Xcloud.id

Blog

  • Didenda Rp 48 Miliar, Kades Pemasang Pagar Laut Tangerang Sanggup Bayar – Page 3

    Didenda Rp 48 Miliar, Kades Pemasang Pagar Laut Tangerang Sanggup Bayar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, perangkat desa dan kepala desa (kades) yang memasang pagar laut Tangerang, Banten, wajib membayar denda administrasi Rp 48 miliar.  Namun Menteri Trenggono tidak menyebut desa dimana aparat tersebut memimpin.

    Seperti diketahui, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dua aparat desa menjadi penanggung jawab pembangunan pagar laut Tangerang, yaitu inisial A selaku kepala desa dan inisial T selaku perangkat desa.

    “Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran,” kata Trenggono dikutip dari Antara, Kamis (27/2/2025).

    Kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda administrasi sebesar Rp 48 miliar. Kendati demikian, Trenggono tidak menyebutkan apakah Rp 48 miliar tersebut masing-masing pelaku, atau gabungan kedua pelaku.

    Dia menyampaikan bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan dalam kasus pagar laut tersebut sesuai kewenangan berdasarkan Permen KP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang laut dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dimiliki oleh KKP.

    Ia mengatakan bahwa KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi.

    Melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), lanjut Trenggono, ditemukan dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran.

    “Yang bersangkutan telah dilakukan penetapan sanksi administratif,” tuturnya.

    Selebihnya, kata Trenggono, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, KPP juga bekerjasama dengan Bareskrim Polri.

    “Anggota dari Bareskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Bareskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya,” terangnya.

    Sementara dari sisi KKP, sesuai dengan kewenangan kementerian tersebut yaitu pengenaan denda administratif.

  • Klaim Rugi Rp 4 Miliar, Reza Gladys Yakin Nikita Mirzani Segera Ditahan

    Klaim Rugi Rp 4 Miliar, Reza Gladys Yakin Nikita Mirzani Segera Ditahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Huru-hara Reza Gladys dan Nikita Mirzani terkait kasus pengancaman dan pemerasan masih terus berlanjut. Bahkan, Reza optimistis Nikita akan segera ditahan karena telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Reza Gladys mengungkapkan, saat ini dirinya fokus mengikuti proses hukum dan Nikita Mirzani segera ditangkap. Ia juga berharap agar kasus ini dapat ditangani secara adil oleh pihak kepolisian.

    “Kami percaya Kepolisian Polda Metro Jaya dapat menegakkan hukum dengan lurus, pokoknya kami dari rakyat Indonesia menuntut keadilan,” kata Reza Gladys di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, belum lama ini.

    Hal yang sama juga disampaikan oleh suami Reza Gladys, Attaubah Mufid. Dirinya memilih untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang dan tim kuasa hukum agar kasus ini dapat segera selesai.

    “Kita percayakan sepenuhnya kepada polisi. Kami akan tetap menunggu sampai semuanya selesai, nanti kuasa hukum yang akan menjelaskan semuanya,” kata Attaubah.

    Namun demikian, Reza Gladys belum mengetahui kapan Nikita akan ditahan oleh pihak penyidik. Menurutnya, hal tersebut adalah wewenang polisi dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka, seperti Nikita Mirzani.

    “Saya belum tahu, tetapi kalian bisa tanya langsung ke Polda. Itu kan kewenangan penyidik, jadi saya belum bisa mengatakan kapan,” ungkap dokter kecantikan tersebut.

    Kasus ini bermula dari laporan resmi yang diajukan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Dalam laporannya, Reza mengeklaim menjadi korban ancaman dan pemerasan yang menyebabkan kerugian finansial besar.

    Selanjutnya, Polisi pun segera memproses laporan tersebut dengan memanggil saksi-saksi, termasuk mereka yang mengetahui hubungan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani sebelum kasus ini menjadi perhatian publik.

    Reza Gladys juga mengeklaim telah mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar akibat pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Menurut laporan polisi, pemerasan tersebut dilakukan melalui tekanan di media sosial, dan Nikita Mirzani meminta sejumlah uang dengan ancaman untuk membocorkan informasi pribadi Reza Gladys.

    Dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani dijerat dengan Pasal 27 B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Apabila terbukti bersalah, Nikita Mirzani terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun.

  • Pemkot Denpasar Bali kembangkan demplot genjot produksi cabai

    Pemkot Denpasar Bali kembangkan demplot genjot produksi cabai

    Kami kembangkan penanaman dan demplot cabai

    Denpasar (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Denpasar, Bali, mengembangkan lahan percontohan (demplot) seluas 0,4 hektare untuk menggenjot produksi cabai sehingga dapat memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut.

