Xcloud.id

Blog

  • 8 BRIN Ungkap Potensi Perbedaan Awal Puasa 2025, Menag: Semoga Orang Bisa Prediksi Nasional

    8 BRIN Ungkap Potensi Perbedaan Awal Puasa 2025, Menag: Semoga Orang Bisa Prediksi Nasional

    BRIN Ungkap Potensi Perbedaan Awal Puasa 2025, Menag: Semua Orang Bisa Prediksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    menyatakan, semua pihak dapat memprediksi kapan bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 dimulai, tetapi keputusan pemerintah mengenai awal bulan puasa akan diambil pada sidang isbat.
    Hal ini disampaikan Nasaruddin merespons Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut ada potensi perbedaan jatuhnya awal puasa Ramadhan 2025 antara pemerintah dengan Muhammadiyah.
    “Semua orang bisa memprediksi,” kata Nasaruddin Umar kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    “Tapi keputusan rapat (sidang isbat) itu besok ditentukan ya,” kata dia melanjutkan.
    Kemenag akan melakukan pemantauan hilal (
    rukyatulhilal
    ) awal Ramadhan 1446 Hijriah di 125 titik di seluruh Indonesia pada 28 Februari 2025 sekitar pukul 07.44 WIB.
    “Kalau ada yang menyaksikan bulan (hilal terlihat), kenapa harus ditunda, kalau enggak, ya kita diskusi,” ucap Nasaruddin.
    Sebagai informasi, BRIN memprediksi tanggal 1 Ramadhan 1446 H akan jatuh pada 2 Maret 2025 berdasarkan metode penentuan hisab dan rukyat.
    Prediksi kapan awal puasa Ramadhan 2025 tersebut berbeda dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah, di mana 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025.
    Untuk menentukan awal puasa Ramadhan 2025, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan melaksanakan sidang isbat pada 28 Februari 2025.
    Adapun kriteria yang akan digunakan Kemenag adalah kriteria yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni imkanur rukyat.
    Menurut metode ini, hilal dianggap memenuhi syarat apabila posisinya mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
    Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menyebut bahwa hilal yang memenuhi kriteria MABIMS tersebut diprediksi hanya akan terlihat di Aceh.
    “Awal Ramadhan ini posisi hilal yang memenuhi kriteria itu hanya di wilayah Aceh, di wilayah lain belum memenuhi kriteria,” ucap Thomas, dikutip dari YouTube BRIN Indonesia, Selasa (25/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AirNav mitigasi kemungkinan cuaca buruk pada jalur penerbangan

    AirNav mitigasi kemungkinan cuaca buruk pada jalur penerbangan

    Kita sudah bisa lihat prediksi, sehingga penerbangan itu bisa diprediksi. Kita mau berangkat sesuai dengan cuaca aman agar penerbangan bisa berjalan lancar.

    Tangerang (ANTARA) – Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia tengah memitigasi kemungkinan terjadinya cuaca buruk dan bencana alam yang berpotensi mengganggu lalu lintas pesawat berangkat dan mendarat di bandara.

    “Kita sudah bisa lihat prediksi, sehingga penerbangan itu bisa diprediksi. Kita mau berangkat sesuai dengan cuaca aman agar penerbangan bisa berjalan lancar,” kata Direktur Utama AirNav Indonesia Avirianto Suratno, di Tangerang, Banten, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya cuaca buruk dan adanya bencana alam di jalur penerbangan pesawat, maka pihaknya menyiapkan strategi dengan berkoordinasi bersama AirNav cabang serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah setempat.

    Selain itu, kemungkinan terjadinya bencana alam seperti aktivitas atau erupsi gunung api di Indonesia, juga tengah diantisipasi oleh pihaknya. Hal itu dilakukan sebagai memberikan kelancaran dan keamanan bagi dunia penerbangan di tanah air.

    “Kami mendukung Presiden Prabowo dan Menteri Perhubungan untuk persiapan Idul Fitri, kami akan meningkatkan keselamatan penerbangan. Khususnya terkait ada AirLine, AirPort, dan AirNav Indonesia,” katanya lagi.

    Dalam hal ini, AirNav Indonesia juga tengah memperkuat sinergi bersama stakeholder terkait sebagai memastikan kelancaran akurasi navigasi penerbangan di bandara-bandara yang ada dalam menghadapi angkutan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Langkah kolaborasi yang dijalankan ini, merupakan upaya dalam memastikan keselamatan, efisiensi operasional, dan inovasi layanan navigasi udara di tengah perubahan lanskap industri penerbangan.

