur PT Taspen (Persero) Antonius N. S. Kosasih dan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primayanto terkait dugaan korupsi investasi fiktif di perusahaan pelat merah tersebut. Perbuatan mereka diduga merugikan negara hingga Rp200 miliar.

    Kasus ini bermula ketika PT Taspen (Persero) menempatkan investasi sebesar Rp1 triliun pada reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT Insight Investment Management. Perusahaan swasta itu kemudian menyebarkannya ke sejumlah investasi tapi tak sesuai aturan.

    Rinciannya, Rp78 miliar dikelola oleh PT Insight Investment Management. Kemudian, sebanyak Rp2,2 miliar diurus oleh PT VSI; Rp102 juta dikelola oleh PT PS; Rp44 juta masuk ke PT SM; dan pihak lain yang terafiliasi dengan Kosasih serta Ekiawan.

    Dalam kasus ini, tim penyidik juga sudah menggeledah dua unit apartemen yang berada di Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 8 dan 9 Januari. Dari upaya paksa tersebut, komisi antirasuah menyita uang Rp300 juta dalam mata uang asing dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, poundsterling, won, dan baht.

    Tak sampai di sana, penyidik juga menyita sejumlah tas mewah, dokumen atau surat terkait kepemilikan aset serta barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut.

  • Keliru menyederhanakan istilah dalam kasus korupsi minyak mentah

    Keliru menyederhanakan istilah dalam kasus korupsi minyak mentah

    Jakarta (ANTARA) – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dipenuhi warna-warni istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum; misalkan lifting (bukan mengangkat), gas flood (bukan banjir gas), dan, istilah yang naik daun baru-baru ini, blending (bukan oplos).

    Dalam sebuah konferensi pers, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyederhanakan istilah ‘blending’ menjadi ‘oplos’.

    “BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” demikian yang ia ucapkan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2), ketika membahas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Mungkin, Qohar ingin masyarakat memahami duduk perkara dari kasus yang saat ini sedang terjadi dengan menyederhanakan istilah blending menjadi mengoplos. Padahal, blending dan mengoplos merupakan dua kegiatan yang berbeda, terlebih di tingkat hulu migas.

    Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa blending merupakan proses yang biasa dilakukan di kilang untuk mendapatkan produk spesifikasi tertentu. Misalkan, untuk mendapatkan produk Pertalite (RON 90), maka Low Octane Mogas Component (LOMC) diblending dengan High Octane Mogas Component (HOMC).

    Sementara itu, mengoplos adalah mencampur sesuatu yang asli dengan bahan lain sehingga kadar keasliannya berkurang (tentang minyak tanah, bensin, dan sebagainya), sebagaimana yang ditulis akun resmi Wikipedia Indonesia di X (@idwiki).

    Kekeliruan dalam penyederhanaan istilah tersebut lantas menyebabkan kehebohan publik, wabilkhusus di kalangan masyarakat pengguna Pertamax (RON 92). Muncul pemahaman bahwasanya kualitas Pertamax (RON 92) yang mereka gunakan sejatinya merupakan Pertalite (RON 90).

    Kekeliruan ini pula yang merebut spotlight permasalahan, dari yang seharusnya membahas soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, menjadi sibuk membahas kualitas Pertamax (RON 92).

    Klarifikasi

    Publik telanjur melahap informasi ‘Pertamax oplosan’, yang berimbas penurunan penjualan Pertamax kurang lebih sebanyak 5 persen pada 25 Februari 2025.

    Banjir narasi di kalangan masyarakat pun tak dapat dihindari, dan sebagian besar narasi bernuansa negatif; penuh amarah dan kekhawatiran. Hal tersebut dapat dimaklumi dan dipahami, sebab publik merasa ditipu.

    Terkait hal tersebut, Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun buka suara untuk meluruskan narasi yang bergulir di masyarakat.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala menjalani pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

    Selain Simon, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo juga buka suara. Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga tidak pernah melakukan pengoplosan terhadap produk Pertamax.

