Xcloud.id

Blog

  • Kredit Seret Meski BI Longgarkan Kebijakan Moneter, Ini Kata Pengusaha

    Kredit Seret Meski BI Longgarkan Kebijakan Moneter, Ini Kata Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tercatat telah memberikan berbagai pelonggaran kebijakan moneter dan insentif sepanjang 2025, salah satunya dengan total pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate) 125 basis poin (bps) hingga berada di level 4,75%. Bank sentral mengharapkan langkah ini dapat mengerek naik penyaluran kredit terkhusus di sektor riil.

    Namun demikian, hingga November 2025, kredit perbankan tercatat hanya tumbuh 7,74% secara tahunan (year-on-year/YoY). Persentase tersebut masih berada di bawah proyeksi BI terkait pertumbuhan kredit sebesar 8% hingga 11%.

    Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang memandang bahwa dunia usaha masih was-was dalam melakukan ekspansi sepanjang tahun ini.

    “Pelaku usaha dalam melakukan ekspansi masih penuh kehati-hatian terhadap kondisi ekonomi global dan lokal, sehingga permintaan kredit ke perbankan masih melihat kepastian dan peluang yang menjanjikan,” kata Sarman saat dihubungi Bisnis, Senin (22/12/2025).

    Lebih lanjut, dirinya menggambarkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih, geopolitik global yang masih bergejolak, perang tarif resiprokal, hingga pelambatan ekonomi global yang mempengaruhi dan menekan perekonomian nasional.

    Dia menegaskan bahwa hal ini menjadi beberapa faktor yang memengaruhi permintaan kredit ke perbankan oleh dunia usaha masih di bawah perkiraan pemerintah pada 2025.

    Terkait langkah pemerintah yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil ke depan, Sarman menilai bahwa percepatan agenda strategis nasional perlu segera dilakukan.

    Percepatan itu mencakup program hilirisasi, pengembangan energi terbarukan, program 3 juta rumah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dia juga menggarisbawahi pentingnya penyerapan anggaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Semakin banyak peluang yang dimiliki oleh sektor swasta maka peluang untuk menambah modal akan semakin meningkat,” ujar Sarman.

    Selain itu, pihaknya juga mengharapkan adanya kebijakan yang mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas, guna mendongkrak daya beli masyarakat.

    Pemerintah didorong agar dapat merancang kebijakan fiskal dan moneter yang menghasilkan stabilitas (pro-stability), pertumbuhan (pro-growth), dan berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor).

    “Kemudian peningkatan efisiensi biaya usaha serta pembinaan dan pemberdayaan UMKM, agar pelaku usaha ini juga memanfaatkan kredit perbankan yang ada,” tegasnya.

  • Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi Bakal Berbasis Desil, DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

    Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi Bakal Berbasis Desil, DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Masif

    Jakarta (beritajatim.com)– Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru terkait penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi untuk menggantikan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    Melalui aturan baru tersebut, pemerintah akan memperjelas batasan penerima LPG 3 kilogram, termasuk kemungkinan pembatasan berdasarkan kelompok desil dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurut Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari, perubahan skema penyaluran LPG 3 kilogram, terlebih jika berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pembatasan desil tertentu, berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang memadai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang panjang dan terstruktur, termasuk simulasi model penyaluran terbaru.

    “Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami mekanisme baru yang akan diterapkan. Jangan sampai masyarakat kaget lalu panik, sehingga berlomba-lomba melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur 9 yang meliputi Kabuparen Bojonegoro,dan Kabupaten Tuban ini, Senin (22/12/2025).

    Ratna menegaskan, secara teoritis LPG 3 kilogram bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya rumah tangga pada desil 1 hingga 4 yang masuk kategori sangat miskin hingga rentan miskin, serta desil 5 yang tergolong pas-pasan. Namun, menurutnya, kejelasan dan validitas data menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran.

    “Dibutuhkan data penduduk berbasis desil yang benar-benar akurat di dalam DTKS. Tanpa data yang solid, kebijakan pembatasan justru berpotensi menimbulkan kesalahan penyaluran dan konflik di tingkat bawah,” kata Ratna.

    Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat di lapangan, mulai dari tingkat agen hingga pengecer. Pengawasan tersebut, lanjutnya, penting untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran subsidi, serta memastikan LPG 3 kilogram benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

    “Kami di DPR, khususnya Komisi XII, akan terus mengawal kebijakan ini agar tujuan subsidi tercapai, yaitu melindungi masyarakat kecil, tanpa menimbulkan gejolak di lapangan,” kata Ratna. [hen/suf]

  • ​Misbakhun Pastikan Kebijakan Strategis 2026 dan MBG Tepat Sasaran

    ​Misbakhun Pastikan Kebijakan Strategis 2026 dan MBG Tepat Sasaran

    Probolinggo: Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun memastikan bakal terus mengawal kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan saat menggelar kegiatan serap aspirasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitus Sholihin Genggong (BSG), Desa Temenggungan, Kabupaten Probolinggo.

    Dalam kunjungan tersebut, Misbakhun juga menyerahkan secara simbolis bantuan mobil operasional sekolah dari Kementerian Perhubungan.

    Misbakhun mengungkapkan, Presiden Prabowo mempersiapkan peta jalan kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama mencakup penguatan sistem subsidi, pengelolaan dana pendidikan, hingga pendanaan riset nasional.

    “DPR memastikan seluruh kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui dialog terbuka ini, kami ingin masyarakat paham arah kebijakan keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujar Misbakhun.

    Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Misbakhun merinci bahwa program ini akan menjangkau 81 juta siswa secara nasional.

    Di Kabupaten Probolinggo, implementasi MBG akan disokong oleh 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini.

    Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan.

    “MBG diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pedagang sayur, buah, hingga pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan,” katanya.

    Selain memaparkan program pemerintah, Misbakhun juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatra.

    Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden dan jajaran menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke titik bencana.

    “Jangan sampai kerja keras pemerintah yang sungguh-sungguh ini seolah tidak dihargai. Pemerintah sangat serius hadir membantu warga terdampak bencana,” tegasnya.

    Kegiatan serap aspirasi ini diakhiri dengan doa bersama untuk para korban bencana alam, sekaligus sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional dari masyarakat Probolinggo.

    Probolinggo: Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun memastikan bakal terus mengawal kebijakan strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Hal tersebut disampaikan saat menggelar kegiatan serap aspirasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitus Sholihin Genggong (BSG), Desa Temenggungan, Kabupaten Probolinggo.
     
    Dalam kunjungan tersebut, Misbakhun juga menyerahkan secara simbolis bantuan mobil operasional sekolah dari Kementerian Perhubungan.

    Misbakhun mengungkapkan, Presiden Prabowo mempersiapkan peta jalan kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama mencakup penguatan sistem subsidi, pengelolaan dana pendidikan, hingga pendanaan riset nasional.
     
    “DPR memastikan seluruh kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui dialog terbuka ini, kami ingin masyarakat paham arah kebijakan keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujar Misbakhun.
     
    Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Misbakhun merinci bahwa program ini akan menjangkau 81 juta siswa secara nasional.
     
    Di Kabupaten Probolinggo, implementasi MBG akan disokong oleh 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun ini.
     
    Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program kesehatan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan.
     
    “MBG diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pedagang sayur, buah, hingga pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan,” katanya.
     
    Selain memaparkan program pemerintah, Misbakhun juga menyoroti keseriusan pemerintah dalam menangani bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatra.
     
    Dia mengapresiasi langkah cepat Presiden dan jajaran menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke titik bencana.
     
    “Jangan sampai kerja keras pemerintah yang sungguh-sungguh ini seolah tidak dihargai. Pemerintah sangat serius hadir membantu warga terdampak bencana,” tegasnya.
     
    Kegiatan serap aspirasi ini diakhiri dengan doa bersama untuk para korban bencana alam, sekaligus sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional dari masyarakat Probolinggo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

  • Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

    Video: Sorotan IDAI soal Anak Korban Bencana Aceh Makan Mi Instan Tiap Hari

  • Said Abdullah Soroti Wacana Pilkada lewat DPRD, Usulkan Perkuat Penegakan Hukum