    “Kami siap, selalu siap. Untuk extend, kami 24 jam mendukung program pemerintah. Dan kami akan sinkronisasi dengan semua Airport,” ujarnya pula.

    Saat ini, kata Suratno, sinergi antarstakeholder atau otoritas terkait perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan seperti peningkatan permintaan penerbangan domestik, persaingan moda transportasi, serta modernisasi armada penerbangan.

    Kendati demikian, AirNav Indonesia bersama maskapai dan regulator tengah mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing penerbangan melalui peningkatan layanan, penyesuaian jadwal penerbangan, serta efisiensi bahan bakar.

    “Dengan meningkatnya jumlah penerbangan selama musim liburan ini, AirNav Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga keselamatan, efisiensi, dan ketepatan waktu penerbangan di seluruh wilayah udara Indonesia, seperti optimalisasi rute dan manajemen ruang udara, kesiapan personel dan fasilitas infrastruktur navigasi, inovasi layani serta sinergi dengan stakeholder penerbangan,” kata dia lagi.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Trenggono pastikan ketersediaan ikan mencukupi hingga lebaran

    Menteri Trenggono pastikan ketersediaan ikan mencukupi hingga lebaran

    ANTARA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, memastikan ketersediaan ikan  mencukupi kebutuhan masyarakat selama ramadhan dan lebaran. Berdasarkan prediksi dari KKP dari bulan Januari-Maret 2025 tercatat ada 3,06 juta ton stok ikan yang tersedia.(Putri Hanifa/Sanya Dinda Susanti/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Deal! iPhone 16 Bisa Dijual di RI, Begini Kronologi Lengkapnya

    Deal! iPhone 16 Bisa Dijual di RI, Begini Kronologi Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia akhirnya dicabut. Pemerintah dan pihak Apple telah menandatangani perjanjian termasuk menyepakati nilai investasi.

    Dengan adanya kesepakatan ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan iPhone 16 segera bisa dijual di Indonesia. “Dengan adanya MoU dan sudah sepakati nilai investasi, jadi bisa sesegera mungkin [Apple 16 dijual sebelum lebaran]. Sesegera mungkin,” kata Agus menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dalam konferensi pers media di Kementerian Perindustrian, Rabu (26/2/2025).

    Apple tetap memilih opsi memenuhi kewajiban sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan membangun pusat pelatihan dan pengembangan. Jadi, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu tetap menjadi satu-satunya brand tanpa pabrik perakitan di Indonesia.

    Komitmen lain yang disepakati terkait utang sepanjang 2020-2023 sebesar US$10 juta. Utang itu telah dibayar per 16 Desember 2024 lalu.

    Sebagai pembayaran sanksi, Apple menghadirkan perusahaan bagian dari global value chain. Ini dalam bentuk supplier yang menandakan modal investasi di Indonesia, yakni Luxshare-ICT untuk produksi air tag dengan besaran US$150 juta.

    “Investasi Luxshare-ICT akan produksi air tag itu sekitar 150 juta dolar AS, di situ juga disampaikan komitmen bahwa produksi Airtag yang akan diproduksi di Indonesia di Batam dia akan suplai 65% dari kebutuhan Airtag di dunia, jadi potensi ekspor cukup tinggi dan di situ juga sebagai bagian komitmen bahwa baterai yang yang dibutuhkan Airtag akan sepenuhnya dari industri dalam negeri. Airtag akan TKDN tinggi karena baterainya dari industri dalam negeri,” sebut Agus.

    Satu line produksi juga disiapkan oleh perusahaan Long Harmony di Bandung. Rencananya ini menjadi bagian dari GVC Apple accessories. “Itu rupanya komponen yang dibutuhkan produksi AirPods Max,” sebut Agus.

    Awal Pelarangan iPhone 16

    Awal kemunculan isu pelarangan iPhone 16 tak lama setelah seri itu debut pada September 2024. Hingga Oktober, tidak ada tanda kemunculan seri ponsel tersebut di laman TKDN Kementerian Perindustrian.

    Saat itu, Agus menjelaskan seri iPhone 16 belum bisa masuk Indonesia karena terkendala pengurusan sertifikasi TKDN. Izin TKDN yang dikantongi Apple sudah habis dan perusahaan belum memiliki izin karena ada syarat yang belum terpenuhi.

    “Sebelumnya Apple telah mendapatkan sertifikat TKDN, tetapi masa berlakunya sudah habis sehingga harus diperpanjang,” kata Agus.

