Blog

Tagar Pertamax Trending di X, Dugaan Korupsi Rp 193 T Pertamina Banyak Diulas Warganet di Medsos – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Tagar Pertamax masih trending di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Selasa (26/2/2025).

Berdasarkan pantauan Tribunnews pada Selasa malam, pukul 20.10 WIB, tagar Pertamax masih menduduki posisi pertama dalam urutan populer di X.

Lebih 200 ribu postingan diunggah oleh pengguna akun X.

Seperti akun penyanyi Fiersa Besari, @FiersaBesari, yang juga mencuitkan komentarnya terkait kata Pertamax, “Beli Pertamax dapatnya oplosan. B***gsek”.

“Jadi selama ini saya udah patuh ngisi pake Pertamax, ternyata itu Pertalite?” tulis @ismailfahmi

“Padahal udah ngerasa sultan pas beli pertamax saat org2 antri pertalite, ternyata cuma donatur tetap koruptor,” cuit @unmagnetism.

Diketahui, baru-baru ini BBM jenis Pertalite dan Pertamax tengah banyak diperbincangkan masyarakat.

Hal itu, dipicu dugaan penyimpangan di PT Pertamina Patra Niaga, yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar memastikan, produk Pertamina yang beredar di masyarakat bukanlah bahan bakar minyak (BBM) oplosan.

Ia menyebut, BBM yang kini beredar di masyarakat bukan hasil oplosan dan tidak berkaitan kasus yang tengah diusut Kejagung.

“Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan. Nah, itu nggak tepat,” kata Harli.

Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina

Diberitakan sebelumnya, kasus bermula dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut, melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Kejaksaan Agung mengungkap, salah satu modus operandi kejahatan tersebut, yakni pengoplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) dan menjualnya dengan harga lebih tinggi.

Kejagung juga mengungkap, pengoplosan itu, terjadi di depo-depo, yang jelas bertentangan dengan regulasi.

Hal tersebut, disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

“Modus termasuk yang saya katakan RON 90 (Pertalite), tetapi dibayar (harga) RON 92 (Pertamax) kemudian diblending, dioplos, dicampur,” katanya.

Lebih lanjut, Kejagung memastikan, seluruh bukti akan disampaikan ke publik setelah proses penyidikan selesai.

Tetapkan 7 Tersangka

Selain Riva Siahaan, Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka lainnya, yang terlibat dalam kasus pengoplosan BBM ini.

Enam tersangka lainnya tersebut, yakni RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feedstock And Produk Optimitation PT Pertamina Internasional, ZF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Civic.

Kemudian, AP selaku Vice President (VP) Feedstock, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan DRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Sebanyak tujuh tersangka tersebut, telah ditahan pihak Kejaksaan Agung.

Respons Pertamina

Sementara itu, PT Pertamina akhirnya buka suara soal skandal oplos Pertalite jadi Pertamax, Rabu (26/2/2025).

Vice President Corcom PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyebut produk yang dijual ke masyarakat sudah sesuai takaran.

Fadjar membantah adanya praktik oplos Pertalite menjadi Pertamax yang dilakukan oleh PT Pertamina.

ia menyebut, adanya miskomunikasi yang disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal korupsi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Menurutnya, Kejagung lebih mempermasalahkan terkait pembelian RON 90 yang dibayar seharga RON 92. Di mana RON 90 berarti pertalite, sedangkan RON 92 pertamax.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reza Deni)

26/02/2025 22:52
Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank bullion atau bank emas dalam acara peresmian Layanan Bank Emas di Gate Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian.

Ilustrasi emas

Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama Bank Himbara, Bank BSI, dan Pegadaian. Turut hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sesjab Teddy Wijaya, Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

Prabowo berharap bank emas dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut ada beberapa capaian positif yang akan diperoleh dengan keberadaan bank ini.

“Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun kemudian akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru,” katanya.

Selain itu, Prabowo menekankan bahwa bank emas dapat membantu memperluas dan menghemat devisa negara.

“Memperluas devisa membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas serta bank transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo.