    “Kami kembangkan penanaman dan demplot cabai,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar I Gusti Ayu Ngurah Anggreni Suwari di Denpasar, Bali, Kamis.

    Pihaknya menyiapkan bantuan berupa sarana produksi yakni pupuk, pestisida dan bibit.

    Sedangkan untuk pengembangan cabai, pihaknya memperluas luas tanam cabai mencapai 1,5 hektare agar produksi cabai dapat ditingkatkan.

    Dengan demikian, pihaknya mengharapkan luas tanam cabai di Denpasar pada 2025 bertambah menjadi 4,31 hektare dengan proyeksi produksi mencapai 32,79 ton.

    Upaya pendampingan juga dilakukan melalui sekolah lapang budi daya terpadu cabai melalui transfer teknologi budidaya terutama saat musim hujan.

    Ia menjelaskan langkah itu dilakukan menyikapi penurunan produksi cabai pada 2024 yang diakibatkan salah satunya luas tanam cabai yang menurun dari 7,14 hektare pada 2023 menjadi 4,22 hektare pada 2024.

    Penurunan tersebut, kata dia, disebabkan karena para petani beralih menanam komoditas lain akibat tingginya risiko menanam cabai.

    Data Dinas Pertanian Kota Denpasar menyebutkan produksi cabai di kota itu pada 2024 mencapai 24,27 ton atau turun dibandingkan 2023 mencapai 67,33 ton yang diperkirakan juga berkontribusi memicu kenaikan harga saat ini.

    Selain karena penurunan produksi, ujar dia, faktor cuaca yakni musim hujan juga mempengaruhi produksi cabai di Kota Denpasar.

    Sementara itu, menjelang Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah, sejumlah kebutuhan pangan mulai mengalami peningkatan harga salah satunya cabai rawit merah.

    Di Pasar Agung Peninjoan Denpasar, harga cabai rawit merah mencapai kisaran Rp105 ribu hingga Rp110 ribu per kilogram.

    Sedangkan berdasarkan data sistem informasi harga pangan (Sigapura) Bali, rata-rata harga cabai rawit merah di Bali mencapai Rp96.272 per kilogram atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.704 per kilogram atau 30,85 persen dibandingkan pada Kamis (20/2) yang dipantau di 60 pasar tradisional di Bali.

    Sedangkan di Pasar Badung Denpasar dan Pasar Kreneng Denpasar harganya mencapai kisaran Rp102 ribu per kilogram.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isi Surat PHK, Karyawan PT Sritex Minta Hak dan Kewajiban Dipenuhi Regional 27 Februari 2025

    Isi Surat PHK, Karyawan PT Sritex Minta Hak dan Kewajiban Dipenuhi Regional 27 Februari 2025

    Isi Surat PHK, Karyawan PT Sritex Minta Hak dan Kewajiban Dipenuhi
    Tim Redaksi
    SUKOHARJO, KOMPAS.com
    – Karyawan PT Sritex di
    Sukoharjo
    , Jawa Tengah sebagian sudah mengisi surat pernyataan atau formulir Putusan Hubungan Kerja (PHK).
    Surat pernyataan itu berasal dari kurator yang dikirim ke manajemen dan diteruskan kepada para karyawan.
    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex, Widada, mengatakan, pendataan telah dilakukan sejak sepekan yang lalu dan sudah ada sekitar 6.660 karyawan yang kemungkinan terkena dampak.
    “Sekarang aja transisinya sudah 6.660 karyawan yang kemungkinan kena PHK. Ini pendataan terus,” kata Widada dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis (27/2/2025).
    Meskipun demikian, kata Widada, saat ini karyawan Sritex masih bekerja seperti biasa. Baik yang ada di bagian garmen,
    weaving
    , maupun
    finishing
    .
    Hanya bagian
    spinning
    yang sudah tidak beroperasi. Para karyawan ada yang keluar dan dirumahkan.
    “Kondisi Sritex saat ini karyawan masih masuk bekerja. Yang masuk jam 7 pulang jam 3,” kata dia.