    Said Abdullah Soroti Wacana Pilkada lewat DPRD, Usulkan Perkuat Penegakan Hukum

    Said Abdullah Soroti Wacana Pilkada lewat DPRD, Usulkan Perkuat Penegakan Hukum
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan.
    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Said Abdullah menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam.
    “Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat.
    Kajian mendalam
    digunakan agar sebuah kebijakan menjawab akar masalah dan didasarkan pada kepentingan publik lebih luas,” ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (22/12/2025).
    Ia mengakui bahwa
    pilkada
    langsung selama ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat.
    Namun, menurut Said, esensi pilkada langsung terletak pada keterlibatan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin daerah.
    Jika diganti
    DPRD
    , kata dia, aspirasi rakyat bisa terdistorsi karena DPRD dan masyarakat memiliki perspektif berbeda mengenai figur kepala daerah.
    “Untuk mengurai masalah tingginya biaya pilkada tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan menggelar pilkada lewat DPRD. Itu
    jumping conclusion
    ,” tegas Said. 
    Ia menekankan bahwa solusi mengatasi mahalnya pilkada dapat ditempuh melalui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dengan memperkuat
    penegakan hukum
    terhadap
    politik uang
    .
    “Sosialisasi mengenai tingginya biaya pilkada langsung akan sia-sia jika tidak diiringi perbaikan pada sistem penegakan hukumnya. Kita perlu
    criminal justice system
    dalam konteks pelanggaran pemilihan umum (
    pemilu
    ) yang didominasi politik uang,” ujarnya.
    Said menekankan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus diperkuat.
    Menurutnya, Bawaslu perlu memiliki aparat penyidik independen atau melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus untuk menangani politik uang.
    “Pemberi dan penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana lebih berat, sementara kandidat yang terlibat dibatalkan pencalonannya,” kata Said.
    Selain itu, Said mengusulkan pembentukan badan
    ad hoc
    di setiap daerah, melibatkan KPK, Bawaslu, akademisi, dan praktisi hukum sebagai penyidik sementara untuk mengawasi praktik politik uang, terutama saat pilkada serentak.
    Menurutnya, langkah ini penting agar aparat yang kredibel dan cukup banyak dapat menangani praktik politik uang yang masif dan sistematis.
    “Pembenahan hukum akan menimbulkan efek jera, baik bagi pemberi maupun penerima politik uang, sehingga memperbesar peluang kemenangan bagi kandidat yang mengeluarkan biaya lebih rendah,” kata Said.
    Dari sisi masyarakat, Said menekankan pentingnya edukasi mengenai dampak negatif politik uang.
    Masyarakat harus memahami bahwa menerima politik uang merupakan tindak pidana yang merusak demokrasi serta mengurangi peluang daerah mendapatkan pemimpin berintegritas dan jujur.
    Oleh karena itu, Said mengajak semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, organisasi, hingga tokoh sosial, untuk menyuarakan
    voter education
    guna membentuk pemilih cerdas.
    “Saya yakin jika kedua langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, persoalan biaya pilkada yang mahal dapat diantisipasi. Ini bukan bim salabim sekali jadi (solusi instan), butuh proses, dan kita optimistis hal itu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
    Said menambahkan, kunci sukses mengurai politik uang terletak pada komitmen bersama pemimpin politik, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membangun demokrasi di daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Tinjau PLTMG Nias, Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Nataru

    Wapres Gibran Tinjau PLTMG Nias, Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang musim libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT PLN (Persero) kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional, termasuk di wilayah kepulauan seperti Nias.

    Hal ini terungkap saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias yang memiliki kapasitas sekitar 25 megawatt (MW) pada Minggu, 21 Desember 2025.

    Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menegaskan kepada jajaran PLN pentingnya menjaga kestabilan sistem kelistrikan di kawasan tersebut, terutama saat kebutuhan listrik masyarakat meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat Kepulauan Nias, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, saya telah tegaskan pada PLN untuk menjaga pasokan energi di Nias,” ujar Wapres, dikutip Senin (22/12/2025).

    Wapres menambahkan bahwa ketersediaan listrik yang andal memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari.

    “Sehingga, ketersediaan listrik yang andal dapat memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” lanjutnya.

    Upaya PLN di Nias merupakan bagian dari strategi nasional perusahaan untuk memastikan bahwa listrik yang dibutuhkan masyarakat diterima dengan andal, aman, dan tanpa gangguan signifikan di seluruh pelosok negeri dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Lebih lanjut, Wapres berharap upaya menjaga sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah, khususnya wilayah kepulauan.

    “Saya juga berharap upaya menjaga sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan dapat menjadi fondasi penguatan pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan,” tandasnya.

    Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto.

     

  • Wapres Gibran Tinjau PLTMG Nias, Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Nataru

    Wapres Gibran Tinjau PLTMG Nias, Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang musim libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT PLN (Persero) kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional, termasuk di wilayah kepulauan seperti Nias.

    Hal ini terungkap saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias yang memiliki kapasitas sekitar 25 megawatt (MW) pada Minggu, 21 Desember 2025.

    Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menegaskan kepada jajaran PLN pentingnya menjaga kestabilan sistem kelistrikan di kawasan tersebut, terutama saat kebutuhan listrik masyarakat meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat Kepulauan Nias, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, saya telah tegaskan pada PLN untuk menjaga pasokan energi di Nias,” ujar Wapres, dikutip Senin (22/12/2025).

    Wapres menambahkan bahwa ketersediaan listrik yang andal memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari.

    “Sehingga, ketersediaan listrik yang andal dapat memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” lanjutnya.

    Upaya PLN di Nias merupakan bagian dari strategi nasional perusahaan untuk memastikan bahwa listrik yang dibutuhkan masyarakat diterima dengan andal, aman, dan tanpa gangguan signifikan di seluruh pelosok negeri dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Lebih lanjut, Wapres berharap upaya menjaga sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah, khususnya wilayah kepulauan.

    “Saya juga berharap upaya menjaga sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan dapat menjadi fondasi penguatan pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan,” tandasnya.

    Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto.

     

  • Rismon Sianipar Sakit Hati Buku Jokowi’s White Paper Disebut Bukan Karya Ilmiah Megapolitan 22 Desember 2025

    Rismon Sianipar Sakit Hati Buku Jokowi’s White Paper Disebut Bukan Karya Ilmiah Megapolitan 22 Desember 2025

    Rismon Sianipar Sakit Hati Buku Jokowi’s White Paper Disebut Bukan Karya Ilmiah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ahli digital forensik Rismon Sianipar mengaku sakit hati karena buku Jokowi’s White Paper yang disusunnya bersama Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma disebut bukan karya ilmiah.
    Menurut dia, pendapat 20 ahli yang sudah diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya tak serta merta bisa memutuskan bahwa bukunya tak memiliki nilai ilmiah.
    ”Penjelasan Divhumas (Polda Metro Jaya) yang membuat kami sakit hati. Hanya dengan menanyai 20 ahli, langsung disimpulkan buku kami ‘Jokowi’s White Paper’ itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang,” tutur Rismon saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (22/12/2025).
    Menurut dia, bukan kapasitas kepolisian untuk menilai sebuah karya termasuk kategori karya ilmiah atau tidak.
    Rismon memaparkan pengalaman panjang sebagai ahli yang meneliti citra digital yang tertuang dalam beberapa jurnal ilmiah dalam 20 tahun terakhir.
    Seperti pada Jurnal Teknik Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya sejak 2002 lalu.
    Menurut dia, bantahan atas karya ilmiah harus dapat dibuktikan secara tertulis.
    “Kalau ingin membantah, kata dosen saya, ‘
    Maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Inilah peradaban bangsa kita, bukan dengan narasi’,
    ” tutur dia, mengutip perkataan dosennya.
    Kuasa hukumnya, Refly Harun, juga menyoroti hal ini. Ia meragukan polisi telah benar-benar membaca buku yang ditulis Rismon.
    “Mungkin saja membeli tapi membaca tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan sebuah buku ilmiah atau tidak kalau Anda tidak membacanya,” kata dia di kesempatan yang sama.
    Adapun pernyataan yang membuat Rismon sakit hati disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.
    “Semua orang berhak untuk melakukan analisa, menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan, silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan, akademis, dan saintifik, bersertifikasi,” jelas Budi kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
    Ia mempertanyakan sertifikasi resmi Rismon yang spesifiknya meneliti ijazah.
    “Boleh saja (dia ahli), tapi apakah dia punya sertifikasi khusus terkait penelitian ijazah itu? Kan harus didalami,” ujar Budi.
    Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka atas kasus tudingan
    ijazah palsu Jokowi
    setelah penyidikan yang panjang.
    Secara umum, delapan tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 dan/atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.
    Para tersangka ini kemudian dibagi ke dalam dua klaster sesuai dengan perbuatannya.
    Klaster pertama juga dijerat Pasal 160 KUHP dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum.
    Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dimasukkan ke dalam klaster ini.
    Sementara klaster kedua terdiri atas Roy Suryo,
    Rismon Sianipar
    , dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan, serta memanipulasi dokumen elektronik.
    Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani enam laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Laporan Jokowi itu terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah.
    Sementara itu, lima laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari polres ke Polda Metro Jaya. Objek perkara dalam lima laporan tersebut adalah penghasutan.
    Para terlapor dalam perkara ini adalah Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husein.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendes PDT dan Transmigrasi: Jatim Percontohan Nasional Percepatan Transformasi Digital Desa