Aturan mengenai bank emas telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

26/02/2025 22:50
Erick: Tak ada perebutan kekuasaan di Danantara

Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak

Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa tidak ada perebutan kekuasaan antara dirinya dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani.

Erick dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu menegaskan bahwa ia membantah adanya anggapan jika terjadi perebutan kekuasaan di Danantara. Ia justru mengaku akan bersinergi dengan CEO BPI Danantara.

“Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya,” kata Erick.

Ketua Dewan Pengawasan Danantara itu juga menyampaikan bahwa dirinya memahami pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara dirinya dan CEO BPI Danantara.

“Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang mana yang Pak Rosan tidak perlu approval, mana yang saya approval, mana yang harus approval bersama, atau saya approval,” ujarnya.

Ke depannya, Erick yakin koordinasi yang jelas antara dirinya dan Rosan akan mempercepat pengambilan keputusan dan mendukung kemajuan BPI Danantara.

Erick menambahkan bahwa kerja sama yang baik antara mereka akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan investasi strategis nasional yang lebih efisien dan produktif.

“Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa ini justru menjadi percepatan. Dan ini hal yang positif yang selama ini kami di BUMN tidak punya luxury itu. Ini yang sebagai catatan paling penting, jangan dikonotasikan negatif seakan-akan ini seperti 8 ya,” ucap Erick.

“Kan nggak ada juara yang diingat nomor 8, palingnya top three. Top three ini yang kita dorong sama-sama. Nah prosesnya berapa tahun nanti konsolidasi yang kita coba dorong,” tambah Erick.

Di tempat yang sama, Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian BUMN.

“Justru antara Danantara dan Kementerian BUMN ini kita bersinergi, kolaborasinya justru makin akan makin penting dan makin dekat menurut saya, karena memang kita membicarakan proyeksinya, anggaran seperti apa, ini kita bicara bersama,” kata Rosan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 22:47
Qatar Mulai Bangun 1 Juta Apartemen di Indonesia setelah Lebaran 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Investor Qatar akan memulai pembangunan 1 juta unit apartemen di Indonesia pada April 2025, setelah Lebaran. Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama investasi untuk mendukung program 3 juta rumah dan 1 juta apartemen ini yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, proyek ini tidak hanya terbatas pada pembangunan rumah tapak, tetapi juga mencakup apartemen di berbagai wilayah.

“Proyek pertama nanti bulan April (2025) setelah Lebaran. Investor dari Qatar membawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Nilai investasi yang dikucurkan Qatar untuk proyek 1 juta apartemen ini mencapai US$ 18 miliar hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 295 triliun hingga Rp 328 triliun (dengan kurs saat ini).

Tak hanya itu, Qatar juga berencana untuk membawa tambahan investasi guna membangun 3 hingga 5 juta unit rumah dan apartemen di wilayah pedesaan Indonesia.

“Nanti akan ada lagi dari pemerintah Qatar untuk 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan,” tambah Hashim.

Tak hanya Qatar, investasi besar pada program 3 juta rumah dan 1 juta apartemen ini juga menarik perhatian investor dari Abu Dhabi, India, Singapura, dan Turki. Perinciannya, Abu Dhabi, melalui Mubadala Investment Company, akan membangun 1 juta apartemen.

Sementara itu, India, Singapura, dan Turki juga telah menyatakan minatnya untuk membiayai proyek perumahan di Indonesia. “Kawan-kawan di sektor perumahan semakin optimis. Dana akan tersedia, investor banyak. India, Singapura, dan Turki juga siap mendukung,” ungkap Hashim.

Program 3 juta rumah per tahun ini diproyeksikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2% hingga 3% per tahun.

“Saya telah berkonsultasi dengan beberapa konsultan asing dan mereka memperkirakan proyek ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi 2% hingga 3% per tahun,” jelas Hashim.

Dengan investasi besar dari Qatar, Abu Dhabi, dan investor global lainnya, program 3 juta rumah dan apartemen ini akan mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia, membuka lapangan kerja dan mendukung sektor konstruksi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 3% per tahun.

