Mengintip Pulau Ular Misterius yang Terlarang Bagi Manusia
Blog
-
Mendag dan Mendes PDT Targetkan Ribuan Desa Ekspor
Jakarta –
Dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai pengembangan desa ekspor.
Melalui kerja sama ini, kedua kementerian berencana untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa agar dapat menembus pasar ekspor.
Mendag Budi Santoso menyatakan, Kemendag akan mengajak UMKM yang dibina oleh Kemendes PDT untuk mengikuti berbagai program ekspor yang disediakan, seperti business matching. Ia menambahkan bahwa Kemendag siap mendukung desa-desa yang ditunjuk oleh Kemendes untuk mengembangkan potensi ekspor mereka.
“Kami akan pastikan desa ekspor yang telah ditetapkan oleh Kemendes dapat kami bantu melalui program business matching dengan perwakilan dari Kemendag. Kami menunggu desa mana saja yang akan dibidik oleh Kemendes untuk kami ajak dalam program ini,” ujar Budi Santoso seusai acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian Desa, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyoroti potensi besar desa yang belum tergali maksimal, padahal banyak desa yang sebenarnya memiliki produk unggulan untuk diekspor. Dalam kesempatan tersebut, Yandri menyebutkan bahwa Kemendes akan menciptakan ribuan desa ekspor melalui berbagai program pembinaan, dari pencarian pasar hingga pengembangan kapasitas UMKM.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan ribuan desa ekspor. Melalui kerja sama yang solid dengan Mendag, kami berharap potensi desa yang ada tidak terpendam, namun dapat menjadi sumber pendapatan yang membanggakan dan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan Presiden mencapai 8 persen,” ungkap Yandri.
Menurut Yandri, hambatan utama bagi desa untuk mengembangkan potensi ekspor mereka adalah keterbatasan akses pasar. Sebagai contoh, desa Kendang ‘Djembe’ yang menghasilkan Rp 17,5 miliar per tahun, menunjukkan bahwa produk-produk desa memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Oleh karena itu, Kemendes akan fokus menggali potensi di berbagai desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, hingga Kalimantan Timur.
“Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi banyak desa yang memiliki produk unggulan seperti madu dan kopi yang dapat diekspor. Namun, mereka sering kali tidak tahu bagaimana cara memasarkan produk mereka. Kolaborasi antara Kemendes PDT dan Kemendag sangat diperlukan untuk memecahkan masalah ini,” tambah Yandri.
Sebagai informasi, Kemendes PDT telah mengidentifikasi 22 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama yang berada di 10 kabupaten dan 9 provinsi. BUMDesa ini telah didampingi untuk melakukan ekspor dengan potensi perdagangan mencapai sekitar Rp 25 miliar. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dengan semakin banyaknya BUMDesa yang terverifikasi sebagai badan hukum.
Kolaborasi antara kedua kementerian ini diharapkan dapat membuka peluang ekspor lebih luas bagi desa-desa di seluruh Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
(rrd/rrd)
-
Kepala BGN: MBG langkah strategis songsong Indonesia Emas 2045
Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dadan saat memberikan pembekalan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.
“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” kata Dadan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Generasi anak-anak saat ini, menurutnya, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting.
Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan program MBG merupakan program pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Dadan berharap program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.
Adapun kepala daerah dapat berkontribusi dalam program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan. Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.
Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.
“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.
“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ujar dia.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
BPS DKI akan memutakhirkan data yang ada di DTSEN setiap tiga bulan
dinamika atau perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu ini khususnya di Jakarta sangat tinggi
Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta akan memutakhirkan data yang ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.
“Data yang terus dimutakhirkan menjadi penting. Dinamika penduduk itu cepat. Komitmen Menteri Sosial, BPS akan berlanjut setiap tiga bulan akan dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bagaimana aktualisasi daripada data yang kita miliki,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Kamis.
Hasanudin mencatat dinamika atau perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu ini khususnya di Jakarta sangat tinggi, antara lain akibat faktor perpindahan misalnya karena pendidikan dan pekerjaan, kemudian kelahiran, dan kematian.
Karenanya, pemutakhiran data dibutuhkan dan bahkan menjadi suatu keharusan agar pemerintah dapat menjamin kualitas data.
“Masyarakat menunggu kita dalam program-program bansos agar kemudian mereka bisa lebih sejahtera. Ada kebutuhan daripada data ini, tentunya (pemutakhiran) ini menjadi penting dan relevan,” ujar Hasanudin.
