Konter HP di Bekasi Disulap Jadi Pabrik Tembakau Sintetis
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– DY dan AS menjadikan sebuah konter handphone (HP) di Kabupaten Bekasi sebagai tempat peracikan
tembakau sintetis
.
Aksi penyamaran itu akhirnya terbongkar dan polisi mendapati 612,6 kilogram (kg) tembakau sintetis dari dalam konter HP tersebut.
Kapolres Tangsel AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang mengatakan, barang bukti yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp 183,78 miliar.
“Ruko yang digunakan untuk produksi ini disamarkan sebagai counter handphone. Dari lokasi, kami menyita 10 drum plastik berisi tembakau sintetis dan berbagai bahan kimia lain yang digunakan dalam produksinya,” kata Victor dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2025).
Selain tembakau sintetis, polisi juga menemukan 14 jeriken kecil berisi
vegetable glycerin
, lima jeriken besar berisi methanol, serta tiga jeriken besar berisi etanol. Berbagai peralatan produksi, termasuk alat masak, kompor listrik, dan plastik kemasan dengan logo tertentu, turut disita.
“Jika dihitung dengan harga pasar Rp 300.000 per gram, total nilainya mencapai Rp 183,78 miliar. Ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar yang kami lakukan,” ujar dia.
Akibat perbuatannya, DY dan AS dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-

Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya! – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan tidak ada hubungan antara revisi Undang-Undang KPK dengan upaya memuluskan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo dan Bobby Nasution sebagai wali kota Medan.
“Itu karangan cerita semua orang bisa membuat karangan cerita. Hubungannya apa? Coba pakai logika. Masak mengegolkan hal kecil pilihan wali kota yang benar saja. Logika kita pakai lah,” kata dia saat ditemui di Kelana Coffee and Eatery, Rabu (26/2/2025).
Undang-undang (UU) KPK hasil revisi tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.
Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo pada 26 Februari 2021-16 Juli 2024.
Sementara itu, Bobby Nasution menjadi wali kota Medan pada 26 Februari 2021-20 Februari 2025.
Menurut Jokowi, UU KPK murni inisiatif dari DPR.
Bahkan penyusunannya berkali-kali melalui jalan terjal hingga akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.
Jokowi mengklaim tidak pernah menandatangani UU KPK.
Namun, undang-undang tetap berlaku.
Akhirnya, RUU KPK tetap menjadi UU sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebab, UU yang telah disetujui bersama (DPR dan pemerintah) dan tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari secara otomatis berlaku sebagai UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945.
“Tolong dilihat itu dicek ada beritanya semua. Sampai setelah diundangkan saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Tapi kan aturannya setelah 30 hari bisa berlaku,” ujarnya.
Dia meminta untuk menelusuri awal mula RUU KPK diajukan hingga menjadi UU KPK hasil revisi.
“Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan RUU KPK ke Prolegnas. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi. 2016-2018 ada upaya melakukan pembahasan itu tapi tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena semua fraksi di DPR setuju,” terangnya.
Namun ia mengakui bahwa saat RUU KPK diusulkan, ia menandatangani Surat Presiden Usulan Revisi UU KPK.
Ia menandatangani surat ini mempertimbangkan semua fraksi yang setuju diusulkannya revisi UU ini.
“Pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna. Semua atas inisiatif DPR. Surpresnya itu kalau semua fraksi setuju presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi. Tapi bukan dari sini. Bukan saya mengejar-ngejar,” jelasnya.
-

Bikin Video Sinematik di Galaxy S25 Series dengan Fitur Galaxy Log
Da Nang –
Samsung kembali menghadirkan inovasi terbaru di Galaxy S25 series. Salah satunya fitur perekaman video dalam mode log untuk menghasilkan video yang lebih sinematik dan profesional.
Fitur bernama Galaxy Log ini memanfaatkan format logarithmic, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan kreator dan videografer yang membutuhkan kontrol lebih saat mengedit video. Seperti fotografer profesional Govinda Rumi yang mengaku terkesan dengan fitur ini.