    Mengingat kondisi Sritex saat ini, para karyawan sudah siap seandainya harus di-PHK. Karyawan ingin hak dan kewajibannya dipenuhi kurator.
    “Persoalan nanti Sritex mau tutup atau tidak, kita sudah bicarakan. Maunya kita sesuai aturan perundangan yang berlaku,” tambah dia.
    Begitu juga karyawan yang dirumahkan, ungkap Widada sudah dibicarakan dengan kurator. Mereka akan tetap mendapatkan hak dan kewajibannya.
    “(Karyawan) yang cuti-cuti masih ada harus dibayarkan. Kalau nanti tutup dianggap lunas
    nggak
    bisa dan kurator menyetujui dan dibayarkan,” kata Widada.
    Sebelumnya, Sekretaris SPSI PT Sritex, Andreas Sugiono berharap, pemerintah betul-betul memperhatikan keberadaan PT Sritex.
    Menurut Andreas, jumlah karyawan PT Sritex grup mencapai 30.000-40.000 orang.
    “Harapannya pemerintah betul-betul memperhatikan keberadaan Sritex ya. Karena karyawan Sritex grup hampir 30.000-40.000 orang. Untuk Sritex sendiri ini dengan pabrik-pabrik sekitarnya itu hampir 15.000-16.000 orang,” ungkap dia.
    Sebegaimana diketahui, MA menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pailit yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
    Perkara nomor 1345K/PDT.SUS-PAILIT/2024 itu telah diputus pada 18 November dengan hakim yang terdiri dari Hamdi, Nani Indrawati, dan Lucas Prakoso.
    “Amar putusan: tolak,” demikian dikutip dari laman Kepaniteraan MA yang diakses Kompas.com pada Kamis (19/12/2024) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen Investasi: Danantara mitra strategis Kementerian Investasi

    Wamen Investasi: Danantara mitra strategis Kementerian Investasi

    Secara prinsip Danantara itu adalah konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan mitra strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    “Jadi memang ke depannya Danantara itu akan benar-benar mitra strategis dengan kementerian kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ke depannya kita akan coba ikut meng-guidance Danantara itu sendiri untuk bagaimana kita melihat investasi hilirisasi strategis mana saja yang akan kita masuk,” ujar Todotua Pasaribu di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, secara prinsip Danantara merupakan konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund.

    “Secara prinsip Danantara itu adalah konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund. Artinya memang tujuan utama dalam pembentukan Danantara itu, Presiden RI mengharapkan bahwa ke depannya kita punya independensi dalam hal berinvestasi dan ini investasi apa aja, khususnya investasi dalam konteks hilirisasi,” katanya.

    Wamen Investasi juga menyampaikan bahwa dalam satu tahun awal akan dilakukan konsolidasi internal Danantara.

    “Tentunya dalam satu tahun awal ini nanti akan pertama konsolidasi internal Danantara, dan kita akan melihat proyek strategis mana yang memang khususnya bukan cuma investasi tapi khususnya juga berbicara konteks hilirisasi yang akan kita masuk. Dan itu juga nanti kita akan harapkan adanya keberadaan daripada BUMN – BUMN kita untuk masuk dalam proyek-proyek strategis nasional,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang baru diluncurkan, mulai dari Badan Pengelola Investasi Danantara hingga Bank Emas, merupakan ikhtiar menuju kemandirian ekonomi.

    Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar AS, pembentukan Danantara bertujuan mempercepat pembangunan industri hilirisasi sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam dan produksi nasional dapat meningkat signifikan, bahkan hingga puluhan atau ratusan kali lipat.

    Prabowo menegaskan bahwa kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar, tetapi pengelolaannya harus lebih cerdas, teliti, hati-hati, dan transparan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • ID FOOD pastikan impor gula untuk cadangan pemerintah

    ID FOOD pastikan impor gula untuk cadangan pemerintah

    Pemerintah tetap harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi hal-hal di luar prediksi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD Sis Apik Wijayanto memastikan keputusan pemerintah untuk tetap melakukan impor gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar adalah untuk cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Importasi ini adalah untuk cadangan pangan pemerintah, bukan untuk kebutuhan sekarang,” ujar Sis Apik dalam jumpa pers Kesiapan Pangan Jelang Puasa dan Lebaran di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

    Sis Apik menyampaikan pada Mei dan Juni 2025 sudah memasuki masa giling, sehingga kebutuhan gula konsumsi dalam negeri dipastikan sangat tercukupi.

    Namun demikian, pemerintah tetap harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi hal-hal di luar prediksi.

    Lebih lanjut, Sis Apik mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan negosiasi dengan beberapa negara produsen gula.

    “Sebetulnya sudah cukup, tapi kan menjaga timing, jaga-jaga lah gitu,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan stok gula konsumsi pemerintah bisa untuk 3-4 bulan ke depan.

    Menurut Ghani, pemerintah tetap perlu menyediakan pencadangan. Namun demikian, Ia memastikan bahwa importasi gula tersebut tidak akan didistribusikan ke pasar.

