Blog

  • Menteri Ekraf: Potensi Besar Event sebagai Industri, Mampu Berkontribusi Bagi Perekonomian Nasional – Halaman all

    Menteri Ekraf: Potensi Besar Event sebagai Industri, Mampu Berkontribusi Bagi Perekonomian Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengungkap hasil survei, yang menyebut ekonomi kreatif menempati posisi ke-8 dalam industri yang diyakini masyarakat akan berkembang di Indonesia.

    Industri event sendiri disebut sebagai sektor strategis ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi perekonomian nasional. 

    Dengan kata lain, event bukan hanya bicara biaya, tetapi juga investasi yang dapat mendorong ekonomi kreatif dan membuka lapangan kerja.

    “Ini menunjukkan bahwa industri event memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi,” kata di acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 24 DPD yang dihadiri 361 anggota di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana menambahkan, industri event mencakup banyak sektor, seperti musik, kuliner, fashion, film, animasi, hingga pengembangan aplikasi digital. 

    Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu lebih berpihak pada industri ini agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam meningkatkan pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja.

    “Jangan melihat para pegiat ekonomi kreatif sebagai beban, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun daerah,” katanya.

    Backstagers Indonesia telah memiliki perwakilan di 24 provinsi yang siap menjadi penghubung antara pelaku event dan pemerintah daerah.

    Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan kebijakan yang mendukung industri event bisa lebih diperkuat di tingkat daerah.

    Andro menegaskan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan dampak ekonomi event.

    Dia berharap dapat terlibat dalam pembahasan kebijakan agar penghematan anggaran tidak merugikan industri event.

    “Event bukan hanya biaya, melainkan investasi yang memberi dampak ekonomi besar, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi,” kata Andro.

    Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan profesionalisme industri event dengan menerapkan standar internasional di seluruh daerah.

    Melalui program pendidikan lanjutan (Continuing Education), mereka ingin memastikan bahwa penyelenggaraan event dari Aceh hingga Papua memiliki kualitas yang setara dan bisa bersaing di tingkat global.

    “Komitmen Backstagers Indonesia pada pendidikan dan penelitian kami buktikan dengan perjanjian kerjasama dengan LPEM UI” ujarnya.

    Andro menambahkan, timnya akan terus melakukan penelitian tentang industri event nasional.

    Melalui riset yang mendalam, diharapkan muncul inovasi baru yang bisa meningkatkan daya saing industri event Indonesia di era digital.

    Kementerian Ekonomi Kreatif mendukungan upaya Backstagers Indonesia dan siap berkolaborasi dalam pengembangan industri event.

    Dengan kepengurusan yang baru, Teuku Riefky Harsya mengharapkan, Backstagers Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan peluang baru.

    “Kolaborasi antara Backstagers Indonesia, pemerintah, dan pelaku industri adalah kunci untuk memastikan industri event berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi nasional,” tutupnya. 

  • Hashim sebut BI bakal sediakan Rp130 T untuk program 3 juta rumah

    Hashim sebut BI bakal sediakan Rp130 T untuk program 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

    “Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan,” kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

    Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

    Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

    Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

    “Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there,” tuturnya.

    BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

    Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mau Minyak Bagus Harganya juga Bagus

    Mau Minyak Bagus Harganya juga Bagus

    GELORA.CO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

    “Kualitas kita kan sudah sesuai standar. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Adapun, pihaknya juga akan melakukan audit terhadap kualitas BBM yang dijual. Bahkan, dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia.

    “Kita di ESDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Kita kan mau melakukan perubahan,” imbuhnya.

    Dia mengatakan sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sedangkan, khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi, tidak bisa dilakukan pencampuran.

    Bahlil menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina.

    “Oh kalau itu beda lagi, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir,” tegas Bahlil.

    Lebih jauh, Bahlil menegaskan pihaknya bahkan akan membentuk tim untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM dengan kualitas yang sesuai.