    Investasi Apple ke pemerintahan saat itu senilai Rp 1,48 triliun atau masih kurang Rp 240 miliar dari komitmen awal Rp 1,71 triliun. Perusahaan juga mengajukan proposal investasi sebesar US$100 juta (Rp 1,5 triliun) untuk membangun development center dan developer center.

    Namun proposal itu ditolak dengan alasan tidak memberikan asas keadilan. Kepada awak media November lalu, Agus menjelaskan ada empat alasan mengenai kriteria adil.

    Salah satunya mengenai investasi di luar Indonesia. Sebagai perbandingan Apple menggelontorkan investasi US$15,84 miliar atau Rp 252 triliun di Vietnam dan India, termasuk penciptaan 200 ribu pekerjaan.

    Selain itu juga ada investasi dari produsen HKT di Indonesia. Misalnya Samsung dan Xiaomo yang berinvestasi dengan nilai investasi mencapai Rp 8 triliun dan Rp 5,5 triliun.

    Adapula soal penciptaan nilai tambah dan pemasukan negara terkait import. Terakhir mengenai penyerapan tenaga kerja.

    Apple Datang ke RI

    Pada bulan Januari, sejumlah perwakilan Apple diketahui mendatangi Kementerian Perindustrian. Pantauan CNBC Indonesia, mereka termasuk Nick Amman yang merupakan Vice President, Global Policy Apple datang ke kantor kementerian pada 7 Januari 2025 pukul 14:35 WIB.

    Ditemui usai bertemu perwakilan Apple, Agus mengatakan negosiasi itu merupakan bagian tugas kementerian. Semua yang dilakukan juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat agar Apple menciptakan lapangan pekerja lewat pembangunan fasilitas produksi.

    “Yang ingin kami jaga adalah prinsip keadilan yang kami dasarkan dari 4 hal. Yang pertama, yaitu kami mau melihat berapa besar investasi Apple di negara lain, sebut saja Vietnam dan India. Kemudian berapa besar investasi dari produsen HKT lain di luar Apple di Indonesia, sebut saja perusahaan Samsung di Indonesia berapa sudah investasi, Huawei berapa, Xiaomi sudah berapa dan lain sebagainya,” jelas Agus.

    Sekitar tiga jam pertemuan itu belangsung. Setelah berbincang Agus selama 30 menit, perwakilan Apple bertemu dengan tim teknis Kemeneprin yang dipimpin Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, Setia Darta.

    Setia mengatakan pihaknya memberi tanggapan pada sejumlah poin yang diajukan Apple. Pihak kementerian juga memberikan balasan dari proposal yang diberikan perusahaan.

    Saat itu, Setia belum bisa memastikan nasib iPhone 16 karena belum ada kesepakatan. Nick Amman yang ditemui di kantor Kemenperin juga tidak berkomentar banyak soal pertemuannya kala itu.

    Satu bulan setelah pertemuan tersebut, Kementerian Perindustrian dan Apple akhirnya memiliki kesepakatan. Nampaknya tak butuh lama lagi masyarakat bisa langsung membeli seri iPhone 16 di Indonesia.

    (fab/fab)

  • Perang Dagang AS-China, Kawasan Industri Kendal Bidik Investasi Naik 20% di 2025

    Perang Dagang AS-China, Kawasan Industri Kendal Bidik Investasi Naik 20% di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kawasan Industri Kendal (KIK) menargetkan investasi yang akan masuk ke kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut dapat meningkat 20% dari total investasi yang masuk saat ini sebesar Rp141,7 triliun sejak awal berdiri pada 2016. 

    Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengatakan, peningkatan tersebut dapat diraih dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah setelah mendapatkan status KEK, serta potensi relokasi pabrik akibat perang dagang AS-China. 

    “Tentunya targetnya sangat besar dari Kemenko dari Dewan Nasional, kita akan terus naikkan target, kisarannya di angka 20%-an naik dari sebelumnya,” ujar Juliani saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (27/2/2025). 

    Dia membenarkan bahwa saat ini ekonomi global sedang menghadapi ketidakpastian, salah satunya dengan perang dagang yang berlangsung. Kondisi ini dipicu pengenaan tarif tinggi bea masuk ke AS dari Presiden Donald Trump untuk sejumlah negara seperti China, Meksiko, dan lainnya. 

