Xcloud.id

Blog

  • Tiga SUV Terbaru Mercedes – AMG Sedang Diuji Coba, Berikut Tampilannya

    Tiga SUV Terbaru Mercedes – AMG Sedang Diuji Coba, Berikut Tampilannya

    JAKARTA – Mercedes-Benz merupakan salah satu pabrikan tersibuk yang sedang mempersiapkan pembaharuan produk untuk pasar global. Diharapkan beberapa model ini dapat meningkatkan penjualan di tengah pasar global yang lesu.

    Pabrikan dari Jerman ini telah merencanakan untuk memperluas lini kendaraannya hingga 19 model gabungan dari facelift ataupun serba baru dalam beberapa tahun ke depan.

    Meskipun demikian, tiga model di antaranya tertangkap kamera mata-mata sedan diuji coba dan merupakan lini kendaraan divisi AMG.

    Melaporkan Carscoops, Kamis, 27 Februari, diketahui tiga mobil tersebut ialah GLS 63 dengan konfigurasi tiga baris, GLE 63 berukuran sedang, dan GLE 53 berwujud SUV-coupe.

    Semua mobil dipasangkan stiker kamuflase dengan dihiasi lampu DRL berbentuk bintang terbaru yang menjadi ciri khas mobil Mercedes-Benz saat ini. Mobil tersebut juga menonjolkan grill yang lebih berkelas seperti E-Class terbaru.

    Sama seperti bagian depannya, motif bintang juga terpancar pada belakangnya dan masing-masing mendapatkan revisi di bagian bumper dan saluran intake sekaligus menambah nilai di jajaran model AMG.

    Karena ini merupakan jajaran AMG, tentu ketiganya diharapkan memiliki mesin dengan performa tinggi. Untuk GLS 63 dan GLE 63 terbaru, akan dibekali dengan mesin V8 4,0 liter dan digabungkan dengan sistem mild-hybrid 48V, memberikan tenaga maksimal 603 hp dan torsi 850 Nm.

    Sementara itu, GLE 53 akan dibekali sistem PHEV yang memberikan tenaga 429 hp dan torsi 560 Nm. Ini dibuktikan dengan kehadiran port pengisian daya di sisi penumpang yang membuktikan mobil tersebut bisa berjalan dengan listrik murni.

    Meskipun detailnya belum diungkap, GLE 53 diperkirakan memiliki mesin 3,0 liter 6-silinder segaris yang memberikan tenaga 536 hp dan torsi 750 Nm.

  • Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    JABAR EKSPRES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar menerima kunjungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyampaikan aspirasi untuk mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Pertemuan ini digelar pada Kamis, 27 Februari 2025, di kantor Kejari Kota Banjar, dengan dihadiri perwakilan LSM Aksioma, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Lentera, dan Jalapaksi.

    Dalam pertemuan tersebut, Kejaksaan diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Akhmad Fakhri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Indra Sumarno, serta tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus). Proses dialog berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

    BACA JUGA: Dana Desa Kota Banjar Tahun 2025 Capai Rp18,55 Miliar, Nasib Anggaran Desa Masih Mengambang
    Kasi Intel Kejari Kota Banjar, Akhmad Fakhri, menjelaskan bahwa kasus ini sedang dalam tahap penyidikan. “Tim masih terus mendalami perhitungan kerugian negara bersama Inspektorat serta mengumpulkan alat bukti. Kami menegaskan bahwa kasus ini masih terus berjalan,” tegas Akhmad Fakhri.

    Sementara itu, Kasi Datun Indra Sumarno menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus memproses perkara ini. Pihaknya memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan.

    “Kasus dugaan korupsi tunjangan dewan periode 2017–2021 tidak dihentikan. Kami fokus pada periode tersebut terlebih dahulu,” ujar Indra.

    Presiden Aksioma, Akhmad Dimyati, mendesak Kejaksaan mempercepat penetapan tersangka. “Jika bukti sudah cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab,” kata Dimyati.