Di sisi lain, dia berharap petugas dapat mengambil sesuai dengan fakta di lapangan secara tepat. Hal Ini membutuhkan integritas petugas yang mampu untuk menangkap fakta lapangan menjadi sebuah data.
DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, semua proses data akan melalui satu pintu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan data tunggal ini, diharapkan semua penerima sasaran nasional, mulai dari bantuan sosial, bantuan perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat.
Adapun Pemprov DKI memiliki bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup banyak yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta,
“BPS DKI Jakarta sangat ingin berkolaborasi lebih luas terkait dengan bagaimana agar peran kita bisa lebih bermakna, bermanfaat untuk masyarakat Jakarta khususnya,” ujar Hasanudin.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
4 Fakta Bos Ruko di Pulogadung Tewas Dicor: Pelaku Kuli Bangunan, Uang Rp50 Juta Korban Ikut Digasak – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Pemilik sebuah rumah dan toko (ruko) di Pulogadung, Jakarta Timuer berinsial JS (69) ditemukan tewas dalam kondisi dicor di saluran air di belakang ruko miliknya pada Rabu (26/2/2025).
Dikutip dari Warta Kota, korban sempat dinyatakan hilang sejak Minggu (16/2/2025) atau 10 hari.
Setelah penemuan itu, polisi pun langsung melakukan pembongkaran untuk mengevakuasi jasad korban.
Ternyata, pelaku adalah kuli bangunan yang tengah melakukan renovasi terhadap ruko JS berinisial ZA (35).
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilpaly menuturkan peristiwa tragis ini berawal ketika pelaku dan korban sempat ribut pada Minggu (16/2/2025).
Adapun pemicu keributan tersebut karena ZA melakukan mogok kerja. Hal ini pun membuat korban marah kepada pelaku.
“Awal ceritanya pada 16 Februari 2025, korban datang ke proyek karena karyawan yang bekerja di sini mogok kerja, sehingga korban agak sedikit marah.”
“Dan kebetulan, yang terduga pelaku ini berada di TKP. Jadi, dia berada di TKP, dia menjaga TKP ini, proyek yang ada di sini,” ujarnya pada Rabu malam.
Lalu, JS mengajak ZA ke kepolisian untuk melaporkan dugaan pencurian peralatan proyek oleh para karyawan.
Namun, Lilipaly menyebut pelaku menolak ajakan korban dan berujung meminta gajinya sebesar Rp900 ribu.
Hanya saja, permintaan pelaku ditolak hingga membuat korban melakukan penamparan.
“Jadi terduga pelaku meminta gaji sebesar Rp900 ribu. Namun, karena korban emosi, korban memukul. Awalnya korban menampar terduga pelaku,” ujar Lilipaly.
Pelaku pun naik pitam dan langsung mendorong korban hingga terjatuh dan memukulnya.
Bahkan, ZA juga memukul kepala JS dengan batu hingga tewas.
Jasad Korban Sempat Didiamkan 2 Hari
Lilipaly pun menyebut ZA sempat panik atas tewasnya JS sehingga membiarkan jasad korban selama dua hari.
“Tanggal 18 terduga pelaku memastikan korban meninggal dan terduga pelaku panik,” katanya, dikutip dari Kompas.com.
Pada saat dicek oleh ZA, kondisi jenazah JS sudah membusuk dan dikerubungi lalat.
Pelaku Cor Jasad Korban di Saluran Air
Kemudian, ZA langsung menyeret jasad korban dan menaruhnya di saluran air di belakang ruko JS, lalu dicor.
“Selanjutnya terduga pelaku menyeret korban dan ditaruh di saluran air, dan ditutup dengan semen dan batu bata yang ada,” jelasnya.
Kini pelaku telah ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Timur.
Pelaku Gasak Uang Rp50 Juta Milik Korban
Lilipaly menyebut setelah melakukan pembunuhan, ZA menyempatkan diri untuk menggasak uang milik korban sebesar Rp50 juta yang tersimpan di ATM.
“Sebagian harta korban, berupa uang sudah diambil oleh terduga pelaku, ditransfer ke rekekeningnya juga,” kata Nicolas Ary Lilipaly, Kamis.
Menurutnya polisi mengetahui ada transferan sejumlah uang dari rekening korban ke pelaku setelah polisi memeriksa ponsel miliknya.
Pelaku ZA berhasil membawa uang tunai korban sebesar Rp10 juta, sedangkan Rp 40 juta ditransfer ke rekening pelaku.