    Pihaknya melihat terdapat lonjakan investasi dalam 2 tahun terakhir, yang terbesar dari China sebanyak 39% dari total investor yang ada di KIK saat ini sebanyak 124 perusahaan. Juliani menilai kenaikan investasi dari China sedikit banyak disebabkan oleh relokasi usaha dan ekspansi industri. 

    “Dengan kawasan ekonomi khusus tadi kita berhasil menarik sejumlah nilai investasi, selama zaman Covid-19 memang kita banyak sekali mengandalkan investasi dari dalam negeri dan investasi dari luar negeri sendiri itu mulai kembali pada 2023. Puncaknya 2024 dan lanjut sampai sekarang,” jelasnya. 

    Adapun, KIK mencatat realisasi investasi yang telah berjalan di kawasan tersebut mencapai Rp86,57 triliun hingga 2024. Sepanjang tahun lalu, KIK tersebut mencatat investasi Rp42,7 triliun. 

    Sejak pertama kali dibuka pada 2016, total investasi yang telah terparkir di KIK sebesar Rp141,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 61.720 orang hingga 2024. Jika dibandingkan dengan 2022, investasi yang masuk kala itu masih di angka Rp32,84 triliun. 

    Di samping itu, Juliani menerangkan bahwa dari total 124 perusahaan yang masuk ke KIK, sebesar 29% merupakan industri tekstil dan garmen, 19% merupakan otomotif dan energi baru terbarukan (EBT), 17% elektronik, 8% kemasan, 6% makanan dan minuman, 5% furnitur, dan lainnya. 

    Sementara itu, investor yang datang berasal dari China sebanyak 39%, Indonesia atau dalam negeri 26%, Hong Kong 21%, Taiwan 6%, Korea Selatan 3%, Malaysia 2%, Jerman 1%, dan lainnya.

  • Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Komisi II DPR Taksir Biaya Gelar PSU Pilkada 2024 Telan Biaya Hampir Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR memperkirakan besaran anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan besaran ini didapatkan setelah menghitung jumlah perkiraan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang lebih sebesar Rp486 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekitar Rp215 miliar.

    “Tambah kalau ada pilih kata ulangnya kurang lebih Rp250 [miliar]. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan. Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 [miliar] sampai Rp1 triliun,” jelasnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menyebut anggaran PSU dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, jika masih belum mencukupi, dapat pula dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sisanya ya mungkin pemerintah pusat lah, sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup, maka pemerintah pusat dapat [membantu],” ucapnya.

    Amanat Undang-Undang tersebut, ujar eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini, perlu dibahas lebih lanjut untuk menentukan mekanisme bantuan dana dari APBN.

    “Konotasi ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama. Dapat itu semuanya kah? Atau nanti ambil dari provinsi kah? Atau yang lainnya?” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut butuh anggaran Rp486,3 miliar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dan merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah.

    Afifuddin menjelaskan dari 26 satuan kerja atau satker KPU yang melaksanakan PSU ada 6 satker KPU yang tak memerlukan tambahan anggaran karena masih punya sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024. 

    Sementara itu, masih ada 19 Satker KPU yang dia sebutkan mengalami kekurangan anggaran untuk menggelar PSU. Kekurangannya ini mencapai Rp373,7 miliar.

    “Kemudian terdapat satu Satker KPU yaitu kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK saja,“ katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

  • 7 Pernyataan Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Minyak Mentah, Oplos BBM Pertalite Jadi Pertamax – Page 3

    7 Pernyataan Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Minyak Mentah, Oplos BBM Pertalite Jadi Pertamax – Page 3

    Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Salah satunya RS selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga.

    “Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin 24 Februari 2025.

    Secara rinci, ketujuh tersangka adalah RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping, dan AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional.

    Kemudian, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

    Kejagung pun menetapkan dua tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Abdul Qohar menyampaikan, kedua tersangka adalah MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan EC selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    “Setelah dilakukan (pemeriksaan) secara maraton mulai jam 15.00 WIB sampai dengan saat ini penyidik telah menemukan bukti yang cukup kedua tersangka melakukan tindak pidana bersama-sama tujuh tersangka yang kemarin telah kami sampaikan,” tutur Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari 2025.

    Setelah pemeriksaan kesehatan, selanjutnya penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhadap keduanya, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2025. Terhadap tersangka MK dan EC ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

     

  • Dana Otsus Kena Efisiensi, Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangan

    Dana Otsus Kena Efisiensi, Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangan

    loading…

    Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma melontarkan kritik terkait Keputusan Menkeu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Foto: Ist

    JAKARTA – Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak serius pada pengurangan APBD 2025. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 nyatanya dipotong sebesar Rp50,59 triliun.

    Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Terkait ini, Anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma melontarkan kritiknya. Dia menyoroti Keputusan Menkeu (KMK) yang menetapkan 6 item dana TKD yang dipotong antara lain Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dana Desa.

    Berdasarkan data, DAU yang pagu awalnya Rp446,63 triliun dipotong menjadi Rp430,95 triliun. DAK Fisik dipotong Rp18,3 triliun dari pagu Rp36,95 triliun. Dana Otsus dipotong Rp509,45 miliar dari pagu Rp14,51 triliun.

    “Khusus untuk Papua, dana Otsus Papua tersisa Rp9,69 triliun dari pagu Rp10,04 triliun. Sementara, dana Otsus Aceh dari Rp4,46 triliun dipotong menjadi Rp4,3 triliun. Untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dari pagu Rp27,80 triliun dipotong Rp13,90 triliun dari total pagu Rp27,80 triliun. Dana Keistimewaan DIY dari Rp1,2 triliun dipotong Rp200 miliar. Dana Desa dari pagu Rp71 triliun dipotong Rp2 triliun. Semua pemotongan ini pasti berdampak pada pembangunan, bukan sekadar infrastruktur melainkan pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang krusial lainnya,” ungkap Filep, Kamis (27/2/2025).

    “Dari perspektif Otsus, kita semua tahu bahwa Dana Otsus sangat bernilai bagi pembangunan masyarakat juga DBH. Dana Otsus dan DBH itu merupakan hak yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Dengan mengatakan hak, berarti dana tersebut memang seharusnya tidak boleh dipotong. Memang benar KMK 29/2025 membagi alokasi 6 item transfer ke daerah menjadi 2 bagian yaitu reguler dan cadangan di mana Pemda hanya bisa memakai dana reguler, sementara yang dipotong adalah dana cadangan. Namun, ini mengindikasikan ketidakadilan karena pemerintah mengambil bagian yang bukan haknya,” ujar Filep.

    Pace Jas Merah itu kemudian menyoroti dampak pemotongan dana pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, utamanya sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Dana Otsus, kalau saya melihat dari konteks Papua saja, sesuai Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat selain infrastruktur dan penguatan masyarakat adat. Sedangkan, DBH Migas sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Otsus diperuntukkan bagi belanja pendidikan, belanja kesehatan dan perbaikan gizi, belanja infrastruktur, dan belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Jika dana tersebut dipotong dampaknya pasti sangat besar bagi implementasi PP 106/2021 yang memerintahkan pendidikan gratis bagi OAP mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi,” kata Filep.

    Senator yang sekaligus akademisi hukum ini berpendapat efisiensi anggaran melalui pemotongan Dana Otsus telah mencederai hak dasar masyarakat. Dana Otsus merupakan hak yang tidak dapat diambil dengan alasan efisiensi.

    “Maka, pertama, saya meminta pemerintah mengevaluasi kembali KMK 29/2025 dengan mengeluarkan dana Otsus dari kewajiban efisiensi. Kedua, dalam hari-hari akhir ini, melihat fakta maraknya korupsi sistematik dengan nilai yang sangat fantastis. Saya meminta untuk mempercepat pembahasan terkait regulasi perampasan aset. Masyarakat tidak boleh mengalami penderitaan karena ulah koruptor, terutama di sektor migas,” katanya.

    “Ketiga, memikirkan ulang dan menyesuaikan kembali anggaran makan bergizi gratis untuk dialokasikan pada investasi pendidikan dan kesehatan jangka panjang baik dalam hal pendidikan gratis, kesehatan gratis, beasiswa, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. Keempat, saya mendorong ASN, para pejabat publik untuk menghindari pemborosan anggaran terkait kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak urgen. Saya kira ini akan menjadi teladan baik bagi masyarakat,” ungkapnya.

    (jon)

  • Pemkab Madina-Kadin manfaatkan lahan tidur wujudkan ketahanan pangan

    Pemkab Madina-Kadin manfaatkan lahan tidur wujudkan ketahanan pangan

    Jadi bukan hanya dengan Kadin, dengan TNI, Polri, juga kita kerja sama untuk kesuksesan ketahanan pangan di Kabupaten Mandailing Natal. Harapan kita segala program yang dijalankan membuahkan hasil yang maksimal

    Medan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bersama Kantor Dagang dan Industri setempat berkolaborasi memanfaatkan sejumlah lahan tidur di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan.