    Dukungan serupa disampaikan Ketua FRDB Kota Banjar, Soedrajat Argadireja. “Aspirasi ini bentuk dukungan kami agar proses hukum transparan dan cepat. Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan mengungkap kasus ini,” tambahnya.

    Kegiatan penyampaian aspirasi ini diawasi langsung oleh aparat kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan keamanan dan ketertiban. (CEP)

  • Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    JABAR EKSPRES – Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan tinggi.

    Bantuan ini mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi dan biaya hidup yang ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.

    Baca juga : Catat! Ini Batas Akhir Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Namun, setiap tahunnya pencairan KIP Kuliah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa penerima.

    Lantas, kapan jadwal pencairan KIP Kuliah 2025? Berikut informasi selengkapnya.

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025

    Pencairan KIP Kuliah 2025 untuk semester genap diperkirakan akan mulai disalurkan pada bulan Maret 2025.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Septien Prima Diassari.

    “Mudah-mudahan di Maret nanti kita sudah bisa berproses penyaluran,” ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 21 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Septien menjelaskan bahwa pencairan kali ini mengalami sedikit keterlambatan akibat kendala administratif, salah satunya karena adanya pemisahan kementerian yang berdampak pada beberapa anggaran yang terblokir.

    Untuk itu, pemerintah masih harus menyelesaikan prosedur administrasi guna membuka blokiran tersebut agar pencairan bisa segera dilakukan.

    “Kami belum dapat memproses penyaluran KIP Kuliah untuk genap 2024-2025. Masih menunggu struktur-struktur terkait untuk perbendaharaan penyaluran KIP Kuliah. Kemudian juga kita butuh proses untuk membuka blokiran,” jelasnya.

    Jika mengacu pada pola pencairan di tahun-tahun sebelumnya, berikut adalah prediksi jadwal pencairan KIP Kuliah 2025:

    Semester Genap 2024/2025: Maret – April 2025Semester Ganjil 2025/2026: Agustus – September 2025

    Penting bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk selalu memantau informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau dari perguruan tinggi masing-masing terkait jadwal pencairan yang lebih akurat.

    Cara Cek Progres Pencairan KIP Kuliah

    Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, pengecekan status pencairan bisa dilakukan secara online melalui sistem KIP Kuliah. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke situs resmi KIP Kuliah di (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/)Pilih menu ‘Akses Akun’Masukkan nomor pendaftaran dan kode akses akun yang telah diterima saat pendaftaran KIP KuliahKlik ‘Login’Setelah berhasil masuk, di bagian bawah halaman akan ditampilkan informasi progres pencairan, termasuk SK Puslapdik, nomor SPP, nomor SPM, nomor SP2D, dan nomor SPPn.

  • Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Universitas Islam Bandung (Unisba) kembali memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi unggul di Jawa Barat dan Banten. Hal ini terlihat dengan pengukuhan lima guru besar baru pada Kamis (27/2/2025).

    Dalam acara yang digelar di Aula Unisba, Rektor Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., menekankan bahwa gelar profesor bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi juga tanggung jawab intelektual untuk berkontribusi bagi masyarakat.

    Kelima guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Septiawan Santana Kurnia (Ilmu Komunikasi), Prof. Dr. Pupung Purnamasari (Auditing), Prof. Dr. Dedeh Fardiah (Media dan Komunikasi), Prof. Dr. Ima Amaliah (Ekonomi), dan Prof. Dr. Neneng Nurhasanah (Hukum Ekonomi Syariah).

    Prof. Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. (kedua kiri)
    Prof. Dr. Dedeh Fardiah, Dra., M.Si.(pertama kiri)
    Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. (tengah)
    Prof. Dr. Septiawan Santana, S.Sos., M.Si (pertama kanan) Prof. Dr. Pupung Purnamasari, S.E., M.Si., Ak.CA. (kedua kanan)
    Prof. Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si. (ketiga kanan) berfoto bersama seusai pengukuhan jabatan guru besar Universitas Islam Bandung di Aula Utama Unisba, di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (27/2). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres

    BACA JUGA:Seminar Jurnalistik Unisba: Mengupas Tantangan dan Harapan Ekosistem Media

    Dalam sambutannya, Prof. Edi Setiadi menegaskan bahwa Unisba didirikan dengan visi besar: mencetak intelektual yang tidak hanya cakap di bidang akademik, tetapi juga memiliki spirit keislaman yang kuat. Ia mengingatkan bahwa seorang guru besar harus terus berperan aktif dalam riset, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat.