    “Jadi gula yang diimpor oleh teman-teman dari RNI itu nanti tidak didistribusikan ke pasar, tapi didistribusikan untuk cadangan pangan pemerintah, untuk jaga-jaga,” ujar Ghani.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan Indonesia tetap mengimpor gula sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri yang akrab disapa Zulhas itu menyatakan Indonesia sudah memutuskan untuk melarang impor sejumlah komoditas, seperti beras, jagung dan garam.

    Gula sebelumnya turut menjadi komoditas yang dilarang untuk impor, namun, menurut Zulhas, ada perubahan kebijakan.

    “Gula sudah boleh (impor). Perintah Presiden, jadi saya tidak berani,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Google Sudah Ditinggal, Banyak Orang Lari ke Sini

    Google Sudah Ditinggal, Banyak Orang Lari ke Sini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dominasi Google sebagai ‘raja internet’ mulai tersingkirkan. Laporan The Verge bekerja sama dengan tim Research dan Insights dari Vox Media dan Two Cents Insights menunjukkan perubahan kebiasaan netizen dalam mencari informasi di era perkembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI).

    Kesimpulan laporan tersebut menyebut ada peralihan kekuasaan yang mengarah kembali ke tangan masyarakat. Pengguna platform internet makin ‘haus’ dengan esensi komunitas yang bermakna dalam menyerap informasi yang bisa dipercaya.

    “Teknologi warisan seperti Google dan platform sosial lainnya mulai kehilangan kepercayaan masyarakat. Banyak orang yang beralih ke chatbot AI dan komunitas kecil, serta platform semacam TikTok,” kata laporan The Verge, dikutip Kamis (27/2/2025).

    Laporan The Verge mengisyaratkan perubahan masif dari pencarian informasi di internet. Hal ini juga membuka pintu ke arah disrupsi yang menawarkan pengalaman pengguna yang lebih otentik dan terpercaya.

    Kesimpulan yang didapat The Verge dan mitranya dihasilkan dari survey 2.000 pengguna internet di Amerika Serikat. Secara angka, 42% mengatakan mesin pencari seperti Google makin tak berguna.

    Sebanyak 66% mengatakan kualitas informasi di internet kian buruk dan sulit mencari sumber informasi yang bisa diandalkan. Sebanyak 55% memilih bertumpu pada komunitas mereka untuk mencari informasi terbaru, lebih dari platform pencarian seperti Google.

    Sementara itu, 52% telah beralih ke chatbot AI dan platform alternatif seperti TikTok untuk mencari informasi, ketimbang mengandalkan Google.

    Menurunnya tingkat kepercayaan pengguna internet terhadap Google tidak datang dari ruang hampa. Sebanyak 76% responden mengatakan lebih dari seperempat hasil pencarian mereka di Google ketika hendak belanja online menunjukkan konten bersponsor atau sengaja dipromosikan secara berbayar.

    Hanya 14% dari konten bersponsor tersebut yang dinilai benar-benar membantu pengalaman pencarian pengguna.

    Sebanyak 61% Gen Z dan 53% milenial mengatakan mereka menggunakan tool AI untuk menggantikan Google dalam mencari informasi terkait topik yang spesifik.

    (fab/fab)

  • Dukung Danantara, Mahfud MD: Kalau Nanti Ada Korupsi, Kita Lawan Regional 27 Februari 2025

    Dukung Danantara, Mahfud MD: Kalau Nanti Ada Korupsi, Kita Lawan Regional 27 Februari 2025

    Dukung Danantara, Mahfud MD: Kalau Nanti Ada Korupsi, Kita Lawan
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
    Mahfud MD
    merespons pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ).
    “Danantara itu sebagai sebuah kebijakan, itu menjadi wewenang pemerintah. Mungkin banyak yang mengkritik. Tapi silakan, kita tunggu aja (pengelolaan),” kata Mahfud MD saat di Universitas Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (27/2/2025).
    Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu berpendapat bahwa apapun yang menjadi kebijakan saat ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang terpilih.
    “Itu boleh membuat kebijakan apa saja sejauh tidak melanggar undang-undang. Kalau itu pilihan kebijakan bahwa sekarang punya uang banyak, membantu rakyat, perlu Danantara, ya silakan aja,” paparnya.
    Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar pengelolaan Danantara harus sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat.
    “Tetapi kalau nanti ada pelanggaran hukum, korupsi, dan sebagainya. Kita lawan,” tegasnya.
    “Kalau sekarang kan harus didukung dulu, wong itu kewenangan dia (Presiden Prabowo). Sekarang kan belum ada apa-apa. Belum ada pelanggarannya, uangnya juga belum ada kan,” lanjutnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025).
    Danantara adalah
    lembaga yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara secara lebih efisien.
    Danantara dibentuk dengan tujuan utama mengonsolidasikan dan mengelola kekayaan negara secara optimal demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
    Presiden Prabowo menyatakan bahwa Danantara adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan BUMN, dengan harapan dapat meningkatkan dividen yang disetorkan kepada negara.
    Tujuan utama pembentukan Danantara adalah mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perusahaan minuman Mixue cetak rekor pendanaan IPO di Hong Kong