“Jadi kita lebih memperhatikan konsistensi dari footage awal sampai akhir. Nah itu implementasinya log video,” kata Govinda dalam Workshop Trip bersama Galaxy S25 series di Da Nang, Vietnam.
Video yang direkam menggunakan mode log menawarkan detail dan dynamic range yang lebih tinggi ketimbang video yang direkam dengan profil standar atau netral. Jangan heran ketika pertama kali merekam video log dan warnanya terlihat flat, karena tampilan ini akan memudahkan kreator atau videografer untuk melakukan color grading sesuai gayanya.
Galaxy Log hadir dengan pemantauan eksposur seperti Zebra Pattern dan False Color agar pengguna bisa mengecek eksposur saat mengambil gambar. Fitur ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sebelum atau selama perekaman.
Fitur log video di Galaxy S25 series Foto: Samsung
Untuk mulai merekam video log, pertama buka aplikasi Kamera di Galaxy S25 series lalu tekan tombol ‘More’ dan pilih mode ‘Pro Video’. Setelah itu, ketuk ikon ‘LOG’ yang ada di sudut kanan atas dan rekam video seperti yang diinginkan.
Video log awalnya hanya bisa diakses di mode Pro Video secara default. Kalian bisa menampilkan opsi di ini mode Video dengan cara masuk ke pengaturan Kamera, pilih opsi ‘Advanced video options’ lalu pilih menu ‘Log’ dan ketuk toggle ‘Video and Pro video modes’.
Setelah selesai merekam video, kalian bisa mengubah video log ke profil warna standar dengan membuka video, swipe ke atas, dan pilih opsi ‘Correct color’. Video yang sudah diubah warnanya dapat langsung disimpan di ponsel.
Kalian juga bisa melakukan edit yang lebih jauh menggunakan aplikasi edit pihak ketiga. Samsung juga menyediakan preset LUT yang dapat digunakan di aplikasi pihak ketiga seperti DaVinci Resolve dan Premiere Pro.
(vmp/vmp)
-
/data/photo/2018/02/24/1521343522.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
33 Pelaku Kejahatan Jalanan di Tangsel Ditangkap, Ada Pelaku Pemerasan Mengaku Polisi Megapolitan 27 Februari 2025
33 Pelaku Kejahatan Jalanan di Tangsel Ditangkap, Ada Pelaku Pemerasan Mengaku Polisi
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Polisi menangkap 30 tersangka dan tiga anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam operasi penindakan kejahatan jalanan sepanjang Januari hingga Februari 2025.
Para tersangka melakukan berbagai tindak pidana, di antaranya pemerasan dengan modus mengaku sebagai anggota Polri.
Tindak kriminal lainnya berupa kepemilikan senjata tajam tanpa izin, penganiayaan, dan pencurian dengan kekerasan.
“Selama dua bulan terakhir, kami telah mengamankan 30 tersangka dan tiga ABH yang terlibat dalam berbagai tindak pidana,” ujar Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang dalam keterangan yang diterima
Kompas.com
, Kamis (27/2/2025).
Victor memerinci, dari total tersangka, sebanyak 12 orang dan dua ABH ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam, penganiayaan, serta pencurian dengan kekerasan.
Selain itu, polisi juga mengamankan 14 tersangka dan satu ABH yang terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.
Dari total tersangka tersebut, salah satunya berinisial Z yang melakukan pemerasan dengan modus mengaku sebagai anggota Polres Jakarta Barat Polda Metro Jaya.
“Tersangka memberhentikan korban dengan cara memepet sepeda motor korban dan mengancam korban supaya menyerahkan sejumlah uang dengan mengaku sebagai anggota Polri Polres Jakarta Barat Polda Metro Jaya,” kata dia.
Saat menangkap pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu buah
flashdisk
berisi rekaman video, satu unit sepeda motor Honda Beat, dan satu celana panjang berwarna krem.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun.