    Menurutnya, pemberian zat aditif atau zat tambahan pada BBM tidak mengubah spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian zat aditif bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengguna, seperti mesin yang bersih, antikarat, serta mesin ringan saat berkendara.

    Selain itu, penambahan zat yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Terminal-terminal penyimpanan di Pertamina Patra Niaga tidak memiliki fasilitas blending untuk produk bensin.

    Terkait dengan boleh atau tidaknya dilakukan blending, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    Selain itu, bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang beredar di masyarakat pun sudah melalui pengawasan Kementerian ESDM, sehingga kualitasnya sudah teruji.

    Meskipun demikian, guna meredakan kekhawatiran masyarakat, pemerintah menegaskan akan terus mengawasi kualitas BBM dari SPBU mana pun, bukan hanya Pertamina, dengan ketat. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk fokus pada penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejaksaan Agung.

    Klarifikasi tidak hanya datang dari sisi Pertamina maupun ESDM. Kejaksaan Agung, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, menyampaikan bahwa Pertamax yang dipermasalahkan berada pada periode 2018–2023, dan BBM tersebut sudah habis terpakai.

    Institusi penegakan hukum itu belum memastikan apakah Pertamax yang beredar di masyarakat pada periode 2018–2023 sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    Dalam kesempatan itu, Harli juga membenarkan pernyataan Pertamina bahwasanya Pertamax yang beredar saat ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    Oleh karena itu, Harli mengimbau agar masyarakat tidak perlu risau dengan BBM yang sekarang beredar.

    “Jadi istilah pengoplosan, dicampur dengan air apalagi, saya kira itu tidak benar,” kata Harli.

    Ia meminta agar publik fokus kepada kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    Yang saat ini sedang diteliti oleh penyidik adalah pembelian (pembayaran) untuk RON 92 oleh Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

    Perbaikan tata kelola

    Belajar dari kasus tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola.

    Bahlil berencana untuk tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah, dan mengarahkan agar minyak tersebut dapat diolah di dalam negeri.

    Terkait dengan impor RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM. Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

    Kementerian ESDM juga berambisi untuk meningkatkan lifting minyak dalam negeri, sehingga dapat menekan jumlah impor minyak, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2024, produksi minyak nasional sebesar 212 juta barel, sedangkan impor minyak nasional mencapai 313 juta barel. Impor minyak tersebut terdiri atas 112 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 201 juta barel dalam bentuk BBM.

    Adapun devisa negara yang hilang karena impor minyak diperkirakan mencapai Rp523 triliun.

    ESDM pun berupaya untuk mendongkrak produksi minyak nasional dengan menempuh tiga cara, yakni optimalisasi produksi dengan teknologi, reaktivasi sumur idle, dan melakukan eksplorasi potensi minyak dan gas di Indonesia Timur.

    Sesungguhnya, upaya-upaya tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sebelum kasus korupsi minyak mentah mencuat. Namun, berhubung sektor perminyakan kembali ramai diperbincangkan, Kementerian ESDM kembali menggaungkan ambisi-ambisinya.

    Kini, masyarakat sebaiknya mendukung kelancaran penegakan hukum pada kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kekeliruan penyederhanaan istilah teknis yang menyebabkan masyarakat Indonesia gempar ihwal Pertamax oplosan merupakan pelajaran bersama untuk lebih teliti dalam mencerna informasi.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi koordinasi dengan Kedubes terkait penemuan mayat asal Singapura

    Polisi koordinasi dengan Kedubes terkait penemuan mayat asal Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura terkait penemuan sesosok pria yang tewas di sebuah halte di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Rabu (26/2).

    “Kita sudah komunikasi dengan Kedubes Singapura,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat, AKP Muhammad Aprino Tamara melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.

    Koordinasi tersebut dilakukan menyusul belum adanya pihak keluarga korban yang mendatangi Polsek Grogol Petamburan.

    “Pihak keluarga korban belum ada yang datang ke Polsek,” ujar Aprino.

    Kepolisian telah memeriksa dua orang saksi terkait mayat WNA asal Singapura yang tewas dalam halte tersebut.