    “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah,” tutupnya.

  • Tak Terdampak AI, Backstagers Bawa Industri Event Tetap Tumbuh

    Tak Terdampak AI, Backstagers Bawa Industri Event Tetap Tumbuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Bidang Penyelenggara Acara Kadin Indonesia, Ria Yusnita mengapresiasi komunitas event terbesar di Indonesia, Backstagers Indonesia, yang tetap kreatif di tengah tantangan besar adanya efisiensi anggaran dan juga pemanfaatan artificial intelligence (AI).

    Pada saat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantam banyak industri lain, industri event tetap bertahan dan menjadi penyelamat ekonomi.

    “Kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Backstagers Indonesia yang tetap semangat dan tidak kehilangan kreativitas, terutama di era efisiensi dan banyaknya pemotongan anggaran,” ujar Ria seusai menghadiri acara Backstagers “The New Era” di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Ria juga menyoroti pentingnya manifesto dan peta jalan industri event Indonesia yang diluncurkan Backstagers. Menurutnya, dokumen tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendukung sektor event dan kreatif.

    “Industri event tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini, sektor ini menjadi engine of growth bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

    Untuk memperkuat industri ini, Kadin Indonesia telah membentuk bagian khusus yang fokus pada pengembangan event dan industri kreatif. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perhatian serta bantuan yang lebih terarah bagi pelaku usaha di sektor ini.

    “Saat industri lain, terutama manufaktur, mengalami PHK besar-besaran, justru industri event adalah sektor yang belum bisa tergantikan oleh AI dan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pada 2018 saja, industri ini menyerap hingga 217.000 tenaga kerja,” ungkapnya.

    Ke depan, Kadin Indonesia akan berkolaborasi dengan Backstagers Indonesia untuk memperbanyak riset mengenai kontribusi industri event terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, Ria juga mendukung langkah Backstagers Indonesia dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor event. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi profesional sangat penting untuk meningkatkan daya saing pekerja industri event, baik di tingkat nasional maupun internasional.

  • Telkom Siapkan Pengembangan Kecerdasan Buatan Jika Diminta Bantu Danantara – Halaman all

    Telkom Siapkan Pengembangan Kecerdasan Buatan Jika Diminta Bantu Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tengah mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) tepat guna. Direktur Digital Business Telkom Indonesia Fajrin Rasyid menyampaikan siap apabila Telkom diminta untuk membantu pertumbuhan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Nantinya seluruh BUMN, termasuk Telkom akan resmi masuk ke dalam Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara mulai Maret 2025. Menurut Fajrin, pihaknya siap jika diminta untuk mengembangkan AI yang tepat guna untuk membantu pertumbuhan Danantara.

    “Kami sangat mendukung kalau Danantara menjadikan ini prioritas. Terkait bentuknya seperti apa kami menunggu arahan dan koordinasi dari beliau-beliau,” ujar Fajrin di Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

    Namun, sejauh ini Telkom belum diminta secara spesifik untuk mengembangkan AI yang tepat guna. Misalnya, untuk mengembangkan layanan, termasuk riset untuk mendukung proyek AI Danantara.

    “Kalau yang diharapkan bahwa misalnya kita bikin chip, kami membutuhkan riset lebih dalam soal ini,” tutur Fajrin.

    AI memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Fajrin memaparkan proyeksi nilai industri AI di Indonesia mencapai 40 juta dolar AS atau sekira Rp 60 triliun.

    Telkom, menurut Fajrin, tidak ingin dikenal hanya sebagai penyedia jaringan dan infrastruktur, tetapi juga sebagai perusahaan digital dengan layanan yang lebih luas dan beragam, termasuk pemanfaatan AI.

    Fajrin menambahkan, pada sektor korporasi dan pemerintahan, Telkom memiliki layanan Business to Business Information and Communication Technology (B2B ICT). Layanan ini mencakup platform, data center, cloud, serta platform AI yang menjadi prioritas pengembangan perusahaan.