Program 3 juta rumah dan apartemen ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Indonesia sekaligus menarik investasi asing dalam skala besar.

26/02/2025 22:46
Zulhas Ingatkan Pengusaha Tak Timbun Barang Dagangan Selama Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pelaku usaha untuk tidak menimbun barang dagangan selama bulan Ramadan berlangsung.

Imbauan itu disampaikan Zulhas, sapaan akrabnya, guna memastikan stok dan harga bahan pokok di pasar stabil dan aman selama bulan puasa yang diperkirakan akan berlangsung pada awal Maret 2025.

“Kita memutuskan para pelaku usaha selama bulan suci Ramadan hati-hati, tidak boleh menimbun barang dagangannya, mengharapkan untung yang lebih besar,” tegas Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (26/2/2025).

Untuk itu, dia sekali lagi meminta pengusaha untuk tidak mengambil untung sebanyak-banyaknya dengan menimbun bahan pokok selama bulan Ramadan berlangsung.

“Jadi janganlah bulan Ramadan ini tamak, serakah, pengen enaknya sendiri, mengambil untung sebanyak-banyaknya sementara orang sedang memerlukan untuk hari raya, puasa, dan seterusnya,” ujarnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga meminta agar pengusaha menjual barang kebutuhan pokok sesuai harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menambahkan, pihaknya akan menurunkan anggota Kepolisian ke pasar tradisional untuk memastikan harga-harga bahan pokok sesuai dengan harga acuan dan HET yang dipatok oleh pemerintah.

“Besok saya akan menurunkan anggota untuk mengontrol, kalau ada yang harganya lebih dari HET akan kita telusuri, penyebabnya ada di mana, dan juga akan kita tertibkan. Apalagi, kalau kemudian ada permainan yang dilakukan oleh para spekulan,” kata Listyo.

Dia mengharapkan, selama bulan puasa berlangsung, masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai, atau sesuai dengan harga yang telah diatur pemerintah.

26/02/2025 22:40
AS dan Rusia akan Bertemu Lagi di Istanbul, Bahas Apa? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov telah mengonfirmasi bahwa diplomat Rusia dan Amerika Serikat akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi di Istanbul pada hari Kamis (27/2/2025), besok.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara, khususnya terkait dengan cara kerja kedutaan besar mereka.

Sejak menjabat bulan lalu, Presiden AS Donald Trump telah mengubah arah kebijakan luar negeri AS.

Ia telah menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan memulai kembali pembicaraan tingkat tinggi dengan Moskow, yang merupakan yang pertama dalam lebih dari tiga tahun.

Fokus Pertemuan Diplomatik

Lavrov mengatakan pembicaraan akan difokuskan pada penciptaan kondisi yang lebih baik bagi diplomat Rusia di AS dan mitranya di Rusia, setelah serangkaian pertikaian mengenai tingkat staf dan properti kedutaan.

Ia menyalahkan situasi ini pada pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden.

“Para diplomat tingkat tinggi dan pakar kami akan bertemu dan mempertimbangkan masalah sistemik yang telah terakumulasi sebagai akibat dari aktivitas ilegal pemerintahan sebelumnya yang menciptakan hambatan buatan bagi aktivitas kedutaan Rusia.”

“Tentu saja, kami membalasnya dan juga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi aktivitas kedutaan Amerika di Moskow,” kata Lavrov, dikutip dari The Guardian.

Pertemuan ini juga akan membahas penyelesaian masalah diplomatik yang telah berlangsung lama, termasuk pengusiran staf kedutaan dari masing-masing negara selama pemerintahan Biden.

Langkah ini diharapkan Lavrov dapat menjadi titik balik dalam hubungan bilateral yang lebih baik antara kedua negara.

Pendekatan Baru dalam Hubungan Rusia-AS

Sebelumnya, Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah bertemu pada 18 Februari di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memulai pembicaraan terkait perang Ukraina, meskipun tanpa melibatkan Kyiv, dikutip dari Al-Arabiya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut mengatakan kepada The Associated Press bahwa kedua pihak telah menetapkan tiga tujuan utama.