    “Guru besar tidak boleh menjadi ‘pertapa akademik’ yang hanya berkutat di menara gading. Mereka harus bergaul, membumi, dan menyebarkan ilmu seluas-luasnya,” ujarnya.

    Rektor juga menekankan bahwa gelar profesor bukan titik akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Seorang profesor, kata dia, harus berani menyuarakan gagasan, mempertahankan argumen berbasis riset, serta terlibat dalam diskusi publik.

  • Polres Pasuruan Kota Gerebek 5 Lokasi Prostitusi Jelang Ramadhan

    Polres Pasuruan Kota Gerebek 5 Lokasi Prostitusi Jelang Ramadhan

    Deskripsi Meta (160 karakter):
    Polres Pasuruan Kota gerebek 5 lokasi prostitusi dalam Operasi Pekat 2025. Sebanyak 24 orang diamankan guna menciptakan situasi kondusif jelang Ramadhan.

    Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasuruan Kota menggelar Operasi Pekat 2025 dengan sasaran praktik prostitusi di wilayah Kecamatan Grati dan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Dalam operasi ini, petugas menggerebek lima lokasi yang diduga menjadi tempat prostitusi dan berhasil mengamankan 24 orang, terdiri dari 13 pekerja seks komersial (PSK), 5 orang yang diduga mucikari, dan 6 pria yang berada di lokasi saat penggerebekan

    “Mereka langsung dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, Kamis (27/2/2025).

    Khusus bagi 13 PSK, kepolisian berencana mengirim mereka ke dinas sosial untuk pembinaan dan pemeriksaan kesehatan.

    “Rencananya, mereka akan dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan,” tambah Choirul.

    Sementara itu, 5 orang yang diduga mucikari dijerat dengan Pasal 296 KUHP tentang tindak pidana menyediakan tempat atau memfasilitasi perbuatan cabul demi keuntungan.

    “Ancaman hukumannya satu tahun empat bulan penjara,” jelasnya.

    Pihak kepolisian berharap operasi ini dapat menekan praktik prostitusi, terutama menjelang bulan Ramadhan.

    “Operasi Pekat 2025 akan terus berlanjut untuk memberantas penyakit masyarakat, termasuk praktik prostitusi, perjudian, dan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota,” tegas Iptu Choirul Mustofa.

    Operasi ini merupakan bagian dari upaya Polres Pasuruan Kota untuk menciptakan situasi yang kondusif selama bulan Ramadhan. [ada/beq]

  • Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    JABAR EKSPRES – Kota Cimahi tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan luas wilayah yang berdampak pada tata ruang, infrastruktur, dan masalah lingkungan.

    Dalam catatan sejarah, pada 1976, batas administratif Cimahi masih mencakup wilayah Margasih. Selain itu, ada kemungkinan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti Padalarang dan Ngamprah, bisa bergabung dengan Cimahi.

    Pj Ketua Popdar Kota Cimahi, Glen Bakrie, menegaskan bahwa perubahan batas wilayah bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab politik dan moral dari pemerintah daerah serta DPRD.

    Menurutnya, jika mengembalikan batas wilayah Cimahi seperti pada 1976 tidak memungkinkan, maka pemerintah harus mencari alternatif lain.

    “Jika pengembalian batas wilayah Cimahi ke kondisi 1976 tidak tercapai, DPRD dan Pemkot Cimahi harus berani mempertimbangkan opsi lain,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (27/2/25).

    Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pembentukan daerah otonomi baru yang mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Lembang.