    “Platform AI menjadi fokus utama kami karena memiliki potensi besar di masa depan,” terang Fajrin.

    Fajrin menjelaskan soal new play yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membuka peluang bisnis baru. Berdasarkan riset Telkom menunjukkan bahwa penerapan AI di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 – 40 persen. Dia menerangkan, jika dulu banyak proses dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi dengan AI.

    “Misalnya, inspeksi aset di lapangan kini dapat dilakukan menggunakan teknologi image dan video analytics,” tutur Fajrin.

  • Kodam XVII/Cenderawasih siap kawal Program MBG di Tanah Papua

    Kodam XVII/Cenderawasih siap kawal Program MBG di Tanah Papua

    Jayapura (ANTARA) – Kodam XVII/Cenderawasih siap mengawal jalannya pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) karena kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.

    “Jadi untuk Program MBG di wilayah kerja kami sudah ada beberapa daerah yang berjalan salah satunya di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori,” kata Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito di Jayapura, Rabu.

    Menurut Rudi, pemberian MBG masih dibarengi dengan pembangunan dapur sehat dan persiapan lainnya.

    “Sehingga untuk persiapan dapur sehat saat ini juga sedang berjalan pembangunannya dan diharapkan selesai dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Dia menjelaskan memang pada beberapa waktu lalu ada daerah yang sempat mengalami penolakan MBG namun setelah diperiksa lebih lanjut ternyata aspirasi tersebut bukan dari kalangan pelajar melainkan dari oknum.

    “Kami sudah analisa dan ini bukan aspirasi murni karena setelah para pihak dimintai keterangan ternyata ada tekanan dari kelompok tertentu yang membuat agar para siswa menolak MBG,”katanya lagi.

    Dia menambahkan oleh sebab itu pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

    “Program MBG ini sangat penting bagi anak-anak di Tanah Papua di mana dengan menjalankan program bergizi tersebut maka membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian makanan yang bergizi dan seimbang,”ujarnya lagi.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK targetkan peta jalan usaha bulion dirilis pada pertengahan 2025

    OJK targetkan peta jalan usaha bulion dirilis pada pertengahan 2025

    Kalau sekarang masih cukup yang (POJK) itu dulu. Jadi (usaha bulion) sudah bisa jalan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan bahwa peta jalan (roadmap) pengembangan usaha bulion diluncurkan pada pertengahan tahun ini.

    “Sedang disiapkan ya. Insyaallah (dirilis pada) pertengahan tahun,” ujar Agusman saat ditemui usai peresmian bank emas PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada 18 Oktober 2024.

    Sejauh ini, ia menilai bahwa aturan-aturan dalam POJK tersebut masih dapat memfasilitasi pelaksanaan usaha bulion di Indonesia, meskipun pihaknya belum menerbitkan aturan turunan terkait, misalnya dalam bentuk Surat Edaran (SE) OJK.

    “Biasanya kan kalau kami ada POJK, ada SE (juga). Kalau sekarang masih cukup yang (POJK) itu dulu. Jadi (usaha bulion) sudah bisa jalan ya,” ucapnya.

    Agusman menuturkan bahwa potensi dan minat terhadap implementasi usaha bulion di Indonesia sangat besar.

    Saat ini, ia mengatakan bahwa baru terdapat dua pelaku jasa keuangan yang telah mengajukan dan mengantongi izin usaha bulion, yaitu Pegadaian dan BSI.

    “Tapi, kami kan terbuka (jika ada pelaku jasa keuangan lain yang ikut mengajukan izin usaha bulion), dan semuanya jelas, ada peraturannya, mekanismenya pasti, dan (pelaku jasa keuangan) tinggal mengikuti saja sesuai ketentuan,” katanya.