Salah satunya adalah membentuk tim tingkat tinggi untuk mendukung perundingan damai Ukraina.

Kedua tujuan lainnya adalah staf di kedutaan masing-masing dipulihkan kembali, kerja sama ekonomi akan berjalan lagi.

Meski telah ada kesepakatan tersebut, Rubio menjelaskan bahwa ini barulah awal proses yang panjang dari upaya perdamaian mereka.

Rubio menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapat mencapai tiga tujuan utama di atas.

Setelah Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memberikan tanggapannya terkait pertemuan Washington-Moskow ini.

Menurut Lavrov, pertemuan AS-Rusia ini merupakan pertemuan penting yang membicarakan banyak hal bermanfaat.

“Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mendengar satu sama lain,” kata Lavrov kepada wartawan.

Kesepakatan ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan pemerintahan Biden yang sebelumnya berupaya mengisolasi Moskow.

Sejak saat itu, hubungan antara Rusia dan AS terlihat semakin dekat, dengan menyingkirkan peran Ukraina dalam diskusi mereka.

Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil langkah mengejutkan pada Senin lalu dengan berpihak pada Rusia dalam dua pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Langkah ini dipandang sebagai upaya Washington untuk menghindari kecaman lebih lanjut terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Lavrov mengatakan kemajuan dalam hubungan diplomatik sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih menunjukkan “seberapa cepat dan efektifnya kita dapat bergerak.

Ia berharap dengan adanya pertemuan di Istanbul ini, hubungan antara Rusia dan AS dapat semakin membaik, serta memberikan dampak positif bagi stabilitas geopolitik global.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Amerika Serikat dan Konflik Rusia vs Ukraina

26/02/2025 22:38
Komisi II jadwalkan rapat bahas PSU di 24 daerah pada Kamis

Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan lembaga penyelenggara pemilu pada Kamis (27/2), guna membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

“Dengan adanya keputusan MK saat ini, ada 24 PSU ya, itu artinya dilakukan pemilihan ulang, dan Insyaallah hari Kamis kami akan mengundang (penyelenggara pemilu),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembahasan ihwal banyaknya daerah yang melaksanakan PSU akan berkaitan pula dengan wacana agar lembaga penyelenggara pemilu menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

“Ini kan banyak hal-hal yang kecil yang sebetulnya masalah persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak cermat, atau seperti yang saya sampaikan tadi jangan-jangan sengaja tidak dicermati (sehingga menyebabkan PSU), apakah memang kita harus berbicara (agar menjadi badan) ad hoc?” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan lembaga penyelenggara pemiku dan pemerintah untuk membahas putusan MK terkait PSU di 24 daerah.

“Masukkan apa yang harus dikerjakan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi, yang kali ini jumlah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang itu demikian besar,” ujar Aria usai jalannya rapat.

Dia menyebut pihaknya akan mendalami faktor-faktor apa yang membuat banyaknya daerah terpaksa harus melakukan PSU.

“Faktor-faktor ini apa? Terutama yang itu akibat karena prasyarat-prasyarat yang akhirnya dinegasikan oleh KPU, yang seharusnya prasyarat itu selesai di tingkatan KPU-Bawaslu,” kata dia.

Sebelumnya, MK resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2), dengan seluruh Sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 22:34
Gelar RUTA 2025, Asosiasi Pertanian CropLife Perkuat Sinergi Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan – Halaman all

Laporan Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi nirlaba yang mewakili kepentingan petani dan industri benih dan pestisida, CropLife Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan (RUTA) 2025 di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.

Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Pembangunan Pertanian Berkesinambungan melalui Kerangka Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan (SPMF)” ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia dengan dukungan teknologi modern dan inovasi dalam sistem pertanian.

Sebagai bagian dari agenda RUTA 2025, digelar juga talkshow dengan narasumber Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Leli Nuryati, Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Setiari Marwanto dan Country Lead of Harvest Plus Solution of Indonesia Sulaiman Ginting.

Chairman CropLife Indonesia Kukuh Ambar Waluyo mengatakan, para narasumber sepakat kolaborasi para stakeholder dalam program SPMF, dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, mampu menjawab tantangan pertanian.