    Kepala Dinas Pertanian Madina, Siar Nasution mengatakan, kolaborasi yang dilakukan tersebut memanfaatkan luas lahan sekitar empat hektare yang ditanami berbagai macam tanaman, seperti cabai, jagung dan labu.

    “Jadi bukan hanya dengan Kadin, dengan TNI, Polri, juga kita kerja sama untuk kesuksesan ketahanan pangan di Kabupaten Mandailing Natal. Harapan kita segala program yang dijalankan membuahkan hasil yang maksimal,” ujar Siar Nasution, di Panyabungan, Kamis.

    Dia menyampaikan dalam kolaborasi itu Dinas Pertanian Madina nantinya akan melakukan pendampingan sehingga program yang digagas oleh Kadin itu berjalan dengan lancar dan berhasil.

    Siar menyebutkan, dalam satu hektare lahan cabai nantinya akan menghasilkan 7,5 ton cabai bilamana cuaca mendukung dan pupuk yang digunakan yang terbilang cukup.

    “Harapannya hasil dari pertanian kita hari ini untuk bisa menutupi kebutuhan pangan masyarakat Madina, jadi kita tak perlu lagi menampung cabai dari luar daerah,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Kadin Madina Bahran Saleh Daulay mengatakan, luas lahan tanaman cabai yang sudah tanam dalam kolaborasi ini seluas dua hektare serta ditambah dua hektare untuk menanam jagung

    “Jadi, tanaman kita ini kita tanam secara berkesinambungan, ini tanam kedua sejak tahun 2024. Alhamdulillah hasilnya maksimal. Ini adalah program prioritas kita di Kadin menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bahran Saleh.

    Bahran berharap gagasan buat tersebut dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk kembali bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur.

    “Mudah-mudahan masyarakat bisa mencontoh apa yang kita lakukan ini,” kata dia.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean dan Holik
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen Investasi: Indonesia harus berani masuk kepada investasi EBT

    Wamen Investasi: Indonesia harus berani masuk kepada investasi EBT

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan Indonesia harus berani masuk kepada investasi energi baru terbarukan atau EBT.

    “Memang ini adalah pekerjaan rumah besar kita ke depannya, bahwa investasi di energi terbarukan ini merupakan tantangan yang sangat besar, karena memang saya setuju banyak kondisional di situ yang akan kita lihat, khususnya memang energi terbarukan ini memang investasi yang cukup high risk. Saya juga setuju bahwa di situ butuh teknologi dan investment capital expenditures (capex) yang sangat besar dengan risiko yang tinggi, tetapi dengan adanya situasi saat ini dan apalagi kita masuk ke dalam konsep Danantara yang merupakan konsep kemandirian berinvestasi kita, saya pikir dan ini juga memang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden RI, kita harus berani masuk kepada investasi energi terbarukan itu sendiri,” ujar Todotua Pasaribu di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, khususnya di bidang panas bumi atau geotermal, Indonesia memiliki cadangan terbesar kedua di dunia.

    “Kita meyakini karena hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu dilalui oleh garis gunung berapi,” katanya.

    Berbicara terhadap energi baru dan terbarukan. Total potensial daripada energi baru dan terbarukan yang menjadi target Indonesia ke depannya adalah di angka 3.700 gigawatt, dimana sebenarnya realisasi daripada capaian ini masih sangat rendah.

    “Ini memang hal yang serius dari angka yang baru termanfaatkan sekitar 14,4 gigawatt atau hanya baru sekitar 0,39% daripada potensi 3.700 gigawatt, ini memang adalah suatu tantangan atau potensi yang sangat besar untuk kita masuk serius pengelolaannya ke depan. Apalagi ke depan tren kondisional saat ini dan ke depan memang isu masuk kepada energi terbarukan ini adalah is a must (wajib),” kata Wamen Investasi.

    Sebagai informasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengajak 35 delegasi perusahaan asal Prancis tergabung dalam asosiasi pengusaha internasional dari Perancis (MEDEF) untuk menanamkan modalnya di sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

    Rosan mengatakan jika para investor Prancis memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor energi terbarukan di Indonesia, mengingat energi tersebut mencapai sekitar 3.700 gigawatt dan baru 1 persen yang dimanfaatkan, atau sekitar 13,08 gigawatt.

    Potensi itu tersebar di berbagai wilayah, dengan potensi terbesar berasal dari energi surya, hingga potensi geotermal sebesar 23 gigawatt yang merupakan terbesar di dunia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025