    Izin usaha bulion yang diterbitkan OJK meliputi lima jenis kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas, yakni dalam bentuk penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

    Agusman mengatakan bahwa jenis kegiatan usaha bulion yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pelaku jasa keuangan tertulis dalam surat izin yang diterbitkan oleh OJK.

    “Di surat izin yang kami kasih kan kelihatan tuh scoping (ruang lingkup)-nya. Kan sesuai POJK-nya ada tuh dari menyimpan, sampai pinjaman, pembiayaan, dan perdagangan (emas),” imbuhnya.

    OJK telah memberikan izin pelaksanaan usaha bulion kepada Pegadaian pada 23 Desember 2024, yang meliputi usaha deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, serta perdagangan emas.

    Sementara izin kepada BSI diberikan pada 12 Februari 2025 untuk kegiatan usaha perdagangan emas dan penitipan emas.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Posko Pengaduan LBH Jakarta: Cara Lapor Jika Terdampak Pengoplosan BBM – Halaman all

    Posko Pengaduan LBH Jakarta: Cara Lapor Jika Terdampak Pengoplosan BBM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Posko pengaduan dampak dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Bagaimana Cara Pengaduan?

    Seperti dilansir dari Wartakota, pengaduan dapat disampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

    Caranya yaitu dengan membuka laman https://bit.ly/PosPengaduanWargaKorbanPertamaxOplosan.

    “Kami membuka kanal pengaduan bagi warga yang terdampak dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) beroktan 90 (Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax). Silakan akses formulir pengaduan melalui tautan:

    https://bit.ly/PosPengaduanWargaKorbanPertamaxOplosan atau barcode dalam gambar di bawah ini,” tulis platform X LBH Jakarta seperti dilihat pada Rabu (26/2/2025).

    Tujuan posko pengaduan tersebut adalah untuk mendalami dampak yang timbul dari pengoplosan BBM.

    “Sebagai respons cepat, kami membuka kanal pengaduan secara daring. Untuk selanjutnya, dalam waktu dekat, kami juga akan membuka pos pengaduan secara langsung (on-site),” jelas LBH Jakarta.

    Nantinya LBH Jakarta juga akan membuka pengaduan secara posko terbuka.

    Dugaan Modus Pengoplosan

    Dugaan praktik pengoplosan BBM RON 90 menjadi RON 92 terungkap setelah Kejaksaan Agung menangani kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Kasus ini berlangsung antara tahun 2018 hingga 2023, melibatkan manipulasi kualitas BBM yang berpotensi merugikan negara dan konsumen.

    Selama periode 2018–2023, PT Pertamina Patra Niaga diduga melakukan praktik pengoplosan BBM dengan membeli BBM jenis RON 90 atau lebih rendah.

    Kemudian, BBM tersebut diproses melalui blending di storage atau depo untuk diubah menjadi BBM jenis RON 92.

    Padahal, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli adalah untuk BBM jenis RON 92, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dan harga yang dibayarkan.

    Praktik ini menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen dan negara, karena adanya manipulasi kualitas BBM yang dijual dengan harga lebih tinggi daripada nilai sebenarnya.

    Kejaksaan Agung kini menangani kasus ini sebagai bagian dari penyelidikan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

     

  • Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE

    Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan tambahan devisa hingga 100 miliar dollar AS per tahun melalui kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

    Dalam pidatonya di peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu, Presiden menyebutkan bahwa mulai 1 Maret 2025, seluruh entitas yang memanfaatkan aset negara dan menerima kredit dari bank pemerintah wajib menempatkan hasil penjualan dan usahanya di bank-bank nasional.

    “Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara cukup lama. Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar dolar AS di tahun 2025,” ujarnya.

    Karena kebijakan tersebut baru akan dimulai pada 1 Maret 2025, Presiden memperkirakan devisa Indonesia dalam setahun ke depan bisa menyentuh minimal 100 miliar dolar AS.