    Mendes PDT dan Transmigrasi: Jatim Percontohan Nasional Percepatan Transformasi Digital Desa

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai motor penggerak transformasi digital desa di Indonesia.

    Mewakili Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono secara simbolis menerima hibah personal komputer dari Pemerintah Korea yang disalurkan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Senin (22/12/2025), di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

    Hibah tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh pemerintah desa di Jawa Timur, dengan total penerima mencapai 7.721 desa. Program ini merupakan implementasi kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Yandri Susanto menegaskan bahwa penyerahan komputer ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat transformasi digital di tingkat desa. Jawa Timur dipilih sebagai provinsi pertama sekaligus percontohan nasional dalam program tersebut.

    “Menyerahkan komputer untuk semua desa se-Jawa Timur. Ini implementasi MOU kerja sama antara Kemendes dengan KOTRA. Ini bagian dari upaya kita melakukan transformasi digital di tingkat desa, dan yang pertama itu adalah Jawa Timur,” ujar Yandri.

    Menurutnya, kehadiran perangkat komputer yang dilengkapi dengan sistem keamanan tinggi dan dashboard digital akan memperkuat pola komunikasi, pengawasan, serta pemberdayaan desa berbasis sistem informasi terintegrasi. Hal ini dinilai penting mengingat semakin banyak program pemerintah pusat yang bermuara langsung ke desa.

    “Sekarang hampir semua kementerian masuk ke desa, mulai dari Kementerian Sosial, Pertanian, Kelautan, MBG, hingga koperasi. Kalau tidak ada sistem informasi yang komprehensif dan mudah digunakan, tentu akan sulit mengawasi siklus kegiatan di tingkat desa,” jelasnya.

    Yandri berharap Jawa Timur mampu menjadi role model nasional dalam pemanfaatan digitalisasi desa. Dengan sistem yang tertata, produk-produk desa akan lebih mudah dipasarkan, sementara kebutuhan masyarakat desa juga bisa lebih cepat terpenuhi.

    Penyerahan komputer untuk desa

    “Kami menyambut baik program ini dan berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta seluruh pemerintah kabupaten di Jawa Timur yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Yang paling penting, pasca penyerahan komputer ini, kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menekankan bahwa program hibah ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tengah mendorong percepatan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.

    “Harapannya pemerintah desa itu melek informasi dan digital. Jawa Timur sedang bergerak dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital atau Pemdi. Ujung tombaknya memang di pemerintahan desa,” kata Adhy.

    Ia menjelaskan, Pemprov Jatim selama ini telah mengembangkan berbagai sistem pendukung tata kelola desa, mulai dari basis data, sistem administrasi pemerintahan desa, hingga penguatan inklusi keuangan melalui program Jatim Bejo. Namun, keterbatasan sarana perangkat komputer yang memadai masih menjadi tantangan di lapangan.

    “Dengan adanya komputer yang sudah built-in aplikasi dan sistem keamanan ini, tentu sangat membantu tata kelola pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, hingga penguatan akuntabilitas,” ujarnya.

    Adhy juga memastikan bahwa Pemprov Jatim tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana, tetapi akan melanjutkannya dengan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pelatihan dan pendampingan penggunaan perangkat digital akan kembali dilakukan agar pemanfaatannya optimal.

    “Capacity building sudah kami lakukan, dan nanti tentu akan kita perkuat lagi agar perangkat ini benar-benar digunakan secara maksimal,” tambahnya.

    Dengan ditetapkannya Jawa Timur sebagai pilot project nasional, program hibah komputer ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya desa-desa digital yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan berbasis teknologi hingga ke tingkat paling bawah. [tok/suf]