    “Adapun dari keterangan saksi-saksi, korban tiba-tiba tersungkur dan tidak beberapa lama kemudian dinyatakan meninggal,” ucap Aprino.

    Kepolisian juga tengah berupaya memeriksa CCTV halte bersangkutan untuk keperluan penyelidikan.

    Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) pun tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hingga kini mayat WNA tersebut sedang divisum di RSCM, Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Albania Mau Bikin Negara Mirip Vatikan untuk Muslim Bektashi

    Albania Mau Bikin Negara Mirip Vatikan untuk Muslim Bektashi

    Tirana –

    Albania ingin membuat negara kecil untuk tarekat sufi Bektashi. Kabar terbarunya, lokasinya ada di Ibu Kota Albania. Nantinya, negara kecil itu bakal seperti Vatikan tapi versi Islam.

    Dilansir Deutsche Welle (DW), Kamis (27/2/2025), bila negara tersebut terealisasi maka itu bakal menjadi negara terkecil di dunia.

    Perdana Menteri Albania Edi Rama mengatakan di New York Amerika Serikat (AS), lokasi negara mikro itu bakal berlokasi di dalam Ibu Kota Albania, Tirana. Nantinya, negara itu bakal menjadi pusat moderasi, toleransi, dan koeksistensi yang damai.

    Albania, negara di sebelah timur Italia yang terpisah Selat Adriatik, punya masyarakat muslim yang banyak jumlahnya, atau lebih dari setengah populasi negara tetangga Yunani itu.

    Nantinya, negara untuk kaum Bektashi itu akan seluas 27 hektare di dalam kota Tirana, lebih kecil dari Vatikan yang punya luas 49 hektare. Negara Bektashi itu akan punya administrasi sendiri, lengkap dengan paspor dan batas negaranya sendiri.

    “Negara kami bakal sangat kecil dengan area yang kecil tapi hati yang besar,” kata Baba Mondi, pemimpin Bektashi.

    b

    Dilansir Reuters, Selasa (25/2), meski itu bakal menjadi negara berdaulat sendiri, namun negara itu tidak ada pajak dan tidak ada polisi.

    Bektashi sendiri adalah satu dari sekian banyak sekte mistisisme sufisme yang bersifat terbuka terhadap agama lain dan filsafat lain. Dahulu kala, Bektashi sendiri didirikan di Turki pada Abad 13 dan datang ke Albania setelah dilarang di Turki pada 1925 atau di era Mustafa Kemal Ataturk.

    Di Albania, ada 100 ribu anggota Bektashi. Dengan jumlah itu, Bektashi menjadi kelompok agama terbesar urutan 4 di Albania.

    “Sejarah Bektashi itu sendiri merupakan panggilan yang kuat untuk memberikan status yang sama kepada tempat suci Bektashi World Center seperti Vatikan,” kata Rama dalam sebuah upacara untuk menandai ulang tahun ke-95 pemindahan tempat suci itu ke Albania dari Turki.

    Rama mengatakan negara simbolis itu akan “tanpa tembok, tanpa polisi, tanpa tentara, tanpa pajak atau atribut lainnya, tetapi sebuah markas besar, sebuah negara spiritual”.

    (dnu/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemilik Toko di Rawamangun Disebut Sempat Pukul Pelaku Sebelum Dibunuh, Keluarga Korban Membantah Megapolitan 27 Februari 2025

    Pemilik Toko di Rawamangun Disebut Sempat Pukul Pelaku Sebelum Dibunuh, Keluarga Korban Membantah Megapolitan 27 Februari 2025