Penggunaan pestisida terdaftar akan memastikan efektivitas serta keamanan bagi aplikator dan lingkungan.

“Implementasi teknologi modern, seperti drone dalam perlindungan tanaman, serta pengelolaan batas aman residu pada produk pertanian, akan meningkatkan kualitas pangan dari segi gizi dan keamanan.”

“Dengan sinergi yang kuat, pelaksanaan SPMF akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu, 26 Februari 2025.

Dia mengatakan, sektor pertanian berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan.

Dengan kontribusi besar terhadap PDB dan lapangan kerja, sektor ini perlu didorong melalui peningkatan produktivitas, keberlanjutan, serta adopsi teknologi modern untuk memastikan efisiensi dan ketahanan jangka panjang.

“Selain itu, praktik pertanian berkelanjutan berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Investasi dalam teknologi pertanian modern dan digitalisasi juga dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memperkuat ketahanan sektor pertanian secara keseluruhan,” tuturnya.

Penggunaan pestisida terdaftar akan memastikan efektivitas serta keamanan bagi aplikator dan lingkungan.

Implementasi teknologi modern, seperti drone dalam perlindungan tanaman, serta pengelolaan batas aman residu pada produk pertanian, akan meningkatkan kualitas pangan dari segi gizi dan keamanan.

“Dengan sinergi yang kuat, pelaksanaan SPMF akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” katanya.

Direktur Pestisida Kementerian Pertanian (Kementan) Handi Arief yang diwakili Budi Hanafi selaku Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pestisida Direktorat Pestisida menyatakan, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan petani sangat penting dalam membangun pengelolaan pestisida yang berkelanjutan.

Melalui kerja sama yang solid, kata dia, kebijakan yang tepat dapat diterapkan untuk menjaga produktivitas pertanian tanpa mengorbankan kesehatan dan lingkungan.

“Bersama, kita dapat menciptakan ekosistem pertanian yang bertanggung jawab, adaptif, dan inovatif,” ujarnya.

Direktur Eksekutif CropLife Indonesia Agung Kurniawan didampingi Yosephine Sianipar selaku SMPF Projects Manager CropLife Indonesia mengatakan, 2024 menjadi tonggak penting bagi CropLife Indonesia, karena terpilih menjadi salah satu dari tiga negara di ASEAN yang akan mengimplementasikan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) hingga 2029.

Pihaknya berharap upaya ini menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan petani dalam melaksanakan SPFM.

Sehingga, pengelolaan pestisida berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan efisiensi produksi dengan dukungan teknologi modern.

Sebagai asosiasi pertanian yang berkomitmen terhadap pengelolaan pestisida berkelanjutan, kata dia, CropLife Indonesia memainkan peran strategis dalam implementasi SPMF.

“CropLife Indonesia berperan dalam mengedukasi petani mengenai praktik penggunaan pestisida yang bertanggung jawab, mendukung inovasi dalam industri pertanian, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

Acara ditutup dengan penandatangan perjanjian kerja sama antara CropLife Indonesia dengan stakeholder secara simbolis sebagai komitmen bersama dalam pelaksanaan SPMF di Indonesia.

Diantaranya, dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) dengan fokus pada kerja sama “Penetapan Prosedur Operasi Standar Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) Pertanian di Indonesia serta dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingtan) dengan fokus pada kerja sama “Penetapan Batas Maksimum Residu Pestisida.

Penandatanganan kerjasama juga dilakukan dengab Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan fokus pada “Kerja sama dalam bidang riset untuk kemajuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dan dengan Harvest Plus Solutions yang diwakili oleh Induja Rai dan Sulaiman Ginting, dengan fokus kerja sama pada Pengembangan Praktik Pertanian yang Baik melalui Program Kerangka Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan.

26/02/2025 22:34
7 Manfaat Bank Emas Bullion Pertama RI yang Diluncurkan Prabowo Siang Ini

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas (bullion bank) hari ini, Rabu, 26 Februari 2025, di The Gade Tower, Jakarta Pusat. Pengamat perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto menilai dampak positifnya bisa signifikan bagi negara.