“Dari HP korban yang masih dibawa oleh terduga pelaku, dan juga ada transferan. Jadi ATM-nya diambil dan uangnya diambil dari ATM. Ada transferan uang juga ke rekening terduga pelaku. Itulah awal mulanya pengungkapan kasus ini,” kata Nicolas.
Nicolas mengatakan pelaku mengetahui PIN rekening korban karena pelaku merupakan orang kepercayaan korban.
Sehingga, kata Nicolas pelaku ZA bisa dengan mudah menguras ATM korban.
“Akhirnya, dia ambil ATM, bawa uang Rp 10 juta dan Rp 40 juta transfer. Pelaku tahu nomor (PIN) ATM korban karena orang kepercayaan korban juga” papar Nicolas.
Sebagian artikel telah tayang di Warta Kota dengan judul “Kronologi Pembunuhan Pemilik Toko hingga Jenazahnya Ditutup Semen dan Batu Bata di Rawamangun Jaktim”
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Warta Kota/Irwan Wahyu Kintoko)(Kompas.com/Febryan Kevin Candra Kurniawan)
-
Panin Dai-ichi Life: Tingkatkan Layanan Nasabah, Luncurkan Priority Healthcare Network – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Panin Dai-ichi Life meluncurkan program Priority Healthcare Network yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah konvensional maupun syariah dalam mengakses layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Acara peluncuran yang diselenggarakan di Kantor Pusat Panin Dai-ichi Life dan dihadiri oleh Fadjar Gunawan selaku Presiden Direktur, Aswin Rooseno selaku Direktur Operasional, Chief Agency Officer Iskandar Wijaya, Chief Bancassurance Officer Hendrawati Subali, dan Chief Life Insurance Administration Officer Roy F. M. Sitorus beserta dengan jajaran Direksi Rumah Sakit yang turut menghadiri acara ini.
Fadjar Gunawan mengatakan dalam opening speech di acara ini, “Perlindungan asuransi jiwa bukan hanya soal manfaat finansial, tetapi juga tentang bagaimana nasabah mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas saat mereka membutuhkannya dikarenakan klaim adalah salah satu moment of truth nasabah. Inilah alasan utama kami meluncurkan Priority Healthcare Network, sebuah inisiatif yang memungkinkan nasabah kami memperoleh layanan kesehatan terbaik dengan lebih mudah dan nyaman.”
Program ini merupakan hasil kerja sama strategis dengan 11 Group Hospitals ternama di Indonesia. Priority Healthcare Network memiliki 172 titik layanan rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui jaringan luas ini, nasabah dapat menggunakan kartu asuransinya untuk perawatan dengan penjaminan, mendapatkan prioritas dalam proses penerimaan (admission) dan pemulangan (discharge) saat menjalani rawat inap, peningkatan kelas kamar tanpa biaya tambahan, dan layanan lainnya.
“Rumah sakit bukan hanya sekadar penyedia layanan kesehatan, tetapi juga mitra strategis yang membantu kami memastikan bahwa nasabah mendapatkan pengalaman terbaik saat mereka membutuhkan perawatan. Kami sangat menghargai para rekanan rumah sakit yang telah bergabung dalam Priority Healthcare Network dan mendukung upaya kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabah kami,” tutup Aswin.
Dengan hadirnya Priority Healthcare Network, Panin Dai-ichi Life terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh nasabahnya di Indonesia.
-
Menteri Pakai Maung Garuda, Apa Bedanya dengan Mobil Kepresidenan Prabowo?
Jakarta –
Maung Garuda versi menteri bakal masuk jalur produksi. Apa bedanya Maung Garuda buat menteri dengan mobil kepresidenan Prabowo Subianto?
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan pejabat eselon I Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil buatan anak bangsa. Mobil yang dimaksud merujuk pada Pindad Maung Garuda. Sebab, mobil ini diklaim menggunakan banyak komponen dalam negeri. Terkait hal itu, Pindad juga sudah mulai menyiapkan produksi Maung Garuda untuk kendaraan dinas menteri.
“Jadi untuk produksi yang Maung sendiri ya, untuk jajaran kementerian dan penjabat eselon I-II ya di kementerian, saat ini sedang disiapkan, dan harapannya nanti di bulan depan itu sudah siap, sehingga nanti masuk ke masa produksi,” ungkap Direktur Teknik dan Pengembangan Pindad Prima Kharisma dikutip detikNews.