    Perusahaan minuman Mixue cetak rekor pendanaan IPO di Hong Kong

    Zhengzhou (ANTARA) – Tahap penawaran umum berlangganan perusahaan minuman China Mixue Bingcheng berakhir pada Rabu (26/2), dengan jumlah pembiayaan mencetak rekor baru untuk penawaran saham perdana kepada publik atau IPO (Initial Public Offering) di pasar saham Hong Kong.

    Dalam IPO saat ini, Mixue Bingcheng, yang berkantor pusat di Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan di China tengah, berencana menerbitkan sekitar 17,0599 juta saham, dengan 1,706 juta saham dialokasikan untuk penawaran umum Hong Kong dan 15,3539 juta saham dialokasikan untuk penawaran internasional, dengan harga penawaran sebesar 202,5 dolar Hong Kong per lembar saham.

    Mixue Bingcheng mengungkapkan bahwa hasil dari IPO Hong Kong akan digunakan untuk fokus pada peningkatan rantai pasokan, seperti meningkatkan kapasitas produksi China, meningkatkan ketangkasan logistik, dan membangun jaringan rantai pasokan global guna mendorong pertumbuhan luar negeri.

    Per 31 Desember tahun lalu, Mixue Bingcheng telah memiliki total 46.479 gerai di dalam dan luar negeri, dengan sekitar 9 miliar cangkir minuman terjual pada 2024.

    Hingga 30 September 2024, perusahaan itu telah membuka sekitar 4.800 gerai di luar China Daratan.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Ribu Ojol Ancam Kepung Istana, Apa yang Sebenarnya Dituntut?

    100 Ribu Ojol Ancam Kepung Istana, Apa yang Sebenarnya Dituntut?

    Jakarta –

    Gabungan ojek online (ojol) seluruh Indonesia mengancam akan mengepung Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Bahkan, tak tanggung-tanggung, mitra driver yang terlibat konon mencapai 100 ribuan orang! Apa yang sebenarnya mereka tuntut?

    Kepastian ojol akan menyerbu Istana Merdeka disampaikan Raden Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Garda Indonesia. Dia menegaskan, gerakan tersebut akan dimotori aliansi di masing-masing wilayah.

    “Aksi demonstrasi ojol akan dimotori oleh masing-masing aliansi ojol provinsi di seluruh Indonesia, yang diperkirakan akan ada 100 ribu ojol seluruh Indonesia aksi serentak. Kami monitor untuk Jakarta akan dimotori Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) dengan tujuan Istana Merdeka,” ujar Igun kepada detikOto.

    Ojek online alias ojol. Foto: Grandyos Zafna

    Bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya, aksi yang sama juga akan berlangsung di kawasan Jawa Tengah (Jateng). Sementara jumlah pesertanya diprediksi 5-6 ribuan mitra driver.

    “Diperkirakan ada 5 ribu ojol ikut bergabung, di Jawa Tengah ada SAKO yang rencana akan turunkan sekitar seribu ojol ke kantor Gubernur Jateng,” ungkapnya.

    Di kesempatan yang sama, Igun menjelaskan tuntutan di balik aksi besar-besaran tersebut. Dia dan mitra driver se-Indonesia ingin agar pemerintah menindak aplikator seperti Gojek dan Grab yang disebut-sebut telah melanggar Permenhub PM No.12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.

    Kedua aturan tersebut, kata dia, berisi tentang tarif dan potongan aplikasi. Kini, menurut pengamatannya, aplikator terlalu semena-mena dalam memotong upah ojol. Bahkan, potongannya mencapai 30 persen atau lebih.

    “Hingga saat ini rekan-rekan pengemudi ojol/taxol/kurol masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari perusahaan-perusahaan aplikator besar yang berbisnis di Indonesia,” tuturnya.

    “Maka jalan represif lain akan kami tempuh berupa Aksi Mematikan Aplikasi Massal dan Aksi Demonstrasi serentak di Jawa, untuk Jabodetabek akan ada aksi demo ke Istana Merdeka menuntut Presiden RI agar bisa tegas kepada perusahaan-perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” kata Igun menambahkan.

    (sfn/rgr)