    Pemilik Toko di Rawamangun Disebut Sempat Pukul Pelaku Sebelum Dibunuh, Keluarga Korban Membantah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pihak keluarga JS (69), pemilik toko yang tewas dan dicor di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, membantah soal korban melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada ZA (35) sebelum akhirnya dibunuh.
    Pasalnya, JS tengah mengidap stroke sehingga dinilai sangat sulit untuk melakukan pemukulan.
    “Kalau dia (korban) melakukan pemukulan, kemungkinan besar tidak. Karena dia stroke. Stroke ringan, jalan saja susah, sempoyongan jalan,” kata kuasa hukum keluarga JS, Petrus di Mapolres Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025).
    Petrus menduga JS sempat disekap oleh ZA sebelum dibunuh dan dicor di dalam tokonya sendiri.
    Sebab, ZA mengetahui Personal Identification Number (PIN) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) korban sehingga bisa menguras isi rekeningnya.
    “Jadi pernyataan dari istri korban, istri korban saja tidak pernah mengetahui PIN korban. Kemungkinan besar bahwa yang bersangkutan disekap dulu atau ditahan dulu,” tutur Petrus.
    Adapun ZA nekat membunuh JS karena ia merasa sakit hati dengan tindakan korban.
    “Motifnya adalah sakit hati karena pelaku ditampar oleh korban. Pelaku sakit hati sehingga spontan yang bersangkutan melakukan penganiayaan atau pembunuhan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly di Mapolres Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025).
    Pada saat itu, JS menampar ZA karena menolak diajak untuk melapor ke polisi setelah barang-barang di tokonya hilang.
    “Beberapa bahan bangunan hilang, seperti pahat, beton dan lainnya. Sehingga korban berinisiatif, untuk mengajak tersangka ke polisi untuk melapor kejadian pencurian,” ucap Nicolas.
    ZA enggan melaporkan peristiwa kehilangan. Ia malah menagih pembayaran gajinya terlebih dahulu sebesar Rp 900.000 kepada JS.
    Hal tersebut membuat JS marah hingga akhirnya melakukan pemukulan. Kemudian, JS kembali memukul ZA, tetapi berhasil ditangkis dan menyebabkan korban terjatuh.
    Selain itu, JS juga melontarkan kata-kata kasar yang membuat ZA tersinggung.
    “Setelah korban terjatuh, korban berdiri dan mengeluarkan kata-kata kotor, kepada tersangka ‘kamu adalah karyawan saya’ korban juga berusaha lagi memukul tersangka,” ungkap Nicolas.
    Ketika hendak dipukul, ZA menghindar dan terjadi dorongan oleh tersangka hingga membuat korban terjatuh.
    “Setelah terjatuh itu lah, tersangka mengambil batu dan menimpa korban beberapa kali di muka dan kepala,” tutur Nicolas.
    “Di situlah yang mengakibatkan korban tidak bergerak dari tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 10 pagi, selanjutnya korban tidak bergerak, tersangka membiarkan korban dan melakukan aktivitas layaknya kuli bangunan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLN prediksi penggunaan listrik di Jakarta meningkat saat bulan puasa

    PLN prediksi penggunaan listrik di Jakarta meningkat saat bulan puasa

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Jakarta Raya memprediksi penggunaan listrik di DKI Jakarta mengalami peningkatan saat bulan puasa 1446 Hijriah.

    “Kami memprediksi penggunaan listrik di Jakarta akan mengalami peningkatan pada malam hingga subuh,” kata GM PLN UID Jakarta Raya Lasiran di KBN Cakung Sukapura Jakarta, Kamis.

    Saat subuh, kata dia, juga ada peningkatan penggunaan listrik karena untuk mempersiapkan sahur dan pada siang hari.

    Penggunaan listrik, lanjut Lasiran, akan tetap banyak karena banyak industri dan bisnis masih beroperasi.

    “Kami siapkan tim sekitar 2.400 personel yang siap selama 24 jam,” kata dia.

    Lasiran mengatakan bahwa pihaknya juga akan mempersiapkan peralatan khusus. Maka, pihaknya akan merespons dan bekerja lebih cepat sehingga bila terjadi gangguan, tidak akan terlalu lama.

    PLN UID Jakarta Raya menyatakan siap untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang handal selama bulan puasa.

    Menurut dia, langkah ini mendorong program pertumbuhan ekonomi pemerintah 8 persen sehingga menumbuhkan industri di Jakarta agar keandalannya cukup.

    “Kami ini berada di kawasan KBN Cakung Industri di PT Sino, hari ini kami menambah daya pelanggan terbesar di KBN Cakung,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025