    Presiden menjelaskan, kebijakan ini akan memperkuat cadangan devisa nasional sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, dan mandiri.

    Selain itu, kata Kepala Negara, penempatan devisa di bank pemerintah juga diharapkan mampu memperkuat likuiditas perbankan nasional, sehingga mampu mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif dalam negeri.

    Dilansir dari keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah memperbarui aturan DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Aturan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan SDA demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga devisa tetap berada di Indonesia.

    Dalam sosialisasi kepada sektor perbankan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa perbankan akan menjadi ujung tombak implementasi aturan ini.

    Pengawasan pelaksanaan dilakukan bersama DJBC, BI, dan OJK melalui sistem terintegrasi, dengan sanksi berupa penangguhan ekspor bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan.

    Perubahan aturan mencakup peningkatan kewajiban penempatan DHE SDA nonmigas menjadi 100 persen selama 12 bulan dan perluasan penggunaan DHE SDA dalam rekening khusus valas.

    Aturan baru ini akan mulai berlaku 1 Maret 2025, dengan mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan eksportir.

    Sumber : Antara

  • 5 Hak Istimewa yang Dimiliki KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

    5 Hak Istimewa yang Dimiliki KPK dalam Memberantas Korupsi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki hak istimewa atau wewenang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi.

    Keberadaan KPK didukung oleh berbagai hak istimewa yang memungkinkan lembaga ini menjalankan tugasnya secara efektif. Hak istimewa KPK memberikan keleluasaan dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku korupsi.

    Tugas dan Fungsi KPK

    KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Sebagai lembaga independen, KPK tidak berada di bawah kendali lembaga negara lain sehingga dapat bekerja secara objektif tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    Tugas utama KPK diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2002, yang mencakup:

    Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Melakukan supervisi terhadap penanganan kasus korupsi oleh lembaga lain.Menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi.Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.Memantau penyelenggaraan pemerintahan negara.Kewenangan luas yang dimiliki KPK tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan dan pengawasan terhadap instansi pemerintahan agar praktik korupsi dapat diminimalkan sejak dini.
    Hak Istimewa yang Dimiliki KPK

    Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi, KPK diberikan sejumlah hak istimewa yang membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya. Hak istimewa KPK ini meliputi:

    1. Independensi dalam penyelidikan dan penuntutan

    KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi tanpa intervensi dari pihak mana pun. Keleluasaan ini memungkinkan KPK untuk bekerja secara mandiri dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara.

    2. Pengambilan alih kasus korupsi

    Jika dianggap ada ketidakefektifan atau ketidaksesuaian dalam penanganan kasus oleh lembaga lain seperti kepolisian atau kejaksaan, KPK memiliki hak untuk mengambil alih kasus tersebut. Dengan kewenangan ini, KPK dapat memastikan bahwa penyelidikan dan penuntutan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    3. Kewenangan supervisi terhadap lembaga penegak hukum

    Selain menangani kasus secara langsung, KPK juga berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga lain yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kejaksaan, kepolisian, dan instansi pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam penanganan kasus korupsi.

    4. Hak imunitas terbatas

    Untuk melindungi para penyelidik, penyidik, dan pimpinan KPK dari ancaman kriminalisasi akibat tugasnya, KPK diberikan hak imunitas terbatas. Imunitas ini bertujuan agar pegawai KPK dapat bekerja dengan tenang tanpa takut mengalami tekanan hukum yang bisa menghambat pemberantasan korupsi.

    5. Wewenang dalam pencegahan korupsi

    Selain penindakan, KPK juga memiliki kewenangan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan laporan kekayaan pejabat negara, penerimaan laporan gratifikasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi masyarakat dan aparatur negara.

    Sebagai lembaga independen, hak istimewa KPK menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kewenangan luas dalam penyelidikan, penuntutan, supervisi, hingga pencegahan, KPK dapat bekerja secara efektif untuk menekan angka korupsi.