Selain itu, dua tersangka berinisial M (24) dan O (58) ditangkap karena terlibat aksi premanisme di depan sebuah taman kanak-kanak (TK) di Pamulang pada 14 Februari 2025.
Keduanya mendatangi lokasi latihan marching band murid TK dan meminta uang keamanan kepada guru sambil mengancam menggunakan senjata tajam.
Bahkan, salah satu pelaku melakukan penganiayaan terhadap seorang korban.
Victor pun mengaku telah meminta masyarakat untuk menyerahkan senjata tajam yang berpotensi digunakan pelaku dalam aksi tawuran.
Sejauh ini, sebanyak 145 bilah senjata tajam telah dihimpun dari warga.
“Masyarakat mengumpulkan berbagai macam senjata tajam yang diduga dapat digunakan untuk melaksanakan tawuran,” kata dia.
Polisi mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera lapor ke polisi jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar atau menjadi korban kejahatan jalanan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

DKI siapkan mitigasi keluhan warga soal bansos saat DTSEN digunakan
upaya mitigasi diperlukan demi menghindari komplain dari masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan mitigasi risiko keluhan dari warga tentang bantuan sosial (bansos) sehubungan adanya perubahan sistem dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari saat membuka pelatihan petugas groundcheck DTSEN di Jakarta, Kamis, mengatakan keluhan ini umumnya berasal dari masyarakat yang semula menerima bansos namun tak lagi mendapatkannya karena namanya tak tercantum di dalam DTSEN.
“Dengan peralihan kepada DTSEN ini, kita perlu melakukan mitigasi resiko juga terhadap penerima-penerima bansos entah itu APBN ataupun nanti APBD, jika mereka dulu mendapatkan bansos tetapi ternyata di DTSEN mereka menjadi tidak lagi menerima bansos,” kata dia.
Premi berpendapat upaya mitigasi diperlukan demi menghindari komplain dari masyarakat.
“Mitigasi resiko yang perlu sama-sama kita pikirkan supaya komplain-komplain masyarakat ini bisa kita hindari karena memang cukup banyak laporan kepada lapor Mas Wapres dengan penerima bansos entah itu bansos (bersumber) APBN ataupun APBD DKI Jakarta,” ujar dia.
Premi mengatakan DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
DTSEN ini nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.
“DTSEN ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini,” ujar Premi.
Pemprov DKI, sambung dia, memiliki bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup banyak yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, yang semuanya merujuk kepada data DTKS.
Karena itu, saat DTSEN menjadi data rujukan maka, diperlukan sosialisasi pada seluruh pemegang kebijakan di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
“Karena memang bantuan sosial ini tidak hanya pada Dinas Sosial,” katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

Kejagung Jawab Soal Kans Periksa Ahok di Kasus Korupsi Minyak Mentah
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan kans memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di kasus minyak mentah dan kilang Pertamina.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak manapun jika terlibat dalam perkara ini, termasuk Ahok.
“Ya saya jawab dari belakang ya, jadi siapapun yg terlibat dalam perkara ini,” ujarnya di Kejagung, Rabu (26/2/2024).
Namun demikian, Qohar menekankan bahwa pemeriksaan itu tentunya harus dibarengi dengan dokumen, keterangan saksi atau alat bukti yang ada.
Oleh sebab itu, Kejagung bisa jadi memeriksa politisi PDI-Perjuangan (PDIP) itu apabila ditemukan keterangan maupun alat bukti yang merujuk terhadap Ahok.
“Baik berdasarkan keterangan saksi, maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, siapapun,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Ahok ditetapkan sebagai Komisaris Utama Pertamina per Juli 2023. Pengangkatan Ahok itu berdasarkan Kepmen BUMN Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023.
Selang tujuh bulan kemudian atau tepatnya pada Februari 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mundur dari jabatannya sebagai Komut Pertamina.