    BACA JUGA: Jaga Inklusivitas, Pemkot Cimahi Pertimbangkan Operasional Warung Makan di Ramadan

    Opsi ini muncul karena Cimahi kekurangan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau, sementara masalah banjir semakin parah setiap tahunnya.

    “Permasalahan banjir di Cimahi bukannya berkurang, tetapi justru semakin meningkat. Air dari dataran tinggi KBU (Kawasan Bandung Utara) mengalir ke Cimahi, sementara kota ini tidak memiliki sistem pencegahan banjir yang memadai,” jelas Glen.

    Selain banjir, keterbatasan lahan di Cimahi juga semakin membebani infrastruktur kota. Tanpa adanya perluasan wilayah, beban pemerintah dalam mengelola kota ini akan semakin berat.

    Jika perluasan wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru sulit diwujudkan, Glen mengusulkan alternatif lain, yaitu mengintegrasikan Cimahi ke dalam Kota Bandung.

    Menurutnya, hal ini akan memberi ruang lebih besar untuk pembangunan dan memperkuat posisi Cimahi dalam perencanaan tata kota di wilayah Bandung Raya.

    Namun, jika semua opsi tersebut gagal, Glen menyarankan agar Cimahi dijadikan kawasan khusus yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat.

    “Jika pemerintah dan DPRD tidak segera mengambil langkah konkret, maka opsi terakhir adalah menjadikan Cimahi sebagai kawasan otorita di bawah kendali pemerintah pusat,” tegasnya.

  • Jelang Ramadan 2025, LPH PTSI Gencarkan Edukasi Terkait Standar Halal – Halaman all

    Jelang Ramadan 2025, LPH PTSI Gencarkan Edukasi Terkait Standar Halal – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pemeriksa Halal Utama Surveyor Indonesia (LPH PTSI) gencarkan edukasi standar fatwa halal menjelang Ramadan 2025, melalui keterlibatan dalam kegiatan diskusi terbuka bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Direktur Komersial PTSI, Saifuddin Wijaya menekankan komitmen PTSI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk terus menjaga standar fatwa halal, sekaligus hadir mendorong industri untuk dapat memenuhi standar sertifikasi halal.

    “Kami tentu berkomitmen bersama-sama MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk terus menjaga standar halal, menguatkan kompetensi, dan pada akhirnya mampu memberikan dampak bagi penguatan ekonomi masyarakat melalui pemenuhan sertifikasi halal oleh para pelaku usaha dan industri,” Saifuddin dikutip, Kamis (27/2/2025).

    Adapun edukasi dilakukan dengan Talkshow EKRAF Connect dengan tema “EKRAF Level Up: Digital, Collaboration, and Expansion go to Export,” yang mengedepankan peran sertifikasi halal dalam mendukung industri kreatif.

    Sepanjang 2024, sebanyak 1.027 sertifikat halal telah terbit dari hasil pemeriksaan LPH PTSI kepada pelaku usaha di Indonesia, Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, dan Malaysia.

    Pemeriksaan pada negara-negara tersebut dilakukan pada produk-produk luar negeri yang akan diperjualbelikan di Indonesia maupun produk dalam negeri yang diproduksi di sana.

     

  • Bocoran Spesifikasi Maung Garuda Buat Mobil Menteri, Pakai Mesin Ini?

    Bocoran Spesifikasi Maung Garuda Buat Mobil Menteri, Pakai Mesin Ini?

    Jakarta –

    Maung Garuda bakal jadi kendaraan dinas menteri. Secara spesifikasi Maung Garuda bakal mirip dengan MV3 Garuda Limousine namun ada beberapa perbedaan.

    Maung Garuda yang bakal digunakan Menteri di jajaran Kabinet Merah Putih spesifikasinya mirip dengan mobil kepresidenan Prabowo Subianto. Namun, Direktur Teknik dan Pengembangan Pindad Prima Kharisma mengungkap, akan ada perbedaan antara Maung Garuda versi menteri dan Maung MV3 Garuda Limousine berpelat RI 1 tersebut. Salah satunya adalah absennya fitur antipeluru.