Kata Prima, Maung Garuda yang jadi kendaraan dinas menteri bakal memiliki spesifikasi yang berbeda dengan mobil kepresidenan Prabowo.
“Jadi ini sebenarnya versi yang mirip yang digunakan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi ini versi yang tanpa armor, kemudian dia lebih ringan, dan lain sebagainya, karena tadi ada gradingnya ya,” jelas Prima.
Spesifikasi Maung Garuda MV3 Limousine Mobil Kepresidenan Prabowo
Sebagai informasi, digunakan oleh orang nomor satu di Indonesia, Maung Garuda versi presiden dibekali ragam fitur kelas wahid. Mobil kepresidenan dengan nama MV3 Garuda Limousine itu dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan presiden dan wakil presiden.
Garuda MV3 Limousine memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Versi menteri kemungkinan bobotnya akan lebih ringan dari 2,95 ton tersebut. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 dk, dan transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km/jam.
Dengan portofolio produsen alpalhankam, PT Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193, kaca antipeluru level B5/B6, serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tyre (RFT) yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Tapi fitur ini tak akan tersemat di Maung Garuda untuk kendaraan dinas menteri.
Interiornya cukup mewah. Maung Garuda untuk presiden dilengkapi dengan head unit berukuran 12 inci, kamera 360 derajat, LED Smart TV, kulkas, dan portable wifi.
(dry/rgr)
-
Kejagung Beberkan Awal Mula Penyidikan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
loading…
Kapuskenkum Kejagung Harli Siregar membeberkan, awal mula penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Foto/SindoNews
JAKARTA – Kapuskenkum Kejagung Harli Siregar membeberkan, awal mula penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan KKKS periode 2018-2023.
“Kita kan selalu melakukan pengamatan, penggambaran, bahkan surveillance ya terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Termasuk kenaikan-kenaikan harga BBM, sama seperti kasus-kasus lain. Nah, itu dikaji tuh,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya, awal mula kasus itu diselidiki dan disidik berdasarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan BBM. Mulai dari kenaikan harga BBM hingga kualitas BBM yang tak bagus, semua informasi itu dikumpulkan dan dilakukan pengkajian.
“Nah, lalu dihubungkan dengan katakan misalnya soal yang itu tadi, yang informasi terkait soal di masyarakat ada, apa namanya itu, Kualitas jelek, misalnya. Nah, itu kita kumpulin. Nah, kenapa sih? Kenapa harus jelek? Dimana ini? Nah, itu yang kita trace,” tuturnya.
Informasi tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat, kata dia, berasal dari berbagai sumber, termasuk dari media hingga laporan. Pascadilakukan telaah, analisis, hingga pengkajian, dimulailah penyelidikan saat dipastikan kebenarannya.
“Nah, kalau wilayah-wilayah kan kita kan bisa dari berbagai sumber. Ada dari media, ada dari laporan, apa namanya, dari di daerah. Kan tadi pertanyaannya kan awal, nah awalnya itu kita masuknya dari situ, lalu dibuat telaahannya, kemudian dilakukan penyelidikan. Nah, misalnya penyelidikannya ini kan di sebelum Oktober 2024. Iya dong,” jelasnya.
“Tapi peristiwa-peristiwa jelek ini kan sudah terjadi waktu Covid juga. Jadi informasi itu ya dikumpulin. Misalnya ada informasi, eh importasi minyak itu nggak benar. Nggak benarnya itu seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan peristiwa yang ada di masyarakat yang dulu itu? Kayak itu. Itu lah fungsi APH. Ada yang mentah, ada yang setengah matang, ada yang matang,” beber Harli lagi.
Dia mengungkap, informasi tentang isu BBM dengan kualitas jelek hingga ada permainan soal impor minyak dimaksud juga telah ada sejak masa pandemi Covid-19 lalu. Semua informasi itu pun diperkuat dengan argumentasi hingga akhirnya Kejagung masuk dalam penyelidikan kasus tersebut.
“Informasinya itu yang diolah. Ya pastilah ada informasi yang misalnya itu ada permainan tuh di soal import minyak mentah misalnya. Lalu setelah dikaji, oh iya ya, kenapa dulu ada informasi soal kualitas jelek? Apakah ada kaitannya, misalnya terjadi 2019 waktu Covid,” paparnya.
“Nah, sementara penyelidikannya kan sudah di 2024. Tapi peristiwa-peristiwa itu dijadikan merangkai, menguatkan argumentasi kita untuk masuk,” kata Harli lagi.