Alasannya, Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komut Pertamina lantaran ingin mendukung kampanye pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024
-

Pernyataan Prabowo, Erick Thohir, dan Bahlil soal Mega Korupsi Pertamina
Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Patra Niaga, menjadi sorotan publik. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga pejabat tinggi di pemerintah pun memberikan tanggapan mengenai kasus ini, dengan sikap yang berbeda.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menangani dan membersihkan kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang digelar di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025).
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menangani persoalan mega korupsi yang terjadi di Pertamina.
“Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” ujarnya kepada wartawan.
Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pendekatan yang lebih mendalam terkait penegakan hukum.
Erick mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan.
“Kami kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kami harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung,” ujar Erick setelah menghadiri peluncuran Bank Emas di Jakarta.
Erick juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, seperti yang telah dilakukan pada kasus-kasus sebelumnya, seperti korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya.
Kendati demikian, Erick menuturkan soal penggantian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan Komisaris Utama dan pihak terkait.
“Kan ada Komut [komisaris utama], Dirut nanti kami konsultasi, kami diskusi juga seperti apa TPA [Tim Penilai Akhir] proses berikutnya,” tandas Erick.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga ikut menanggapi kasus ini. Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan pentingnya menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Bahlil juga mengingatkan untuk menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dalam setiap kasus yang ditangani.
“Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Kami harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu,” ucapnya di Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).
Meski begitu, terkait isu pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax, Bahlil membantah keras rumor tersebut.
“Enggak ada [BBM oplosan]. Apanya yang kualitas? Kualitas kami kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Jadi kalau mau membeli harga minyak yang bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya,” pungkas Bahlil.
Sekadar informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa modus Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.
Kejagung RI mengemukakan bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga seolah-olah melakukan impor produk kilang RON 92. Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar RON 90 atau sejenis pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi RON 92 atau sejenis pertamax.
-

Kata Trump Soal Ukraina Ingin Masuk NATO: Anda Bisa Melupakannya!
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak untuk menawarkan jaminan keamanan AS ataupun keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal ini disampaikannya seiring rencana lawatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke AS guna menandatangani kesepakatan penyerahan sumber daya alam.
Trump mengatakan bahwa sekutu-sekutu Eropa yang akan bertanggung jawab atas keamanan Ukraina.
Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025), berpidato di hadapan wartawan dalam rapat kabinet, Trump mengatakan Zelensky akan berkunjung pada hari Jumat mendatang dan menandatangani perjanjian penyerahan mineral tanah jarang yang digunakan dalam kedirgantaraan dan teknologi lainnya.
Trump pun mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan yang lebih formal, seperti yang diminta oleh pemerintah Ukraina.
“Saya tidak akan memberikan jaminan keamanan yang berlebihan,” kata Trump.
“Kita akan meminta Eropa untuk melakukan itu,” kata Trump. “Eropa adalah tetangga sebelah mereka, tetapi kita akan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” imbuh Trump.
Ketika ditanya konsesi apa yang perlu diberikan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, Trump mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO. Dia bahkan mengulangi pendirian Rusia bahwa masalah tersebut menjadi pemicu invasi ke Ukraina.
“NATO — Anda bisa melupakannya,” kata Trump. “Saya pikir mungkin itulah alasan semuanya ini dimulai,” cetus Trump.
Sebelumnya, mantan presiden Joe Biden mendukung keanggotaan Ukraina di NATO tanpa memberikan kerangka waktu yang konkret.
Amerika Serikat pada hari Senin lalu, memihak Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menentang hampir semua sekutu Eropanya dengan sebuah resolusi yang menyerukan diakhirinya perang, tanpa menekankan integritas teritorial Ukraina.
“Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk membuat kesepakatan terbaik yang kami bisa untuk kedua belah pihak,” kata Trump pada hari Rabu (26/2) waktu setempat.
Trump menegaskan bahwa diplomasinya membawa semangat kompromi baru dari Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebelumnya “menginginkan semuanya” di Ukraina.
“Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan,” ujar Trump.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
/data/photo/2025/02/27/67bfc3abb278c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