    “Jadi ini sebenarnya versi yang mirip yang digunakan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi ini versi yang tanpa armor, kemudian dia lebih ringan, dan lain sebagainya, karena tadi ada gradingnya ya,” jelas Prima dikutip detikNews.

    Untuk diketahui, Maung Garuda yang diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden menggunakan mesin 2.200 cc. Mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu menyemburkan daya maksimum 202 PS atau setara dengan 199 HP. Torsinya mencapai 441 Nm. Besar kemungkinan, di balik kap Maung Garuda versi menteri akan menggendong mesin yang sama.

    Berkat mesin itu, mobil bisa melaju hingga kecepatan aman 100 km/jam dan jarak tempuh hingga 500 km. Sementara transmisinya menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan.

    MV3 Garuda Limousine memiliki bobot 2,95 ton. Tidak heran karena bodi kendaraan dilapisi material armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193, kaca antipeluru level B5/B6. Sementara itu fitur antipeluru tersebut bakal absen di Maung Garuda. Dengan demikian, bobotnya bakal lebih ringan namun belum dijelaskan lebih rinci.

    Bagian interior Maung Garuda cukup premium. Nuansa premium itu sangat terasa berkat pemakaian material wood finish accents dilengkapi kursi penumpang captain seat dengan pengaturan elektrik disertai leg rest serta limo touch control panel. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan Head Unit 12 inci, kamera 360°, LED smart TV, cooled storage, dan portable WiFi. Tak menutup kemungkinan, premiumnya interior di MV3 Garuda Limousine ini juga bakal tersedia di Maung Garuda untuk mobil dinas menteri.

    (dry/rgr)

  • Tanpa Langkah Proaktif, Industri Perbankan Berisiko Hadapi Kenaikan Biaya dari Risiko Iklim – Page 3

    Tanpa Langkah Proaktif, Industri Perbankan Berisiko Hadapi Kenaikan Biaya dari Risiko Iklim – Page 3

    Temuan the World Economic Forum (WEF) menunjukkan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi dengan alam. Lebih dari 50% PDB dunia bergantung pada kelestarian alam. Temuan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) juga menegaskan net zero tak mungkin tercapai jika degradasi alam terus terjadi.

    Hal ini berkaitan dengan perlunya strategi iklim perusahaan yang mempertimbangkan pelestarian dan pemulihan alam. Upaya ini semakin menantang di tengah penurunan populasi satwa liar hingga 73% dalam lima dekade terakhir, dimana spesies air tawar paling terancam (temuan Living Planet Report WWF 2024).

    Sustainable Finance Lead, WWF Indonesia Rizkia Sari Yudawinata melanjutkan, pengelolaan risiko dan peluang usaha terkait iklim dan alam tidak bisa dilakukan secara terpisah- pisah. Keduanya saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

    “Hal ini sejalan dengan prinsip Do No Significant Harm (DNSH) yang diterapkan di dalam taksonomi berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam rangka memastikan investasi yang berkaitan dengan net zero, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memberi dampak negatif secara sosial dan lingkungan.” kata dia. 

    “Instrumen kebijakan moneter seperti GWM dan KLM bisa dioptimalkan lebih lanjut untuk menstimulasi pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian target keberlanjutan. Salah satu caranya dengan penyelarasan kriteria yang sejalan dengan TKBI,” imbuh Rizkia.

     

  • Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    loading…

    Wamendagri Ribka Haluk mengungkapkan 16 daerah tak sanggup menggelar PSU saat raker bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024). Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Dari jumlah itu, terdapat 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024).

    Sebanyak 24 daerah telah mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri. “Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kemendagri,” ujar Ribka.

    Dari jumlah itu, ada 8 daerah yang siap menggelontorkan dana untuk melaksanakan PSU. Delapan daerah itu yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.

    “Sedangkan daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan kebutuhan atau bantuan dana baik dari provinsi maupun APBN terdapat 16 daerah,” ucapnya.

    Sebanyak 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU yakni Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang.

    Kemudian Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutoung, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, serta Kota Sabang.

    (jon)