(cip)
-
/data/photo/2025/02/27/67bfe5977aba8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan")
DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan
DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pertamina Jambore, Jakarta Timur, dan SPBU Shell di perbatasan Depok, Cibubur, Kamis (27/2/2025).
Sidak ini dilakukan menyusul beredarnya dugaan adanya bahan bakar
Pertamax oplosan
yang meresahkan masyarakat, setelah terungkapnya dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.
Pantauan Kompas.com, sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi.
Dia didampingi oleh anggota Komisi XII lainnya, yakni Rokhmat Ardiyan, Mukhtaruddin, Aqib Ardiansyah, Ratna Juwita, Jalal, serta Nurwayah.
Tak hanya anggota Komisi XII, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) serta Balai Besar Lemigas Kementerian ESDM juga ikut hadir di lokasi.
Di lokasi pertama, yakni SPBU Jambore, Bambang yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket krem berjalan di area dispenser bahan bakar BBM bersama rombongan.
Sesekali, dia berdiskusi dengan tim dari Lemigas yang memang memiliki tugas melalui uji sampel.
Tak lama kemudian, mereka meminta petugas SPBU untuk mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite.
Petugas Lemigas pun menyerahkan wadah kaca transparan untuk menampung sampel bahan bakar yang mengalir dari nozzle pengisian.
Ketika cairan itu tertampung, warnanya tampak hijau jernih.
Bambang bersama rombongan pun mengamati warna bahan bakar tersebut.
Tak hanya Pertalite, tim Lemigas juga mengambil sampel Pertamax (RON 92).
Cairan yang tertampung dalam wadah kaca tampak berwarna biru pekat.
“Kita ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas. Makanya ini salah satu pom bensin yang kita sampling. Kita mau cek, nanti alatnya ada di kantor Lemigas, dan selama ini pun aturannya memang begitu,” ujar Bambang, kepada wartawan, Kamis.
Bambang menegaskan bahwa pengujian ini merupakan prosedur rutin yang dilakukan Lemigas.
Namun, pihaknya ingin turun langsung untuk memastikan setelah muncul berbagai spekulasi di masyarakat mengenai dugaan oplosan pada bahan bakar yang dijual di SPBU.
“Sebenarnya ini sudah rutin dilakukan oleh Lemigas. Hanya saja, karena muncul opini di masyarakat soal dugaan oplosan, kita ingin memastikan,” ucap Bambang.
Dia menambahkan bahwa sebelum didistribusikan ke masyarakat, setiap jenis bahan bakar sudah melalui tahap uji kelayakan di laboratorium Lemigas.
“Lemigas sendiri sudah mengakui bahwa mereka setiap tahun melakukan uji sampling. Bahkan standarnya memang begitu. Sebelum produk itu didistribusikan ke masyarakat, wajib diuji,” ungkap dia.
Usai pengambilan sampel di SPBU Jambore, Bambang beserta rombongan dan perwakilan Ditjen Migas serta Balai Besar Lemigas menuju ke lokasi kedua, yakni SPBU Shell di perbatasan Depok dan Cibubur.
Di lokasi tersebut, rombongan meminta petugas SPBU Shell untuk mengambil sampel BBM RON 92 atau Shell Super.
Namun, proses pengambilan sampel BBM tersebut tak diperkenankan untuk diliput.
Meski begitu, Bambang menunjukkan sampel yang telah diambil dan telah dimasukkan ke dalam wadah milik petugas Lemigas.
Adapun sampel-sampel yang telah diambil tersebut selanjutnya akan dibawa ke Balai Besar Lemigas untuk diuji lebih lanjut di laboratorium.
“Hasil ujinya kemungkinan keluar besok. Insya Allah Pak Menteri ESDM langsung yang akan mengumumkan,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi
Petugas tengah mengisi BBM di SPBU. ANTARA/HO-PT Pertamina Patra Niaga
Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 26 Februari 2025 – 14:43 WIBElshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Heppy melanjutkan perlakuan yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat.
Selain itu, juga ada injeksi aditif, yang berfungsi untuk meningkatkan performa produk Pertamax.
“Jadi, bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,” jelas Heppy.
Pertamina Patra Niaga juga melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan quality control (QC).
Distribusi BBM Pertamina, lanjutnya, juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” sebut Heppy.
Heppy menambahkan Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen.
Sumber : Antara