Ia mengatakan, Indonesia adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia dengan cadangan emas mencapai 2.600 ton. Untuk itu ia menyayangkan ketika sebagian besar produksi emas selama ini diekspor tanpa pengolahan lebih lanjut di Tanah Air.

“Kalau menurut saya, manfaat terbesar dari pendirian bank emas ini adalah optimalisasi sumber daya emas,” kata Doddy, di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 26 Februari 2025.

Doddy mengingatkan, potensi bisnis lain juga dapat berasal dari perdagangan emas, simpan-pinjam emas dan penitipan emas. Menurut perkiraan OJK, nilai tambah industri emas (plus related) mencapai Rp30 triliun – Rp50 triliun.

2 Bank dengan Layanan Bullion

Baru-baru ini, OJK memberikan persetujuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menjalankan kegiatan usaha bullion pada 12 Februari 2025.

Selain BSI, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain yang telah memperoleh izin usaha bullion adalah PT Pegadaian (Persero) sejak 23 Desember 2024.

Sebelum mengeluarkan izin usaha kepada BSI dan Pegadaian, OJK juga telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada Oktober 2024.

Peraturan ini mengatur bahwa LJK dapat melaksanakan kegiatan usaha bullion, yang mencakup kegiatan yang berhubungan dengan emas, seperti simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lain yang dijalankan oleh LJK.

Berdasarkan penilaian dan analisis Pengamat perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto dan Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, di antaranya sebagai berikut:

Optimalisasi Sumber Daya Emas: Bank emas dapat mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas Indonesia yang besar, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen emas terbesar dunia dengan cadangan mencapai 2.600 ton. Pengurangan Ekspor Emas Mentah: Bank emas dapat mengurangi ekspor emas yang belum diolah, sehingga meningkatkan pengolahan emas domestik dan menambah nilai tambah bagi ekonomi. Meningkatkan Cadangan Emas Nasional: Pengelolaan emas domestik yang lebih baik dapat memperkuat cadangan emas nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Peningkatan Industri Terkait Emas: Potensi bisnis lain yang berkembang, seperti perdagangan emas, simpan-pinjam emas, dan penitipan emas, dapat memberikan nilai tambah yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun – Rp50 triliun. Manfaat untuk Industri Lain: Emas juga digunakan dalam berbagai industri, seperti elektronik, instrumen kesehatan, dan perhiasan, sehingga keberadaan bank emas dapat memperkuat sektor-sektor ini. Alternatif Investasi yang Menarik: Emas sebagai salah satu pilihan investasi masyarakat Indonesia memiliki prospek yang baik, mengingat nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang. Peningkatan Keamanan dan Kepercayaan: Bank emas perlu memperkuat sistem keamanan penyimpanan emas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terkait keaslian dan jaminan emas yang disimpan. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

26/02/2025 22:34
Pemkot Jakbar komitmen tingkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat berkomitmen untuk meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di wilayahnya.

Kepala Bagian Perekonomian Kota Jakbar, Febriandri Suharto di Jakarta, Rabu, mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya negara dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan hari tua dan beasiswa bagi anak ahli waris.

“Untuk itu, sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja, khususnya pekerja bukan penerima upah di Jakarta Barat,” katanya.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, realisasi cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jakarta Barat mencapai 45,71 persen atau setara dengan 539.838 pekerja.

Hal itu menunjukkan masih ada gap sekitar 21,01 persen atau sekitar 248.189 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan.

“Pemkot komitmen tingkatkan angka kepesertaan agar semakin banyak pekerja yang terlindungi,” tutur Febriandri.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grogol Jakarta Barat, Multanti menegaskan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata perlindungan negara bagi pekerja dan keluarganya.

“Kami pastikan santunan diterima sepenuhnya oleh ahli waris. Kegiatan ini diharapkan semakin mendorong perlindungan lebih luas bagi warga Jakbar, bukan hanya cakupan universal, tapi juga mencegah kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” ucapnya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 22:30